Mengelola, menjalankan, dan me menej penyuluhan di BPP dengan pendekatan CBE (community-based extension). Masyarakat dan petani sebagai leading nya, menyesuakan dengan kondisi dan kemampuan LOKAL.
Workshop membahas penyuluhan pertanian modern berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006, yaitu penyuluhan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemberdayaan petani. Dokumen ini juga membahas tiga jenis penyuluh yaitu penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta beserta perbedaan dan tantangannya. Selanjutnya dibahas pula peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian serta organisasi non
Dokumen tersebut membahas mengenai metode penyuluhan pertanian modern. Penyuluhan modern dicirikan oleh partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak, pendekatan yang lebih dinamis dan berfokus pada pemberdayaan petani, serta pengembangan organisasi penyuluhan sebagai organisasi pembelajar."
Mengelola, menjalankan, dan me menej penyuluhan di BPP dengan pendekatan CBE (community-based extension). Masyarakat dan petani sebagai leading nya, menyesuakan dengan kondisi dan kemampuan LOKAL.
Workshop membahas penyuluhan pertanian modern berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006, yaitu penyuluhan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemberdayaan petani. Dokumen ini juga membahas tiga jenis penyuluh yaitu penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta beserta perbedaan dan tantangannya. Selanjutnya dibahas pula peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian serta organisasi non
Dokumen tersebut membahas mengenai metode penyuluhan pertanian modern. Penyuluhan modern dicirikan oleh partisipasi yang lebih luas dari berbagai pihak, pendekatan yang lebih dinamis dan berfokus pada pemberdayaan petani, serta pengembangan organisasi penyuluhan sebagai organisasi pembelajar."
Dokumen tersebut membahas rancangan pengembangan kelembagaan petani dalam korporasi petani, mulai dari pendefinisian konsep, pengembangan model kelembagaan, hingga roadmap pelaksanaannya. Beberapa poin penting adalah penyusunan batasan konsep kelembagaan petani dan ekonomi petani, tahapan pengembangan kelompok tani hingga koperasi, serta kerangka kerja pelaksanaan program korporasi petani."
P4S merupakan lembaga pelatihan petani yang tumbuh dari, oleh, dan untuk petani untuk memberdayakan mereka. P4S berperan sebagai pelaku penyuluhan modern melalui pendekatan farmer to farmer yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan.
Pentingnya menggunakan pendekatan baru untuk penyuluhan yakni pendekatan bisnis dan tentunya pelaku swasta semakin diberi peran, termasuk perguruan tinggi
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat di kelompok tani ternak sapi di Desa Raimuna.
2. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi kelompok tani ternak sapi.
3. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan tekn
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang profil kelompok tani Rukun Desa Kogholifano yang meliputi identitas, lokasi, topografi, tata guna lahan, iklim, dan aspek usaha agribisnis kelompok tani tersebut.
Penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami modernisasi sejak tahun 2006. UU No. 16/2006 memperkenalkan penyuluh swadaya dan swasta selain penyuluh pemerintah. Namun, UU No. 23/2014 dianggap dapat mengancam kemajuan penyuluhan. Untuk itu, diperlukan rancangan modernisasi penyuluhan ke depan yang lebih partisipatif, berbasis masyarakat, dan melibatkan berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas berbagai metode penyuluhan pertanian mulai dari teknik komunikasi antara penyuluh dan petani, cara penyampaian materi secara sistematis, penggunaan berbagai metode seperti perseorangan, kelompok, media massa, serta berdasarkan teknik komunikasi dan indera penerima. Dokumen juga membahas inovasi, target kementerian pertanian, kriteria alat bantu penyuluhan, serta tahapan pelaksanaan pen
Metode menilai kapasitas kelembagaan meliputi tiga langkah utama, yaitu menentukan fungsi agribisnis yang akan dilakukan, menganalisis opsi kelembagaan berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan manajemen, serta merekomendasikan opsi kelembagaan berdasarkan hasil analisis. Opsi kelembagaan terdiri dari dipenuhi secara mandiri, melalui relasi individual, atau melalui relasi kolektif dengan menggunak
METODE PENYULUHAN PERTANIAN by Kharida Ainisa Rahmahtani57
Dokumen tersebut membahas tentang metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian adalah cara penyampaian informasi dari penyuluh kepada petani agar mereka dapat mengetahui, mau, dan mampu menerapkan inovasi teknologi baru dalam pertanian. Beberapa metode penyuluhan yang disebutkan meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, dan kunjungan ke lahan pertanian. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara l
Organisasi petani diatur dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU ini mengatur bentuk-bentuk organisasi petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. UU ini juga mengatur bentuk kelembagaan ekonomi petani berupa badan usaha milik petani.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penyuluhan pertanian, peranannya dalam pembangunan pertanian, metode, alat, sasaran dan materi penyuluhan, serta model komunikasi Schramm. Secara ringkas, penyuluhan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani agar lebih modern dan efisien melalui berbagai metode, sasaran, dan materi sesuai dengan perkembangan ilmu penyuluhan.
Presentasi FGD bersama senior di PSEKP dan para profesor FKPR Litbang Pertanian, point untuk Kementan mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai tahun 2017.
Proposal ini membahas strategi pengembangan kelompok tani dalam mendukung pembangunan kawasan agribisnis sayuran organik di Kenagarian Aie Angek, Kabupaten Tanah Datar. Kelompok tani belum sepenuhnya berperan dalam pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan agribisnis. Penelitian ini akan menganalisis strategi pengembangan kelompok tani untuk mendukung pembangunan kawasan agribisnis sayuran organik secara berkelanjutan
[Ringkasan]
(1) Kelembagaan agribisnis dapat dipenuhi secara mandiri oleh petani, melalui relasi individual dengan pedagang atau kios, atau melalui relasi kolektif dengan kelompok tani atau koperasi. (2) Penilaian kelembagaan yang tepat mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan manajemen. (3) Rancangan kelembagaan agribisnis perlu didasarkan pada analisis kondisi saat ini dan kebutuhan di masa
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian yang mencakup pengertian, sejarah, fungsi, prinsip, falsafah, kebijakan, unsur-unsur, program, pembiayaan, dan lembaga penyuluhan pertanian."
Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Penyuluhan pertanian bertujuan meningkatkan produktivitas petani dan pengetahuan mereka tentang teknologi baru melalui penyampaian informasi. Penyuluh bertugas memberikan edukasi kepada petani dan anggota keluarga mereka dengan berbagai metode seperti demonstrasi, diskusi kelompok, atau kunjungan ke rumah. Pemilihan metode penyuluhan mempertimbangkan karakteristik sasaran, kon
Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dapat mendorong pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan menganggulangi kemiskinan. Lebih dari satu dekade desentralisasi berlangsung di Indonesia, yang diikuti oleh desentralisasi fiskal bagi daerah kaya SDA, yaitu daerah penghasil minyak, gas bumi, mineral, batubara, hutan dan SDA lainnya.
Skema Dana Bagi Hasil SDA sebagai salah satu instrumen yang memberikan ruang lebih bagi kapasitas fiskal untuk daerah kaya SDA, namun belum optimal mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah. Kemiskinan dan kesenjangan masih banyak ditemukan di daerah dimana industry ekstraktif beroperasi, bahkan di wilayah lingkar tambang (ring satu) sekalipun.
Case study ini memotret bagaimana penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam di Lima Kabupaten Penghasil Migas dan Tambang, yaitu Aceh Utara, Indragiri Hulu, Kutai Kartanegara, Bojonegoro, dan Sumbawa Barat.
Bangka tengah 3 korporasi sebagai organisasi petani (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
Korporasi sebagai suatu kelembagaan (mestinya ORGANISASI) ekonomi petani, konsep organisasi, teori, cara mengukur kapasitas organisasi, dan cara merekayasa organisasi
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan penerapan kelembagaan agribisnis itik di Korporasi Petani. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi kelembagaan dan organisasi, metode pengembangan kelembagaan agribisnis, contoh penerapan kelembagaan agribisnis itik di Korporasi Petani Karawang, dan potensi ekonomi dari agribisnis itik melalui kelembagaan tersebut.
Dokumen tersebut membahas rancangan pengembangan kelembagaan petani dalam korporasi petani, mulai dari pendefinisian konsep, pengembangan model kelembagaan, hingga roadmap pelaksanaannya. Beberapa poin penting adalah penyusunan batasan konsep kelembagaan petani dan ekonomi petani, tahapan pengembangan kelompok tani hingga koperasi, serta kerangka kerja pelaksanaan program korporasi petani."
P4S merupakan lembaga pelatihan petani yang tumbuh dari, oleh, dan untuk petani untuk memberdayakan mereka. P4S berperan sebagai pelaku penyuluhan modern melalui pendekatan farmer to farmer yang berbasis partisipatif dan berkelanjutan.
Pentingnya menggunakan pendekatan baru untuk penyuluhan yakni pendekatan bisnis dan tentunya pelaku swasta semakin diberi peran, termasuk perguruan tinggi
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat di kelompok tani ternak sapi di Desa Raimuna.
2. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi kelompok tani ternak sapi.
3. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan tekn
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang profil kelompok tani Rukun Desa Kogholifano yang meliputi identitas, lokasi, topografi, tata guna lahan, iklim, dan aspek usaha agribisnis kelompok tani tersebut.
Penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami modernisasi sejak tahun 2006. UU No. 16/2006 memperkenalkan penyuluh swadaya dan swasta selain penyuluh pemerintah. Namun, UU No. 23/2014 dianggap dapat mengancam kemajuan penyuluhan. Untuk itu, diperlukan rancangan modernisasi penyuluhan ke depan yang lebih partisipatif, berbasis masyarakat, dan melibatkan berbagai pihak.
Dokumen tersebut membahas berbagai metode penyuluhan pertanian mulai dari teknik komunikasi antara penyuluh dan petani, cara penyampaian materi secara sistematis, penggunaan berbagai metode seperti perseorangan, kelompok, media massa, serta berdasarkan teknik komunikasi dan indera penerima. Dokumen juga membahas inovasi, target kementerian pertanian, kriteria alat bantu penyuluhan, serta tahapan pelaksanaan pen
Metode menilai kapasitas kelembagaan meliputi tiga langkah utama, yaitu menentukan fungsi agribisnis yang akan dilakukan, menganalisis opsi kelembagaan berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan manajemen, serta merekomendasikan opsi kelembagaan berdasarkan hasil analisis. Opsi kelembagaan terdiri dari dipenuhi secara mandiri, melalui relasi individual, atau melalui relasi kolektif dengan menggunak
METODE PENYULUHAN PERTANIAN by Kharida Ainisa Rahmahtani57
Dokumen tersebut membahas tentang metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian adalah cara penyampaian informasi dari penyuluh kepada petani agar mereka dapat mengetahui, mau, dan mampu menerapkan inovasi teknologi baru dalam pertanian. Beberapa metode penyuluhan yang disebutkan meliputi ceramah, demonstrasi, diskusi kelompok, dan kunjungan ke lahan pertanian. Prinsip-prinsip penggunaan metode antara l
Organisasi petani diatur dalam UU No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. UU ini mengatur bentuk-bentuk organisasi petani seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional. UU ini juga mengatur bentuk kelembagaan ekonomi petani berupa badan usaha milik petani.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian penyuluhan pertanian, peranannya dalam pembangunan pertanian, metode, alat, sasaran dan materi penyuluhan, serta model komunikasi Schramm. Secara ringkas, penyuluhan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani agar lebih modern dan efisien melalui berbagai metode, sasaran, dan materi sesuai dengan perkembangan ilmu penyuluhan.
Presentasi FGD bersama senior di PSEKP dan para profesor FKPR Litbang Pertanian, point untuk Kementan mencapai swasembada padi, jagung, dan kedelai tahun 2017.
Proposal ini membahas strategi pengembangan kelompok tani dalam mendukung pembangunan kawasan agribisnis sayuran organik di Kenagarian Aie Angek, Kabupaten Tanah Datar. Kelompok tani belum sepenuhnya berperan dalam pemberdayaan petani dan pengembangan kawasan agribisnis. Penelitian ini akan menganalisis strategi pengembangan kelompok tani untuk mendukung pembangunan kawasan agribisnis sayuran organik secara berkelanjutan
[Ringkasan]
(1) Kelembagaan agribisnis dapat dipenuhi secara mandiri oleh petani, melalui relasi individual dengan pedagang atau kios, atau melalui relasi kolektif dengan kelompok tani atau koperasi. (2) Penilaian kelembagaan yang tepat mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan manajemen. (3) Rancangan kelembagaan agribisnis perlu didasarkan pada analisis kondisi saat ini dan kebutuhan di masa
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian yang mencakup pengertian, sejarah, fungsi, prinsip, falsafah, kebijakan, unsur-unsur, program, pembiayaan, dan lembaga penyuluhan pertanian."
Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Penyuluhan pertanian bertujuan meningkatkan produktivitas petani dan pengetahuan mereka tentang teknologi baru melalui penyampaian informasi. Penyuluh bertugas memberikan edukasi kepada petani dan anggota keluarga mereka dengan berbagai metode seperti demonstrasi, diskusi kelompok, atau kunjungan ke rumah. Pemilihan metode penyuluhan mempertimbangkan karakteristik sasaran, kon
Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam seharusnya dapat mendorong pembangunan yang menyejahterakan masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan menganggulangi kemiskinan. Lebih dari satu dekade desentralisasi berlangsung di Indonesia, yang diikuti oleh desentralisasi fiskal bagi daerah kaya SDA, yaitu daerah penghasil minyak, gas bumi, mineral, batubara, hutan dan SDA lainnya.
Skema Dana Bagi Hasil SDA sebagai salah satu instrumen yang memberikan ruang lebih bagi kapasitas fiskal untuk daerah kaya SDA, namun belum optimal mendorong distribusi pendapatan SDA untuk digunakan secara efektif di daerah. Kemiskinan dan kesenjangan masih banyak ditemukan di daerah dimana industry ekstraktif beroperasi, bahkan di wilayah lingkar tambang (ring satu) sekalipun.
Case study ini memotret bagaimana penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam di Lima Kabupaten Penghasil Migas dan Tambang, yaitu Aceh Utara, Indragiri Hulu, Kutai Kartanegara, Bojonegoro, dan Sumbawa Barat.
Bangka tengah 3 korporasi sebagai organisasi petani (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
Korporasi sebagai suatu kelembagaan (mestinya ORGANISASI) ekonomi petani, konsep organisasi, teori, cara mengukur kapasitas organisasi, dan cara merekayasa organisasi
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan penerapan kelembagaan agribisnis itik di Korporasi Petani. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi kelembagaan dan organisasi, metode pengembangan kelembagaan agribisnis, contoh penerapan kelembagaan agribisnis itik di Korporasi Petani Karawang, dan potensi ekonomi dari agribisnis itik melalui kelembagaan tersebut.
Korporasi petani merupakan kelembagaan ekonomi petani berbentuk badan hukum yang dimiliki sebagian besar oleh petani untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing mereka. Dokumen ini membahas konsep korporasi petani menurut presiden Jokowi, peraturan pemerintah terkait, dan contoh rancangan korporasi petani di Kecamatan Jayakerta yang terdiri dari lima koperasi primer yang menjalankan sepuluh bisnis pertanian. D
Kita baru melakukan pembangunan pertanian. Ribut soal komoditas, ... padi, jagung, sapi. Belum perduli PETANI nya. Tentang Hak-Hak Petani, adakah yang perduli?
Dokumen tersebut membahas tentang kelembagaan dalam pertanian, termasuk pengertian lembaga, aspek kelembagaan yang diperlukan, wilayah kerja penyuluhan pertanian, peran bank dan lembaga keuangan, penyuluhan pertanian, kelompok tani, dan Koperasi Unit Desa."
Dokumen tersebut membahas tentang kelembagaan dalam pertanian, termasuk pengertian lembaga, aspek kelembagaan yang diperlukan, wilayah kerja penyuluhan pertanian, peran bank dan lembaga keuangan, penyuluhan pertanian, kelompok tani, dan Koperasi Unit Desa."
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan kelompok tani (gapoktan) di Kabupaten Malang. Strateginya meliputi peningkatan kelembagaan petani dan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembentukan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani oleh Kementerian Pertanian. Pedoman ini menjelaskan konsep kelompok tani, karakteristik, fungsi, dan proses pembentukannya berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, kemandirian, dan kemitraan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMDES dan koperasi di Kota Palangkaraya. Terdapat penjelasan mengenai konsep, perkembangan, dan regulasi yang mengatur BUMDES dan koperasi serta beberapa contoh BUMDES yang sukses."
Dokumen tersebut membahas strategi untuk membangun petani Indonesia menjadi modern dan profesional dengan meningkatkan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia petani. Langkah awalnya adalah penguatan ekonomi petani melalui program agribisnis dan stabilisasi harga, serta peningkatan kualitas penyuluhan pertanian dengan mencontoh sistem Australia. Tujuannya agar petani mampu mengolah sumber daya alam secara optimal dan bersaing di pasar global.
Dokumen tersebut berisi profil seorang spesialis tanaman obat bernama Nunuk Subiyanto yang mencakup spesialisasi, alamat, nomor telepon, email, dan kegiatan tambahan. Juga berisi riwayat pendidikannya dimulai dari TK hingga gelar S2. Tujuan pembelajaran mencakup pengembangan organisasi kelompok, TPD, LKD, dinamika kelembagaan desa mandiri pangan, dan kemandirian pangan.
Tugas akhir ini membahas tentang perlunya pengembangan sumber daya manusia petani dan peran penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian di masa depan. Penyuluhan diharapkan dapat mengubah citra dari proses alih teknologi menjadi pemberdayaan petani untuk mengubah cara berpikir dan belajar secara mandiri. Materi penyuluhan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas petani agar lebih ber
TIGA, Pemaknaan dan respon aktif petani terhadap aturan dan norma:
1. Terjadi perang makna antara petani dan pemerintah soal organisasi
2. Petani enggan menjadi pengurus organisasi karena takut
3. Petani membedakan relasi dengan pasar dan relasi dengan petugas pemerintah
Similar to Coffee morning konstrantani (yuti) (20)
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...Syahyuti Si-Buyuang
Buku ini bukan mengajarkan bagaimana menjadi pekerja keras, tetapi mengapa dan bagaimana mengembangkan kultur bekerja keras. Setelah saya telusuri, dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, ternyata begitu banyak ihwal-ihwal kerja yang selama ini kurang diungkap.
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...Syahyuti Si-Buyuang
Dari pengumpulan informasi di lapang, secara umum petani lebih mengandalkan relasi-relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan
mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan, petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi, dengan melakukan pemaknaan
aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak
dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas, norma ekonomi dalam
pasar, dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah
satu sumber daya bagi petani yang bersama-sama unsur-unsur dalam lembaga
dijadikan sebagai peluang, pedoman, serta batasan untuk berperilaku sehari-hari
dalam menjalankan usaha pertaniannya.
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...Syahyuti Si-Buyuang
Dalam buku ini saya sengaja memperbandingkan antar objek, sebagai cara saya menjelaskan kepada pembaca. Ini adalah gaya penjelasan baru, dimana matrik-matrik yang saya susun menjadi alat penjelas utama. Mungkin sebagian pembaca akan agak kesulitan
memahaminya. Namun saya sengaja memilih cara ini karena dengan cara begini akan memudahkan pembaca mengikuti perbedaan dan
persamaan dua atau lebih objek yang dibahas.
Kita sudah akrab dengan Ilmu Ekonomi, Ekonomi Pertanian, dan Ekonomi Islam. Tapi di jagad google belum ketemu frasa "Islamic Agricultural- Socioeconomics", "Islamic Food Economy", "Islamic land reform" dan seterusnya. Menunggu-nunggu orang pintar membuat ini ga ada-ada juga, ..... hehe. Nanya kesana-sini ga ada yang respon. Kata orang: "jika kita mencari sesuatu buku namun belum ada, maka tulislah!".
GOOD JOURNAL guideline panduan penulisan proposal dan jurnal .pptxSyahyuti Si-Buyuang
This document provides guidance for writing various sections of a journal article or publication, including the title, abstract, keywords, introduction, method, literature review, conclusion, and references. It recommends that the title be descriptive and concise, and that the abstract clearly summarize the purpose, approach, results, and conclusions. The introduction should provide context and identify a knowledge gap, while the method section explains the research design. The literature review critically discusses prior work and debates. The conclusion restates key findings and implications.
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada periode 2025-2029. Secara ringkas, dokumen menyebutkan bahwa (1) peran penyuluh pemerintah akan semakin berkurang, (2) dibutuhkan penguatan lembaga penyuluhan seperti BPP dan peran penyuluh swadaya serta swasta, (3) perlu pengembangan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masy
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen BUMDES dan koperasi. Secara singkat, dibahas mengenai perkembangan BUMDES di Kabupaten Aceh Tengah yang didukung oleh regulasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, dibahas pula mengenai tujuan pendirian BUMDES, badan hukum yang menaungi BUMDES, serta contoh beberapa BUMDES yang berhasil di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pendekatan pembangunan pertanian di Kementan, mulai dari program kawasan pertanian, korporasi petani, hingga master plan pengembangan korporasi petani di suatu kawasan. Dokumen ini juga menjelaskan contoh aktivitas pendampingan yang dilakukan dalam pengembangan korporasi petani seperti pelatihan teknologi, bimtek, serta pendampingan penyusunan rencana dan pengelolaan bis
This document discusses policy briefs and provides guidance on how to develop effective policy briefs from research conducted by PSEKP (Research Center for Agriculture Socio-Economics and Policy). It recommends that policy briefs be concise, no more than 3 pages, focus on a single topic, and use a persuasive approach to convince the reader of the value and urgency of the issue. It also provides a template for a policy brief and offers tips on developing concrete conclusions, implications, and actionable recommendations supported by evidence from the research. Previous issues with PSEKP's policy briefs are identified, such as not all research yielded good briefs and briefs were not used for policymaking. The document proposes developing policy briefs
Buku ini memberikan tinjauan mengenai pertanian global pada tahun 2020 dengan fokus pada dampak pandemi Covid-19. Buku ini disunting oleh Syahyuti dan diilustrasikan oleh Alfyandi, dengan jumlah halaman 276. Buku ini mencakup topik seperti dampak pandemi terhadap perekonomian dan pertanian Indonesia serta dinamika pertanian global.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, termasuk tujuan pendiriannya, bidang usaha yang dapat dijalankan, prinsip pengelolaannya, dan beberapa contoh BUMDes yang berhasil.
2. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah tujuan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa, serta mengelola potensi des
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan konsep dan praktik penyuluhan pertanian dari pendekatan penyebaran inovasi hingga sistem inovasi pertanian. Ia menjelaskan pergeseran peran penyuluh dari penyampai teknologi menjadi fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak dalam mendukung terciptanya inovasi. Dokumen tersebut juga membandingkan pendekatan penyuluhan konvensional dengan pendekatan komunikasi unt
1. MENGOPERASIONALKAN KECAMATAN SEBAGAI SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN PERTANIAN:
Manejemen, Bisnis, dan Penyuluhan Pertanian
1
Oleh: SYAHYUTI
Bahan Diskusi Internal PSEKP
22 November 2019
2. Materi diskusi :
2
1. Kecamatan sebagai satuan
MANAJEMEN pembangunan lokal
2. Kecamatan sebagai satu unit BISNIS
korporasi petani
3. Kecamatan sebagai sentra
PENYULUHAN pertanian modern
4. Panduan AKSI ke depan
MANAJEME
N
PENYUL
UHAN
BISNIS
3. (1). Kecamatan sebagai satuan administrasi
pembangunan lokal
3
Apakah kecamatan = local government ?
- Local governments is the system of electing representatives to be responsible for the administration of public
services and facilities in a particular area.
- is a form of public administration which, in a majority of contexts, exists as the lowest tier of administration within
a given state
- generally act within powers delegated to them by legislation or directives of the higher level of government.
- have control over their specific geographical region
- covers the organization, functions, duties and responsibilities of public authorities of all kinds who take part in the
administration, relations between them and citizens or between them and non-governmental bodies
- Dari atas = kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan
- Dari bawah = kecamatan sebagai “supra desa”
4. Berbagai institusi di level kecamatan:
4
1. Kantor kecamatan
2. Balai Penyuluhan Pertanian
3. UPTD Dinas Pertanian
4. Poskeswan
5. Mantri Statistik
6. BRI unit
7. Korporasi petani
8. Gabungan Bumdes sekecamatan
9. Dll.
5. Bumdes:
5
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Permen 4 tahun 2015 tentang
Bumdes, Permendagri 39 tahun 2010
tentang Dasar Pembentukan
Bumdes
Badan Usaha Milik Desa =
“Badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan
Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa”.
5 Sektor Prioritas
BUMDes
1.Pengelolaan sumberdaya alam
2.Industri pengolahan berbasis
sumberdaya lokal
3.Jaringan distribusi
4.Sektor keuangan
5.Pelayanan publik
6. Pengembangan Kawasan Kementan:
6
Permentan No 41 - 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan
Pertanian
Permentan No 50 - 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian
Permentan No 56 – 2016 ttg Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
Permentan No 18 - 2018 ttg Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
Berbasis Korporasi Petani
Terdiri atas “kawasan pusat”, “kawasan provinsi”, dan “kawasan
kabupaten/kota”; tidak ada “kawasan kecamatan”.
7. Contoh 1. Kecamatan Development Project (KDP) –
World Bank :
7
community-based project
demand-driven project
alleviate rural poverty levels
Kecamatan sebagai unit decision-making
Masyarakat dapat merancang kegiatan sampai
melaksanakan sendiri
Mulai September 2002, pada 1.000 kecamatan
Key elements of empowerment: information,
inclusion/participation, accountability, local organizational
capacity
8. Contoh 2. Agropolitan
8
UU No 26-2007 tentang Penataan Ruang: “Kawasan agropolitan adalah kawasan
yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukkanoleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan
sistem pemukiman dan sistem agribisnis”
Pendekatan spasial, mendahulukan pertumbuhan ekonami melalui kutub-kutub
pertumbuhan untuk berharap trick down eflect dari pusat pertumbuhan ke
hinterland-nya
Ada sektor unggulan yang bisa dimanfaatkan dalam menggerakkan agropolitan
Kawasan yang mampu dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor unggulan
Pembangunan infrastruktur untuk akses menuju desa dan pasar
Fasilitas pengolahan hasil peetanian untuk meningkatkan nilai tambah, termasuk
packing house
Fasilitas pemasaran hasil pertanian seperti pasar, kios, sub-terminal agribisnis,
tempat pelelangan ikan, dan sebagainya
10. Contoh 3. Korporasi Petani Inisiasi BUMN (Layanan Kewirausahaan Petani
Melalui Digitalisasi Dan Korporasi Pertanian) target 1.000 unit korporasi tingkat
kecamatan:
10
11. Contoh 4. Permentan No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
Korporasi Petani adalah “Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan
hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian
besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani”.
Kata kunci KORPORASI = business, company, firm, enterprise,
organization, establishment, corporate body, perusahaan yang besar,
memiliki banyak anak perusahaan, sudah berdiri lama, terbukti
tangguh, sukses memberikan keuntungan yang besar.
Presiden Jokowi (2017): “Tidak bisa lagi kita biarkan petani berjalan
sendiri-sendiri. Tidak Bisa! .... Petani harus diorganisir. ..... Kenapa
korporasi bisa menjual dengan harga murah. Karena mereka
memproduksi dalam jumlah besar”.
11
12. Korporasi petani (Permentan 18 tahun 2018) membawa
paradigma baru:
12
LAMA BARU
1. Basis kegiatan Charity Bisnis (empowerment bussiness
based).
2. Aliran sumber daya “Era bantuan “ Komersial (pinjaman, saham,
kerjasama, mitra, dll)
3. Jenis relasi yang terbangun Keorganisasian Pasar
4. Skala besaran organisasi
petani
Maksimal tingkat desa
(Gapoktan)
Kecamatan (koperasi atau
perusahaan)
5. Kepemilikan “milik” kementerian Milik petani
14. Contoh 5. Kecamatan sebagai unit bisnis Program Serasi:
GENERAL MANAGER
(Mengelola 5.000 Ha)
Manajer Operasional AlsintanManajer Keuangan/Pemasaran
Manajer
Produks i-1
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-2
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-5
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-4
(1.000 Ha)
Manajer
Produks i-3
(1.000 Ha)
Manajer-6
Pasca Panen,
Pengolahan
Hasil
Catatan: di setiap 1.000 Ha terdapat usaha selain komoditas padi (Usaha Peternakan, Perkebunan,
Hortikultura dan tanaman pangan lainnya)
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
SPv SPv
SPv
6
14
15. 15
Potensi bisnis usaha Korporasi di Unit Serasi “Kec Muara Telang I” Kab Banyuasin per tahun:
Bentuk usaha Kalkulasi Nilai bisnis (Rp) Manajemen
1. Produksi dan penjualan benih
var unggul
80 kg/ha x 6.300 ha x 50% x Rp
2000/kg x 2 MT
908 juta Produksi oleh kelompok petani penangkar, benih
diolah dan diproduksi oleh korporasi
2. Distributor pupuk inorganik
Sp36 dan ZA (RDKK)
Pupuk Urea, TSP, ZA dan organik x
fee (Rp 50/kg).
535,5 juta Korporasi sebagai distributor, mendapat fee
3. Penjualan pupuk organik/hayati 2 l/ha x 6.300 ha x Rp. 10.000/l x 2
MT
252 juta Korporasi membeli dan menjual secara komersial ke
petani
4. Penjualan dolomit 200 kg/ha x 6.300 ha x Rp. 100/kg
x 2 MT
252 juta Korporasi membeli dan menjual secara komersial ke
petani
5. Penjualan herbisida dan
pestisida
5 botol/ha x 50% dari potensi
pasar x 6.300 ha x Rp 50 rb/botol x
2MT
630 juta Korporasi membeli dan menjual secara komersial ke
petani
6.Jasa avalis KUR 50% dari modal usaha tani x 2 MT x 2
% fee x 6300 ha x biaya usahatani Rp.
8 juta/ha/musim
1,0 M Korporasi sebagai avalis KUR
7. Jasa Alsin TR-4 30 hari kerja x 105 unit x Rp
500.000/ha x 2 MT
6,3 M Alsintan dikelola korporasi, sebagian alat kerjasama
dengan UPJA
8. Jasa Alsin Combine harvester 30 hari kerja x 70 unit x Rp 1,2
juta/ha x 2MT
15,1 M Alsintan dikelola korporasi, sebagian alat kerjasama
dengan UPJA
9. Jasa penggilingan 6300 ha x 20% x (7,0 +5,0 ton/ha)
x Rp 400 /beras
3,3 M Korporasi menerima jasa penggilingan beras
konsumsi RT petani
10. Perdagangan gabah - beras 6300 ha x 80% x (7,0 + 5,0 ton/ha)
x Rp.1134/kg GKP
37,8 M Korporasi membeli gabah, lalu mengolah menjadi
beras medium
TOTAL 66,7 M
16. Jenis usaha, perhitungan, dan nilai bisnis kotor pada usaha korporasi di Kecamatan Bumi
Makmur Kab Tanah Laut per tahun:
16
Jenis usaha Kalkulasi Nilai bisnis (Rp/tahun)
1. Produksi dan penjualan benih
VUB
5.085 ha x 30 kg/ha x Rp.2000/kg x
1 MT
305.100.000
2. Distributor pupuk bersubsidi 5.085 ha x 300 kg/ha x Rp 50/kg x 2
MT
152.550.000
3. Penyediaan obat-obatan pertanian 5.085 ha x 2,5 lt/ha x Rp. 25.000/lt
x 2 MT
635.625.000
4. Produksi dan penjualan pakan itik 30.000 kg x Rp. 1500/kg 45.000.000
5. Pembelian gabah dan penjualan
beras
5.085 ha x Rp 1134/kg x 4500 kg.ha
x 2 MT
51.897.510.000
6. Jasa pengelolaan Alsin TR-4 30 hari kerja x Rp 500.000/ha x 2
ha/hari
600.000.000
7. Jasa pengelolaan combine
harvester
30 hari kerja x Rp 1.200.000/ha x 2
ha/hari
720.000.000
Total 54.279.510.000
18. Tugas BPP (Permentan No 26 – 2012 ttg Pedoman
Pengelolaan Balai Penyuluhan):
18
1. menyusun programa penyuluhan
2. melaksanakan penyuluhan
3. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi,
pembiayaan dan pasar;
4. pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
5. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya
dan penyuluh swasta;
6. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan
pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
Fungsi BPP = tempat pertemuan untuk MEMFASILITASI pelaksanaan
tugas Balai (Pasal 15 UU No 16 tahun 2006).
19. Four generations of extension in Asia:
1. Colonial agriculture
2. Diverse top-down extension: after independence, commodity-based
extension services, production targets, foreign donors.
3. Unified top-down extension: 1970s - 1980s, the Training and Visit system,
single national service, "Green Revolution" technologies.
4. Diverse bottom-up extension: World Bank funding came to an end, the T
and V system collapsed, decline of central planning, participatory
methods replacing top-down approaches
Penyuluhan di Indonesia saat ini = ciri 2 dan 3
20. 20
DEFINISI
•KOSTRATAN
adalah pusat
kegiatan pemb
pertanian tingkat
kecamatan, yang
merupakan
optimalisasi
tugas, fungsi dan
peran Balai
Penyuluhan
Pertanian (BPP)
dalam
mewujudkan
kedaulatan
pangan nasional.
PASUKAN
(16 Tenaga Fungsional, IT,
Koramil, Polsek)
• Penyuluh Pertanian, KCD/mantri
tani, POPT, PBT, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner,
Wastukan, Wasbitnak, PMHP,
Analis Pasar Hasil Pertanian,
PPVT, Analis Ketahanan Pangan,
Pengawas Alsintan, dll;
• Anggota Poktan/Gapoktan, KUB;
• Operator IT;
• Babinsa;
• Babinkamtibmas;
• dll.
PERAN
• Pusat Data dan
informasi;
• Pusat Gerakan
Pembangunan
Pertanian;
• Pusat
Pembelajaran;
• Pusat Konsultasi
Agribisnis;
• Pusat
Pengembangan
Jejaring
Kemitraan
21. 5.646 Unit
BPP
15.192 Unit
POSLUHDES
31.506 Orang
PNYULUH ASN
614.002 Unit
KELOMPOK TANI
25.852 Orang
100 Orang
PENYULUH SWADAYA/
SWASTA
12.135 Orang
PENYULUH THL
TB-PP
12.380 Unit
Kelembagaan
Ekonomi
Petani
SUMBERDAYA PENYULUHAN PERTANIAN
63.984Unit
GAPOKTA
N
Catatan: jumlah penyuluh pertanian di Indonesia : 69.593 orang
(PNS 45,3 %, THLTB-PP 17,4 %, Swadaya 37,1 % dan swasta 0,14%)
21
22. KELEMBAGAAN PETANI DAN PENYULUHAN PERTANIAN
Kecamatan
7.136
Pratama:
2.946 unit
Madya:
2.419 unit
Utama:
251 unit
Adhitama:
30 unit
Jumlah Kec
Belum ada
BPPnya
1.490
82.482
(Desa
Potensi
Pertanian)
Jumlah
BPP Exist
5.646
Status
Milik Sendiri : 4.493
Sewa : 1.153
Baik : 4.275
Rusak : 1.371
Kondisi
Desa
83.447
Poktan : 614.002 Unit
Gapoktan : 63.984 Unit
KEP : 12.380 unit
15.192
Posluhdes
22
23. 1. Penyusunan programa,
pengawalan/
pendampingan
pembangunan pertanian,
monev
dan pelaporan
penyelenggaraan
penyuluhan pertanian
5. Peningkatan kemampuan penyuluh di bidang IT,
pemanfaatan SIMLUHTAN, CYBER,
IKPP/APIKLUHTAN, E-RDKK, pembelian paket
internet, honor admin dan materi penyuluhan
4. Pemanfaatan inovasi teknologi spesifik lokal, layanan
konsultasi agribisnis, mengkoordinasikan
pelaksanaan kaji terap dengan BPTP dan perakitan
teknologi pertanian
3. Melaksanakan BIMTEK/
Pelatihan bagi penyuluh dan
pelaku utama serta temu usaha
2. Melaksanakan Demplot,
Demfarm, Demarea, Demo
dan SL
PENGUATAN BPP SEBAGAI PUSAT KEGIATAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN
P
E
N
G
U
A
T
A
N
KOORDINASI PROGRAM
TEMPAT PEMBELAJARAN
MEMBANGUNKEMITRAAN
KLINIK AGRIBISNIS
DATADANINFORMASI
PERAN BPP
23
25. 100 Unit (Pembuatan badan
hukum/pembuatan ijin usaha, sarana
pembelajaran, pengawalan dan
pendampingan.
Penumbuhan dan Pengembangan
Korporasi Petani
23.250 Poktan (rembugtani, sekolah lapang,
bantuan transport).
Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung
Program Utama Pembangunan Pertanian
3.000 Unit (database, adminitrasi kegiatan)
Penumbuhan dan Penguatan Pos
Penyuluhan Desa dan Penyuluh
Swadaya 1.550 BPP (percontohan, pengawalan
dan pendampingan, pertemuan, rapat-
rapat)
Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
43.150 Orang (BOP PNS, Honor THL dan
Penyuluh Swadaya)
Peningkatan Kinerja Penyuluh
68 Unit (rembugtani, kursustani, FFD,
bahan pembelajaran)
Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di
Balai Penyuluhan Pertanian
12
3
4
5
6
786 Layanan
Fasilitas Teknis Dukungan Penyuluhan
Pertanian
6.000 Petani (Climate Smart Argiculture)
Program Modernisasi Irigasi Strategis
dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP)
untuk peningkatan kapasitas petani
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
DANA DEKONSENTRASI PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
25
26. Penyuluhan modern di BPP membutuhkan PPL swadaya dan
swasta:
26
Penyuluh swadaya =
“pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga
masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan
mampu menjadi Penyuluh”.
Penyuluh swasta =
“penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang
mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan”
27. Enam keunggulan penyuluh swadaya
(hasil riset Indraningsih dkk., 2013):
27
1. Pengetahuan dan keterampilan teknologi lebih
kuat, namun spesifik (Jarkoni = mengajar karena
melakoni)
2. Lebih mampu menciptakan penyuluhan yang
partisipatif
3. Lebih mampu mengorganisasikan masyarakat
(Community-Organizing Role)
4. Mampu menjadi penghubung (change agent)
yang lebih powerfull
5. Agen bisnis yang potensial (umumnya menjadi
pelaku usaha)
6. Memiliki nilai lebih pada kepemilikan modal
PPL swadaya adalah
PPL TERLENGKAP,
memiliki karakter
PPL pem dan
swasta dalam
dirinya
28. Penyuluh swasta Schwartz (1994) dan Qamar (2005):
28
Jenis Kondisi di Indonesia
1. Perusahaan swasta (penyedia input, perusahaan
pengolahan, perusahaan pemasaran)
7.229 unit (65 tanaman pangan, 322 hortikultura,
1.877 perkebunan, 2.408 peternakan, 1.791
perikanan,
799 kehutanan)
2.NGO
3. Asosiasi petani Per komoditas
4. Organisasi komunitas petani (rural community
organizations)
5. Perguruan tinggi (agricultural academic
institutions)
185 unit ( 88 Politeknik, Sekolah Tinggi, atau
Akademi +
97 Universitas atau Institut)
6. Lembaga penelitian pertanian Lembaga penelitian swasta
7. Pay for service extension (=individual): fee based
atau production based
Kios-kios penjual benih, pupuk, dan obat-obatan
pertanian
29. Kebutuhan untuk memobilisasi penyuluh pertanian
swasta:
29
Jenis penyuluh Kebutuhan
1. Perguruan tinggi Perjanjian kerja dengan pihak perguruan tinggi
Data jumlah dan kapabilitas staf yang ditugaskan
Program penyuluhan yang akan dijalankan sejalan dengan Renstra
kabupaten/kota
Dukungan untuk pelatihan PPL pem dan swadaya
2. Perusahaan input
pertanian
Perjanjian kerja dengan perusahaan, bukan dengan individu
Koordinasi dan share untuk hasil pelaksanaan demplot
3. Perusahaan makanan
dan eksportir
Perjanjian kerja dengan perusahaan
Kualitas mutu yang dibutuhkan
4. Penyuluh komersial
individu
Perjanjian antara kelompok petani dengan individu profesional
Model pembayaran
5. NGO Perjanjian kerja dengan lembaga
Data staf dan rencana aktivitas pendampingan ke petani
30. Perbedaan kategorial PPL pemerintah, swadaya dan swasta:
30
Penyuluh pemerintah Penyuluh swasta Penyuluh swadaya
Aktor Penyuluh PNS dan honorer (PPL-THL) Pegawai perusahaan swasta, NGO, perguruan
tinggi, penyuluh profesional pribadi
Petani maju (progressive farmer).
Basis kerja Melayani Berbisbis, mencari keuntungan. Membantu sesama petani
Bentuk peran Sebagai motivator dan komunikator, pengawal
program pemerintah
Komunikator dan motivator yang berorientasi
keuntungan
Sebagai pembaharu, motivator,
organisator komunitas, dan pemimpin
langsung di lapangan.
Kekuatan Pengetahuan teoritis kuat, terampil
mengkomunikasikan, dan jaringan sumber
informasi luas.
Pengetahuan teknis kuat, didukung fasilitas
perusahaan yang kuat, jaringan kerja luas
(sampai internasional), namun ilmunya
cenderung sempit. Sebatas barang
dagangannya saja.
Kekuatanny adalah kesamaan bahasa
dan persepsi terhadap persoalan
dengan petani, dan memiliki
pengalaman karena telah melakukan
sendiri sebelum disuluhkan.
Kendala Beban administrasi dan birokrasi, kurang praktek
(Jarkoni” = Ngajar namun ora ngalakoni)
Tidak terdata, tidak terkontrol, tidak
berkoordinasi dengan pemerintah
Jumlahnya masih terbatas, kemampuan
lebih spesifik.
Tipe keahlian Polivalent, sebagian monovalent.
Jaringan dan cakupan luas
Menangani pertanian secara luas
Monovalent,
Layanan bagus untuk high value crops
Mampu menangani value chain
Monoovalen
Basis kerja Wilayah (desa dan kecamatan) Komoditas Komoditas
31. (4). Rencana Aksi BPP:
sebagai unit manajemen administrasi pembangunan, Bisnis dan Penyuluhan
Pertanian
31
32. Pembagian peran:
32
MANAJEMEN/ADM
PEMBANGUNAN
BISNIS PENYULUHAN
Aktivitas -Data statistik pertanian
wilayah kecamatan
-Data administrasi
pembangunan
-Data BASELINE
kecamatan
-Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Petani
-Peningkatan produksi dan
produktivitas
-Menyusun bisnis plan
-Pemasaran hasil pertanian
-Value chain agribisnis
-Jaringan kemitraan dan kelembagaan
bisnis
-Adopsi teknologi
pertanian unggul
-Demplot
-Bimtek
-Cyber extension
Pelaku -UPTD Pertanian
-Kantor kecamatan
-Mantri statistik
-PPL swadaya
-PPL swasta
-KEP (korporasi petani)
-Pelaku usaha (input dan output
pertanian)
-PPL pemerintah
-PPL swadaya
-PPL swasta (PT, dll)
-BPTP
“Komandan” Camat dan Kepala
UPTD Pertanian
-“Pelaku pasar” (harga, modal,
efisiensi, keuntungan, dll).
-Di tingkat petani =
KOPERASI/PERUSAHAAN petani
Kepala BPP
33. 33
Jenis PPL Fungsi penyuluhan (IT,
diseminasi, demplot,
dll)
Pengembangan
organisasi petani (KT,
Gapoktan, koperasi,
perusahaan petani)
Fungsi Bisnis
(informasi pasar,
pasar, value chain)
PPL pemerintah *** ** *
PPL swadaya ** ** **
PPL swasta * * ***
Pembagian peran Penyuluh Pertanian di BPP:
34. Dukungan yang dibutuhkan
BPP:
34
1. Mengembangkan prasarana IT (Cyber Extension) informasi dua arah
2. Research extension linkage (REL) dengan BPTP dan Posluhdes
3. Menata hubungan kerja dengan UPT/UPTD lingkup teknis dan camat
sebagai hubungan koordinatif
4. Perlu pengembangan data baseline dan pemetaan kondisi dan kebutuhan
BPP sesuai klasternya.
5. Pengembangan SDM: penyuluh generalis (broad set of skills) + penyuluh
spesialis dari pihak swasta (private sector), perguruan tinggi, lembaga
penelitian (research institutions), NGO dan organisasi lain.
6. Jejaring penyuluhan antar BPP untuk mensinergikan sistem informasi
agribisnis antar wilayah.