UU No. 5 Tahun 2014 menetapkan kode etik dan perilaku bagi ASN untuk menjalankan pemerintahan secara benar dan melayani masyarakat dengan baik. SIASN mewujudkan pelayanan prima bagi ASN dengan memberikan akses langsung ke layanan kepegawaian secara online dan transparan sesuai kode etik.

1. AGENDA 3
KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI

2. PUZZLE
memberikan informasi secara
benar dan tidak menyeseatkan
kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan

3. PENJELASAN PUZZLE
UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN
Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ini menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan
kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain:
1) Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik;
2) Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
dan
3) Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan
menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar
mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

4. Analisis Video
Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=tGiEd3h5IBc
Analisis :
Manajemen ASN
SIASN mewujudkan pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan adanya transformasi dari beberapa aplikasi ke
dalam SIASN yang memudahkan ASN dalam urusan kepegawaian dan memutus proses birokrasi yang panjang
Pelayanan Prima: Aplikasi SIASN dapat diakses langsung oleh ASN dalam lingkup kepentingan kepegawaian dan
bantuan hukum kepegawaian. selain itu, layanan ini juga memberikan fasilitas layanan aduan dan permohonan solusi
permasalahan kepegawaian
Sesuai dengan salah satu prinsip kode etik diatas, SIASN menjadi sarana yang membantu BKN mendapatkan informasi
dan memberikan informasi yang benar mengenai ASN yang telah terdaftar didalamnya. Semua informasi ini menjadi
lebih transparan untuk BKN mengelola dan memanajemen ASN

5. Manajemen ASN