SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
BAB I

                                      PENGANTAR



                         A.      LATAR BELAKANG MASALAH



       Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan tentang berlakunya pokok-pokok kepegawaian

yang menyatakan bahwa setiap PNS berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam

mentaati dan melaksanakan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. PNS

memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menunjukan dan meningkatkan

kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal itu diperkuat dengan

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang

merupakan dasar pembentukan watak dan kepribadian pegawai yang dibebankan kepadanya

serta kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan,

sehingga dapat diharapkan menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi.

       Fakta yang terdapat di lapangan justru bertolak belakang dengan undang-undang dan

Peraturan Pemerintah. Kewajiban PNS yang seharusnya meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, yang salah satu caranya dengan menunjukan dan meningkatkan kinerja tidak

terjadi di lapangan. PNS banyak yang melakukan tindakan indisipliner, antara lain mangkir

dari pekerjaannya atau berada di luar kantor pada jam kantor untuk kepentingan pribadi

dengan menggunakan fasilitas dari kantor dan terlambat datang ke kantor. Berdasarkan hasil

sidak tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Pemkot Bandar Lampung, jumlah PNS di

lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang tidak hadir pada saat jam kerja mencapai 31,34%

(Lampung Post, Edisi Selasa 24 Juli 2007), bahkan ada beberapa dinas/instansi yang tingkat
ketidakhadirannya      di     atas    50%.      Angka   tersebut   sangat   memprihatikan

(http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php/7 Maret 2009).

       Fakta lain yang didapatkan dari polling yang dilakukan oleh Lampung Post

bekerjasama dengan laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan

FISIP UNILA, dengan mengambil responden masyarakat kota Bandar Lampung, ada tiga

pertanyaan yang diajukan dalam polling. Pertama, bagaimanakah tingkat disiplin kerja PNS

di Lampung?, sebanyak 51% responden menjawab tingkat kinerja kerja PNS rendah.

Rendahnya tingkat kinerja PNS dapat dilihat dari masalah banyaknya PNS yang masuk dan

pulang kerja tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, faktor apa yang

menyebabkan banyak PNS yang tertangkap oleh tim GDN pada saat jam kerja di luar

kantor?, sebanyak 40,5% responden menjawab karena lemahnya aturan dan kurangnya

kesadaran PNS, karena kedua hal itu saling berkaitan. Ketiga, sanksi tegas seperti apa yang

seharusnya diberikan pada PNS yang tidak disiplin?, sebanyak 43% menjawab PNS tersebut

harus diskors dan dipotong gajinya. Responden menilai bahwa lemahnya sanksi bagi PNS

yang melanggar merupakan penyebab tidak atau belum jeranya sejumlah PNS untuk mangkir

dari tugasnya (http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php/7 Maret 2009)

        Di beberapa tempat ditemukan fakta ada penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa

pemakaian mobil kantor yang dipakai untuk kepentingan pribadi (http://www.kompas.com).

Hal ini nampak saat hari libur nasional di beberapa tempat rekreasi di mana terdapat mobil

dengan plat nomer “merah” yang notabenya merupakan mobil dinas. Hal ini merupakan bukti

konkret penyalahgunaan yang terjadi di birokrasi-birokrasi pemerintah Indonesia. Bukti lain

yang pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi adalah penyalahgunaan internet yang ada

di perkantoran negeri. Fasilitas internet digunakan bukan sebagai sarana penunjang kinerja

pegawai tersebut melainkan lebih digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membuka

situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter.
Dikatakan oleh Louis A. Allen (2001: 72) bahwa betapa baiknya pemberian fasilitas,

organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila manusia tidak dapat menjalankan

tugasnya dengan minat dan gembira, maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.

Fasilitas diperlukan mengingat tugas yang dibebankan kepada PNS menyangkut pelayanan

masyarakat. Uraian Allen tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor manusia ternyata

cukup berperan dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan organisasi.

       Nurfaizi (2003: 45) menyatakan bahwa karakteristik PNS yang disiplin dan efektif

mempunyai motifasi dari dalam dirinya untuk mengerjakan yang terbaik, berkembang dan

terstimulasi dan mampu mengatasi tantangan dari dirinya. Dalam penelitian dihasilkan bahwa

PNS yang berkinerja tinggi adalah lebih inofatif, dan kreatif dan mereka lebih terstimulasi

oleh pekerjaan mereka dan bekerja keras, lebih loyal terhadap intuisi, mencapai prestasi yang

lebih besar dari pekerjaan mereka serta lebih berkemauan dalam mengambil resiko.

       Kinerja seorang adakalanya mengalami peningkatan, dan adakalanya mengalami

penurunan. Bahkan penurunan atau peningkatan tersebut dapat mencapai titik yang dapat

mengakibatkan institusi kehilangan pamornya di masyarakat (Kunarto,2004;49). Demikian

pula dengan kinerja PNS, ada saatnya mengalami penurunan dan mengalami peningkatan.

Namun demikian, harapan terciptanya kinerja harus diciptakan seiring dengan reformasi

dalam tubuh PNS

       Idealnya pemenuhan fasilitas kerja berbanding lurus dengan kinerja pegawai tersebut.

Semakin bagus fasilitas yang ada maka semakin meningkat pula kinerja pegawai tersebut.

Namun dalam kenyataannya hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang ideal tidak

ditempatkan ditempat yang seharusnya, banyaknya fasilitas yang diberikan tidak memberikan

efek positif terhadap kinerja PNS.

       Melihat fenomena yang ada dapat diambil sebuah pertanyaan “Apakah ada hubungan

antara fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil?”.
B.    Tujuan Penelitian



        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara fasilitas kerja

terhadap kinerja pegawai negeri sipil.



                                   C.    Manfaat Penelitian



Manfaat Teoritis

       Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan penelitian terhadap bidang

psikologi industri untuk lebih mendalami masalah kinerja karyawan atau disini lebih

ditujukan untuk pegawai negeri sipil.

Manfaat Praktis

       Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan lebih

lanjut didalam pengembilan keputusan untuk meningkatkan kinerja PNS yang akan datang.



                                   D.    Keaslian Penelitian



       Kinerja pegawai negeri sipil adalah suatu topik yang menarik banyak peneliti meneliti

hal ini. Penelitian sebelumnya ada peneliti yang meneliti “Pengaruh Faktor-faktor Kepuasan

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di

Surakarta”, ada pula penelitian yang meneliti “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan

melalui Pelatihan dan Pengembangan Karir”, penelitian lain meneliti “Hubungan Disiplin

Kerja dengan Kinerja Karyawan”. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa topik yang

diambil merupakan topik yang baru karena penelitian sebelumnya belum pernah meneliti

topik yang akan diangkat. Topik ini juga baru karena topik sebelumnya terfokus pada kinerja
karyawan dalam suatu perusahan. Subyek penelitian yang merupakan pegawai negeri sipil

merupakan sebuah kebaruan yang ingin dihadirkan peneliti dalam penelitian kali ini.

Kebaruan yang lain juga meliputi dengan menghadirkan variabel pembanding berupa fasilitas

kerja yang selama ini belum dihadirkan dalam penelitian sebelumnya.
DAFTAR PUSTAKA



Allen, Louis A. 2001. Fasilitas Ruang Kerja. E-book : tidak diterbitkan.

http://www.kompas.com/mobil-platmerah/berita.php diakses pada tanggal 28 Februari 2011

       pukul 16.43

http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php diakses pada tanggal 28 Februari 2011 pukul

       17.18

Kunarto, Abdi. 2004. Reformasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil. E-book : tidak diterbitkan.

Nurfaizi, Muhammad. 2003. Disiplin dan Loyalitas Pegawai. E-book : tidak diterbitkan.

More Related Content

What's hot

Tabel seminar konsentrasi
Tabel seminar konsentrasiTabel seminar konsentrasi
Tabel seminar konsentrasiSefnad Bagau
 
Report LPS (masyarakat dan corporate)
Report LPS (masyarakat dan corporate)Report LPS (masyarakat dan corporate)
Report LPS (masyarakat dan corporate)NurCholis52
 
Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI
Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBIMakalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI
Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBIDadang DjokoKaryanto
 
Pedoman penataan pegawai
Pedoman penataan pegawaiPedoman penataan pegawai
Pedoman penataan pegawaiharis5782
 
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yangOptimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yangDadang DjokoKaryanto
 
Cover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBI
Cover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBICover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBI
Cover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBIDadang DjokoKaryanto
 

What's hot (8)

Jabfung prakom
Jabfung prakomJabfung prakom
Jabfung prakom
 
Tabel seminar konsentrasi
Tabel seminar konsentrasiTabel seminar konsentrasi
Tabel seminar konsentrasi
 
Bab 2 NKP sespimmen POLRI
Bab 2 NKP sespimmen POLRIBab 2 NKP sespimmen POLRI
Bab 2 NKP sespimmen POLRI
 
Report LPS (masyarakat dan corporate)
Report LPS (masyarakat dan corporate)Report LPS (masyarakat dan corporate)
Report LPS (masyarakat dan corporate)
 
Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI
Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBIMakalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI
Makalah; NKP TTG OPTIMALISASI BAGDALOPS ROOPS POLDA JAMBI
 
Pedoman penataan pegawai
Pedoman penataan pegawaiPedoman penataan pegawai
Pedoman penataan pegawai
 
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yangOptimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
Optimalisasi kemampuan humas guna membangun opini publik yang
 
Cover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBI
Cover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBICover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBI
Cover&abstrak NKP-AKBP DADANG DK-JAMBI
 

Viewers also liked

โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ชญานี อินเจริญ ม.4-7 เลขที่ 3
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา  ชญานี อินเจริญ ม.4-7  เลขที่ 3โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา  ชญานี อินเจริญ ม.4-7  เลขที่ 3
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ชญานี อินเจริญ ม.4-7 เลขที่ 3sweetieyaya
 
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2niracha_ph
 
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงniracha_ph
 
Normas apa sexta edición
Normas apa sexta ediciónNormas apa sexta edición
Normas apa sexta ediciónClaudia Cole
 
Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)
Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)
Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)Tina Dhingra
 
Compenastion policy
Compenastion policyCompenastion policy
Compenastion policyTina Dhingra
 
Nonwoven (application, testing)
Nonwoven (application, testing)Nonwoven (application, testing)
Nonwoven (application, testing)Tina Dhingra
 
TYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIES
TYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIESTYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIES
TYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIESTina Dhingra
 
Visual merchandising.
Visual merchandising.Visual merchandising.
Visual merchandising.Tina Dhingra
 

Viewers also liked (16)

L'alfabeto di Riccardo
L'alfabeto di Riccardo L'alfabeto di Riccardo
L'alfabeto di Riccardo
 
La Comunicazione
La Comunicazione La Comunicazione
La Comunicazione
 
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ชญานี อินเจริญ ม.4-7 เลขที่ 3
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา  ชญานี อินเจริญ ม.4-7  เลขที่ 3โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา  ชญานี อินเจริญ ม.4-7  เลขที่ 3
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ชญานี อินเจริญ ม.4-7 เลขที่ 3
 
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง2
 
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
Gli stili della comunicazione
Gli stili della comunicazione Gli stili della comunicazione
Gli stili della comunicazione
 
Normas apa sexta edición
Normas apa sexta ediciónNormas apa sexta edición
Normas apa sexta edición
 
Psych101ONLINE
Psych101ONLINEPsych101ONLINE
Psych101ONLINE
 
Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)
Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)
Resist dyeing (bandhini, batik, leheria)
 
Compenastion policy
Compenastion policyCompenastion policy
Compenastion policy
 
Social Phobia
Social PhobiaSocial Phobia
Social Phobia
 
Nonwoven (application, testing)
Nonwoven (application, testing)Nonwoven (application, testing)
Nonwoven (application, testing)
 
TYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIES
TYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIESTYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIES
TYPES OF YARNS & APPLICATION& PROPERTIES
 
Visual merchandising.
Visual merchandising.Visual merchandising.
Visual merchandising.
 
Progetto libretto amicizia2003
Progetto libretto amicizia2003Progetto libretto amicizia2003
Progetto libretto amicizia2003
 
Baklavà
Baklavà Baklavà
Baklavà
 

Similar to Bab i irman

HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAHUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAAbby Lee
 
Artikel andes fernando 56495
Artikel andes fernando 56495Artikel andes fernando 56495
Artikel andes fernando 56495metech01
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...Ahmad Irfansyah
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxMAldiPutra1
 
Tugas metlid
Tugas metlidTugas metlid
Tugas metlidstiemb
 
Tugas metlid agus rizal
Tugas metlid agus rizalTugas metlid agus rizal
Tugas metlid agus rizalstiemb
 
Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...
Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...
Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...Amphie Yuurisman
 
PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...
PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...
PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...fekonunisalab
 
power point proposal.pptx
power point proposal.pptxpower point proposal.pptx
power point proposal.pptxArgaDyo
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Excruciate Limited
 
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...Uofa_Unsada
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianMuhammad Sharip
 
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiPeningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiOktav77
 
Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...
Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...
Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...Robertus Arian Datusanantyo
 

Similar to Bab i irman (20)

HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJAHUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
HUBUNGAN PARTISIPASI TERHADAP KINERJA
 
Penilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawaiPenilaian kinerja pegawai
Penilaian kinerja pegawai
 
Artikel andes fernando 56495
Artikel andes fernando 56495Artikel andes fernando 56495
Artikel andes fernando 56495
 
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
ANALISIS KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI B...
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
 
Tugas metlid
Tugas metlidTugas metlid
Tugas metlid
 
Tugas metlid agus rizal
Tugas metlid agus rizalTugas metlid agus rizal
Tugas metlid agus rizal
 
Zulkifli.pdf
Zulkifli.pdfZulkifli.pdf
Zulkifli.pdf
 
623 9044-1-pb
623 9044-1-pb623 9044-1-pb
623 9044-1-pb
 
Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...
Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...
Skripsi : Peran Satpol Pamong Praja dalam Membantu Kepala Daerah untuk Mencip...
 
PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...
PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...
PENGARUH FASILITAS, KEMAMPUAN DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KAN...
 
power point proposal.pptx
power point proposal.pptxpower point proposal.pptx
power point proposal.pptx
 
AGENDA 3.pptx
AGENDA 3.pptxAGENDA 3.pptx
AGENDA 3.pptx
 
AGENDA 3.pptx
AGENDA 3.pptxAGENDA 3.pptx
AGENDA 3.pptx
 
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
Proposal Pendahuluan PENGARUH KEPUASAN PEGAWAI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PE...
 
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...
ANALISIS FAKTOR MOTIVASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KANTOR SUKU DINA...
 
monalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaamonalisaaaaaaaaaa
monalisaaaaaaaaaa
 
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen KepegawaianAnalisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
Analisis Kebijakan Publik Manajemen Kepegawaian
 
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiPeningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
 
Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...
Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...
Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...
 

Bab i irman

  • 1. BAB I PENGANTAR A. LATAR BELAKANG MASALAH Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan tentang berlakunya pokok-pokok kepegawaian yang menyatakan bahwa setiap PNS berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. PNS memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menunjukan dan meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal itu diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan dasar pembentukan watak dan kepribadian pegawai yang dibebankan kepadanya serta kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, sehingga dapat diharapkan menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi. Fakta yang terdapat di lapangan justru bertolak belakang dengan undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Kewajiban PNS yang seharusnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satu caranya dengan menunjukan dan meningkatkan kinerja tidak terjadi di lapangan. PNS banyak yang melakukan tindakan indisipliner, antara lain mangkir dari pekerjaannya atau berada di luar kantor pada jam kantor untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas dari kantor dan terlambat datang ke kantor. Berdasarkan hasil sidak tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Pemkot Bandar Lampung, jumlah PNS di lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang tidak hadir pada saat jam kerja mencapai 31,34% (Lampung Post, Edisi Selasa 24 Juli 2007), bahkan ada beberapa dinas/instansi yang tingkat
  • 2. ketidakhadirannya di atas 50%. Angka tersebut sangat memprihatikan (http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php/7 Maret 2009). Fakta lain yang didapatkan dari polling yang dilakukan oleh Lampung Post bekerjasama dengan laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, dengan mengambil responden masyarakat kota Bandar Lampung, ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam polling. Pertama, bagaimanakah tingkat disiplin kerja PNS di Lampung?, sebanyak 51% responden menjawab tingkat kinerja kerja PNS rendah. Rendahnya tingkat kinerja PNS dapat dilihat dari masalah banyaknya PNS yang masuk dan pulang kerja tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, faktor apa yang menyebabkan banyak PNS yang tertangkap oleh tim GDN pada saat jam kerja di luar kantor?, sebanyak 40,5% responden menjawab karena lemahnya aturan dan kurangnya kesadaran PNS, karena kedua hal itu saling berkaitan. Ketiga, sanksi tegas seperti apa yang seharusnya diberikan pada PNS yang tidak disiplin?, sebanyak 43% menjawab PNS tersebut harus diskors dan dipotong gajinya. Responden menilai bahwa lemahnya sanksi bagi PNS yang melanggar merupakan penyebab tidak atau belum jeranya sejumlah PNS untuk mangkir dari tugasnya (http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php/7 Maret 2009) Di beberapa tempat ditemukan fakta ada penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa pemakaian mobil kantor yang dipakai untuk kepentingan pribadi (http://www.kompas.com). Hal ini nampak saat hari libur nasional di beberapa tempat rekreasi di mana terdapat mobil dengan plat nomer “merah” yang notabenya merupakan mobil dinas. Hal ini merupakan bukti konkret penyalahgunaan yang terjadi di birokrasi-birokrasi pemerintah Indonesia. Bukti lain yang pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi adalah penyalahgunaan internet yang ada di perkantoran negeri. Fasilitas internet digunakan bukan sebagai sarana penunjang kinerja pegawai tersebut melainkan lebih digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membuka situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter.
  • 3. Dikatakan oleh Louis A. Allen (2001: 72) bahwa betapa baiknya pemberian fasilitas, organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila manusia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira, maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Fasilitas diperlukan mengingat tugas yang dibebankan kepada PNS menyangkut pelayanan masyarakat. Uraian Allen tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor manusia ternyata cukup berperan dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan organisasi. Nurfaizi (2003: 45) menyatakan bahwa karakteristik PNS yang disiplin dan efektif mempunyai motifasi dari dalam dirinya untuk mengerjakan yang terbaik, berkembang dan terstimulasi dan mampu mengatasi tantangan dari dirinya. Dalam penelitian dihasilkan bahwa PNS yang berkinerja tinggi adalah lebih inofatif, dan kreatif dan mereka lebih terstimulasi oleh pekerjaan mereka dan bekerja keras, lebih loyal terhadap intuisi, mencapai prestasi yang lebih besar dari pekerjaan mereka serta lebih berkemauan dalam mengambil resiko. Kinerja seorang adakalanya mengalami peningkatan, dan adakalanya mengalami penurunan. Bahkan penurunan atau peningkatan tersebut dapat mencapai titik yang dapat mengakibatkan institusi kehilangan pamornya di masyarakat (Kunarto,2004;49). Demikian pula dengan kinerja PNS, ada saatnya mengalami penurunan dan mengalami peningkatan. Namun demikian, harapan terciptanya kinerja harus diciptakan seiring dengan reformasi dalam tubuh PNS Idealnya pemenuhan fasilitas kerja berbanding lurus dengan kinerja pegawai tersebut. Semakin bagus fasilitas yang ada maka semakin meningkat pula kinerja pegawai tersebut. Namun dalam kenyataannya hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang ideal tidak ditempatkan ditempat yang seharusnya, banyaknya fasilitas yang diberikan tidak memberikan efek positif terhadap kinerja PNS. Melihat fenomena yang ada dapat diambil sebuah pertanyaan “Apakah ada hubungan antara fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil?”.
  • 4. B. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil. C. Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan penelitian terhadap bidang psikologi industri untuk lebih mendalami masalah kinerja karyawan atau disini lebih ditujukan untuk pegawai negeri sipil. Manfaat Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut didalam pengembilan keputusan untuk meningkatkan kinerja PNS yang akan datang. D. Keaslian Penelitian Kinerja pegawai negeri sipil adalah suatu topik yang menarik banyak peneliti meneliti hal ini. Penelitian sebelumnya ada peneliti yang meneliti “Pengaruh Faktor-faktor Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di Surakarta”, ada pula penelitian yang meneliti “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Pelatihan dan Pengembangan Karir”, penelitian lain meneliti “Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Karyawan”. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa topik yang diambil merupakan topik yang baru karena penelitian sebelumnya belum pernah meneliti topik yang akan diangkat. Topik ini juga baru karena topik sebelumnya terfokus pada kinerja
  • 5. karyawan dalam suatu perusahan. Subyek penelitian yang merupakan pegawai negeri sipil merupakan sebuah kebaruan yang ingin dihadirkan peneliti dalam penelitian kali ini. Kebaruan yang lain juga meliputi dengan menghadirkan variabel pembanding berupa fasilitas kerja yang selama ini belum dihadirkan dalam penelitian sebelumnya.
  • 6. DAFTAR PUSTAKA Allen, Louis A. 2001. Fasilitas Ruang Kerja. E-book : tidak diterbitkan. http://www.kompas.com/mobil-platmerah/berita.php diakses pada tanggal 28 Februari 2011 pukul 16.43 http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php diakses pada tanggal 28 Februari 2011 pukul 17.18 Kunarto, Abdi. 2004. Reformasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil. E-book : tidak diterbitkan. Nurfaizi, Muhammad. 2003. Disiplin dan Loyalitas Pegawai. E-book : tidak diterbitkan.