Peran Moderasi Manajemen Human Capital terhadap Kapabilitas Karyawan -- Imple...
Bab i irman
1. BAB I
PENGANTAR
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 menyebutkan tentang berlakunya pokok-pokok kepegawaian
yang menyatakan bahwa setiap PNS berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam
mentaati dan melaksanakan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. PNS
memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menunjukan dan meningkatkan
kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Hal itu diperkuat dengan
peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil yang
merupakan dasar pembentukan watak dan kepribadian pegawai yang dibebankan kepadanya
serta kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan,
sehingga dapat diharapkan menghasilkan produktifitas kerja yang tinggi.
Fakta yang terdapat di lapangan justru bertolak belakang dengan undang-undang dan
Peraturan Pemerintah. Kewajiban PNS yang seharusnya meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, yang salah satu caranya dengan menunjukan dan meningkatkan kinerja tidak
terjadi di lapangan. PNS banyak yang melakukan tindakan indisipliner, antara lain mangkir
dari pekerjaannya atau berada di luar kantor pada jam kantor untuk kepentingan pribadi
dengan menggunakan fasilitas dari kantor dan terlambat datang ke kantor. Berdasarkan hasil
sidak tim Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Pemkot Bandar Lampung, jumlah PNS di
lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang tidak hadir pada saat jam kerja mencapai 31,34%
(Lampung Post, Edisi Selasa 24 Juli 2007), bahkan ada beberapa dinas/instansi yang tingkat
2. ketidakhadirannya di atas 50%. Angka tersebut sangat memprihatikan
(http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php/7 Maret 2009).
Fakta lain yang didapatkan dari polling yang dilakukan oleh Lampung Post
bekerjasama dengan laboratorium Politik dan Otonomi Daerah Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP UNILA, dengan mengambil responden masyarakat kota Bandar Lampung, ada tiga
pertanyaan yang diajukan dalam polling. Pertama, bagaimanakah tingkat disiplin kerja PNS
di Lampung?, sebanyak 51% responden menjawab tingkat kinerja kerja PNS rendah.
Rendahnya tingkat kinerja PNS dapat dilihat dari masalah banyaknya PNS yang masuk dan
pulang kerja tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, faktor apa yang
menyebabkan banyak PNS yang tertangkap oleh tim GDN pada saat jam kerja di luar
kantor?, sebanyak 40,5% responden menjawab karena lemahnya aturan dan kurangnya
kesadaran PNS, karena kedua hal itu saling berkaitan. Ketiga, sanksi tegas seperti apa yang
seharusnya diberikan pada PNS yang tidak disiplin?, sebanyak 43% menjawab PNS tersebut
harus diskors dan dipotong gajinya. Responden menilai bahwa lemahnya sanksi bagi PNS
yang melanggar merupakan penyebab tidak atau belum jeranya sejumlah PNS untuk mangkir
dari tugasnya (http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php/7 Maret 2009)
Di beberapa tempat ditemukan fakta ada penyalahgunaan fasilitas pemerintah berupa
pemakaian mobil kantor yang dipakai untuk kepentingan pribadi (http://www.kompas.com).
Hal ini nampak saat hari libur nasional di beberapa tempat rekreasi di mana terdapat mobil
dengan plat nomer “merah” yang notabenya merupakan mobil dinas. Hal ini merupakan bukti
konkret penyalahgunaan yang terjadi di birokrasi-birokrasi pemerintah Indonesia. Bukti lain
yang pada saat ini sedang marak-maraknya terjadi adalah penyalahgunaan internet yang ada
di perkantoran negeri. Fasilitas internet digunakan bukan sebagai sarana penunjang kinerja
pegawai tersebut melainkan lebih digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membuka
situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter.
3. Dikatakan oleh Louis A. Allen (2001: 72) bahwa betapa baiknya pemberian fasilitas,
organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila manusia tidak dapat menjalankan
tugasnya dengan minat dan gembira, maka tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.
Fasilitas diperlukan mengingat tugas yang dibebankan kepada PNS menyangkut pelayanan
masyarakat. Uraian Allen tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor manusia ternyata
cukup berperan dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan organisasi.
Nurfaizi (2003: 45) menyatakan bahwa karakteristik PNS yang disiplin dan efektif
mempunyai motifasi dari dalam dirinya untuk mengerjakan yang terbaik, berkembang dan
terstimulasi dan mampu mengatasi tantangan dari dirinya. Dalam penelitian dihasilkan bahwa
PNS yang berkinerja tinggi adalah lebih inofatif, dan kreatif dan mereka lebih terstimulasi
oleh pekerjaan mereka dan bekerja keras, lebih loyal terhadap intuisi, mencapai prestasi yang
lebih besar dari pekerjaan mereka serta lebih berkemauan dalam mengambil resiko.
Kinerja seorang adakalanya mengalami peningkatan, dan adakalanya mengalami
penurunan. Bahkan penurunan atau peningkatan tersebut dapat mencapai titik yang dapat
mengakibatkan institusi kehilangan pamornya di masyarakat (Kunarto,2004;49). Demikian
pula dengan kinerja PNS, ada saatnya mengalami penurunan dan mengalami peningkatan.
Namun demikian, harapan terciptanya kinerja harus diciptakan seiring dengan reformasi
dalam tubuh PNS
Idealnya pemenuhan fasilitas kerja berbanding lurus dengan kinerja pegawai tersebut.
Semakin bagus fasilitas yang ada maka semakin meningkat pula kinerja pegawai tersebut.
Namun dalam kenyataannya hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang ideal tidak
ditempatkan ditempat yang seharusnya, banyaknya fasilitas yang diberikan tidak memberikan
efek positif terhadap kinerja PNS.
Melihat fenomena yang ada dapat diambil sebuah pertanyaan “Apakah ada hubungan
antara fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil?”.
4. B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara fasilitas kerja
terhadap kinerja pegawai negeri sipil.
C. Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan penelitian terhadap bidang
psikologi industri untuk lebih mendalami masalah kinerja karyawan atau disini lebih
ditujukan untuk pegawai negeri sipil.
Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan lebih
lanjut didalam pengembilan keputusan untuk meningkatkan kinerja PNS yang akan datang.
D. Keaslian Penelitian
Kinerja pegawai negeri sipil adalah suatu topik yang menarik banyak peneliti meneliti
hal ini. Penelitian sebelumnya ada peneliti yang meneliti “Pengaruh Faktor-faktor Kepuasan
Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di
Surakarta”, ada pula penelitian yang meneliti “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan
melalui Pelatihan dan Pengembangan Karir”, penelitian lain meneliti “Hubungan Disiplin
Kerja dengan Kinerja Karyawan”. Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa topik yang
diambil merupakan topik yang baru karena penelitian sebelumnya belum pernah meneliti
topik yang akan diangkat. Topik ini juga baru karena topik sebelumnya terfokus pada kinerja
5. karyawan dalam suatu perusahan. Subyek penelitian yang merupakan pegawai negeri sipil
merupakan sebuah kebaruan yang ingin dihadirkan peneliti dalam penelitian kali ini.
Kebaruan yang lain juga meliputi dengan menghadirkan variabel pembanding berupa fasilitas
kerja yang selama ini belum dihadirkan dalam penelitian sebelumnya.
6. DAFTAR PUSTAKA
Allen, Louis A. 2001. Fasilitas Ruang Kerja. E-book : tidak diterbitkan.
http://www.kompas.com/mobil-platmerah/berita.php diakses pada tanggal 28 Februari 2011
pukul 16.43
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php diakses pada tanggal 28 Februari 2011 pukul
17.18
Kunarto, Abdi. 2004. Reformasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil. E-book : tidak diterbitkan.
Nurfaizi, Muhammad. 2003. Disiplin dan Loyalitas Pegawai. E-book : tidak diterbitkan.