Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar JKPP Edisi 4

10 views

Published on

Kabar JKPP Edisi 4, Bulan Maret 1999

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar JKPP Edisi 4

  1. 1. KABAR J K P P 4 ^ E d i s i M a r e t 1 9 9 9 H
  2. 2. Daftar Isi: Redaksi, Realitas Kepedulian yang Fasis (Moh.Djauhari) Opini, Sistem Land Tenure Orang Katu (Anto Sangaji) Teori, Sistem Timbang Berat Untuk Satuan Luas (Harold Joppie Davido Waas) K a s U S , Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (Longgena Ginting) Dikukung oleh BSP-Kemala Keterangan Gambar Sampul depan, Pemberian bibit damar dari masyarakat Krui kepada ketua adat Waingapu NTT (foto: Widodo/Latin) Sampul belakang, Patok HPT (Hutan Produksi Terbatas) yang menimbulkan keresahan masyarakat Krui (foto: Latin) D i t e r b i t k a n O leh: J a r i n g a n K e r j a P e m e t a a n P a r t i s i p a t i f Penanggung Jawab: R e s t u A c h m a l i a d i Re d aks i: A r i a n t o S a n g a d j i K r i s t i a n u s A t o k K e t u t D e d d y R e s t u A c h m a l i a d i Ed i t o r: J A R I N G A N K E R J A P E M E T A A N P A R T I S I P A T I E Seketariat, Jl. Citarum BXl no.lO Bogor Baru Bogor 16152 Indonesia Telp 0251-314020 Fax. 0251-379825 Email: jkpp@indo.net.id Untuk Kalangan Sendiri
  3. 3. REALITAS KEPEDULIA N YA N G FASIS M O H . D J A U H A R I B anyak peristiwa Nasionai Indonesia yang akhir- akhir ini dipicu oleh permasalahan SARA seperti suku, agama dan tas. Yang oleh sebagian besat pendapat kclompok 'Peduli Demokrasi' (Peduli Demokrasi disini anggap saja kalangan aktivis pemethati lingkungan hidup, HAM, dan NGO lainnya), hal tersebut merupakan rekayasa politik kaum elit pemerintah Indonesia. Teriepas dari itu, realitas menyatakan perisdwa konflik SARA itu benar-benar terjadi di Indonesia. Kasus Kupang dimana kaum pendatang Bugis, Jawa yang nota bene sebagian besar muslim di uber-uber, diintimidasi dan bahkan terbunuh oleh masyarakat asli setempat yang sebagian besar kristiani, pengungsian besar-besar terjadi keluar daerah konflik. Ambon dimana antar pemeluk Kristen dan Islam yang sudah pasti memiliki aliran dan warna darah yang sama karena nenck moyang mereka sama, tidak luput dari konflik berdarah yang memakan ratusan jiwa manusia. Sambas dimana ratusan jiwa melayang ribuan orang mengungsi (sampai-sampai baru kali ini di Indonesia terjadi penghitungan angka kelahiran bayi yang benar- benar tercatat) akibat konflik antar etnik Dayak, Melap, Bugis dan Madura. Dari perisdwa-perisowa itu sudah jelas tergambar tidak satupun kelompok 'Peduli Demokrasi' yang dengan serius prihatin mengenai apa yang terjadi saat ini. Ada dua alasan yang cukup mendasar kenapa kelompok 'Peduli Demokrasi' tidak bisa menanggapi kondisi polidk Indonesia sekarang. Yang pertama adaiah terhegemoninya kelompok 'Peduli Demokrasi' oleh asumsinya sendiri tentang isu SARA, bahwa isu SARA adaiah alat politik pemerintah untuk merekayasa kejadian-kejadian pohtik di Indonesia agar pemerintah mendapat legitimasi dari rakyat, sehingga ini membuat kelompok 'Peduli Demokrasi' selalu mencounter agar jangan terpancing dan terprovokasi. Dengan alasan ini, maka kelompok 'Peduli Demokrasi' tidak mampu berbuat apa-apa atas pembatasan dirinya sendiri, yang bisa dilakukan hanya sekedar ucapan turut berduka cita. Yang kedua, sebagian besar kelompok 'Peduli Demokrasi' bekerja dan beraktivitas pada pengembangan kelompok masyarakat tertentu yang dianggapnya minoritas dan tertindas, misalnya pada komunitas masyarakat Dayak Bentian (Kaltim), komunitas masyarakat Gunung Mutis (Sumba), komunitas masyarakat Suku Amungme (Irian Jaya), komunitas masyarakat Suku Mentawai (Sumbar). Padahal kalau mau berbicara tentang demokrasi dalam memperoleh hak penghidupan harusnya menyentuh semua kelompok dalam komunitas daerah tertentu karena penindasan dan ketidakadilan yang terjadi saat ini tidak mungkin hanya dirasakan oleh penduduk asli saja. Selain itu adanya masyarakat multietnik dibeberapa wilayah tertentu di Indonesia terjadi karena akibat proses dinamika pemerintahan mulai dari Belanda, Soekarno sampai Soeharto yang dalam teori sosial kependudukan yang manapun, itu suatu hal yang wajar. Realitas menunjukkan bahwa alasan kedua ini langsung atau tidak langsung aktivitas pengembangan pada kelompok etnik tertentu disuatu daerah turut pula mempertajam konflik antar emik yang terjadi saat ini. Sehingga pada saat kelompok 'Peduli Demokrasi' dituntut untuk bersikap terhadap situasi yang seperti itu, tidak mampu betsikap dan berbuat yang adil serta demobatis. Kepedulian untuk mecoba berperilaku demokratis terkandang terbentur pada hal-hal yang tidak bisa ditafsir dan dikontrol oleh kemapuan akal manusia yang arif dan terkadang licik, sehingga muncul kelompok-kelompok 'Peduli Demokrasi' yang fasis. Akankah demokratisasi di semua bidang kehidupan akan tercapai kalau hanya sekedar mempropagandakan kata- kata 'Demokrasi' yang disitu dapat bermakna fasisme? Tulisan ini hanya sekedar mengingatkan kita semua untuk sama-sama merefleksikan diri masing-masing, sudah benarkah proses demokrasi yang terjadi dikalangan kita sendiri?
  4. 4. O P I N I R E D A K S I K A B A R j k p p 4 SISTEM LAND TENURE ORA NG KATU A R I A N T O S A N G A D J I K onsep land tenure berkaitan dengan hak atas tanah atau penguasaan tanah. Istilah land tenure biasanya dipakai dalam uraian-uraian yang membahas masalah pokok mengenai penguasaan tanah seperti hak milik, gadai.bagi hasil, sewa-menyewa dan juga kedudukan buruh tani. Uraiannya menunjuk kepada pendekatan juridis. Artinya, penelaahannya biasanya bertolak dari sistem yang berlaku yang mengatur kemungkinan penggunaan, mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi penggarapnya, dan berapa lama penggarapan itu dapat berlangsung (Wiradi,1984 : 290). Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa analisa land tenure senantiasa berkaitan dengan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Dalam analisa-analisa tenurial, penting untuk dibedakan antara pemilikan atau penguasaan yang berbasis pada public dan private. Public adaiah label legal yang digunakan untuk pemilikan oleh pemerintah. Sedangkan private berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh entitas non-negara, baik individu ataupun sebagai kelompok. Dalam analisa tenurial, terdapat kemungkinan 4 (empat) kombinasi ; private individual; private communal; public individual; public communal (Lynch & Janis B,A,1994). Dalam kontek politik agraria di Indonesia, analisa land tenure sangat berguna untuk mengungkapkan bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemilikan dan penguasaan sumber daya agraria. Di Indonesia, analisa ini membantu untuk melihat bagaimana inkonsistensi atau kontradiksi dalam kebijakan tentang sumber daya agraria, Misalnya, UUPA No 5/1960 tidak mengenai lagi pemihkan negara atas tanah, seperti domein verklaring pada zaman kolonial. Tetapi UUPA mengenai konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Berbeda dengan UU Pokok Kehutanan yang mengesankan negara sebagai pemilik hutan, ketika mendefinifikan konsep "hutan negara". Kontradiksi semacam ini menjadi sumber konflik agraria yang serius. Makalah ini menggunakan analisa land tenure untuk menggambarkan secara sederhana hubungan Orang Katu' dengan sumber daya agraria di sekitarnya. Pertama, akan diungkapkan bagaimana sistem asli Orang Katu dalam pemilikan dan penguasaan tanah dan hutan. Kedua, bagaimana sistem berladang Orang Katu dalam konteks pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketiga, bagaimana kedua sistem tersebut terancam, karena regulasi tentang tanah dan hutan oleh pemerintah, khususnya setelah adanya Taman Nasionai Lore Lindu (TNLL). Tulisan ini memberikan perspektif mengenai pentingnya pengembangan model pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis pada masyarakat adat atau penduduk asli {indigenous people). Persyaratan utama dari penegakan model ini adaiah adanya pengakuan terhadap sistem land tenun asli (Orang Katu). SISTEM LAND TENURE ORANG KATU' 1. Pemilikan dan Penguasaan Tanah. Pola pemihkan dan penguasaan tanah Orang Katu teriihat pada bagaimana mereka mendefinisikan hak-haknya atas hutan. Dalam konsepsi mereka secara tradisional dan adat, mereka membagi hutan ke dalam beberapa jenis. Pertama, pandulu yakni hutan primer, di mana belum pernah ada kegiatan manusia untuk mengolahnya. Pandulu akan
  5. 5. dimanfaatkan pada suatu masa jika diperlukan. Pandulu karenanya adaiah milik bersama Orang Katu. Kedua, mereka menyebutkan hutan yang pernah diolah dengan sebutan Lopo. Pada lopo, mereka pernah manfaatkannya untuk menjadi hinoe. Ada dua jenis lopo, yakni lopo ntua dan lopo lehe. Lopo ntua, yakni hutan yang sudah ditumbuhi pepohonan besar. Umumnya pada lopo ntua adaiah lokasi di mana mereka pernah membuka kebun lebih dari 20 tahun. Malahan, seperti di Kombo dan Boto, lopo ntua setara dengan usia kehadiran Orang Katu di Sana. Bagi Orang Katu, lopo ntua adaiah milik bersama. Siapa pun dapat memanfaatkannya. Siapa yang akan mengkonversinya menjadi hinoe, maka dialah menjadi pemihk atas lokasi itu. Orang Katu menyebutkan bpo lehe untuk jenis hutan yang lebih muda, dengan usia antara 2 hingga belasan tahun. Pada lopo lehe yang usianya lebih tua sudah ditumbuhi pepohonan, sementara pada lopo lehe yang lebih muda, masih didominasi oleh hutan belukar. Lopo lehe adaiah milik orang yang membuka hinoe sebelumnya. Siapapun yang akan mengolah lopo lehe menjadi hinoe, maka ia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemilik lopo lehe. • Jenis hutan berikutnya adaiah holu, yakni jenis hutan yang didominasi rerumputan/jerami. iolu merupakan bekas hinoe yang baru ditinggalkan hingga dua tahun. Holu dimiliki oleh pemilik hinoe sebelumnya. Holu dapat dipinjamkan kepada siapapun. Hutan, khususnya pandulu dan lopo ntua merupakan sumber penghidupan penting bagi Orang Katu. Karena, Orang Katu memperoleh kayu {kaii), rotan (aw), bambu {talij, dan sebagainya, untuk berbagai tujuan pemanfaatan. 2. Model Pertanian yang Berkelanjutan. Setiap keluarga Orang Katu memiliki hinoe. Mereka temtama menanam pan (padij, goaa (jagungj, kasaa (kacang), dan mhau (ubij. Pada awalnya, mereka menanam pare yang kemudian dipanen setelah enam bulan. Biasa juga dicampur dengan goaa. Sehabis memanen pan, di tempat yang sama mereka menggantikannya dengan wikau, goaa atau kasaa. Saat ini, tanaman di hinoe meteka juga semakin berfariasi, seperti tebu, bayam, kacang merah, dan Iain-lain. Ketika membuka hinoe, Orang Katu membangun tamhi (rumah pondok pangjung) atau hamharu (rumah pondok beriantai tanah). Di sekeliling tamhi atau hamharu, mereka memelihara ayam dan babi. Biasanya Orang Katu mengolah hinoe mereka antara 3 sampai dengan 4 tahun. Pada masa itu, pare dapat dipanen hingga 2 kali. Orang Katu kemudian meninggalkan hinoe itu. Mereka pindah mengolah hinoe yang baru. Mereka mulai dengan memaras dan menebang holu, lopo ntua atau lope lehe, membakar [mehunu), mencangkul [rahoe], dan selanjutnya menanam pare, dan tanaman lainnya. 3 sampai 4 tahun kemudian mereka meninggalkan hinoe itu, dan dibiarkan tumbuh menjadi holu, lopo lehe, bahkan kemudian menjadi lopo ntua. Tetapi, saat ini umumnya mereka kembali hanya mengolah holu dan lopo lehe. Rata-rata Orang Katu memiliki 3 atau 4 tempat untuk dijadikan sebagai hinoe secara berganuan. Siklus perpindahan mereka antar hinoe kerap memakan waktu antara 9 sampai dengan 12 tahun. Hinoe mereka biasanya berada dalam suatu lokasi yang luas, di mana mereka dapat berganti-ganti mengolahnya. Biasa juga menyebar pada beberapa tempat yang berbeda. Rata-rata setiap Kepala Keluarga mengolah hinoe antara 1-1,5 ha, tergantung kemampuan mereka mengolahnya. Praktik berladang Orang Katu sesungguhnya menunjukkan bahwa kebutuhan lahan mereka relatif konstan (tetap)'. Sebab,
  6. 6. mereka dapat berganti-ganu mengolahnya pada lahan yang sama. Tidak heran, sepanjang jalan menuju ke hime Orang Katu, kita akan menemukan campur baurnya hinoe, holu, lopo lehe, dan lopo ntua. Hinoe juga umumnya terletak di tempat- tempat yang datar di kedua belah sisi Sungai Piri dan Sungai Katu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pola berladang Orang Katu sama sekali tidak merusak lingkungan. TAMAN NASIONAL DAN ORANG KATU : DARI RESTRIKSI KE PEMINDAHAN' Yang menjadi masalah bagi Orang Katu adaiah perkampungan, ladang, dan wilayah-wilayah tradisional mereka yang lain telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi sejak 1970-an. Mereka sama sekali ddak tahu menahu, apalagi diajak bicara, ketika wilayah-wilayah tradisional itu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Ketika, masih berstatus sebagai Suaka Matgasatwa Lore Kalamanta, Orang Katu sudah dibatasi aksesnya untuk memasuki wilayah-wilayah hutan Petugas-petugas kehutanan menekan penduduk untuk tidak melakukan kegiatan perburuan dan melarang mereka memanfaatkan hasil-hasil hutan. Mereka yang tidak mengindahkan larangan dituding sebagai pencuri hasil hutan, sebuah stigma yang tidak mengenakkan^. Ketika tahun 1980an, Suaka Margasatwa Lore Kalamanta diusulkan untuk menjadi bagian dari Taman Nasionai Lore Lindu, maka ancaman yang dihadapi oleh Orang Katu tetap berlanjut. Tidak saja Orang Katu, tetapi semua penduduk yang bermukim di enklaf atau di sekitar TNLL juga menghadapi tekanan yang sama. Tidak heran sebagian diantara penduduk itu mengajukan keberatan-keberatan'. Dalam kasus Katu, penduduk tidak lagi sekadar menghadapi larangan-larangan, tetapi diancam dengan pemindahan (involuntary resettlement}'. Beredar kabar ketika itu, Orang Katu akan dipindahkan ke Behoa Ngamba. Seperti ketika muncul larangan-larangan, rencana pemindahan juga dilakukan sama sekali tanpa melalui konsultasi dengan Orang Katu*. Khabar yang terdengar di telinga Orang Katu adaiah bahwa kampung mereka termasuk dalam areal taman nasionai. Mereka juga dianggap merusak hngkungan. Olehnya, Orang Katu mesti dipindahkan. Sebagai penduduk asli yang sudah berada di sana jauh sebelum wilayah mereka dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi, tentu mereka tidak menerima klaim wilayah mereka sebagai areal taman nasionai, apalagi dituding sebagai perusak lingkungan. Maka, pada tahun 1984, 1985, 1986, Orang Katu mengutus salah seorang pemuka adatnya, untuk menemui pimpinan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah di Palu, untuk menyampaikan sikap penolakan. Entah bagaimana, rencana pemindahan akhirnya tidak pernah direalisasi. Rencana relokasi Orang Katu kembali muncul sejak Lore Lindu ditetapkan sebagai taman nasionai yang definitif pada tahun 1993. Rencana itu semakin menjadi-jadi Asian Development Bank (ADB) memberikan ban (pinjaman) kepada pemerintah Indonesia untuk mengembangkan proyek Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project (lihat Anzdec, 1997) . Konsultan projek tersebut metekomendasikan agar Orang Katu harus direlokasi. Alasannya juga sama ; wilayah Orang Katu berada dalam taman nasionai, dan kegiatan berladang mereka dianggap merusak lingkungan. KONFLIK LAND TENURE Pengalaman yang dihadapi oleh Orang Katu sesungguhnya merupakan representasi dari konflik tenurial, yakni konflik antara sistem pemilikan dan penguasaan yang berbasis pada masyarakat adat (private) berhadap-hadapan dengan sistem pemilikan dan penguasaan yang berbasis pada pemerintah
  7. 7. (public). Sistem adat Orang Katu secara tegas menjeiaslian bagaimana tanah dan hutan dimiliki dan dikuasai, seperti tercermin pada formulasi mereka tentang hime, holu, lopo, dan pandulu. Kini, sistem itu terancam karena regulasi pemerintah tentang taman nasionai. Regulasi tentang taman nasionai berbasis pada Undang- undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 32 UU ini menyebutkan bahwa kawasan taman nasionai dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan'. Hingga saat ini, sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 593/Kpts-II/93, tertanggal 5 Oktober 1993, yang menandai status definitif Taman Nasionai Lore Lindu, sebenarnya taman nasionai tersebut belum memiliki zonasi resmi. Dalam Rencana Unit Pengelolaan Lima Tahun 1 April 1994 s/d 31 Maret 1999 Taman Nasionai Lore Lindu (Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, 1994) disebutkan bahwa rencana pembagian zona TNLL adaiah zona inti (55.625 ha), zona rimba (147.785 ha), zona pemanfaatan (7.100 ha), dan zona lain (18.490 ha). Tidak diketahui, bagaimana penzonasian TNLL itu dilakukan. Yang jelas, Orang Katu sama sekali tidak diajak berkonsultasi ketika proses zonasi berlangsung, seperti juga ketika wilayah-wilayah tradisional mereka ditetapkan sebagai bagian dari taman nasionai. Proses zonasi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, dapat diduga, kepentingan agraria Orang Katu sama. sekali terabaikan. Problem zonasi dan penetapan tapal batas taman nasionai yang merugikan kepentingan agraria Orang Katu, sebenarnya berakar pada politik konservasi kita yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dan sentral dalam menetapkan diskursus tentang konservasi. Pasal 29 ayat 2 UU No 5/KSDAHE menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam (taman nasionai, taman hutan rakyat dan taman wisata alam) dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Pasal 34 UU No 5/KSDAHE, misalnya, menyebutkan bahwa pengelolaan taman nasionai, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh pemerintah. Yang menjadi soal adaiah bahwa dalam penjelasan pasal-pasal tersebut atau pasal-pasal lain dalam UU ini sama sekali tidak menyebutkan tentang hak agraria penduduk asli, jika wilayah tradisional mereka dijadikan sebagai taman nasionai. UU ini cenderung menganggap wilayah-wilayah konservasi sebagai wilayah yang tak bertuan. Dari segi kepentingan masyarakat asli, UU No 5/1990 tentang KSDAHE sangat tertinggal dibanding Ordonansi Perlindungan Alam 1941 (Natuurheschermingsordonnantie 1941)'°. REKOMENDASI : Pengalaman Orang Katu merupakan contoh bagaimana sebuah kebijakan tentang konservasi dilakukan tanpa memperhitungkan kepentingan masyarakat adat. Mereka menjadi korban dari sebuah kebijakan yang tedampau sentralistik di tangan pemerintah. Dalam kaitan dengan masalah yang kini secara aktual dihadapi oleh Orang Katu, yakni pemindahan penduduk {involuntary resettlement), maka langkah-langkah pragmatis yang direkomendasikan adaiah ; Pertama, periunya pengakuan terhadap sistem land tenure Orang Katu. Pengakuan ini bermakna sebagai pengakuan terhadap sistem pemilikan dan penguasaan tanah mereka yang asli, serta pengakuan terhadap sistem perladangan mereka yang protektif terhadap sumber daya agraria. Kedua, kebijakan tentang pemindahan penduduk {involuntary ressettlement) hendaknya tidak dijadikan sebagai satu-satunya
  8. 8. option (pilihan) terhadap masalah Katu. Pengembangan Katu sebagai salah satu enklaf TNLL juga merupakan option yang rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan. Keti^y pengalaman yang dihadapi Orang Katu semestinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk secara serius mengembangkan pendekatan konservasi yang berorientasi pada hak-hak penduduk asli. Pendekatan ini hanya dapat dilakukan, jika ada kemauan politik untuk menjadikan masyarakat asli sebagai subyek dalam pengelolaan konservasi. Catatan-catatan ' O rang Katu adaiah bagian dari etnik Behoa. Mereka men emp ati Desa Katu (lihat peta), yakni sebuah desa di wilayah Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Un tu k mencapai desa ini, orang mesti berjalan kaki sqauh 7 k m dari Desa R o mp o , Tetapi, di mu s i m kering, desa ini dapat dijangkaj dengan menggunakan sepeda motor, O r a n g Katu saat ini berjumlah 2 2 6 jiwa dari 67 Kepala Ketjarga. ' Bagian ini dikutip dari Sangadji & Effendy (1997) ' Baru-baru ini O r a n g Katu sudah menyelesaikan beberapa peta wilayah tradisional nnereka. Dari peta rtu dapat dilihat b ahwa temyata luas hpo ntua, hpo lehe, hinoe. holu, dan pemukiman O r a n g Katu hanya seluas ! 178 ha. Artinya, dibanding luas T N L L sekitar 2 2 9 , 0 0 0 ha, maka areal tradisional O r a n g Katu yang pernah dimanfaatkan sangat sedikit. " Bagian ini dikutip dan Sangadji (1997), * Ad a 2 (dua) stigma yang kerap ditmpakan kepada (lenduduk di sekitar T N L L , yakni set^agai pencun hasil hutan dan perusak hutan. M e n u ru t penulis, stigmatersebutmenjpakansebuah mitosdibanding kenyataan sesungguhn)^. Pertama. sebagai penduduk asli yang berada di wilayah- wilayah tradisional mereka jauh sebelum wilayah-wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi, maka kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan oJeh penduduk tidak dapat secara sederhana distigmakan sebagai pencunan hasH huatan. U U N o 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya AJam Hayati dan Ekosistemnya mungkin tidak mentolerani kegiatan-kegiatan (tu, tetapi dengan menggunakan U U P - V N o 5 I 9 6 0 , rnaka kegiatan penduduk dapat ditoleransi. A^ftAfl. seperti diberitakan d e h SuliMi Nasion^i^ixxv^ -H S eptember 1995). di Lembah N a p u terdapat cukong penadah rotan yang menyuntikkan dana kepada fjetani agar m e n j u ^ rotan kepadanya. Si cukong juga memanfaatkan Koperasi Unit Desa, dengan mengurusi izin p engd ah an rotan. D engan demikian pengangkutan rotan dari kawasan itu memiliki d o k u m e n - d o k u m e n resmi. C o n t o h ini menunjukkan b a h w a akar masalah p eng ambilan hasil hutan s eb en arny a tidak s e p e n u h n y a bersumber pada penduduk asli setempat, tetapi karena dipicu oleh rangsangan e k o n o m i dari luar. D e n g a n d e m i k i a n , sangat tidak "bennoral", jika penduduk asli dituding sebagai pencun hasil hutan. s e m e n t a r a c u k o n g - c u k o n g d i b i a r k a n b e r g e n t a y a n g a n . jika mempertiatikan data, kita juga patut mempersoalkan petugas-petugas kehutanan dl lapangan. Karena, seperti diberitakan o l e h Suara f^baruan{VI 995), setiapharitidakkurangdan 15trukhasil hutan terdiri dari berbagai jenis kayu, rotan serta hasil hutan lain lolos dari T N L L . Keti^. stigma sebagai perusak hutan juga merupakan mrtos, karena praktik pengrusakan dengan skala yang mass/vejustru tidak ada kiatannya d e n g a n p e n d u d u k asli s e t e mp a t. Sebaliknya. p r a kn k p e n g ru s a k a n h u t a n di T N L L t e rj a d i akibat b erb ag ai kegiatan pembangunan sektoral, seperti pembangunan poros jalan Tongoa - N a p u yang melintasi T N L L sekitar belasan kitometer, Tahun 1991, seperti diberitakan d e h / V e / t : u 5 u a r ( 8 / ! 0 / l 9 9 l ) , ketika p emenntah menempatkan transmlgran dl Kaduwaa Lembah N a p u yang berbatasan langsung dengan T N L L , maka menurut masyarakat di sekftar kjkasi, banyak b u ru n g r a ngkong tidak dapat lagi t e r t a n g bebas, karena habrtatnya sudah rusak, ketika dilakukan pembukaan hutan. ' Dibentakan Hanan Men:usuar{22JSI^^^), Ketua -VJat Besoa di Kecamatan Lore Utara. G Sambaa sempat men errni G ubemu-Sulawesi Tengah H Abdul Azis Lamadjido untuk meminta pemindahan tapal batas T N L L , karena mengganggu kegiatan mereka. Baru-baru ini, warga Tuwa Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggaia juga resah karena tanah p erkebun an m e r e k a ditetapkan sebagai bagian dan hutan lindung (/V erti;5t^, 29/7/1997), ' Penggunaan m e t o d e involuntary resettlement dalam pengelolaan kawasan konservasi menunjukkan bahwa pengetola kawasan konservasi menganut paradigma konsen/asi alam klaslk. Paradigma ini sama sekali tidakmerftderirakses masyarakat ke dalam kawasan-kawasan Itu. Selain paradignna konservasi alam klaslk, terdapat juga dua paradigma yang lain, yakni paradigma kapltalis hijau dan paradigma ekologi sosial. Paradigma kapltalis hijau menyatakan b ahwa untuk melindungi hutan. maka cara paling tepat adaiah mengdolanya secara bisnis-kapltallstik. Sedangkan paradigma ekologi sosial m e n e k a n k a n pada o t o n o m i masyarakat asli di sekitar hutan untuk mengelola hutan sesuai perspektif sosial budaya mereka.Lihat Gray (1991 : 56), " Memang Neng ah W i r a w an p>emah bennusyawarah dengan O r a n g Katu tentang pemindahan, dan mereka menyetujui hanya dipindahkan ke Parawali, yakni sebuah lokasi yang hanya berjarak sekitar 3 k m dari pemukiman mereka yang sekarang, Tetapi, belakangan kesepakatan itu dimentahkan secara sepih akd eh Nengah W ir awan. Nengah kemudian menyatakan O r a n g Katu akan dipindahkan ke Baleura di Beho a Ngamba, W a w a n c a r a penulis dengan b eb erap a t o k o h masyarakat (1997) '' Penjelasan pas^ 3 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan z on a int adaiah bagian dari kawasan t a m a n nasionai yang mutlak dilindungi dan tidak dipertx>lehkan adanya pierubahan apapun oleh aktivitas manusia. Z o n a pemanfaatan adaiah bagian dari kawasan taman nasionai yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata. Z o n a lain adaiah zona di luar kedua zona tersebut karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilltaa, dan sebagariya. Pasal 2 angka 3 o r d o n a n s i t e r s e b u t m e n y e b u t k a n b a h w a " pemyataan sebagai Suaka Margasatwa atau C agar A l a m dapat dilakukan tertiadap daerah-daerah, atas nama dikuasai oleh pihak ketiga, a k a n t e t a p i h a n y a setelah m e n d a p a t p e r s e t u j u a n d a r i y a n g berkepentingan". Selanjutnya. dalam pasal 13 angka 3 drtegaskan, "pada saat berlangsung ordonansi ini, p i h ^ ketiga yang telah menjalankan haknya di dalam Suaka Margsatwa yang ada, tidak diadakan peaibahan, kecuali setelah dilakukan permufekatan dengan yang berkeptningan". Mengenai ordonansi ini lihat Danusaputro (1985 ; 57-62).
  9. 9. T E O R I KABAR JKPP 4 SISTEM TIMBANG BERAT U N TUK SATUA N LUAS H A R O L D J O P P I E D A V I D O W A A S B erbagai metode telah dikembangkan untuk menghitung luas daerah yang dipetakan seperti penggunaan kertas milimeter blok, planimeter dan sistem GIS yang biasanya dipergunakan oleh NGO. Cara lain yang dapat digunakan untuk menghitung luas secara cepat dan akurat adaiah dengan menggunakan sistem timbang berat. Penghitungan luas areal dengan menggunakan teknik ini jauh lebih teliti, sampai pada poligon yang terkecil dibandingkan dengan pengunaan milimeter blok. Timbangan yang digunakan dalam teknik ini adaiah timbangan duduk OHAUS dengan akurasi (ketelitian) 1 0.01 gram. Timbangan ini biasanya dipergunakan di laboratorium, Prosedur menghitung luas areal adaiah dengan mempersiapkan terlebih dahulu ; peta berskala yang akan dihitung luasnya, kertas kalkir dan timbangan OHAUS. Awalnya peta digambar pada kertas kalkir dengan cara menjiplak, yaitu kertas kalkir (transparan) ditempatkan di atas peta berskala tersebut dan batas areal (poligon) yang akan diukur, digambar di atas kertas kalkir, tetapi daetah yang ada arsirannya jangan diarsir biarkan membentuk poligon kosong. Jika telah siap, hasil kalkir kemudian digunting sesuai dengan polanya. Masing-masing poligon kemudian ditimbang dan catat beratnya. Dari kertas kalkir yang sama buat bujur sangkar 1 cm x 1 cm kemudian gunting dan timbang bujur sangkar tersebut, berat kertas kalkir bujur sangkar tersebut akan digunakan sebagai standard untuk menghitung luas areal. Penghitungan luas dilakukan dengan teriebih dahulu membuat faktor konversi dari standard bujur sangkar. Misal skala peta yang akan diukur luasnya adaiah 1 : 10.000. Apabila kita menggunakan satuan cm maka 1 cm ukuran di peta sebanding dengan 10.000 cm ukuran di lapangan/areal atau identik dengan 100 m di lapangan. Berarti luas 1 cm x 1 cm = 1 cm+ pada kertas kalkir = 100 m x 100 m = 10.000 m-l- atau identik dengan 1 Ha luas di lapangan/areal. I t i n + d i peta ~ 10.000 m-l-di lapangan, atau I cm+ dl peta ~ I Ha dl lapangan. Kertas kalkir yang telah dipotong bujur sangkar seluas 1 cm-l- ditimbang beratnya. Misal hasilnya = x gram, maka 1 Ha di lapangan = a: gram atau 1 gram berat kertas kalkir = 1/ x Ha. Nilai faktor l(onversinya:l/x Ha Luas tiap poligon (Ha) = berat tiap poligon x falrtor l(onver$i= berat tiap poligon (gr)xl/s (Ha).
  10. 10. KABAR JKPP 4 A 5. Sebagai ilustrasi andaikan : :.; skala peta yang digunakan 1 : 10.000 A adaiah poligon lahan rotan dengan berat = 5.325 gram, B adaiah poligon lahan kelapa sawit dengan berat = 12.383 gram, C adaiah poligon lahan sawah dengan berat = 17.012 gram, D adaiah poligon lahan tebu dengan berat = 7.365 gram, Berat total areal = A + B + C + D = 42.085 gram Berat standard I cm+ = 2 gram, maka Standard konversi: I (m+ = 2 gram ~ I Ha = 2 gram I gram = 0.S Ha ~ faktor konversi = 0,S Ha atau + Ha Dengan menggunakan rumus : Maka: Luas tiap poligon (Ha) = berat tiap poligon x l/se Ha. Luas lahan rotan = S.325 gram x + Ha = 2.663 Ha, Luas lahan kelapa sawit 12.381 gram x + Ha = 6.192 Ha, Luas lahan sawah = 17.012 gram x + Ha = 8.S06 Ha, Luas lahan tebu = 7.36S gram x + Ha = 3.683 Ha Sedangkan total luas daerah yang dipetakan adaiah 42.08S Ha x + Ha = 21.042,5 Ha. ^"""^i^erap^S^^periudi^^^S ° Metode ini menggunakan asumsi bahwa berat setiap cm+ kertas kalkir yang digunakan adaiah sama/rata. ° Dalam penghitungan luas total area, penimbangan poligon jangan sampai ada yang tertinggal. ° Kelemahan dari metode timbang berat adaiah bahwa kertas kalkir jangan sampai terkena air atau lembab karena berpenganjh terhadap berat yang dihasilkan. Disarankan agar peta yang akan dihitung luasnya dikalkin kemudian langsung ditimbang tiap lahan atau poligon yang dikehendaki. 8
  11. 11. K A S U S KABAR JKPP 4 PROYEK LA H A N GA MBUT SEJUTA HEKTARL O N G G E N A G I N T I N G P ernahkah anda mendengar tentang Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar? Mega-proyek ini terietak di Kalimantan Tengah, yang meliputi hamparan seluas 1,7 juta hektar, dengan batas-batas sebagai berikut: (a) di sisi selatan berbatasan dengan Laut Jawa; (b) di sisi barat berbatasan dengan Sungai Sebangau sampai Palangkaraya; (c) di sisi timur berbatasan dengan Sungai Kapuas Murung dan Barito; dan (d) di sisi utara berbatasan dengan rencana jalan Palangkaraya-Buntok. Proyek ini dibangun oleh pemerintah Suharto untuk membangun sebuah proyek sawah raksasa sebagai lumbung padi nasionai. Mega proyek yang populer dengan nama ptoyek sejuta hektar ini, bermaksud mengkonversi hutan tropis menjadi persawahan seluas 638.000 hektar dan sisanya seluas 362.000 hektar menjadi lahan pertanian, perumahan, dan daerah konservasi. Secara teknis, proyek PLG dimulai dengan membangun kanal-kanal (saluran) raksasa sebagai pengendali tata air. Saluran-saluran ini dibangun mulai dengan lebar 40 meter, 25 meter, 15 meter dan 5 meter. Saluran Primer Induk (SPI) dirancang-bangun sebagai pengendali kunci keseluruhan tata air wilayah proyek PLG, yang dibuat memotong lebar wilayah tersebut. Pada kategori tersebut dibuat beberapa Saluran Primer Utama (SPU) berarah membujur wilayah proyek PLG. Tiap SPU bercabang tegak lurus sejumlah besar Saluran Tersier (ST), dan selanjutnya tiap ST bercabang tegak lurus sejumlah besar Saluran Kuarter (SK). Petak-petak tanam dilayani dengan saluran-saluran kwinter yang dicabangkan dari SK. Kanalisasi telah hampir selesai dilakukan dengan membangun SPI memanjang sejauh 110 km. Sedangkan SPU yang telah dibuat iaiah 1.129 km, SS sepanjang 964 km, ST sepanjang 900 km, dan SK sepanjang 1.515 km. Dengan demikian total panjang kanal yang telah dibangun sepanjang 4.618 km atau lebih kurang setara dengan jarak Jakarta-Jayapura. Pembangunan kanal-kanal ini telah menghabiskan dana 898,8 milyar rupiah. •„>;,,••< Daerah kerja A, B, C, dan D seluruhnya sudah selesai dilengkapi dengan SPU. Pekerjaan pembukaan lahan dan pencetakan sawah baru pada sebagian kecil daerah kerja A. Luas pembukaan lahan mencakup 47.950 hektar (2,8yo) dan di dalam luasan ini, pembukaan sawah berikut tata saluran lengkap yang sudah dikerjakan ialah 42.000 hektar (2,5%). Daerah pembukaan sawah yang sudah ditempan transmigran sebanyak 13.500 KK yang menempati areal seluas 31.030 hektar. Pencapaian pembukaan lahan dan pencetakan sawah yang telah menghabiskan waktu 3 tahun anggaran, 1996/97 sampai 1998/ 99 masih di bawah 5% dari total seluruh area. Proyek ini telah menghabiskan lebih dari 1,5 triliun, belum termasuk Dana Reboisasi sebesar Rp. 526 miliar. Luas daerah yang belum dibuka berjumlah 1.647.918 hektar, terdiri dari 1.195.568 hektar yang sudah ada SPU (sebagian besar di daerah kerja A dan seluruh daerah kerja B, C dan D) dan 500.300 hektar yang belum ada SPU (seluruh daerah kerja E). - 9
  12. 12. KABAR JKPP 4 DAMPAK-DAMPAK PROYEK Sulk menggambarkan bagaimana dampak kerusakan akibat proyek PLG. D i lokasi proyek teriihat hamparan luas yang gersang, kering, kosong dan penuh potongan kayu yang sebagian hangus terbakar, saluran-saluran dengan pH air di bawah tiga. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam areal proyek, kecuali para penebang kayu yang herselimran dengan kayu yang dirakit di sepanjang sungai yang berwarna hitam dan berbau. Tabel I. Kenigian Ekonomi dl Desa-Desi DAS Nengkatip (Areal Kerja A)* Jenis Sumberdaya Lokal Luas Produksi Kenigian (Rp.) {.Rotan OA I O A O R RO * 0) ) 64 . ( - 64 (. -), L ) *, . L (. *., -/ --. 2. Pohon up) ))- /. - /(- ((( 3.Beje O R RO A OR I I A ODRL /.AR ) AR /. L () L .* , (/ .Punm ., KA O *) I 64 (. ( I. Sawah teknis non tetoils */) 64 .- L4 L (( - 6. Kebun karet , 64 , L4 L (/ 0 TOTAL 10.9IO.SI3.000 RKA O1 = K R 4967 I K O S L 6 L K S O A I K R L 8 5 A L K S O I I K OI L I LH L K O I RL (00. 4 R R $:I A O 2 O O I AR L 4 R R $:I A O 7 3 ; , Di beberapa tempat kita dapat menyaksikan rumah-rumah transmigran yang nyaris kosong dengan kondisi yang memprihadnkan, Sawah-sawah yang telah dicetak ddak dapat ditanami karena tidak berfungsinya saluran-saluran drainase, Penurunan permukaan air menyebabkan pirit di dalam tanah gambut teroksidasi yang menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh, Dampak negatif proyek lebih dirasakan oleh masyarakat asli setempat, dimana proyek ini telah menghancurkan hampir seluruh sumber perekonomian lokal meteka, Pak Oneng (55), seorang penduduk di Dusun Bakota pernah mengatakan : "OSehelum PLG, setiap heje kami dapat menghasilkan sampai 2 ton ikan papuju dan haruan. Paling sedikit kami memperoleh satujuta dari setiap heje tiap tahun. Keluarga soya sendiri ada 15 heje. Sekarang hancur semua. Satu rupiah pun sulit, malah kami harus beli ikan dari laut" ; • Di Desa Sungai Jaya dan Dusun Bakota, Desa Tambak Bejai, Desa Dadahup dan Dusun Telekung Punai yang terletak di Sungai Mengkatip,' tidak kurang dari 487 beje tergusur dan lebih dari 1,200 kering dengan kerugian pada tahun 1997 mencapai 2,53 miliar lebih, Sejak awal tahun 1997, tidak pernah lagi terjadi banjir rutin di DAS Mengkatip, Biasanya banjir merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat karena ikan-ikan akan 'memenuhi' padang-padang purun yang jauh di darat untuk bertelut dan kemudian terperangkap di dalam beje pada musim kemarau, Pada waktu banjir, masyarakat juga memperoleh kesempatan baik untuk menarik kayu dan rotan dari dalam hutan ke kampung.
  13. 13. KABAR JKPP 4 Tabel 2. Tata-guna lahan Desa-desa DAS Mengkatip paska PLG (hekUr) Kerugian lain yang dialami oleh masyarakat setempat adaiah terbakar dan tergusurnya kebun rotan, purun, karet, sawah irigasi serta sawah tadah hujan akibat pembukaan kanal dan lahan. Di DAS Mengkatip yang masuk dalam areal kerja A, kerugian masyarakat mencapai 21 miliar rupiah (lihat rincian pada tabel 2) atau setara dengan 4,2 juta dollar AS {perhitungan spot economic). Kerugian ini adaiah yang dialami seketika ketika proyek mulai dan berarti hilangnya kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan sebesar itu sedap tahun. Jenis dan kerugian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Kebakaran hutan setahun lalu, juga telah menghabiskan 34 persen wilayah tanah ^ kesepakatan adat di enam Desa di DAS Mengkatip.^ Kebakaran lahan kebun masyarakat diperparah pula dengan penyerobotan tanah untuk keperiuan pembangunan kanal, lahan persawahan, transmigrasi dan fasilitas proyek lainnya. Hampir seperempat wilayah kampung diserobot oleh proyek. Dengan demikian masyarakat telah kehilangan 57 persen tanah mereka. Areal kebakaran ini meliputi pula kebun- kebun rotan dan purun produktif. Di Desa Dadahup, dapat dipastikan lebih dari separoh kebun rotan masyarakat musnah terbakar (lihat tabel 2.). P e n g g u n a a n . > ' ' L a h a n L ^ e n g k a l i p M a h a j a n c a u S u n g a i Jaya T a m b a k B a j a i D a d a l i u p M u a r a T o t a l D a d a h u p % '•^ " h u e n G e l a n i . 0 - . 0 • • ' 0 0 I.I 12,49 3,297,16 4 , 4 0 9 , 6 5 4,61 'Hutan.PrifT«f- . ^ 2.083.39- • 2 9 2 . 0 0 ' S , •, 4 5 1 , 0 0 265,31 2 1 8 , 4 4 0 3,310,14 3,46 ' - Hytan Sekun(;ler • 2 4 1 4 . 1 9 • ' I.'l96.67 ,•1,243,03 1.560,32 0 57,99 6,472,20 6,77 ~ Kebjjn^Karet - • 0 0 •• . , > . 0 > 46,84 0 46,84 0,05 K e bun R pt a n . 6.5J2I.74 2.275.43, , ,, 2 , ^ 7 , 3 6 1.259,00, .2.751,70 1,702,89 17,068,12 17,84 Kebun R umn^ ^ * ' • 92,74 266,76" • ' ' 7 0 7 , 3 4 •500,04 . 1,313,18 340,83 3,220,89 3,37 ^rmukirnan . 128,43 <• • ' 1-17 J O 48;63^' 96,08 , 190,59 1,167,16 1,22 ' Sungai.'" 2.2V . 4 4 236,38 ' • . . 533'84 '• 4 0 1 , 3 8 • 526,49 • 660,35 4,629,88 4,84 S a w a h ^ a n g padi •. • 0 • ' > "S K SS SS SS S 2 5 6 , 6 9 , l.329,07 1,585,76 1,66 ^ • Tergusur P i - o ^ k - . 0 - ^ • 0 ' •'•7,355,60 15^250,70 6,838,97 2,432,26 21,877,53 22,87 •.. -ferbaKar- . ' -' l b , 3 7 8 . 5 7 J 0 . b l « , l 2 3,767,24 , 2,3-14,21 4 , 8 0 1 , 0 7 . 580,90 ' 31,860,11 33,31 •' • J U M 1 , A H 24,348.20 ' I 4 , 4 I 3 T 7 9 16732,71 •11,599,59 I7"/,L:95 10,592,04 95,648,28 100,00 . Sumber: T i m ft;metaan Partisipat^, ' Tabel 3. Penibahan tata guna lahitn OAS Mengkatip sebelum dan'sesudaji PLC " ' ' . . ' Sebelum PLG Sesudlh PLG Luas (Ha) % ' • Luas (Ha> % " 4 >L 3:5>I • -. . ,-"/ .", S "//.")' S S," - " " 4 >L 8L I L" / ^ ' / ? /')" '"., " 2)".- "-' R 4 > : G L , - - /"/- )" " ''"/, "S "-, 1 6 ? 6>L ' ^ '• ) " ) SS ") ., ) S S " ' 6 ? 9K > H " , " " ')"/ " ) 14" . 6 ? 8 SS ')"--/"/' S ' ' "- "/. S " . . S 9 LI G I> S, ." - " S " ",. i .' " . ". S : > " ,2",) ")- •• •^ ' N " ) '"- 0 " :>P> H> > " "'' ) R "4" 7 •• •^ ' N " ,/",) ")- L L 8LK G 0 " " ")',4 ", ) ".. S L?>G>L '" /" S " S '" ) -" )/-"- .", JUMLAH / ", ."-. S KK"KK / , ."-. ' " kanal, Beberapa kasus ditemukan pula bahwa warga transmigran juga melakukan pembakaran untuk menangkap hewan buruan seperti kura-kura dan landak, Kebakaran bukan tidak pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini, tapi dengan pengetahuan yang dimilikinya, masyarakat dapat mengontrol api, sehingga tidak pernah merambat jauh dan memakan daerah lain, Kekesalan masyarakat terhadap kebakaran hutan tahun lalu diungkapkan dengan pernyataan: Hampir dapat dipastikan kebakaran di daerah ini berasal dari proyek, Hal ini dikatakan oleh seluruh anggota masyarakat yang menyatakan bahwa penyebab kebakaran adaiah pembukaan lahan yang diikuti dengan pembakaran. Pembakaran lahan oleh pekerja proyek dimaksudkan untuk mempercepat proses pekerjaan dan sekaligus menekan biaya pembersihan lahan, Sumber-sumber api pun dapat dipastikan selalu berasal dari sekitar pembangunan kanal- " Vroyek sguta hektar ini memhawa sejuta orang keman. Mereka hanya mencan uang dan tidak perduliyang lain. Dulu kami mudah memadamkan api, karena tidak ada batr/ak orang. Tapi sekarang api datang seperti bantu. Tiba-tiba dia sudah ada di kebun. Ini namanya sejuta hektar sejuta masalah!" Tata-guna lahan masyarakat paska PLG di DAS Mengkatip berubah secara drastis. Hutan primer yang menutupi 22% luas
  14. 14. KABAR JKPP 4 I p [ wilayah, kini hanya tersisa kurang dari 3% saja. Sementara hutan sekunder menyusut, hanya tersisa 6 persen dari 23 persen sebelum proyek masuk. Sementara itu, hampir separuh kebun rotan habis dilalap api, dan 80 persen kebun purun turut terpanggang api (lihat tabel 3). Proyek ini membongkar dan mengkonversi hutan tropis menjadi hamparan sawah dan transmigrasi, serta melegalkan penebangan kayu besar-besat yang mengakibatkan kerusakan eksosistem hutan tropis di propinsi ini. Penggalian kanal- kanal raksasa di lahan bergambut telah menyebabkan kekeringan berkepanjangan di lahan gambut yang sensitif dan mengakibatkan kebakaran besar di Kalimantan Tengah yang terjadi dari pertengahan hingga akhir tahun 1997. Penggalian kanal-kanal raksasa yang secara serampangan dilakukan telah berakibat fatal pada rusaknya lahan gambut. Pembukaan lahan gambut di areal ini juga menyebabkan tetjadinya pencucian gambut dan menyebabkan subsiden (penurunan permukaan gambut), menurunkan keasaman air dan tanah dan menyebabkan air sungai menjadi keruh berwarna kehitaman-hitaman. Di bagian hilir sungai juga terjadi pendangkalan akibat berubahnya sistem sedimentasi sungai. Di lepas pantai persis di depan muara sungai air laut menjadi keruh benvarna cokelat tua. Proyek ini juga telah mengakibatkan kerusakan serius pada ekosistem khas air hitam. Saluran-saluran yang dibangun telah menjepit dan memotong Sungai Purun yang merupakan bagian dari ekosistem air hitam. Pendapatan para nelayan sungai di sepanjang sungai ini telah kehilangan sumber perekonomian mereka secara drastis. Ikan-ikan khas daerah ini seperti manaK tempahas, akan terancam punah dengan rusaknya ekosistem air hitam ini. Kebakaran hutan yang besar di kawasan ini juga mengancam kehidupan satwa liar yang berhabitat di daerah konservasi di bagian utara proyek. Puluhan orang utan terpan^ang sia-sia pada sepanjang masa kebakaran tahun lalu, dan ratusan primata lainnya semakin terdesak habitatnya. Setelah dua tahun pelaksanaan proyek, seluruh kekuadran dan ramalan kegagalan proyek telah menjadi kenyataan, dan tanpa usaha serius untuk menghentikan dan merehabilitasi daerah ini kerusakan akan terus berlanjut tanpa dapat dihentikan. PLG adaiah sebuah potret pembangunan orde baru yang meletakkan posisi dan kepentingan pemerintah (pusat) demikian kuat dalam mendisain dan menentukan atah pembangunan, dan mengabaikan kepentingan- kepentingan masyarakat lokal. Kesediaan pemerintah untuk membatalkan proyek akan menunjukkan itikad baik pemerintah pada lingkungan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat adat. Persoalan utama PLG bukan pada pembangunan proyek sawahnya, tapi semangat pembangunan Orde Baru yang dicirikan dengan terpusat, berskala besar, target-target ambisius, tanpa kontrol rakyat dan tidak menghiraukan aspek-aspek yang lain di luar ekonomis semata. Pemerintah harus melindungi lingkungan di kawasan ini, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat setempat dengan tidak membiarkan kepentingan lain akan masuk melanjutkan atau menggantikan proyek sawah. Mengingat infrastruktur yang telah dibangun, tidak mustahil proyek sawah secara poUtis akan diakhiri, namun dilanjutkan dengan perkebunan skala besar. Bila demikian halnya, maka pemerintah sedang memindahkan masyarakat adat dari mulut harimau ke dalam mulut buaya. 12 I
  15. 15. Sumberbacaan; BPS Kalirhantan Tengah. 1997. Kalimantan Tengah Dalam Angka 1997. Kantor Statistik Prop. Kalimantan Tengah. Palangkaraya. EIA. 1998. The Politics of Extinction: The Orangutan Crisis The Destruction of Indonesia's Forests. Environmental Investigation Agency (EIA) Down to Earth. 1996. Edisi November 1996. Far Eastern Economic Review, 7 September 1995. Hasanuddin, Lili. 1997. Ringkasan Amdal PLG. WALHI Hanni Adian. 1998. Ringkasan Penelitian Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Rakyat di Proyek PLG Sejuta Hektar di DAS Mengkatip-Kalimantan Tengah Juli 1997-Juni 1998. Wahana Lingkungan Hidup Indonnesia (WALHI). Jakarta Kedaulatan Rakyat, 22 Juni 1998. KOMPAS, 20 dan 22 Jum 1998 KONTAN, No. 38, 22 Jum Munggoro, Dani Wahyu. 1998. Holiganisme Pembangunan. Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN). Bogor. Notohadiprawiro, Tejoyuwuno. 1998. Proyek Pengembangan "Lahan Gambut Sejuta Hektar": Keinginan dan Kenyataan, Universitas Gajahmada, Yogyakarta. Paper dipresentasikan pada Rapat Senat UGM pada tanggal 20 Jum 1998. Santosa, Dwi Andreas. 1998. "Mega Proyek Sejuta Hektar". Makalah tidak dipublikasikan. Tim Peneliti Puslit Tanah. Survey dan Pemetaan Tanah Tinjau Mendalam: Daerah Kerja A Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar. Puslit Tanah-IPB Bogor 1997. Tim Studi WALHI. 1998. Dampak Sosial Ekonomi PLG Terhadap Masyarakat Lokal di Daerah Aliran Sungai Mengkatip-Kalimantan Tengah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (XALHI). Jakarta. Tim Teknis PLG. 1997. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Propinsi Kalimantan Tengah. Buku I , II dan III. Jakarta. World Bank. 1998. Surat Theodore Herman (Principal Water Resources Engineer, Rural Development and Natural Resources Sector Unit East Asia and Pacific Region) kepada Rachmadi BS, Menteri PU R.l. 2 Juni 1998. B B 9B D A H A 9 9 J < J B D9 A D 9D B B HB A 9 D 9 9B B H H HB 69 H H H H B <H H 9 < < 9 9B D 9 < : B H 9 HB - J B H HB C 9 A6 ' 9 <HD B H HB 9 9 HB 0HB 9 9 H <HD J < 69B B 9 9D B < 9K H< A CA9 9 9 9AD B HB . A B H 9 H HB 9AH HB 09A9BB < , B 9 B A9B 9 H B verklanngurfiuV. D9B H B A B D <HB 1 B 9D9 9 : B < 9B B H 6 < B 9 B
  16. 16. 1

×