Dokumen tersebut membahas air sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia akan akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Dokumen tersebut juga membahas berbagai isu dan pemikiran terkait pemenuhan kewajiban negara Indonesia dalam menjamin hak asasi manusia atas air.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak akses air untuk kebutuhan pokok warga dan menentukan hak guna air berupa hak guna pakai dan hak guna usaha air. Pengelolaan dilakukan berdasarkan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air minimum sehari-hari dan menguasai sumber daya air untuk kepentingan umum. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan, hak guna air, dan penentuan wilayah pengelolaan sumber daya air.
2004 indonesia wr law uu no. 7 2004 sda lengkapMentari Lhamwo
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, dan keterpaduan. Pengelolaan dilakukan secara terpadu berdasarkan wilayah sungai dan cekungan air tanah. Undang-undang ini mengatur tentang hak guna air, wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta asas-asas pengelola
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya AirJoy Irman
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air merupakan hak milik negara yang dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang ini mengatur penentuan wilayah pengelolaan air permukaan dan tanah, hak guna air, serta wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak akses air untuk kebutuhan pokok warga dan menentukan hak guna air berupa hak guna pakai dan hak guna usaha air. Pengelolaan dilakukan berdasarkan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air minimum sehari-hari dan menguasai sumber daya air untuk kepentingan umum. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan, hak guna air, dan penentuan wilayah pengelolaan sumber daya air.
2004 indonesia wr law uu no. 7 2004 sda lengkapMentari Lhamwo
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, dan keterpaduan. Pengelolaan dilakukan secara terpadu berdasarkan wilayah sungai dan cekungan air tanah. Undang-undang ini mengatur tentang hak guna air, wewenang pemerintah pusat dan daerah, serta asas-asas pengelola
Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya AirJoy Irman
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air merupakan hak milik negara yang dikelola untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang ini mengatur penentuan wilayah pengelolaan air permukaan dan tanah, hak guna air, serta wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikuasai negara tetapi dikelola bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan dilakukan berdasarkan wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional. Rakyat berhak atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Uraian Penjelasan tentang Naskah Akademik RUU Airbung gunawan
Dokumen tersebut membahas pentingnya adanya Undang-Undang Air di Indonesia untuk mengatur hak rakyat atas air dan sumber daya air. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan hak publik yang dimiliki secara bersama oleh rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak rakyat atas air.
Makalah ini membahas tentang krisis air bersih di Indonesia. Air merupakan unsur vital bagi kehidupan namun ketersediaannya semakin berkurang akibat pertambahan populasi dan kerusakan lingkungan. Indonesia kaya akan sumber air namun banyak wilayah yang kekurangan akses air bersih. Makalah ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan sistematika penulisan serta tinjauan pustaka tentang pengertian air, siklus
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan antara pembangunan air minum dan kemiskinan, di mana penduduk miskin sering kurang mendapatkan akses air minum yang layak karena beberapa faktor seperti status tanah, kemampuan membayar, dan lokasi. Kurangnya akses air minum berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan pendapatan penduduk miskin, sehingga sulit keluar dari siklus kemiskinan.
Konsep Carrying Capacity tak diperlukan dalam pariwisata [berkelanjutan] be...Biotani & Bahari Indonesia
Konsep Carrying Capacity tak diperlukan dalam pariwisata [berkelanjutan] berdurasi singkat di pulau kecil tanggapan untuk Riset Pariwisata Berkelanjutan STP Sahid & Walhi Jakarta
Forum Air Jakarta mendorong disusunnya peta jalan untuk mengatasi krisis air baku di Jakarta. Peta jalan ini akan memberikan rekomendasi langkah cepat untuk mengamankan pasokan air minum di ibu kota. Forum ini diinisasi oleh berbagai pemangku kepentingan air minum untuk mencari solusi bersama masalah air baku Jakarta.
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartasakuramochi
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.
Defisit air bersih adalah permasalahan yang sedang dan akan terus menghantui masyarakat Indonesia terutama di daerah padat penduduk. Masalah ini adalah multikausal yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berbagai hal seperti implementasi regulasi, pertambangan, perilaku apatis, faktor alam, kepadatan penduduk saling berkorelasi satu sama lain. Pengelolaan air tepat guna harus ditingkatkan demi menjaga ketersediaan air bersih yang secara tidak langsung menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Kota menimbulkan polusi lingkungan dan menjadi sumber masalah kesehatan. 2) Islam mempromosikan kebersihan lingkungan sebagai cara menjaga kesehatan. 3) Kota menuntut sumber daya alam seperti air dan energi, tetapi juga menimbulkan masalah seperti sampah dan polusi udara.
Makalah Kebijakan: Selamatkan Teluk JakartaIsmail Fahmi
Makalah ini disusun oleh pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IPB, ITB, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, KIARA, Solidaritas Perempuan dan LBH Jakarta.
2004 indonesia wr law uu no. 7 2004 tentang sumber daya airRizki Fitrianto
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, dan keterpaduan. Pengelolaan dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak masyarakat atas air untuk kebutuhan pokok. Wewenang pengelolaan diberikan kepada pemerintah p
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikuasai negara tetapi dikelola bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan dilakukan berdasarkan wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Sumber Daya Air Nasional. Rakyat berhak atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
Uraian Penjelasan tentang Naskah Akademik RUU Airbung gunawan
Dokumen tersebut membahas pentingnya adanya Undang-Undang Air di Indonesia untuk mengatur hak rakyat atas air dan sumber daya air. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan hak publik yang dimiliki secara bersama oleh rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak rakyat atas air.
Makalah ini membahas tentang krisis air bersih di Indonesia. Air merupakan unsur vital bagi kehidupan namun ketersediaannya semakin berkurang akibat pertambahan populasi dan kerusakan lingkungan. Indonesia kaya akan sumber air namun banyak wilayah yang kekurangan akses air bersih. Makalah ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, dan sistematika penulisan serta tinjauan pustaka tentang pengertian air, siklus
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan antara pembangunan air minum dan kemiskinan, di mana penduduk miskin sering kurang mendapatkan akses air minum yang layak karena beberapa faktor seperti status tanah, kemampuan membayar, dan lokasi. Kurangnya akses air minum berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan pendapatan penduduk miskin, sehingga sulit keluar dari siklus kemiskinan.
Konsep Carrying Capacity tak diperlukan dalam pariwisata [berkelanjutan] be...Biotani & Bahari Indonesia
Konsep Carrying Capacity tak diperlukan dalam pariwisata [berkelanjutan] berdurasi singkat di pulau kecil tanggapan untuk Riset Pariwisata Berkelanjutan STP Sahid & Walhi Jakarta
Forum Air Jakarta mendorong disusunnya peta jalan untuk mengatasi krisis air baku di Jakarta. Peta jalan ini akan memberikan rekomendasi langkah cepat untuk mengamankan pasokan air minum di ibu kota. Forum ini diinisasi oleh berbagai pemangku kepentingan air minum untuk mencari solusi bersama masalah air baku Jakarta.
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartasakuramochi
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.
Defisit air bersih adalah permasalahan yang sedang dan akan terus menghantui masyarakat Indonesia terutama di daerah padat penduduk. Masalah ini adalah multikausal yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berbagai hal seperti implementasi regulasi, pertambangan, perilaku apatis, faktor alam, kepadatan penduduk saling berkorelasi satu sama lain. Pengelolaan air tepat guna harus ditingkatkan demi menjaga ketersediaan air bersih yang secara tidak langsung menjaga kelangsungan hidup bangsa ini.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Kota menimbulkan polusi lingkungan dan menjadi sumber masalah kesehatan. 2) Islam mempromosikan kebersihan lingkungan sebagai cara menjaga kesehatan. 3) Kota menuntut sumber daya alam seperti air dan energi, tetapi juga menimbulkan masalah seperti sampah dan polusi udara.
Makalah Kebijakan: Selamatkan Teluk JakartaIsmail Fahmi
Makalah ini disusun oleh pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IPB, ITB, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, KIARA, Solidaritas Perempuan dan LBH Jakarta.
2004 indonesia wr law uu no. 7 2004 tentang sumber daya airRizki Fitrianto
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Sumber daya air dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, dan keterpaduan. Pengelolaan dilakukan secara terpadu dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat. Negara menjamin hak masyarakat atas air untuk kebutuhan pokok. Wewenang pengelolaan diberikan kepada pemerintah p
Pengusahaan Air dan Kerjasama Pemerintah-Swasta di Sektor Air Pasca Putusan MKMohamad Mova Al'Afghani
Disampaikan oleh Mohamad Mova AlÁfghani, PhD dalam seminar Tantangan Global Pengelolaan PDAM
Sesi 2: Tantangan PDAM serta Dukungan Pemangku Kepentingan dalam Penyediaan Air bersih yang Berkualitas dan Terjangkau
Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 22 September 2016
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui 18 bab dan 100 pasal yang mencakup ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, perencanaan, pelaksanaan, sistem informasi, pemberdayaan, pembiayaan, hak dan kewajiban masyarakat, koordinasi, serta penyelesaian sengketa sumber daya air.
Kelompok 1 presentasi 3 dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan ra...SoffanAkbar2
Dokumen tersebut membahas dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri dan pembangunan berdampak buruk pada lingkungan sekitar dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. UU Perlindungan Lingkungan Hidup memberikan hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan atas kerugian akibat pencemaran lingkungan agar dapat melestarikan sumber daya alam dan men
Dokumen tersebut membahas pengelolaan air berbasis masyarakat, termasuk definisi, karakteristik, prasyarat, peran pemerintah, upaya peningkatan kapasitas, bentuk dukungan, alasan pendekatan berbasis masyarakat diperlukan, prinsip-prinsip kebijakan, variasi implementasi, dan contoh proyek.
Makalah ini membahas Undang-Undang Sumber Daya Air Indonesia dan implikasinya terhadap pengelolaan air. Koalisi LSM menuntut pembatalan undang-undang karena dianggap memfasilitasi privatisasi air. Makalah ini menganalisis undang-undang tersebut dan mengajukan pertanyaan mengenai implikasinya terhadap efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pengelolaan air.
Tulisan ini membahas peran negara terhadap dampak pencemaran air sungai di Jakarta berdasarkan UU PPLH. Pencemaran sungai di Jakarta disebabkan limbah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya, berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Namun, UU PPLH mengatur tanggung jawab negara untuk mencegah pencemaran, melalui pengawasan izin dan sanksi. Tulisan ini juga membahas upaya hukum Indonesia dalam mengelola
PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH SUNGAIWasmui
Dokumen tersebut membahas partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan wilayah sungai di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk memperluas peran masyarakat, namun implementasinya masih lemah. Organisasi masyarakat sipil berupaya memperkuat partisipasi melalui advokasi kebijakan dan penguatan kelompok lokal, meski hasilnya belum optimal. Peran organisasi masyarakat sipil dalam pengel
Merupayakan upaya memperkenalkan konsep sanitasi ekologis. Berbeda pada kelaziman selama ini ketika sanitasi selalu membutuhkan air yang banyak maka konsep sanitasi ekologis sangat sedikit menggunakan air. Ditulis oleh Oswar Mungkasa (Pokja AMPL Nasional) dan dimuat pada majalah PERCIK edisi Juli 2004
merupakan rangkuman dari pengalaman dan praktek unggulan dari berbagai sumber tentang pembangunan sanitasi. Ditulis oleh Oswar mungkasa (Pokja AMPL) dan dimuat pada majalah PERCIK edisi Juli 2004
Majalah ini membahas Hari Habitat Dunia 2010 dengan tema "Menuju Kota dan Kehidupan Lebih Baik". Majalah ini juga membahas berbagai isu terkait perumahan dan lingkungan hidup perkotaan seperti tantangan urbanisasi yang cepat, pentingnya air bersih dan sanitasi bagi kota, serta upaya pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan perkotaan.
Percik Edisi III Tahun 2010 Bagian Pertamaoswar mungkasa
Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang menetapkan hak atas air sebagai hak asasi manusia. Hal ini merupakan kemajuan besar bagi pembangunan air minum dan sanitasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun masih banyak tantangan untuk mewujudkan akses air bersih yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Percik Edisi Khusus Sanitasi November 2010oswar mungkasa
Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) memperkenalkan paradigma baru pembangunan sanitasi berdasarkan perencanaan strategis jangka menengah yang disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK). PPSP bertujuan mempercepat pembangunan sanitasi di 330 kabupaten/kota selama 2010-2014 dengan mengacu pada SSK yang disusun sendiri oleh pemerintah daerah.
Dampak Investasi Air Minum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kasus DKI Jakarta. D...oswar mungkasa
Disertasi ini membahas dampak investasi air minum terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di DKI Jakarta. Menggunakan model CGE, disertasi ini menguji tiga skenario simulasi untuk mengetahui skenario pembangunan air minum yang dapat mengarah pada pertumbuhan pro-poor. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi air minum hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan, sehingga diperlukan subsid
Faktor Berpengaruh Terhadap Korupsi. Kasus Indonesiaoswar mungkasa
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi di Indonesia, terutama dari perspektif ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah gaji pegawai negeri, kemungkinan tertangkap melakukan korupsi, besaran keuntungan dari korupsi, dan besaran hukuman jika tertangkap. Dokumen ini membangun model hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kecenderungan seseorang untuk
Faktor Berpengaruh Terhadap Korupsi. Kasus Indonesia
Air sebagai Hak Asasi Manusia (Presentasi)
1. Air sebagai Hak Asasi Manusia
Pemahaman, Isu dan Beberapa Pemikiran
(Konteks Indonesia)
Oswar Mungkasa
Pendapat pribadi
2. Perspektif
Air adalah hak asasi manusia
– Komponen mendasar bagi terjaminnya hak untuk
hidup (right to life) tanpa air manusia mati
– Perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk
mendapatkan air.
– Air harus diperlakukan sebagai benda sosial
(martabat, kehidupan, kesehatan), tidak hanya
sebagai benda ekonomi (volume, teknologi, nilai).
3. Perspektif
Water Right hak memiliki air
kekuasaan untuk mengambil air dari alam
Mengambil atau megalihkan dan menggunakan sejumlah air dari
sebuah sumber alamiah
Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber air kedalam
suatu tempat seperti bendungan atau struktur lainnya
Menggunakan air di sumber alaminya
Alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai institusi yang menguasai
air kepada perseorangan atau badan usaha yang secara hukum
disebut sebagai lisensi, izin, konsesi untuk memanfaatkan air. Disebut
juga retribusi.
Hukum yang mengatur water right berasumsi bahwa air adalah
komoditas yang membutuhkan perlindungan hukum bagi pihak yang
menguasainya.
Right to Water air sebagai suatu hak
– Air sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang
bermartabat
– Hak atas air sesuatu yang mutlak dan negara wajib mengakuinya
4. Konvensi
Konvensi tentang Hak Anak (1990) (Convention on the
Rights of the Child) artikel 24 “Negara wajib
melakukan tindakan untuk memerangi penyakit dan
kekurangan gizi pada anak melalui penyediaan …… air
minum yang bersih ………” merupakan dokumen hak
asasi manusia yang secara eksplisit mengungkapkan
hak atas air.
Dublin Principles (1992) “hak untuk mendapatkan
akses terhadap air bersih dengan harga terjangkau
5. Konvensi
UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002)
komentar umum Nomor 15 memberi penafsiran lebih tegas
terhadap pasal 11 dan 12 Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya
Air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan akses terhadap
air (right to water) adalah hak asasi manusia
Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas air
memenuhi faktor ketersediaan (availability), kualitas (quality)
dan akses (accessibility)
hak asasi manusia atas air terdiri dari dua komponen
Kebebasan tidak adanya intervensi yang dapat
menyebabkan tercerabutnya hak asasi
Pengakuan hak atas sistem dan manajemen air sehingga
setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama
6. Kewajiban Negara
Indonesia telah meratifikasi Perjanjian tentang Hak Asasi
Manusia kewajibannya adalah
– Menghormati (Respect) mengharuskan negara mencegah
terganggunya langsung/tidak langsung pemenuhan hak atas air
– Melindungi (Protect) mengharuskan negara mencegah
keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam pemenuhan hak
atas air
– Memenuhi (Fulfil) mengharuskan negara mengambil langkah
untuk mencapai pemenuhan hak atas air sepenuhnya.
Pembangunan air berbasis hak masyarakat tidak
hanya sebagai penerima tetapi sebagai pusat dari
pembangunan.
7. Indikator Pemenuhan
Ketersediaan (availability) jumlah air yang mencukupi
dan berkelanjutan untuk kebutuhan minimal untuk hidup
keseharian baik sendiri maupun keluarga
Kualitas (quality) mutu air memenuhi kualifikasi sehat,
aman dan layak
Keterjangkauan (accessibility) memenuhi kualifikasi
mudah diakses secara fisik, terjangkau secara ekonomi,
non diskriminasi, tersedia setiap saat.
8. Kondisi Indonesia
UU No. 11 Tahun 2005 meratifikasi kovenan
internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya
menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air
UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
– pasal 5 negara menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif
right to water
– Pasal 6 sumberdaya air dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
water right
9. Issue
Apakah pemerintah telah memenuhi
kewajibannya
– menghormati ya ratifikasi
– melindungi ya/tdk regulasi
– memenuhi belum sepenuhnya
ketersediaan, kualitas, keterjangkauan
Langkah seperti apa yang dibutuhkan
untuk memenuhi kewajiban pemerintah?
10. Beberapa Pemikiran (1)
Pembangunan Berbasis Masyarakat memberi
kewenangan masyarakat sebagai pengambil keputusan,
dan sebagai pengelola
– Pemerintah menyediakan dana awal (initial cost)
– Masyarakat berkontribusi dana, tenaga dan material.
– Keterbatasan skala kecil, cenderung di perdesaan.
Penyediaan akses air minum sistem perpipaan tidak
mutlak sepanjang memenuhi persyaratan kuantitas,
kualitas, dan akses sumur, embung, PAH, dan
teknologi sederhana (daerah terpencil dan sulit air)
pemerintah daerah berkewajiban menjaga kualitas air
11. Beberapa Pemikiran (2)
Kebijakan pro poor menghilangkan hambatan
pemenuhan kebutuhan air minum khususnya bagi
penduduk miskin
– Kerjasama perusahaan penyedia air minum dan masyarakat
daerah perumahan ilegal Contoh Medan (ESP/USAID)
– Mengurangi kendala keterjangkauan secara finansial
keterjangkauan biaya pemasangan (biaya dicicil PDAM Jambi
dll), fleksibilitas waktu pembayaran (harian, mingguan dll),
pemberian subsidi tarif (subsidi pada pelanggan subsidi
silang/tarif progresif, subsidi melalui penyedia Public Service
Obligation (PSO))
– Mengurangi kendala keterjangkauan secara fisik semaksimal
mungkin menggunakan sistem sambungan rumah di perkotaan.
12. Beberapa Pemikiran (3)
Sumber Pembiayaan Alternatif sumber dana
swasta masih kontroversial sehingga perlu
dikembangkan sumber pembiayaan oleh
masyarakat atau publik
– Pembiayaan oleh masyarakat dari sumber obligasi,
penawaran saham langsung pada masyarakat, atau
sepenuhnya didanai masyarakat (‘PDAM Desa’
Cibodas)
– Kerjasama pembiayaan antar perusahaan/institusi
publik kerjasama antarPDAM, kerjasama
antarpemerintah daerah.
13. Beberapa Pemikiran (3)
Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi acuan
dasar penentuan kinerja pemerintah daerah anggaran
pemerintah daerah harus diprioritaskan untuk pemenuhan
SPM kerangka kerja yang jelas penerapan sanksi
yang jelas