Presentation by KPK, Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan Objective : Seminar Upaya Penegakan Hukum Terpadu dalam Memberantas Pembalakan Liar. 29 June 2010, Jakarta

1. PENERAPAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENYALAHGUNAAN
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

2. PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
Pasal 2 UU 41/1999:
Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan,
kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan
Pasal 3 UU 41/1999:
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional;
b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung,
dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi,
yang seimbang dan lestari;
c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga
mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat
perubahan eksternal; dan
e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. PENYELENGGARA KEHUTANAN
Penyelenggara Kehutanan adalah Pemerintah dalam hal ini
Departemen Kehutanan yang dilaksanakan oleh para
pejabat teknis pada Kementerian Kehutanan Kadishut
Propisi dan Kabupaten/Kota dan Pejabat lain yang
ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
PERATURAN DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN
KEHUTANAN.
● Undang-Undang No. 41/1999 Tentang Kehutanan.
● Peraturan Pemerintah
● Keputusan Menteri Kehutanan
● Peraturan Menteri Kehutanan
● Surat Edaran Menteri Kehutanan

4. CARA PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
Dilakukan dengan cara menerapkan seluruh
peraturan perundang-undangan dibidang
penyelenggaraan kehutanan dalam
pengurusan hutan mulai dari :
a. perencanaan kehutanan,
b. pengelolaan hutan,
c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan,
serta
penyuluhan kehutanan, dan
d. pengawasan.

5. KONSEP PENERAPAN UU TPK DALAM
PENYALAHGUNAAN PENYELENGGARAAN
KEHUTANAN.
Pasal 2 UU No.31/99 tentang Pemberantasan TPK :
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana penjara dengan penjara seumjur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.
Pasal 3 UU No.31/99 tentang Pemberantasan TPK :
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000,-(lima pulu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah)”.

6. KONSEP PENERAPAN UU TPK DALAM
PENYALAHGUNAAN PENYELENGGARAAN
KEHUTANAN.
a. Setiap pejabat teknis kehutanan atau setiap pejabat yang
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kehutanan
wajib menerapkan seluruh UU Kehutanan dan seluruh
Peraturan Teknisnya;
b. Hutan merupakan kekayaan negara,
c. Orang atau badan hukum yang diberikan perijinan
kehutanan
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-
undangan mendapatkan keuntungan dari kayu yang
ditebangnya.

7. PERKARA TPK DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT SEJUTA HA DI KALTIM TAHUN 1999-
2002
1. Pokok Perkara
2. Agustus 1999 sd Desember 2002 Gub. Kaltim Suwarna AF, Dirjen
PHP – Waskito S, Kadishut Prop. Kaltim : Robian & Uuh A
memberikan fasilitas dengan melawan hukum/menyalahgunakan
kewenangan kepada Martias atau Pung Kian Hwa, selaku Presdir
Perusahaan Surya Dumai Group yaitu PT Kaltim Bakti Sejahtera, PT
Marsam Citra Adiperkasa, PT Bumi Simanggaris Indah, PT Tirta Madu
Sawit Perkasa, PT Sebuku Sawit Perkasa, PT Bulungan Argo Jaya,
PT Rapenas Bakti Utama, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Borneo
Bakti Sejahtera dan PT Bumi Sawit Perkasa, mengajukan IPK
sebelum Ijin Perkebunan dan Pelepasan Kawasan Hutan diterbitkan
serta tidak dilengkapinya persyaratan-persyaratan Ijin Perkebunan
dan Pelepasan Kawasan Hutan. Melakukan penebangan kayu pada
areal yang diperuntukan untuk perkebunan dengan tidak membangun
perkebunan kelapa sawit, sehingga merugikan keuangan negara
sebesar Rp 346 Milyar.

8. PERKARA TPK DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT SEJUTA HA DI KALTIM TAHUN 1999-
2002
2. Modus Operandi
➢Diberikan rekomendasi areal perkebunan sawit (melebihi
luas seharusnya di satu propinsi);
➢Diberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan
Hutan Tanaman Perkebunan;
➢Tidak ada SK Pelepasan Kawasan Hutan;
➢Tidak ada Feasibility Study;
➢Diberikan Dispensasi Kewajiban Penyerahan Bank
Garansi;
➢Diberikan dispensasi pembayaran DR-PSDH setelah
SKSHH terbit;

9. PERKARA TPK DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT SEJUTA HA DI KALTIM TAHUN 1999-
2002
3. Tersangka
● Gubernur Kaltim Suwarna AF (pidana 4 tahun)
● Dirjen PHP Waskito S (pidana 2 tahun 6 bulan)
● Kadishut Prop. Kaltim :
- Robian (pidana 4 tahun)
- Uuh A ( pidana 4 tahun)
● Martias (pidana 9 tahun)

10. Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar :
SKB Menhut, Mentan dan Ka. BPN No.364/Kpts-II/90, No.519/Kpts/HK.050/90,
●
No.23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian
HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian.
●Kep. Menhutbun No.107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan
sebagaimana diubah dengan Kep. Menhutbun No. 645/Kpts-II/1999.
Kep. Menhutbun No.376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan
●
Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit.
●Kep. Menhut No.70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan
status dan Fungsi Kawasan Hutan.
Kep. Mentan No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha
●
Perkebunan.
Peraturan Meneg Agraria/Ka.BPN No. 21 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi.
●
Peraturan Meneg Agraria/Ka. BPN No.9 tahun 1999 tentang Tata Cara
●
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Neara dan Hak Pengelolaan.
Kep. Menhutbun No,538/Kpts-II/1999 tentang IPK.
●

11. PERKARA TPK DALAM PEMBERIAN IUPHHKHT
DI KAB. Pelalawan.
1.Pokok Perkara
2. Pada tahun 2001- 2007, Bupati Pelalawan – Tengku
Azmun Jafar memberikan IUPHHKHT kepada 15 (lima
belas) Perusahaan yaitu PT Merbau Pelalawan Lestari,
CV. Tuah Negeri, CV Mutiara Lestari, PT Selaras Abadi
Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitra Tani Nusa
Sejati, PT Uniseraya, CV Putri Lindung Bulan, PT Bakti
Praja Mulia, PT Trio Mas , PT Satria Agung, PT Mitra
Hutani Jaya, PT Madukoro, CV Alam Jaya, CV Harapan
Jaya, yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis sehingga
merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,2 Trilyun.
3. Menguntungkan TAJ sebesar Rp 19 Milyar, Lukman Jafar
sebesar Rp 8 Milyar, Asral Rachman sebesar Rp 600 Juta.

12. PERKARA TPK DALAM PEMBERIAN IUPHHKHT DI KAB.
Pelalawan
2. Modus Operandi
IUPHHKHT diberikan pada bukan lahan kosong melainkan pada hutan
●
alam.
●Perusahaan pemohon IUPHHKHT tidak memenuhi syarat
kemampuan teknis maupun finansial.
Perusahaan pemohon IUPHHKHT dipinjam oleh Bupati atau atas
●
nama anak dan ajudan Bupati.
Tidak ada FS, AMDAL;
●
Pertek pada hutan alam tetapi tetap diberikan IUPHHKHT.
●
●Setelah mendapat IUPHHKHT dan RKT, perusahaan dijual atau kerja
sama dengan perusahaan lain.
Melakukan penebangan kayu di hutan alam dan tidak menanam.
●

13. PERKARA TPK DALAM PEMBERIAN IUPHHKHT
DI KAB. Pelalawan
3. Tersangka
● Tengku Azmun Jafar (pidana 11 tahun)
● Uang pengganti sebesar Rp 11,76 Milyar

14. Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar :
Kep. Menhut No.10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman
●
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman.
Kep. Menhut No.21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan
●
Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.
Kep. Menhut No.151/Kpts-II/2003 tentang Rencana
●
Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja
Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman.

15. KESIMPULAN
1.Hutan/kayu merupakan kekayaan negara yang dapat dinilai
dengan uang.
2.Setiap pejabat penyelenggara Kehutanan wajib menegakan
seluruh peraturan perundang-undangan dibidang Kehutanan,
apabila tidak menegakannya merupakan perbuatan melawan
hukum atau penyalahgunaan kewenangan.
3.Dengan sengaja tidak menegakan peraturan perundang-
undangan dibidang kehutanan merupakan perbuatan melawan
hukum atau menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan
diri sendir, orang lain, korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara akibat ditebangnya kayu hutan.