Dokumen tersebut membahas mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen menjelaskan tentang perubahan nomenklatur izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan, persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pro
KKPR menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerindah daerah (Pemda). KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
KKPR menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerindah daerah (Pemda). KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No. 18/2021
Outline
Hak Pengelolaan
Tanah Reklamasi
Hak Atas Tanah
Hak Guna Usaha
Hak Guna Bangunan
Hak Pakai
Pembatalan Hak atas Tanah
Satuan Rumah Susun
Properti untuk Orang Asing
Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pendaftaran Tanah secara Elektronik
Kawasan dan Tanah Telantar
HPL
Ketentuan mengenai HPL diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”)
Sejarah Pengaturan HPL
Sebelum ditetapkannya PP No. 18/2021, ketentuan mengenai HPL disinggung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (“PP No. 40/1996”) dan berbagai aturan lain
HPL didefinisikan PP No. 40/1996 sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Ketentuan mengenai subjek HPL serta tata cara permohonan dan pemberiannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permenag No. 9/1999”)
PP No. 18/2021 juga memberikan definisi HPL sebagai hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL
HPL dapat berasal dari (i) tanah negara dan (i) tanah ulayat.
HPL di atas tanah negara diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru. Beli Perjanjian, silahkan klik di sini:
https://www.sdkpermit.com/products/Template-Perjanjian-Penyediaan-Jaringan-dan-Jasa-Telekomunikasi-p524911338
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
Outline:
1. Perubahan istilah
2. Skala perumahan
3. Hunian berimbang
4. Dana konversi
5. PPJB
6. Sanksi administratif & pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No.1/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.1/2011 mengalami beberapa perubahan.
1. Rusun umum & alas hak rusun
2. Pemisahan & pertelaan
3. SHM & SKBG sarusun
4. P3SRS
5. Sanksi administratif & pidana
6. Perbandingan PP rusun
Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(”UU No. 20/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Rumah Susun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU No.20/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.20/2011 mengalami beberapa perubahan.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur
penguasaan, pemilikian, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui
Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses
untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru. Beli Perjanjian, silahkan klik di sini:
https://www.sdkpermit.com/products/Template-Perjanjian-Penyediaan-Jaringan-dan-Jasa-Telekomunikasi-p524911338
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3RJoy Irman
Persyaratan Teknis Penyediaan TPS dan TPS-3R dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
Outline:
1. Perubahan istilah
2. Skala perumahan
3. Hunian berimbang
4. Dana konversi
5. PPJB
6. Sanksi administratif & pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No.1/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.1/2011 mengalami beberapa perubahan.
1. Rusun umum & alas hak rusun
2. Pemisahan & pertelaan
3. SHM & SKBG sarusun
4. P3SRS
5. Sanksi administratif & pidana
6. Perbandingan PP rusun
Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun(”UU No. 20/2011”) Pasca UU Cipta Kerja
Pada awalnya, pengaturan mengenai Rumah Susun dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU No.20/2011”). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No. 11/2020”), UU No.20/2011 mengalami beberapa perubahan.
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananCIFOR-ICRAF
Presentation by KPK,
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Objective : Seminar Upaya Penegakan Hukum Terpadu
dalam Memberantas Pembalakan Liar.
29 June 2010, Jakarta
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
pelajaran geografi kelas 10
Geografi pada hakekatnya mempelajari permukaan bumi melalui pendekatan keruangan yang mengkaji keseluruhan gejala alam dan kehidupan umat manusia dengan kewilayahannya. Pentransformasian pengetahuan geografi lebih efektif jika disajikan melalui media peta, hal ini karena peta merupakan media yang sangat penting dalam pem-belajaran geografi. Pembelajaran Geografi pada materi “Peta tentang pola dan bentuk-bentuk muka bumi” merasa belum mampu mengoptimalkan aktivitas siswa khususnya kemampuan membaca peta sehingga ber-pengaruh pada perolehan hasil belajar. Guru merasa kesulitan mem-belajarkan konsep-konsep geografi pada siswa. Hasil identifikasi awal, ditemukan beberapa indikator penyebab diantaranya: (1) minimnya kemampuan siswa menunjukkan letak suatu tempat/lokasi geografis tertentu, (2) kurangpahamnya siswa tentang orientasi peta (menentukan arah pada peta), (3) minimnya kemampuan siswa dalam mengartikan simbol-simbol yang ada pada peta, dan (4) kemampuan siswa mengungkap informasi yang ada pada peta sangat kurang. Pelatihan melengkapi peta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca peta sehingga ada peningkatan pada hasil belajar geografi.
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca peta. Kemampuan membaca peta tersebut meliputi: (1) kemampuan menunjukkan letak suatu tempat/ lokasi geografis tertentu, (2) kemampuan mengartikan/ membaca simbol-simbol yang ada pada peta, dan (3) kemampuan memahami orientasi peta (menentukan arah pada peta).
Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian tindakan kelas model spiral Kemmis Taggart 1999. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dengan menggunakan rumus ”Gain Score” yaitu membandingkan data sebelum tindakan dengan data sesudah dilakukan tindakan. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, angket, dan test. Instrumen penelitian adalah peneliti dan pedoman atau pengumpul data.
Hasil penelitian dalam tindakan siklus I, II, dan III pada pembelajaran geografi (materi peta tentang pola bentuk-bentuk muka bumi) melalui pelatihan melengkapi peta setelah dilakukan refleksi, evaluasi serta analisis statistik deskriptif ternyata memperoleh peningkatan dalam hal; pertama, kemampuan membaca peta pada pra tindakan hanya memperoleh nilai 50% akan tetapi setelah dilakukan tindakan dalam setiap siklus ternyata mengalami peningkatan yaitu 56% (siklus I), 63% (siklus II), dan 72% (siklus III); kedua, proses pembelajaran geografi (materi peta tentang pola bentuk-bentuk muka bumi) pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Rubaru melalui pelatihan melengkapi peta pada setiap siklus juga memperoleh peningkatan yaitu 63% (siklusI), 65% (siklus II), dan 70% (siklus III); ketiga, aktivitas belajar siswa pada setiap siklus mengalami peningkatan yaitu 50% (siklus I), 65% (siklus II), dan 75% (siklus III).
Temuan penelitian ini mendukung teori perkembangan yang dikemukakan Piaget dan Vygotsky bahwa pros
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
2. Permen
PP
PP
UU
UU
UU No 41/1999 jo UU No 19/2004
Kehutanan
UU No 11 Tahun 2020
Cipta Kerja
PP No 23 tahun 2021
Penyelenggaraan
Kehutanan
PP No 33 tahun 2014
Jenis dan Tarif PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan
Permen LHK No 7 Tahun 2021
Perencanaan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan
Kawasan Hutan.
HUKUM
PPKH
DASAR
3. PERUBAHAN NOMENKLATUR
3
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(IPPKH) diubah menjadi
Persetujuan Penggunaan Kawasan
Huta (PPKH)
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah
persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan
Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan Kawasan Hutan.
4. PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN
A. Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan dengan
Keputusan Menteri
B. Persetujuan Kerjasama dengan
Surat Dirjen PKTL a.n MenLHK
C. Persetujuan Pelaksanaan
Kegiatan Survei dengan Surat
Dirjen PKTL a.n MenLHK
Infrastruktur non komersial < 5
Ha dan Pertambangan Rakyat
dilimpahkan kepada Gubernur
4
PPKH MEKANISME PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
6. religi antara lain tempat ibadah, tempat
pemakaman dan wisata rohani
pertambangan meliputi pertambangan mineral,
batubara, minyak dan gas bumi termasuk sarana,
prasarana, dan smelter
Ketenagalistrikan meliputi instalasi pembangkit,
transmisi, distribusi listrik dan gardu induk serta
teknologi energi baru dan terbarukan
Telekomunikasi, antara lain stasiun pemancar radio,
dan stasiun relay televisi serta stasiun bumi
pengamatan keantariksaan
jalan umum, jalan tol, dan
jalur kereta api
sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai
sarana transportasi umum untuk keperluan
pengangkutan hasil produksi
waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan
bangunan pengairan lainnya
fasilitas umum
industri selain industri
primer hasil hutan
pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan
prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara
pengintai, pos lintas batas negara (PLBN)
prasarana penunjang keselamatan umum antara lain
keselamatan lalu lintas laut, udara, darat, karantina dan
sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika
jalur evakuasi bencana alam, penampungan korban
bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat
sementara
pertanian tertentu dalam rangka
ketahanan pangan
pertanian tertentu dalam rangka
ketahanan energi; atau
TPA sampah, Pengolahan Limbah atau
kegiatanpemulihan lingk hidup
KEGIATAN-KEGIATAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 367)
PPKH
6
7. Proyek
Prioriatas
Nasional
dilakukan oleh
Pemerintah
Dilakukan oleh
selain instansi
pemerintah
Pelepasan Kawasan
Hutan
Bersifat
permanen
Bersifat non
permanen
Persetujuan
Penggunaan Kawasan
Hutan (PPKH)
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (pasal 368)
PPKH
menyebabkan
fragmentasi
(seperti Jalan,
transmisi
ketenagalistrikan)
(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan untuk kepentingan umum khususnya proyek prioritas Pemerintah, dilakukan
dengan ketentuan:
a. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintah melalui mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
b. dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh selain instansi pemerintah, dengan ketentuan:
1. bersifat permanen dengan mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan; atau
2. bersifat tidak permanen atau untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan serta dapat menjadi bagian Pengelolaan Hutan dengan mekanisme
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
(2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk menghindari fragmentasi Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) antara lain pembangunan
jalan umum, jalan tol, jalan angkutan produksi, jalur kereta, tower dan saluran transmisi ketenagalistrikan, saluran transmisi telekomunikasi, pipa minyak
dan gas bumi, saluran air, saluran irigasi,pipa air minum dengan mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan
Tidak menyebabkan
fragmentasi
8. PPKH
pada Provinsi dibawah/sama
kecukupan luas Kawasan hutan
Pada Provinsi di atas kecukupan
luas kawasan hutan
Membayar PNBP Kompensasi
Untuk PSN,
Food Estate,
Hankam,
Sarpras Keselamatan Lalu Lintas,
Infrastruktur Pemerintah non komersial,
penampungan korban bencana alam dan
lahan usahanya, yang bersifat sementara
religi, kegiatan
Eksplorasi, Survey,
Tanpa PNBP kompensasi, tanpa PNBP
dan tanpa penanaman DAS
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) DARI MENTERI (Pasal 369)
Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
Penamanan rehabilitasi DAS Ratio min 1 : 1
Penamanan rehabilitasi DAS Ratio min 1 : 1
Membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
9. OSS
Pimpinan badan
hukum/badan usaha
Masyarakat dan/atau
perorangan
bagi yang telah memiliki Perizinan
Berusaha
Pimpinan badan
hukum/badan usaha
Masyarakat dan/atau
perorangan
bagi yang belum memiliki Perizinan
Berusaha, untuk kegiatan
Eksplorasi)
Pimpinan badan
hukum/badan usaha
Masyarakat dan/atau
perorangan
bagi yang belum meliliki Perizinan
Berusaha, untuk kegiatan Operasi
Produksi/Eksploitasi)
Menteri atau Kepala
Lembaga Pemeirntah
Gubernur
Bupati/Walikota
Kegiatan Non Usaha
PPKH PEMOHON PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 377-378)
10. 10
PERSYARATAN PERMOHONAN PPKH (Pasal 379 – 382)
B. PERSYARATAN TEKNIS
a. Surat Permohonan
b. peta skala paling kecil 1:50.000;
c. peta citra penginderaan jauh;
d. rekomendasi gubernur tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
e. pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada
dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
f. perizinan berusaha di bidangnya;
dalam belum memiliki perizinan berusaha dilengkapi :
- keputusan/penetapan pemenang lelang wilayah pertambangan untuk
permohonan PPKH kegiatan pertambangan, atau
- penetapan/penugasan sebagai pelaksana pengembang panas bumi untuk
permohonan PPKH kegiatan panas bumi;
g. dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan
dalam belum memiliki perizinan berusaha dan belum memiliki dokumen
lingkungan, maka penyelesaian dokumen lingkungan dan persetujuan
lingkungan dimasukkan dalam pernyataan komitmen
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI
1) PERNYATAAN KOMITMEN :
a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH;
b. membayar PNBP Penggunaan Kawasan
c. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya
investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada
pengelola/pemegang perizinan berusaha pemanfaatan
hasil hutan
d. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di
Provinsi dgn Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas;
e. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan;
f. menyampaikan perizinan berusaha **) dalam hal saat
permohonan PPKH belum memiliki perizinan berusaha;
g. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan
lingkungan **) dalam hal saat permohonan PPKH belum
memiliki perizinan berusaha;
h. menyampaikan NIB **) dalam hal saat permohonan PPKH
belum memiliki perizinan berusaha
2) PAKTA INTEGRITAS; dan
3) PROFIL BADAN USAHA ATAU BADAN HUKUM termasuk
NPWP, KTP, dan akta pendirian badan usaha /badan hukum;
Seluruh dokumen
discan dimasukkan
dalam CD/FD
11. PROSES di OSS PROSES di Sistem OSS
PROSES DI KLHK
MenLHK
menerbitkan
PPKH + Peta
34 HK
permohonan
PPKH
melalui
Sistem OSS
KLHK
menotifikasi
PPKH dengan
mnggunggah
SK + Peta
ke system OSS
TELAAH TEKNIS,
Spasial, Kuota, Tutupan
Lahan, Gambut, Karst, Inpres
5 / 2009 (PIPPIB), dll
TELAAH HUKUM
Kesesuaian fungsi KH
Bebas tumpang tindih (CnC)
terhadap perizinan lain
Kesesuaian dokumen
Pemegang PPKH
Melakukan
Pemenuhan Komitmen
(Tata Batas)
PPKH Definitif
(Penetapan
Areal Kerja
PPKH)
DITERUSKAN
Ke KLHK
20 HK
Pelaku Usaha
mendapat
SK + Peta PPKH
ALUR
PENERBITAN PPKH KEGIATAN BERUSAHA YANG TELAH
MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (Izin Ketenagalistrikan)
Pemohon PPKH mengupload
permohonan dan syarat permohonan
ke Sistem OSS;
Verifikasi di Sistem OSS oleh
Verifikator;
Pemohon menyampaikan dokumen
hardcopy ke loket KLHK;
Verifikasi kelengkapan dan
keabsahan dokumen oleh verifikator
Pelaku Usaha dapat melakukan
Kegiatan Operasi Produksi di
dalam Kawasan Hutan
12. PEMENUHAN KOMITMEN DAN PENETAPAN BATAS AREAL KERJA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
(Pasal 389 - 396)
Penetapan Batas
Areal Kerja PKH
Pemohon mendapat
SK + Peta PPKH
Pemegang PPKH
melaksanakan
pemenuhan Komitmen
Jk waktu pemenuhan
komitmen paling lama 1
(satu) tahun
Komitmen yang harus dipenuhi :
a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH;
b. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di Provinsi dgn
Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas;
c. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan;
d. menyampaikan perizinan berusaha yang telah berlaku efektif **)
dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki
perizinan berusaha;
e. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan
lingkungan **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH
belum memiliki perizinan berusaha;
f. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) **) dalam hal pada
saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan
berusaha;
g. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi
pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang
perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan
13. PERPANJANGAN PEMENUHAN KOMITMEN (Pasal 390 dan 391)
Komitmen yang harus dipenuhi :
a. menyelesaikan Tata Batas areal PPKH;
b. membayar PNBP Kompensasi *) hanya utk PPKH di Provinsi dgn
Kwasan Hutan dibawah Kecukupan Luas;
c. menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan;
d. menyampaikan perizinan berusaha yang telah berlaku efektif **)
dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki
perizinan berusaha;
e. menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan
lingkungan **) dalam hal pada saat permohonan, pemegang PPKH
belum memiliki perizinan berusaha;
f. menyampaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) **) dalam hal pada
saat permohonan, pemegang PPKH belum memiliki perizinan
berusaha;
g. menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi
pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang
perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan
Dapat diperpanjang 1 tahun hanya bagi
PPKH instansi pemerintah, BUMN,
BUMD, BUMDes atau BUMDes Bersama
(Pasal 390 ayat (3))
Dapat diperpanjang 1 tahun hanya bagi
PPKH yang pada saat permohonan belum
memiliki Perizinan Berusaha atau telah
memiliki Perizinan Berusaha yang belum
berlaku efektif bagi pemegang PPKH yang
wajib memiliki Perizinan Berusaha dan/atau
belum memiliki dokumen lingkungan dan
persetujuan lingkungan (Pasal 391)
14. PPKH yang pada saat permohonan belum memiliki izin usaha
eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi
kegiatan eksplorasi dan operasi produksi pertambangan;
instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi
energi baru dan terbarukan antara lain panas bumi; dan
jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay
televisi
prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum
untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
penampungan korban bencana alam dan usahanya, yang bersifat sementara;
industri selain industri primer hasil hutan;
pertanian dalam rangka pertahanan pangan;
pertanian dalam rangka pertahanan energi; dan
kegiatan yang tidak memerlukan izin di bidangnya
religi;
pertahanan keamanan;
prasarana penunjang keselamatan umum;
waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi, bangunan pengairan lainnya;
jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan
fasilitas umum
2 Tahun
Sesuai Izin
Bidang
20 Tahun
Selama
Digunakan
PPKH
JANGKA WAKTU (Pasal 406)
PPKH
14
15. LARANGAN PEMEGANG PPKH (Pasal 373, 392 dan 404)
Pasal 373 : Kegiatan Pertambahan di HL dilarang :
penambangan pola terbuka kecuali 13 tambang dlm Kepres 41 th 2004
menyebabkan turunnya permukaan tanah kecuali di dlm AMDAL telah
dilakukan kajian
berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara Permanen
terjadi kerusaan akuiver air tanah
Pasal 392 : dilarang melakukan kegiatan sblm mendapat PBAK PPKH, kecuali :
a. kegiatan pemenuhan komitmen a.l bangyn direksi kit, penyusunan AMDAL
b. PPKH untuk :
- Kegiatan pembangunan nas bersifat vital yaitu panas bumi, migas, listrik,
waduk,
- Kegiatan PSN yang ditetapkan Pemerintah,
- Kegiatan PEN,
- Sarana penunjang keselamatan umum;
- Penanganan bencana alam; dan/atau
- Pertahanan dan keamanan
Pasal 404, Pemegang PPKH dilarang :
a. memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau mengubah nama PPKH tanpa
persetujuan Menteri;
b. menjaminkan/mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain; dan
c. menggunakan merkuri dalam kegiatan pertambangan.
d. ….. dst
SANKSI (BAB V Pasal
509 - 514)
1
2
Teguran tertulis ( 3 Kali)
3
Pembekuan PPKH; dan/atau
Pencabutan PPKH
16. SANKSI (BAB V. Pasal 509 – 514)
a. melakukan kegiatan sebelum memperoleh PBAK PKH,;
b. tidak membayar PNBP Kawasan Hutan;
c. tidak melakukan penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS;
d. tidak membayar PNBP Kompensasi, bagi Pemegang PPKH pada provinsi yang kurang Kecukupan Luas Kawasan
Hutannya;
e. tidak melakukan Pemberdayaan Masyarakat sekitar areal ppkh;
f. tidak membayar PSDH dan/atau DR;
g. tidak melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh Menteri;
h. tidak menyelenggarakan Perlindungan Hutan; atau
i. tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Reboisasi pada Kawasan Hutan yang diberikan PPKH yang sudah tidak
digunakan.
Pasal 510
TEGURAN
TERTULIS
3 kali, masing masing 30
Hari
a. menjaminkan atau mengagunkan areal PPKH kepada pihak lain;
b. tidak melaksanakan Tata Batas areal PPKH;
c. tidak mengganti biaya investasi pengelolaan Hutan/Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
d. menggunakan merkuri bagi kegiatan pertambangan; atau
e. tidak melaksanakan perintah pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 510
Pasal 511
PEMBEKUAN
PPKH
Selama 6 bulan
a. memindahtangankan PPKH kepada pihak lain atau melakukan perubahan nama Pemegang PPKH tanpa
persetujuan Menteri;
b. melakukan kegiatan pertambangan terbuka pada Kawasan HL;
c. melakukan kegiatan pertambangan pada Kawasan HL yang mengakibatkan:
1. Turunnya permukaan tanah;
2. Berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen; dan/atau
3. Terjadinya kerusakan akuiver air tanah.
d. melakukan tindak pidana bidang LHK yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
e. tidak melaksanakan perintah Sanksi Administratif Pembekuan PPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511.
Pasal 512
PENCABUTAN
PPKH
18. PEMOHON
Ka Dishut Prov
Ka KKHDTK
Dirut Perhutani
PERSETUJUAN
KERJASAMA
Dari Dirjen a.n
MenLHK
PKS
Pemohon dengan Dishut
Prov/KA
KHDTK/Perhutani
Ka Dishut/Dirut
Perhutani/ Ka KHDTK
Melakukan PENILAIAN
TEKNIS (dituangkan
dalam BA)
Kadishut Prov/ Ka
KHDTK/ Dirut
Perhutani
mengajukan
permohonan
persetujuan ke KLHK
PROSES KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (Pasal 384 - 385)
JENIS KEGIATAN PPKH KERJASAMA
a. religi non komersil, tempat ibadah, pemakaman;
b. wisata budaya non komersial;
c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
d. PLTMH < 1 MW;
e. jalur listrik masuk desa < 70 kV;
f. kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi,
tanggul penahan banjir;
g. rest area dan sarana keselamatan lalin;
h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana
pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan
pembuatan jln baru;
i. embung, cek dam, sabo, bangunan penampungan air lainnya
dan pipa saluran air;
j. papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu;
k. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan
reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
l. latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess,
perkantoran, gudang, dan jalan akses;
m. alat ukur klimatologi dan geofisika;
n. bumi perkemahan; atau
o. menara telekomunikasi.
p. Lapangan tembak
q. Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan tailing atau dam
19. 19
Kerjasama dilakukan antara pemohon dengan Dinas Kehutanan
Provinsi/Perum Perhutani;
Berdasarkan kajian, Ka Dinas Kehutanan Provinsi/Dirut Perum Perhutani
mengajukan permohonan Kerjasama kepada Menteri
Jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan hasil
evaluasi
Persyaratan lebih sederhana, namun tetap harus ke Pusat
KERJASAMA
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KETENAGALISTRIKAN DENGAN
MEKANISME KERJASAMA
20. 20
PERSYARATAN PERMOHONAN KERJASAMA (Pasal
385)
a. Surat Permohonan
b. peta skala paling kecil 1:50.000;
hardcopy dan shp-nya
c. Dokumen Lingkungan (AMDAL,
UKL-UPL atau SPPL sesuai
ketentuan) dan Persetujuan
Lingkungan
d. perizinan berusaha di bidangnya
yang masih berlaku minimal 6
bulan
Seluruh dokumen
discan dimasukkan
dalam CD/FD
e. pakta integritas dalam bentuk akta notariil:
1. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan
adalah sah;
3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum mendapat
surat persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Menteri;
4. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
5. tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan
dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
permohonan;
6. melakukan permohonan perizinan sesuai prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. dalam hal melanggar sebagaimana dimaksud pada angka
1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) siap menghadapi
konsekuensi hukum.
22. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar
Prof. Abdul Rahman Basalamah I No. 1 Makassar
22
Editor's Notes
A template for students to design a field trip to a location for other students to view. Includes directions to the student of what to include on each slide and what content should be considered.