Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Hukum Bisnis dan Lingkungan
Tugas Minggu ke – 6
Riski Ariyani 43218010006
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta
Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang
atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang
sah/legal.
Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan
mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan
tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian
uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan,
sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai
predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya
sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang
kemudian dilakukan proses pencucian.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa
pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam
pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur
perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan
dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Intinya dalah bahwa
tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang
dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja
menempatkan, mentransfer,mengalihkan,membelanjakan,membayarkan,

2. menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Para
pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke
dalam tiga tahap, yakni:
Tahap Placement: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari
suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut
ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu
bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan
negara yang bersangkutan. Jadi misalnaya melalui penyelundupan, ada
penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain,
menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang
diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam
deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam
valuta asing.
Tahap Layering: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan
cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang
tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari
uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke
lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan
berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud
mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli
saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi
bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena
sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga
cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan
dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara
legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan

3. usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor
itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi.
Tahap Integration: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor
tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang
untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-
kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan
sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan
dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.
(sumber,http://72legalogic.wordpress.com)
Dari penjelasan di atas, dapt disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan
pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari
predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi
bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau
asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan
hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas
bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (interprise crimes)
hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil
kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.
Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas,
maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai
berikut :
1. pelaku
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari
bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan
yang sah (legal).

4. 3. merupakan hasil tindak pidana
Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (actus
reus) dan unsur subjektif (mens rea). Unsur objektif (actus reus) dapat dilihat
dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau
membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan,
membawa keluar negari, menukarkan atau perbuatan lain atas harta
kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilihat dari perbuatan seseorang yang
dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan
berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan harta tersebut.
Ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2010 terkait perumusan tindak
pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam
pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan
atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1
angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan
orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan
transaksi menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh
kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan
timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun transaksi
keuangan diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima
penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang
berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak
pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau
patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses
pentransferan/memindahbukukan.
Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada
pasal 1 angka (5) UU No. 8 Tahun 2010 adalah: transaksi keuangan yang

5. menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari
nasabah yang bersangkutan;
1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil
tindak pidana; atau
3. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh
Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal
dari hasil tindak pidana.
Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi
unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut
terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan
yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan
pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang
dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang
berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika,
penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan,
bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan
orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian,
penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang
perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan
perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.
Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian
uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus
dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut
merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak

6. pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk
membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime)
yang menghasilkan harta kekayaan.
Dalam ketentuan sebagaimana yang sebutkan pada pasal 3 UU No. 8 Tahun
2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam
bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang
dengan sengaja:
1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik
atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga
merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu
penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik
atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak
pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.
5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas
namanaya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga
merupakan harta yang diproleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang
diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana
dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk
menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

7. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), tindak pidana
pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:
1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU
ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta
Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Melirik pada UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU pasal 3, karena Nazarudin telah
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana (dalam hal ini membelanjakan berupa saham maskapai
penerbangan Garuda Indonesia) sehingga dapat terkena pidana penjara
paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 milyar.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4
Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak
atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1)
UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana

8. penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5
Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana
Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp 1 milyar.
Contoh Kasus Pencucian Uang
1. Seorang koruptor (A) mengkorupsi uang 500 juta agar uang hasil
korupsinya tidak terlacak maka dia menyerahkan uang 500 juta tersebut ke
temannya yang pengusaha (B) Tentunya pihak bank tidak curiga karena yang
menabung adalah pengusaha. Pengusaha tersebut bilang bahwa itu adalah
uang bisnis usahanya. Si A lalu meminjam uang ke bank 500 juta untuk
alasan usaha benkel mobil . Nah sebenarnya si A itu mengambil uangnya
sendiri yang dibank. Si A benar membuat benkel untuk melunasi cicilan bank.
Si B menarik kembali uang 500 juta yang ada dibank dan menyerahkannya ke
si A. Oleh si A uang 500 juta dari temannya ini ibayarka kembali kebank. Si B
mendapat komisi dari si A. sekarang uang 500 jutanya telah dicuci dengan
bersih dan menjadi sebuah bengkel.
2. Contoh kedua katakanlah Samsudin adalah seorang guru sma. Perbulan
penghasilannya hanya 5 juta. Selain sebagai guru SMA, dia juga seorang
pembuat sekaligus bandar narkoba. Agar hasil transaksi narkoba ini tidak
dicurigai maka ia membuka usaha cuci mobil. Setiap hasil transaksi narkoba,

9. dia campurkan uangnya kedalam transaksi pembayaran cuci mobil jadi
seolah-olah semua uang yang didapat adalah dari hasil cuci mobil.
Lebih detail caranya adalah sebagai berikut, walter setiap bulan bisa
mendapatkan uang dari penjualan narkoba sebesar 9 juta, maka uang
tersebut dicuci perhari sebesar 300 ribu rupiah. Caranya anggaplah usaha
cuci mobil perhari ada 100 mobil yang dicuci. Dengan biaya cuci mobil
sebesar 10 ribu, maka seharusnya cuci mobil perhari mendapatkan 1 juta
agar uang narkoba bisa terlihat sekan-akan dari bisnis cuci mobil. Maka
dibuku pendapatan ditulis bahwa hasil cuci mobil perhari mendapatkan 1,3
juta. Jika ditelusuri maka lebih jauhakan tercatat bahwa dalam sehari ada 130
pelanggan. 30 pelanggan yang ditambahkan adalah fiktif.
3. Pencucian ketiga
Contoh ketiga ini dipakai oleh ahli ekonomi dan pintar IT. Caranya uang hasil
korupsi atau bisnis ilegalnya dibelikan mata uang digital seperti bitcoin atau
transfer kerekening paypalnya. Pihak paypal atau bitcoin tidak akan
mempermasalahkan darimana sumber dananya. Jika orang mulai curiga
dengan hartanya maka dia ia akan menjawab telah berinvestasi uang digital
seperti bitcoin atau pura-pura membuka toko online dengan barang digital
seperti software atau ebook.
4. Contoh pencucian yang terakhir ini sering dipakai oleh para pejabat korup
di Indonesia. Caranya uang yang dikorupsi dibelikan tanah atau properti, cara
lain dimasukan kerekening anak atau istrinya atau orang lain yang dibayar
untu titip uang di rekening orang bayaran tersebut. Cara ini dilakukan agar
saat pelapor harta pejabat terlihat uang dan kekayaannya realistis sesuai
denngan jabatan yang dipegangnya saat ini.
Empat contoh diatas biasanya adalah yang paling umum. Para koruptor dan
pejabat akan mengkombinasikan berbagai cara sehingga uang yang
didapatnya tampak bersih dan tidak dicurigai. Salah satu contoh kasus
pencucian uang yang terkenal adalah kasus pencucian uang Nazaruddin.

10. Mantan bendahara umum partai demokrat ini. Memanfaatkan kekuatan politik
untuk melakukan korupsi sehingga bisa dikategorikan sebagai perbuatan gran
corruption. Nazaruddin terbukti melakukan pencucian uang senilai 580 miliar.
Sebagian uang itu merupakan gratifikasi dari PT. Duta Graha Indonesia (DGI)
sebesar 23,1 miliar melalui 19 lembar cek yang diserahkan oleh direktur
PT.DGI, Mohamad El Idris. Selain itu nazaruddin menerima hadiah atau
gratifikasi dari PT. Nindya karya sebesar 17,25 miliar melalui Heru Sulaksono.
Nazaruddin saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR. Diduga menerima
hadiah dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua
perusahaan tersebut, untuk mendapatkan sejumlah proyek. Nazaruddin
terbukti telah mencuci uang haram itu dengan mengalihkan hartanya itu sejak
oktober 2010 hingga 15 desember 2014 dengan nilai 500 miliar.
Selain itu, Nazar didakwa melakukan pencucian uang dengan menyamarkan
harta kekayaannya sebesar 80 miliar pada 15 september 2009-22 oktober
2010. Atas tindakan itu Nazaruddin dianggap terbukti melanggar pasal 3 uu
no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang
juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas kasus ini
Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara.
http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html
https://bplawyers.co.id/2017/03/06/3-jenis-tindak-pidana-pencucian-uang-
yang-harus-anda-ketahui/
https://carajadikaya.com/contoh-kasus-pencucian-uang/