3. Problem perumahan dan
kawasan permukimaan di perkotaan
Angka urbanisasi yang semakin meningkat
Kebutuhan perumahan yang
semakin meningkat (backlog
rumah tinggi)
Ketersediaan lahan
perumahan yang kurang
RUMAH SUSUN
PERMEN PUPR No. 1 Tahun 2018 :
Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
UU No. 20 /2011 : Rumah Susun
7. PENERIMA BANTUAN PENERIMA MANFAAT
1. Kementerian/ Lembaga/ Institusi
2. Pemerintah Daerah
3. Lembaga Pendidikan Tinggi
4. Lembaga Pendidikan Berasrama
5. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah
6. Yayasan yang bergerak di bidang
kemanusiaan, dan keagamaan
1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Pekerja/ Buruh
4. Pekerja/ Masyarakat di Kawasan
Perbatasan
5. Nelayan
6. Mahasiswa
7. Siswa Pendidikan Berasrama
8. Disabilitas
9. Orang lanjut usia
PeraturanMenteriPUPRNomor:1/PRT/M/2018,Pasal 6
9. Penghunian Sementara dilakukan dengan pertimbangan :
• Menjaga Kehandalan & Kualitas Bangunan
• Menghindari Tindak Pencurian Komponen Bangunan
RUMAH SUSUN SEWA
TERBANGUN & SIAP HUNI
DIRJEN PENYEDIAAN
PERUMAHAN
Mengeluarkan
Izin Penghunian Sementara
PENERIMA MANFAAT
Mengajukan Izin Penghunian
Sementara
11. Lembaga atau unit kerja yang dibentuk oleh penerima bantuan yg bertugas
mengelola rusunawa baik fisik bangunan, penghuni dan segala aspek yang
berkaitan dengan operasional , pemeliharaan dan perawatan Rusunawa,
struktur organisasinya sekurang-sekurangnya seperi ini :
BADAN PENGELOLA
KETUA
UNIT
PEMELIHARAAN
DAN PERAWATAN
UNIT ADM
PENGHUNIAN
UNIT
KEAMANAN
SEKRETARIS
PENGELOLA
KEUANGAN
12. TARGET
GRUP/SOSIALISASI
PERJANJIAN
SERAH KUNCI
TATA TERTIB
HUNIAN
SELEKSI
MASYARAKAT
TERKENA PROGRAM
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT UMUM
PNS/TNI/POLRI
KARYAWAN/PEKERJA
MAHASISWA/SISWA
SANTRI
PENDAFTARAN
PEMANFAATAN
PERSYARATAN
UNIT PILIHAN
DIUNDI
SEWA MENYEWA
DARI PENGELOLA KE PEMOHON
PROSES PENGHUNIAN RUSUNAWA
SOSIALISASI
UMUM/MENYEBARKAN
INFORMASI
2
3
DAFTAR CALON PENGHUNI
4
5 PERATURAN-PERATURAN,
PERSYARATAN
6 DAFTAR TUNGGU
7
8
13. 13
a. Mendapatkan informasi dalam memanfaatkan sarusun,
tata tertib penghunian, serta pengelolaan rumah
susun;
b. Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum;
c. Menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait
penghunian dan pengelolaan rumah susun; dan
d. Bagi penghuni disabilitas dan lanjut usia berhak
memperoleh prioritas hunian.
HAK PENGHUNI
14. 14
a. Membayar uang sewa, listrik, dan/atau air;
b. Mentaati tata tertib penghunian;
c. Menjaga keamanan dan ketertiban rumah
susun; dan
d. Memelihara kebersihan dan keindahan rumah
susun
KEWAJIBAN PENGHUNI
15. 15
a. Memindahan hak sewa kepada pihak lain;
b. Mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum rumah susun;
c. Berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat
maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, dan bau
menyengat;
d. Mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan
perundang-undangan;
e. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan
bakar atau bahan terlarang; dan
f. Mengubah konstruksi bangunan rumah susun.
LARANGAN PENGHUNI
16. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN
Pemeliharaan meliputi
kegiatan menjaga
kehandalan dan upaya
menghindari kerusakan
bangunan rumah susun
berserta prasarana dan
sarananya agar tetap laik
fungsi.
Perawatan meliputi
kegiatan memperbaiki
dan/atau mengganti bagian
bangunan gedung,
komponen, bahan
bangunan, dan/atau PSU
agar bangunan gedung
tetap laik fungsi
18. BIAYA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
BIAYA OPERASIONAL
biaya yang dikeluarkan untuk
pengoperasian bangunan rusuna,
prasarana, sarana, dan utilitasi
lingkungan rumah susun
BIAYA PEMELIHARAAN
biaya yang dikeluarkan untuk
menjaga keandalan bangunan rumah
susun beserta prasarana, sarana, dan
utilitas lingkungan rusuna, agar
bangunan rumah susun tetap laik
fungsi
BIAYA PERAWATAN
biaya yang dikeluarkan untuk
kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian/komponen bahan
bangunan rumah susun dan/atau
prasarana, sarana, dan utilitas rumah
susun tetap laik fungsi dan laik huni
biaya operasional per bulan
jumlah unit hunian
Biaya operasional dapat berupa:
• gaji pegawai (disesuaikan kondisi
pengelola)
• pembayaran listrik dan air
• administrasi (ATK)
• pajak bumi dan bangunan (± 3% dari
biaya investasi)
• PPH final (± 10% dari jumlah bruto
sewa)
• asuransi kebakaran (± 1% dari biaya
investasi)
• biaya lainnya bila ada (air minum, gas,
dll)
biaya pemeliharaan per tahun
12 bulan x jumlah unit hunian
Biaya perawatan dapat
berupa:
• perbaikan/penggantian
komponen bangunan
yang rusak
• perbaikan/penggantian
biaya perawatan
umur ekonomis bangunan
x 12 bulan x jumlah sarusun
Catatan:
• Umur ekonomis
bangunan = 30 tahun
• Tingkat inflasi =
penurunan nilai rupiah
terhadap mata uang
asing (berpedoman pada
angka inflasi yang
dikeluarkan oleh
Pemerintah)
21. DASAR HUKUM:
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
Pasal 68 ayat (1): Hibah BMN/D dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya,
keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan
pemerintahan Negara/daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara Pasal 8 ayat (1) dan (2)
HIBAH dan ALIH STATUS
ALIH
STATU
HIBAH
22. PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
PENGELOLAAN
KEMENTERIAN PU-PR PENERIMA BANTUAN
PENGELOLAAN ASET PENGELOLAAN &
PENGHUNIAN RUSUN SEWA
ASET PENGHUNIAN
PROSES SERAH TERIMA ASET
(HIBAH/ALIH STATUS)
KEMENTERIAN
KEUANGAN
PRESIDEN
PROSES HIBAH/
ALIH STATUS
PROSES HIBAH/
ALIH STATUS
23. MEKANISME SERAH TERIMA ASET RUSUN SEWA
.
. BA Inventarisasi & Laporan
Hasil Audit (LHA)
OLEH SATKER
USULAN SERAH TERIMA ASET KEPADA
MENTERI KEUANGAN
1. Alih Status Penggunaan ke
Kementerian/Lembaga
2. HIBAH :
a. PEMDA
b. Yayasan yang bergerak di bidang
Sosial, Keagamaan dan
Kemanusiaan
3. Kerjasama Pemanfaatan/Penyertaan
Modal Pemerintah.
a. BUMN/BUMD
b. Yayasan Non - (Sosial, Keagamaan
dan Kemanusiaan)
DOKUMEN EKSTERNAL
(DARI PENERIMA MANFAAT
RUSUNAWA)
- Sertipikat Tanah
- IMB
- Surat Pernyataan Sertipikat dan IMB
sesuai dengan aslinya (Bermaterai)
- Pernyataan Kesediaan
Menerima BMN dari Kuasa
Pengguna/Pengguna Barang
(Bermaterai)
- SK Badan Pengelola
- Akta Pendirian Yayasan
-Kartu Identitas Barang
-Dokumen Eksternal
SIMAK BMN
- Dipa &TOR
- Kontrak Fisik dan Non Fisik
beserta Addendum
- PHO/FHO
- Laporan Tim Aset
-- As Build Drawing
-- DED
PENGUMPULAN
DOKUMEN
DOKUMEN INTERNAL
KEMENPUPR
24. Contoh Struktur Organisasi TNI/POLRI
UR. PENGELOLAAN
RUSUNAWA
BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN PERAWATAN
BANGUNAN
TEKNISI LISTRIK
DAN POMPA
KEBERSIHAN
BAGIAN
KEPENGHUNIAN
KOORDINATOR
LANTAI
BAGIAN PEMELIHARAAN RUTIN
FISIK GEDUNG
PENGHUNI
DETASEMEN MARKAS/BAG. PENGELOLAAN SARANA
DAN PRASARANA
(KEPALA PENGELOLA)
PENGELOLA
IURAN
25. Contoh Struktur Organisasi Pekerja/MBR
KEPALA UPTD/UPRS
BAGIAN ADMINISTRASI
DAN PEMASARAN
BAGIAN PEMELIHARAAN DAN
PERAWATAN
TEKNISI LISTRIK
DAN POMPA
BAG KEUANGAN
KEBERSIHAN
BAGIAN
KEPENGHUNIAN
PENGURUS
WARGA
PEMELIHARAAN RUTIN
FISIK GEDUNG
STAFF
KEAMANAN
PENGHUNI
SOSIAL
BUDAYA
26. Contoh Struktur Organisasi Rusunawa Mahasiswa
KEPALA
PENGELOLA
RUSUNAWA
KAMPUS
BID.
KEPENGHUNIAN
BIDANG HUMAS
DAN
PEMASARAN
STAFF
TEKNISI
LISTRIK DAN
POMPA
BIDANG SARANA
DAN PRASARANA
STAFF
ADMINISTRASI
IBU ASRAMA
BAG.
PEMELIHARAAN
DAN
PERAWATAN
WK REKTOR II BIDANG
KEUANGAN/DIREKTUR ASSET
BIDANG
KESEKRETARIATAN
KOORDINATOR
LANTAI PUTERA
KOORDINATOR
LANTAI PUTERI
PENGHUNI
PUTERA
PENGHUNI
PUTERI
KEAMANAN
KEBERSIHAN
27. Contoh Struktur Organisasi Rusunawa Mahasantri
MUDIR MA’HAD
MAHASANTRI
WK. MUDIR BID.
KEPENGHUNIAN
WK/ MUDIR BIDANG
HUMAS DAN
PEMASARAN
STAFF
BAG KEUANGAN
TEKNISI
LISTRIK
DAN
POMPA
WK. MUDIR
BIDANG SARANA
DAN PRASARANA
STAFF
ADMINISTRASI
KOORDINATOR
PUTERA
BAG.
PEMELIHARAAN
DAN
PERAWATAN
KOORDINATO
R PUTERI
WK REKTOR II
BIDANG
KEUANGAN
WK/ MUDIR BIDANG
KESEKRETARIATAN
MUSYRIF
PUTERA
MUSYRIF
PUTERI
PENGHUNI
PUTERA
PENGHUNI
PUTERI
KEAMANAN
KEBERSIHAN
KESANTRIAN
28. Contoh Struktur Organisasi Rusunawa Pesantren
PIMPINAN PONDOK
PESANTREN
BIDANG
KESANTRIAN
BIDANG PENDIDIKAN
KEPALA SEKOLAH
SMA
BAG. KEUANGAN
BAG. PERENCANAAN
BIDANG SARANA DAN
PRASARANA
BAG PENGELOLAAN KEPALA SEKOLAH SMP
PEMBINA
SANTRI
SANTRI
KETUA
YAYASAN
TEKNISI LISTRIK DAN
POMPA
KEBERSIHAN
BAG PEMELIHARAAN
RUTIN
29. PENGAMALAN PANCASILA DI RUMAH SUSUN *)
NO PRSARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(PSU)
WAHANA PNGAMALAN SILA KE:
1 Tempat Ibadah (Masjid dan Tempat Ibadah
Lainnya)
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2 Sarana Pendidikan 2. Kemanusiaan Yang Adil Dan
Beradab
3 Ruang Terbuka – Taman – Sarana Olahraga. 3. Persatuan Indonesia
4 Ruang Rapat (Aula) 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan
5 Benda Bersama, Kios dan Kantor 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
*) Budi Winarno :”BUDAYA HUNIAN VERTIKAL, 4-7-2018
