Downloaded 45 times
Uploaded bykhairul jalil
Standar nasional pendidikan indonesi
Dokumen ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur standar nasional pendidikan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan kriteria minimal untuk sistem pendidikan dan bertujuan menjamin mutu pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai aspek seperti standar kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan pendidikan diatur untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
More Related Content
Similar to Standar nasional pendidikan indonesi
Standar nasional pendidikan indonesi
- 1. X www.ProfesiPendidikan.com Google Welcome to OurPresentasion Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Cari
- 2. Khairul Jalil Reni Oktavia Yunida Yusran Kelompok PPno. 19 tahun 2013 Perubahan pp no. 32 tahun 2005 Tentang standar pendidikan
- 3. UUD 1945 UU No.20 Tahun 2003 sistem pendidikan nasional PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Apakah yang dimaksuddengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan? 2) Apa saja perubahan ketentuan pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menurut PP No. 32 Tahun 2013? 3) Apa saja ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan? 1)
- 5. PP Nomor 32Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan ini penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
- 6. Standar pendidikan nasional Fungsi sebagaidasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu Tujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
- 7. 1. 2. 3. 4. Tugas BSNP Mengembangkan standarnasional pendidikan Menyelenggarakan ujian nasional Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 8. ST. KOMPETENSI LULUSAN ST. ISI ST.SARANA DAN PRASARANA ST. PENGELOLAAN ST. PROSES ST. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ST. PENILAIAN PENDIDIKAN ST. PEMBIAYAAN
- 9. BAB III STANDAR ISI StandarIsi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi mencakup kriteria: Pasal 5 : ruang lingkup materi Pasal 5A : 1.muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.konsep keilmuan; dan 3.karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan Pasal 5 : tingkat Kompetensi Pasal 5B : 1. tingkat perkembangan Peserta Didik; 2. kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan 3. penguasaan Kompetensi yang berjenjang.
- 10. BAB IV STANDAR PROSES Standarproses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pasal 19 : Proses Pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis Peserta Didik.
- 11. Skriteria mengenai kualifikasikemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pasal 26 : 1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan
- 12. Standar Pendidik danTenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. PASAL 28 Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 13.
- 14. Kualifikasi akademik sebagaimanadimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan Dasar dan Menengah Jenjang PAUD SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK/MAK Kulifikasi Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Latar belakang pendidikan tinggi Sertifikat Profesi Guru pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikolog PAUD pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi SD/MI program pendidikan yang SMP/MTs sesuai dengan mata pelajaran SMA/MA/SMK/ yang diajarkan MAK
- 15. Pasal 30 Tenaga kependidikanpada: a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA. b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurangkurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis. f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan. g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang – kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- 16. kriteria mengenai ruangbelajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 42 •Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. •Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 17. kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pasal 49 : Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Pasal 59 : Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah Pasal 60 : Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah
- 18. kriteria mengenai komponendan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pasal 62 (1)Pembiayaan pendidikan (2)Biaya investasi satuan pendidikan. (3)Biaya personal (4)Biaya operasi satuan pendidikan (5)Standar biaya operasi satuan pendidikan
- 19. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pasal 63 :Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pasal 64 : Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Pasal 65 : Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Pasal 66 : Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Pasal 67 : penilaian oleh BSNP Pasal 68 : Hasil ujian nasional
- 20. Y. pratiwi :salah satu fungsi bsnp pengaswasan.. Kesenjangan antara fasilitas sekolah dikota dan sekolah didesa.. Mengapa? Sekolah berhak bukan wajib,.. Ratna : S.pengelolaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pend. bagaimana Shella j : St. Pembiayaan, bagaiman prosesdur penyaluran dana ? Bagaiman gar tidak dikorupsi
- 21. Riki p :st. Pengawasan dan pengelolaan, peran pemerintah dalam mengawasi sekolah swasta, bgaimana keadaan siswanya jika sekolah ditutup Bg. Reva : SNP. A-Z.. Sudah adakah hasil yang diperoleh terhadap linkungan global Contoh/gambaran standar nasional pendidikan di negara lain.