Downloaded 37 times
Uploaded byRobby Firmansyah
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Makalah ini membahas tentang hak atas kekayaan intelektual yang mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri. Makalah ini menjelaskan sejarah, pengertian, jenis-jenis, dan peraturan perundang-undangan terkait hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.
More Related Content
![Hak Kekayaan Intelektual [ HaKI ]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/h-a-k-i-151109185845-lva1-app6892-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
More from Robby Firmansyah
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
- 1. MAKALAH HAK ATASKEKAYAAN INTELEKTUAL DISUSUN OLEH : Ektie Arifta (1331140087) Gagah Maulidin (1331140119) Gladis Ayu Afrida (1331140068) Ika Ayu Puspita S (1331140118) M. Ainurrosyid (1331140113) Nikmatul Fauziyah (1331140105) Pebriani Citra (1331140070) PRODI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MALANG 2013 1
- 2. 2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan pertolonganNya makalah yang berjudul ‘Hak Atas Kekayaan Intelektual’ dapat terselesaikan. Meskipun banyak hambatan yang dialami dalam proses pengerjaannya, namun makalah ini berhasil diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Terimakasih kepada teman-teman yang juga sudah memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan makalah ini. Berbagai masukan dan pendapat dari orang-orang yang membaca makalah ini sangat diharapkan demi perbaikan yang selanjutnya. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.
- 3. 3 DAFTAR ISI MAKALAH.....................................................................................................................................1 KATA PENGANTAR........................................................................................................................2 DAFTAR ISI....................................................................................................................................3 BAB I.............................................................................................................................................4 PENDAHULUAN............................................................................................................................4 1.Latar Belakang...................................................................................................................4 2.Rumusan Masalah.............................................................................................................5 BAB II........................................................................................................................................6 TINJAUAN TEORI.......................................................................................................................6 BAB III.......................................................................................................................................7 PEMBAHASAN..........................................................................................................................7 1.SEJARAH HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL...................................................................7 2.PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.............................................................7 3.MACAM-MACAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....................................................8 4.PRINSIP – PRINSIP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ............................................................................................................................................14 5.BENTUK – BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL. .15 BAB III PENUTUP................................................................................................................................19 KESIMPULAN......................................................................................................................19 SARAN.................................................................................................................................19 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................21
- 4. 4 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pada era globalisasi sekarang ini, keberadan hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta merupakan hal yang mendasari pengambilan kebijakan dalam dunia perdagangan. “Bermula dari dicapainya kesepakatan GATT (General Agreement of Tariff and Trade) dan setelah konferensi Marakesh pada bula April 1994, disepakati pula kerangka GATT diganti dengan sistim perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (World Trade Organization). Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu, telah meratifikasi pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO melalui undang-undang nomor 7 tahun 1994 yang didalamnya terkandung kesepakatan TRIPs (Trade Related aspect of Intelectual property rights) sebagai salah satu dari final act embodying the Urugay Rounds of Multilateral Trade Negotiation. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. HKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya ciptaan. Untuk karya-karya ciptaan perlu mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru, memperbanyak serta memperdagangkan karya ciptaan orang lain. Hak Kekayaan Intelektual mencakup 2 kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Keduanya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa melanggarnya akan dikenai sanksi yang seberat-beratnya. Untuk itu kita wajib menghargai karya-karya ciptaan orang lain dan berusaha mengurangi pembelian-pembelian produk bajakan yang semakin marak sekarang ini.
- 5. 5 2. RumusanMasalah a. Sejarah perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual b. Apa yang dimaksud dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual c. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual d. Prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual e. Bagaimana bentuk-bentuk peraturan perundang undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual
- 6. 6 BAB II TINJAUAN TEORI Membahas mengenai perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah Hak Cipta, yaitu data sekunder berupa UU no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pengaruh trety internasional seperti WCT (WIPO Copyright Trety). Pembahasan mengenai permasalahan Hak Cipta serta aspek dari hak ekseklusif yang didapat pencipta berupa Hak ntuk mengumumkan suatu lagu. Hubungan-hubungan hukum yang kerap terjadi dalam eksploitasi hak mengumumkan antara pencipta, YKCI selaku penerima kuasa serta User (pengguna). Disajikan juga perbandingan sistem ini dinegara-negara lain yang telah mapan sistem penarikan royaltynya. Pengaturan tentang hak cipta di Indonesia dimulai dengan adanya Auteurswet 1912 dan mulai berlaku 23 September 1912. Tahun 1913, tidak lama setelah pemberlakuan Undang-undang ini, Kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konversi Bern 1886 dengan beberapa reservasi. Indonesia sebagai negara jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern direvisi pada 2 Juni 1928 di Roma, revisi ini juga dinyatakan berlaku untuk Indonesia Staatsblad Nomor 325 tahun 1931. Konvensi Bern dengan revisi Roma ini yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya yang berkenaan dengan hak cipta
- 7. 7 BAB III PEMBAHASAN 1. SEJARAH HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut, dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di adopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HAKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian di kenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO kemudian menjadi bahan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. 2. PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut UU yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 21 Maret 1997, HaKI adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan
- 8. 8 hasil penemuandan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (commercial reputation) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (goodwill). Dengan begitu obyek utama dari HaKI adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind). Setiap manusia memiliki hak untuk melindungi atas karya hasil cipta, rasa dan karsa setiap individu maupun kelompok. Kita perlu memahami HaKI untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh setiap manusia, siapa saja yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing dalam penciptaan inovasi yang kreatif. 3. MACAM-MACAM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu : 1. Hak Cipta Hak cipta (lambang internasional: ©) Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 : Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1). Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC :
- 9. 9 Hak ciptaadalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalih wujudan secara permanen atau temporer. · Kedudukan Hak Cipta Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan oleh UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat 1).Sebagai benda Bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkn baik seluruhnya maupun sebagian karena : a) Pewarisan b) Hibah c) Wasiat d) Dijadikan milik negara e) Perjanjian
- 10. 10 Khusus mengenaiperjanjian, Pasal 3 ayat 2 mensyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjin itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari. · Ciptaan yang dilindungi UUHC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahun, seni dan sastra. Untuk itu Pasal 11 yat 1 merinci ketiga bidang tersebut meliputi : a) Buku, pamflet, dan semu hasil karya tulis lainnya. b) Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. c) Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayngn, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio. d) Ciptaan tari(koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi. e) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungnnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2. f) Seni batik g) Arsitektur h) Peta i) Sinematografi j) Fotografi k) Program komputer atau komputer program l) Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunn bunga rampai.
- 11. 11 · MasaBerlakunya Hak Cipta Dalam mengtur jangka waktu berlakunya hak cipta, UUHC tidak menyaratkan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut : 1) Kelompok I (Bersifat Orisinal) Untuk karya cipta yang sifatnya asli atu orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengn 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetpan jangka wktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi : a. Buku, pamflet, dan semu hasil karya tulis lainnya. b. Ciptaan tari(koreografi). c. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung. d. Seni batik. e. Ciptan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. f. Karya arsitektur. 2) Kelompok II (Bersifat Derivatip) Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan (derivatip)berlaku selama 50 tahun, yang meliputi hak cipta sebagai berikut: a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio. b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. c. Peta.
- 12. 12 d. Karyasinematografi. e. Karya rekaman sura atau bunyi. f. Terjemahan dan tafsir. 3) Kelompok III (pengaruh waktu) Terhadap karya cipta yang aktulitasnya tidak begitu tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun,meliputi hak cipta atas ciptaan : a. Karya fotografi. b. Program komputer atau komputer program. c. Saduran dan penyusunan bunga rampai. Pendaftaran Hak Cipta 2. Hak Kekayaan Industri Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan di legalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah. Hak kekayaan industri terdiri dari : a. Paten (patent) Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau
- 13. 13 memberikan pesetujuannyakepada orang lain untuk melaksanakannya. b. Merek (Trademark) Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersbut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. c. Rancangan (Industrial Design) Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancanangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. d. Informasi Rahasia (Trade Secret) Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. e. Indikasi Geografi (Geographical Indications) Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkn asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alm atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dri kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan). f. Denah Rangkaian (Circuit Layout) Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (integrated circuit),
- 14. 14 unsur yangberkemampun mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta prmeter fisik linnya. g. Perlindungan varietas Tanaman (PVT) Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. 4. PRINSIP – PRINSIP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut a. Prinsip Ekonomi Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. b. Prinsip Keadilan Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. c. Prinsip Kebudayaan Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. d. Prinsip Sosial
- 15. 15 Prinsip sosialmengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan. 5. BENTUK – BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL a. Pada Zaman Hindia Belanda Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada masa itu bidang hak kekayaan Intelektual yang mendapat pengaturan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan Intelektual yaitu bidang hak cipta, merek dagang dan industri, dan paten. Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang HKI adalah sebagai berikut : o Auterswet 1912 (UU Hak Pengarang 1912, UU Hak Cipata; Staatsblad 1912-600) o Reglement Industriele Eingendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; Staatsblad 1912-545 jo.Staatsblad 1913-214) o Octrooiwet 1910 (UU Paten 1910; Staatsblad 1910-33, yis Staatsblad 1911-33, Staatsblad 1922-4). UU Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbaharui dengan UU Hak Cipta tahun 1817 dan diperbaharui lagi sesuai dengan konvensi Berne 1886 menjadi Auteurswet 1912, dan Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda terikat dalam konvensi Berne tersebut, sebagaimana diumukan dalam Staatsblad 1914—797. Peraturan Hak Milik Kolonial 1912 merupakan UU merk tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku
- 16. 16 sejak tanggal1 Maret 1912 terhadap wilayah-wilayah jajahannya yaitu Indonesia, Suriname, dan Curacao. UU Paten 1910 tersebut mulai berlaku tanggal 1 Juli 1912. b. Pada Zaman Kemerdekaan Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman No. JS 5/41 tanggal 14 Maret 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Perdaftaran Sementara Paten. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, maka ketentuan peraturan peundang-undangan HKI zaman Hindia Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Kemudian Setelah 16 Tahun Indonesia merdeka, Undang-undang tentang HKI meliputi : 1. Undang-undang tentang Hak Merk Dagang dan Merk Perniagaan, yaitu · Tanggal 11 Oktober 1961, mengesahkan UU No. 21 tahun 1961 dan berlaku pada tanggal 11 November 1961. · Tahun 1992, mengganti UU No. 21 tahun 1961 dengan UU No. 19 tahun 1992. · Tahun 1997, penyempuanaan UU No. 19 tahun 1992 dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 14 tahun 1997. · Tahun 2001, UU No. 19 tahun 1992 jo. UU No. 14 tahun 1997 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti yaitu dengan UU No. 15 tahun 2001. 2. Undang-undang tentang Hak Cipta, yaitu · Tahun 1982, yaitu UU No. 6 tahun 1982. · Tahun 1987, UU No. 6 tahun 1982 diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1987. · Tahun 1997, UU No. 12 tahun 1997 jo. UU No. 7 tahun 1987 tersebut diperbaharui dan disempurnakan dengan UU No. 12 tahun 1997.
- 17. 17 · Tahun2001, UU No. 12 tahun 1997 jis. UU No. 7 tahun 1987, UU No. 6 tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU No. 19 tahun 2002. 3. Undang-undang tentang Paten, yaitu : · Tahun 1989, UU No. 6 tahun 1989 mulai efektif berlaku tahun 1991. · Tahun 1997, UU No. 6 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No. 13 tahun 1997. · Tahun 2001, UU No. 13 tahun 1997 jo. UU No. 6 tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU No. 14 tahun 2001. 4. UU tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu UU No. 29 tahun 2000. 5. UU tentang Rahasia Dagang yaitu UU No. 30 tahun 2000. 6. UU tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu UU No. 31 tahun 2000. 7. UU tentang Desain Industri yaitu UU No. 32 tahun 2000. Peraturan Pemerintah tentang HKI, meliputi : 1. Bidang Hak Cipta : · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tanggal 14 Januari 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 Tanggal 6 Maret 1986 tentang Dewan Hak Cipta. 2. Bidang Paten · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 Tanggal 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Paten.
- 18. 18 · PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1993 Tanggal 22 Februari 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1991 Tanggal 11 Juni 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten 3. Bidang Merek · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tangga1 29 Agustus 1995 tentang Komisi Banding Merk. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tangga1 31 Maret 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merk. · Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tangga1 31 Maret 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merk · Keputusan Dirjen HKItentang HKI, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual no. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (8 Desember 2000)
- 19. 19 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dari tugas makalah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ini penulis dapat mengetahui dan lebih memahami mengenai hal-hal mengenai HKI, serta penulis menyimpulkannya sebagai berikut: 1. Bahwa dari sejarah di atas hari Hak kekayaan Intelektual sedunia ditetapkan pada tanggal 26 April. 2. Macam-macam HKI dikelompokkan menjadi dua yaitu, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. 3. Indonesia masuk anggota WTO pada tahun 1994 dan telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional. 4. Pengaturan HKI di Indonesia telah disebutkan di dalam Undang-undang yang mengatur ke-tujuh bidang HKI. 5. Pelaksanaan Undang-undang HKI sekarang ini tidak konsisten dengan kenyataanya sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang semakin meluas. SARAN Ada beberapa saran yang penulis berikan , yaitu diantaranya sebagai berikut : 1. Hindari pembelian barang bajakan dan hati-hati terhadap barang tiruan. 2. Semoga aparat penegak hukum lebih tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HKI. 3. Patuhi Undang-undang yang berlaku. 4. Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia untuk lebih melakukan peningkatan perlindungan terhadap pencipta serta penerima Hak Cipta, yaitu dengan cara
- 20. 20 pendataan danmemberikan informasi bagaimana baiknya untuk mendaftarkan ciptaan mereka supaya dapat mempuyai kekuatan hukum yang tetap dan berguna sebagai alat pembuktian dalam proses di pengadilan nanti, dan juga dapat meningkatkan kreatifitas di Indonesia. 5. Hendaknya Pemerintah meningkatkan perlidungan terhadap kebudayaan - kebudayaan Indonesia yang beranekaragam, yaitu dengan pendataan supaya jangan di claim oleh negara lain.
- 21. 21 DAFTAR PUSTAKA www.google.com : http://www.blogster.com/dansur/sejarah-dan-perkembangan http://prasetyohp.staff.hukum.uns.ac.id/hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/ hki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia/ (Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNS, Dosen,Hukum HKI Program Pascasarjana UNS, dan Kepala P3HKI LPPM UNS.) http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta http://www.dgip.go.id:8080/article/articleview/36/1/9/ http://www.dgip.go.id:8080/article/articleview/96/1/22/ http://www.greasy.com/komparta/sejarah_dan_perkembangan.html http://www.scribd.com/doc/12686190/Sekilas-Haki-Di-Indonesia-Indonesia-Intellectual- Property-Law-in-brief http://iwanhafidz.bravehost.com/pembajakan.html