BNPB adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Lembaga ini telah ada sejak kemerdekaan dengan tujuan membangun ketangguhan bangsa untuk menghadapi berbagai bencana alam dan nonalam. BNPB bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan respon darurat, serta memimpin pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia.

1. 1
PROFIL
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

2. 2
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
terbentuk tidak terlepas dari perkembangan
penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan
hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di
Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu,
perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada
konteks situasi, cakupan dan paradigma
penanggulangan bencana.
Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang
dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis,
dan demografis mendorong Indonesia untuk
membangun visi untuk membangun ketangguhan
bangsa dalam menghadapi bencana.

3. 3
LINGKUNGAN STRATEGIS

4. Lembaga ini telah hadir
sejak kemerdekaan
dideklarasikan pada
tahun 1945

5. 5
VISI DAN MISI
VISI:
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana
MISI:
1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko
bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi
dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi
dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko
bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan
bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good
governance.

6. 6
TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat serta efektif dan efisien; dan
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
FUNGSI:
1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

7. STRUKTUR ORGANISASI

8. 8
PORTOFOLIO KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
Prioritas nasional penanggulangan
bencana adalah mewujudkan tujuan
ketangguhan bangsa dalam menghadapi
bencana dengan mengurangi risiko
bencana, menyelamatkan banyak nyawa
pada saat keadaan darurat, serta
pemulihan pascabencana yang lebih baik
dan lebih aman
• Percepatan
• rehabilitasi
• dan rekonstruksi
• Aceh-Nias
RPJMN 2005-
2009
• Pengurangan risiko
bencana
• Percepatan
pemulihan
pascabencana
RPJMN 2010-
2014 • RPJMN 2015-
2019
• RPJMN 2020-
2024
NAWACITA

9. BELUM REALISASI
9
PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PELAKSANAAN TUGAS BNPB
Pra-Bencana
Keadaan Darurat:
Siaga Darurat
Tanggap Darurat
Transisi Darurat
Pascabencana
Tanggap Darurat
Siaga Darurat
Transisi Darurat
Tidak terdapat potensi
bencana
a. Penguatan kapasitas
regulasi
b. Penguatan kapasitas
SDM;
c. Penguatan kapasitas
kelembagaan;
d. Penguatan sarpras
pencegahan dan
kesiapsiagaan
e. Pendidikan dan pelatihan
f. Sistem informasi dan
komunikasi kebencanaan
Terdapat potensi bencana
a. Mitigasi bencana;
b. peringatan dini;
c. Kesiapsiagaan.
Rehabilitasi
Rekonstruksi
Pengurangan Risiko
dan Pencegahan
Kontinjensi
Penanganan Darurat
Pemulihan
Pascabencana
APBN DIPA K/L
BA BUN APBN
DANA
KONTINJENSI
DANA SIAP
PAKAI
DANA HIBAH RR

10. BNPB UNTUK KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA
10
pengetahuan dan pemahaman risiko,
pengenalan risiko, akses data dan
informasi, kesiapsiagaan, mitigasi
struktural, akses peringatan dini,
desa tangguh bencana, mitigasi
nonstruktural pelestarian
lingkungan, budaya sadar, akses
dan bantuan logistik, perlindungan
dan evakuasi, peralatan
kebencanaan, pemulihan pelayanan
dasar, pembangunan kembali
akibat dampak bencana, pelatihan,
penataan ruang, perlindungan
kelompok rentan, evakuasi mandiri,
relokasi, pemberdayaan
masyarakat, dst………………………

11. TERIMA KASIH
11