Dokumen tersebut membahas tentang standar dan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup pengertian akuntansi, standar akuntansi pemerintah, kebijakan akuntansi, sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah, hubungan standar dengan sistem, bentuk-bentuk laporan keuangan, serta bagan akun standar."
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pendapatan, meliputi definisi pendapatan, jenis-jenis pendapatan negara dan daerah, pengakuan dan pengukuran pendapatan, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan ini terlihat dari kewajiban SKPD untuk mengelola dan melaporkan barang milik daerah, serta menyusun laporan keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya didasarkan pada peraturan dan standar akuntansi pemerint
"[Ringkasan] Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang mencakup rencana pendapatan, belanja, dan alokasi anggaran untuk 14 urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pendapatan, meliputi definisi pendapatan, jenis-jenis pendapatan negara dan daerah, pengakuan dan pengukuran pendapatan, serta penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan ini terlihat dari kewajiban SKPD untuk mengelola dan melaporkan barang milik daerah, serta menyusun laporan keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya didasarkan pada peraturan dan standar akuntansi pemerint
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan rencana keuangan, realisasi, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memudahkan pengawasan keuangan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai klasifikasi dan jenis belanja yang tercakup dalam BAS."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daer
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan merujuk pada prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara, Nomor 1 Tahun 2004 mengatur perbendaharaan negara, dan Nomor 15 Tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan akun-akun belanja barang pada Bagan Akun Standar (BAS) berdasarkan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengelompokan akun belanja barang untuk persediaan, pemeliharaan, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda. Juga diuraikan struktur dan kodefikasi segmen akun yang terkait.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Direktorat SMI Kementerian Keuangan dalam pengelolaan investasi pemerintah yang optimal. Dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan tugas manajemen investasi oleh Kanwil, perkembangan skema pembiayaan infrastruktur, evaluasi skema penerusan pinjaman, serta langkah-langkah untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi program kredit pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan rencana keuangan, realisasi, dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan dan memudahkan pengawasan keuangan. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai klasifikasi dan jenis belanja yang tercakup dalam BAS."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Pengantar Akuntansi Pemerintahan di Universitas Pakuan, mencakup dasar hukum, pengertian, sistem, karakteristik, peranan, dan perbandingan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi swasta menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian aset daerah dari perspektif standar akuntansi pemerintahan. Secara garis besar membahas tentang standar akuntansi pemerintahan, pengakuan, pengukuran, dan klasifikasi aset tetap pemerintah menurut standar tersebut.
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daer
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan merujuk pada prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara, Nomor 1 Tahun 2004 mengatur perbendaharaan negara, dan Nomor 15 Tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan akun-akun belanja barang pada Bagan Akun Standar (BAS) berdasarkan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengelompokan akun belanja barang untuk persediaan, pemeliharaan, dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda. Juga diuraikan struktur dan kodefikasi segmen akun yang terkait.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan latar belakang pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), serta pembahasan mengenai tujuan, karakteristik, dan contoh jurnal transaksi pendapatan dan belanja BLU pada aplikasi akuntansi pemerintahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah proses akuntansi keuangan daerah meliputi pencatatan transaksi ekonomi pemerintah daerah oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah untuk diolah menjadi laporan keuangan daerah.
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan pedoman untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada level daerah. SAPD menjelaskan prosedur akuntansi mulai dari pengakuan anggaran, pendapatan, belanja, hingga penyajian laporan keuangan secara berkelanjutan dan akuntabel. Penyusunan SAPD meliputi identifikasi proses bisnis, pihak terkait, dokumen akuntansi, serta
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut menjelaskan peran dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah serta koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan pejabat pengelola keuangan daerah, pengaturan pendapatan dan belanja daerah, serta pembentukan tim anggaran pemerintah daerah."
Dokumen tersebut membahas sistim akuntansi pemerintah daerah dan satuan kerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi terdiri dari sistim akuntansi pemerintah daerah dan sistim akuntansi satuan kerja, yang menerapkan konsep home office dan branch office. Dokumen ini juga menjelaskan proses akuntansi pendapatan, belanja, dan laporan keuangan di satuan kerja pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran pada suatu koperasi. Terdapat penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan keuangan, aspek-aspek pengelolaan keuangan, pola kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran belanja, dan tujuan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengendalian internal (SPI) dan komponennya, tujuan penerapan SPI, permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan upaya-upaya penguatan SPI seperti komitmen manajemen, pengelolaan aset yang tertib, identifikasi risiko pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi internal dan eksternal perusahaan, memastikan keterbukaan informasi, serta menjadi penghubung antara perusahaan dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
0.1 Perbankan, Pelaporan Keuangan dan PU. PM.pdfpadlah1984
1. Dokumen tersebut membahas ruang lingkup kebijakan perbankan di Indonesia dalam konsep tata kelola perusahaan yang baik, termasuk sistem dan jenis bank, pedoman pengawasan bank, pengawasan bank melalui tingkat kesehatan bank, serta contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan dan penyajian laporan tahunan.
Meterai elektronik merupakan meterai berupa label yang dibubuhkan pada dokumen secara elektronik melalui sistem tertentu. Meterai elektronik memiliki fitur keamanan seperti serial number, digital signature, dan timestamp untuk menjamin keaslian dokumen. Pemerintah menugaskan Peruri untuk mencetak meterai tempel dan membuat sistem meterai elektronik bekerja sama dengan distributor resmi.
Dokumen tersebut membahas mengenai investasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat. Dibahas pula strategi untuk meningkatkan investasi daerah melalui deregulasi peraturan yang menghambat investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas tentang perang dagang antara China dan AS yang dimulai dengan pengenaan bea masuk oleh AS atas produk-produk China. Selanjutnya dibahas mengenai kebijakan ekonomi lama dan baru di China serta dampak perang dagang terhadap 10 negara. Di akhir dibahas pula kebijakan Indonesia untuk menghadapi perang dagang antara China dan AS.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. 2
Pengertian akuntansi
Akuntansi adalah proses pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan,
penginterpretasian atas hasilnya serta
penyajian laporan.
3. 3
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan
oleh pemerintah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
4. 4
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi adalah penerapan-
penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur
oleh Standar Akuntansi yang meliputi
pengakuan, pengukuran, dan penyajian.
Kebijakan akuntansi merupakan pilihan-
pilihan sistem dan prosedur yang dapat
menghasilkan keluaran menurut Standar
Akuntansi.
5. 5
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP adalah serangkaian prosedur manual
maupun terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah daearah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No.
59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
6. 6
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Daerah (SAPD)
SAPD adalah serangkaian prosedur manual
maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota
yang mengacu pada peraturan daerah tentang
pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
7. 7
Hubungan STANDAR dengan
SISTEM
• Standar menjadi acuan dalam penyusunan
Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan
ketentuan dalam Standar.
• SAP mengatur mengenai keluaran yang
diharapkan, sedang Sistem merupakan
gabungan dari langkah-langkah untuk
menghasilkan keluaran sesuai dengan
Standar.
8. 8
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Sistem
Akuntansi
Instansi
Sistem
Akuntansi
KUN
Neraca
Laporan
Realisasi
Angg.
Catatan atas
LRA &
Neraca
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
Laporan Arus
Kas
Neraca
Laporan
Arus Kas
Laporan
RA
Catatan atas
Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK
UAPA
Bendahara
Umum
Negara
9. 9
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Sistem
Akuntansi
Instansi
Sistem
Akuntansi
BUD
Neraca
Laporan
Realisasi
Angg.
Catatan atas
LRA &
Neraca
Laporan
Arus Kas
Catatan atas
Laporan Arus
Kas
Neraca
Laporan
Arus Kas
Laporan
RA
Catatan atas
Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK
SKPD
Bendahara
Umum
Daerah
11. 11
Persyaratan Implementasi SAP
• Penyiapan SDM
Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D
Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of
Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan
bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat
melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai
kompetensi di bidang akuntansi.
• Pengembangan SAPP/D
Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan
dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan
mempertimbangkan kondisi yang ada.
12. 12
Persyaratan Implementasi SAP
• Penyiapan regulasi
Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan
kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan
KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan
PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Penyiapan Bagan Akun Standar
• Penyiapan Sarana
Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta
sarana pendukung lainnya
• Penyediaan dana
35. 35
LAPORAN ARUS KAS
• Melaporkan arus kas masuk dan kas
keluar melalui kas umum negara/daerah
• Dirinci menurut:
–Aktivitas Operasi
–Aktivitas Investasi
–Aktivitas Pembiayaan
–Transaksi Non Anggaran
47. 47
AKUN = PERKIRAAN
Akun adalah media untuk
mengklasifikasikan dan mencatat
penambahan dan pengurangan setiap
transaksi yang mempengaruhi pos laporan
keuangan.
Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi
yang sama.
48. 48
Bagan Akun Standar Pemerintah
• Bagan Akun Standar adalah daftar akun
buku besar/sub buku besar yang
ditetapkan dan disusun secara sistematis
untuk memudahan menyusun laporan
keuangan.
49. 49
Bagan Akun Standar Pemerintah
Akun Terdiri Dari :
Akun Operasional/Nominal (flows)
a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas
b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi.
c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi
Akun Riil/Neraca (stocks)
a. Akun yang ada di neraca
b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi
51. 51
Bagan Akun Standar Pemerintah
Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua
unsur:
Kode Akun angka/huruf yang
menjelaskan struktur dari akun.
Uraian Akunnama akun
52. 52
Bagan Akun Standar Pemerintah
• Tiga Digit Pertama Bagan Akun Standar
yang direncanakan berlaku secara Nasional
• Digit Keempat dan seterusnya Disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah
Pusat/Daerah
53. 53
• Untuk Pemerintah Pusat telah
ditetapkan Menteri Keuangan melalui
PMK No. 13/PMK.06/2005 tentang
Bagan Perkiraan Standar
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
54. 54
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
1 Aset
1.1 Aset Lancar
1.1.1 Kas dan Bank
1.1.1.1 Rekening Kas Negara di BI
1.2 Investasi Jangka Panjang
1.2.1 Investasi Non Permanen
1.2.1.1 Rekening Dana Investasi/Rekening
Pembangunan Daerah
1.3 Aset Tetap
1.3.1 Aset Tetap
1.3.1.1 Tanah
55. 55
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
1.4 Dana Cadangan
1.4.1 Dana Cadangan
1.4.1.1 Dana Cadangan ……..
1.5 Aset Lainnya
1.5.1 Piutang Jangka Panjang
1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran
2 Kewajiban
2.1 Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1 Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga
56. 56
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
2.2 Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
2.2.1.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan
3 Ekuitas Dana
3.1 Ekuitas Dana Lancar
3.1.1 Ekuitas Dana Lancar
3.1.1.1 SAL
3.2 Ekuitas Dana Investasi
3.2.1 Ekuitas Dana Investasi
3.2.1.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.3 Ekuitas Dana Cadangan
3.3.1 Ekuitas Dana Cadangan
3.3.1.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
57. 57
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
4 Pendapatan Negara dan Hibah
4.1 Penerimaan Perpajakan
4.1.1 Pendapatan Pajak Dalam Negeri
4.1.1.1 Pendapatan Pajak Penghasilan
4.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
4.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam
4.2.1.1 Pendapatan Minyak Bumi
4.3 Penerimaan Hibah
4.3.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri
4.3.1.1 Pendapatan Hibah Dalam Negeri
58. 58
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
5 Belanja Negara
5.1 Belanja Pegawai
5.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
5.2 Belanja Barang
5.2.1 Belanja Barang
5.2.1.1 Belanja Barang Operasional
59. 59
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
5.3 Belanja Modal
5.3.1 Belanja Modal Tanah
5.3.1.1 Belanja Modal Tanah
5.4 Belanja Pembayaran Bunga Utang
5.4.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri
5.4.1.1 Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka
Pendek
5.5 Belanja Subsidi
5.5.1 Belanja Subsidi Perusahaan Negara
5.5.1.1 Belanja Subsidi Lembaga Keuangan
5.6 Belanja Hibah
5.6.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri
5.6.1.1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri
5.7 Belanja Bantuan Sosial
5.7.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
5.7.1.1 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial
60. 60
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
5.8 Belanja Lain-lain
5.8.1 Belanja Lain-lain
5.8.1.1 Belanja Lain-lain
1 Belanja Untuk Daerah
6.1 Belanja Dana Perimbangan
6.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil
6.1.1.1 Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan
6.2 Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
6.2.1 Belanja Dana Otonomi Khusus
6.2.1.1 Belanja Dana Otonomi Khusus
61. 61
Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat
7 Pembiayaan
7.1 Penerimaan Pembiayaan
7.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
7.1.1.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
7.2 Pengeluaran Pembiayaan
7.2.1 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri
7.2.1.1 Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan
1 Non Anggaran
8.1 Penerimaan Non Anggaran
8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK
8.1.1.1 Penerimaan PFK 10% Gaji
8.2 Pengeluaran Non Anggaran
8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK
8.2.1.1 Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji
62. 62
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
1 Aset
1.1 Aset Lancar
1.1.1 Kas di Kas Daerah
1.1.1.1 Kas di Bank ….
1.2 Investasi Jangka Panjang
1.2.1 Investasi Non Permanen
1.2.1.1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1.3 Aset Tetap
1.3.1 Tanah
1.3.1.1 Tanah Kantor
63. 63
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
1.4 Dana Cadangan
1.4.1 Dana Cadangan
1.4.1.1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar
1.5 Aset Lainnya
1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran
1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas
2 Kewajiban
2.1 Kewajiban Jangka Pendek
2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
2.1.1.1 Utang PFK pada Taspen
64. 64
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
2.2 Kewajiban Jangka Panjang
2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
2.2.1.1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1
3 Ekuitas Dana
3.1 Ekuitas Dana Lancar
3.1.1 SiLPA
3.2 Ekuitas Dana Investasi
3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
3.3 Ekuitas Dana Cadangan
3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
65. 65
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.1 Pendapatan Pajak Hotel
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
4.3 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
4.3.1 Dana Otonomi Khusus
4.3.1.1 Dana Otonomi Khusus …..
66. 66
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
4.4 Transfer Pemerintah Provinsi
4.4.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.5 Lain-lain Pendapatan yang Sah
4.5.1 Pendapatan Hibah
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan
67. 67
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
5.2 Belanja Modal
5.2.1 Belanja Tanah
5.3 Belanja Tak Terduga
5.3.1 Belanja Tak Terduga
6 Transfer
6.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa
6.1.1 Bagi Hasil Pajak
68. 68
Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah
7 Pembiayaan
7.1 Penerimaan Pembiayaan
7.1.1 Penggunaan SiLPA
7.2 Pengeluaran Pembiayaan
7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
1 Non Anggaran
8.1 Penerimaan Non Anggaran
8.1.1 Penerimaan Non Anggaran PFK
8.1.1.1 Penerimaan PFK … % Gaji
8.2 Pengeluaran Non Anggaran
8.2.1 Pengeluaran Non Anggaran PFK
8.2.1.1 Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji
69. 69
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Perbendaharaan II Lantai 3
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. 021-3524551
http://www.ksap.org. email webmaster@ksap.org.