2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
•
0 likes•767 views
KUA dan PPAS merupakan dokumen anggaran yang menjembatani RKPD dan RAPBD, dimana kedua dokumen ini disusun, dibahas dan disetujui bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (13)
Similar to 2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
Similar to 2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
2015 juli 07_sumardi_kua ppas_dprd kota magelang
- 1. SUMARDI PPEP FEB UNS SURAKARTA JL IR SUTAMI NO. 36 A SURAKARTA BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN KUA DAN PPAS KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016 DI PUSDIKLAT UNS SURAKARTA, 7 JULI 2015
- 2. POSISI KUA PPAS DLM SIKLUS ANGGARAN DAERAH PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN KUA-PPAS PENDEKATAN STRUKTUR APBD ISU-ISU PEDAPATAN DAERAH ISU-ISU BELANJA DAERAH ISU-ISU PEMBIAYAAN DAERAH LAYOUT DOKUMEN KUA & PPAS
- 3. POSISI KUA-PPAS DLM SIKLUS ANGGARAN DAERAH
- 4. 1 TH 1 TH ½ TH PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH PELAKSANAAN ANGGARAN DAERAH PERTANGGUNG- JABAWAN ANGGARAN DAERAH
- 5. 5 PP 105/2000 KMDN 29/2002 SEJARAH ISTILAH KUA DAN PPAS UU 22/1999 UU 25/1999 UU 17/2003 UU 23/2014 UU 33/2004 PP 58/2005 PMDN 13/2006 AKU STRATAS KUA PPAS PMDN 59/2007 PMDN 21/2011
- 6. RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Disampaikan Pertengahan Juni dan Dibahas bersama DPRD paling lambat akhir Juli 5 tahun 5 tahun 1 tahun 1 tahun RKP RPJMN NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 1 tahun 5 tahun RPJPD RPJPN 20 tahun 20 tahun Renstra K/L Renja K/L 5 tahun 1 tahun pedoman dijabarkan pedoman diacu pedoman pedoman pedoman dijabarkan diacu pedoman Diserasikan dg Musrenbang Diacu Diperhatikan PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008) Disusun paling lambat Agustus - September disusun, dibahas dan disetujui bersama paling lambat Oktober - Nopember 6
- 8. 8 DASAR PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TA 2016 PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2016 RKPD PEMKOT 2016 KUA TAHUN 2016 PPAS TAHUN 2016 PERMENDAGRI PER-WALI NOTA KESEPAKATAN KDH – PIMP DPRD NO. 52/2015 ?
- 9. PMDG NO. 26/2006 APBD 2007 PMDG NO. 30/2007 APBD 2008 PMDG NO. 32/2008 APBD 2009 PMDG NO. 25/2009 APBD 2010 PMDG NO. 37/2010 APBD 2011 PMDG NO. 22/2011 APBD 2012 PMDG NO. 37/2012 APBD 2013 PMDG NO. 27/2013 APBD 2014 PMDG NO. 37/2014 APBD 2015 PMDG NO. 52/2015 APBD 2016
- 10. 10 DPRD Rancangan KUA& PPAS TAPD KOORDINATOR TAPD Rancangan KUA&PPAS KDH Rancangan KUA & PPAS Disampaikan kepada KDH paling lambat Minggu I Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA&PPAS dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD PEMERINTAH DAERAH Nota Kesepakatan Paling lambat Akhir Bulan Juli RKPD Rancangan KUA&PPAS Disampaikan ke DPRD paling lambat pada pertengahan bln Juni Dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun berikutnya.
- 12. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Keywords: Renc Keuangan,Tahunan, Disetujuai Bersama Pemda & DPRD, Perda.
- 13. 13 • PENDAPATAN • BELANJA ◦ Belanja Tidak Langsung ◦ Belanja Langsung Surplus/(Defisit) • PEMBIAYAAN - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Net SILPA Tahun Berjalan (-) (-) (+)
- 14. 14 A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1. Bantuan Dana 2. Hibah 3. Dana Darurat 4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
- 15. 15 Penjelasan Pasal 16 ayat (4) UU No 17/2003 antara lain terdiri dari PP 58/2004 PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 PERMENDAGRI 21/2011 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang 3. Belanja modal 4. Belanja bunga 5. Belanja subsidi 6. Belanja hibah 7. Belanja bantuan sosial 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang & jasa 3. Belanja modal 4. Belanja bunga 5. Belanja subsidi 6. Belanja hibah 7. Belanja bantuan sosial 8. Belanja bagi hasil 9. Bantuan keuangan 10. Belanja tak terduga Belanja Tidak Langsung : 1. Belanja pegawai 2. Belanja bunga 3. Belanja subsidi 4. Belanja hibah 5. Belanja bantuan sosial 6. Belanja bagi hasil 7. Bantuan keuangan 8. Belanja tak terduga Belanja Langsung : 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja modal
- 16. STRUKTUR PEMBIAYAAN DAERAH A. Penerimaan Pembiayaan: 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 5. Penerimaan Piutang Daerah B. Pengeluaran Pembiayaan: 1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 2. Pembelian kembali obligasi daerah 3. Penyertaan modal (investasi) daerah 4. Pemberian piutang daerah 5. Transfer ke rekening dana cadangan Pembiayaan neto
- 18. ◦Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah. Mark-down; Cenderung Incremental; Takut tidak tercapai; Tidak tahu potensi; Pasrah dengan faktor kesulitan.
- 19. POTENSI JENIS PENDAPATAN DAERAH REALISASI JENIS PENDAPATAN DAERAH TARGET JENIS PENDAPATAN DAERAH KESENJANGAN OBYEKTIF KESENJANGAN PERENCANAAN COVERAGE RATIO COLLECTION RATIO EFISIENSI ------------------------------- EFEKTIVITAS
- 20. Retribusi Parkir di tepi Jln Umum: Target Tahun 2013 : Rp. 43.320.000,- Potensi Thn 2013 : Rp. 120.790.880,- Realisasi Thn 2013 : Rp. 43.520.000,- Target Tahun 2014 : Rp. 107.444.000,- Berapa
- 23. TAHUN TARGET REALISASI (10%) REALISASI (15%) 2013 43,320,000 43,520,000 43,520,000 2014 BERDASARINCREMENTAL 47,872,000 50,048,000 2015 52,659,200 57,555,200 2016 57,925,120 66,188,480 2017 63,717,632 76,116,752 2018 70,089,395 87,534,265 2019 77,098,335 100,664,405 2020 84,808,168 115,764,065 2021 93,288,985 2022 102,617,884 2023 112,879,672 BERDASAR POTENSI 2014 107,440,000
- 24. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 24 Penganggaran Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP 97/2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. 1 2 Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- 26. ◦Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi. Cenderung Mark-Up. Standar Harga Perlu Dikaji. ASB perlu disusun dan ditegakkan. Ada kepentingan dibalik anggaran. Uangnya Negara Sense of Effiency kurang.
- 27. ◦Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. Anggaran buah dari perencanaan, Tanpa rencana tindakan reaktif. Bermuara inefisiensi & inefektivitas.
- 28. ◦Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD. Ego sektoral, Cost Center Income Center, Strategic Apex,Operating Core,middle line,technostructure,supporting staff, Sinergitas program dan kegiatan.
- 29. ◦Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan / atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi. Kepentingan sesaat, Budget oriented, Kekuatan suara TAPD/Panggar, Kurang visioner.
- 30. ◦ Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Indikator kinerja kurang memenuhi SMART. Target kinerja bersifat kualitatif, Target kinerja kurang dapat terukur, Kurang difahaminya kerangka penganggaran berbasis kinerja. Enggan mencantumkan indikator dan target kinerja.
- 32. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penganggaran SiLPA hrs didasarkan pd penghitungan yg cermat & rasional dng pertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2015 dlm rangka hindari kemungkinan adanya pengeluaran pd TA 2016 yg tdK dpt didanai akibat tdk tercapainya SiLPA yg direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015. Keterangan : SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Lalu. SILPA : Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Berjalan.
- 33. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN (SILPA) • Pemerintah daerah menetapkan (SILPA) TA 2016 bersaldo nol. • Dlm hal perhitungan penyusunan RAPBD hasilkan SILPA positif, pemda hrs manfaatkan utk penambahan prog & keg prioritas yg dibutuhkan, volume prog & keg yg tlh dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. • Dlm hal perhitungan SILPA negatif, pemda lakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yg bkn mrpk kewajiban daerah, pengurangan prog & keg yg krg prioritas dan/atau pengurangan volume prog & kegiatannya.
- 34. 89,292,860,665 92,972,848,273 136,670,642,799 223,224,008,481 R_2011 R_2012 R_2013 R_2014 7/17/2015 34
- 36. Sumber SiLPA dari Efisiensi Belanja lebih pada “tidak terlaksananya Belanja”. Ada kecenderungan SiLPA dari tahun ke tahun menjadi semakin besar, bagaimana pemecahannya spy tfk terjadi “SiLPA Trap” atau “Jeratan SiLPA”.
- 37. LAYOUT DOKUMEN KUA DAN PPAS
- 38. POLA PIKIR PENULISAN KUA BAB II BAB III BAB IV Kerangka Ekonomi Makro Kebijakan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Asset Penutup ASUMSI DASAR BAB V a. Latarbelakang (Visi dan Misi); b. Tujuan Penyusunan; c. Dasar Hukum Penyusunan; d. Kondisi Umum Daerah; e. Prioritas Daerah. Prioritas 1 Target Bidang Ekonomi Prioritas 2 Prioritas 3 Target Bidang Sosial Budaya Target Bidang Politik Pemerintahan BAB I Pendahuluan VISI DAN MISI KDH TERPILIH
- 39. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang penyusunan KU APBD; 1.2. Tujuan penyusunan KU APBD 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KU APBD.
- 40. BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun Sebelumnya; 2.2.Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan.
- 41. BAB III. ASUMSI-ASUMSI DAERAH PENYUSUNAN RAPBD 3.1. Asumsi Dasar APBN 3.2. Laju Inflasi 3.2. Pertumbuhan PDRB 3.3. Lain-lain Asumsi (Mis : Gaji Pegawai)
- 42. BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 4.1. Pendapatan Daerah 4.2. Belanja Daerah 4.2. Pembiayaan Daerah
- 43. 4.1. Pendapatan Daerah 4.1.1. Kebijakan Perenc Pendapatan Daerah 4.1.2.Target Pendapatan Daerah 4.1.3. Upaya2 Pemda dlm Mencapai Target
- 44. 4.2. Belanja Daerah 4.2.1. Kebijakan Perenc Belanja dan Perkiraan Total Belanja Daerah 4.2.2. Kebijakan Blj Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, bansos dll. 4.2.3. Kebijakan Pemb Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas 4.2.4. Kebijakan Belanja Daerah Berdasar Urusan Pem & SKPD.
- 45. 4.3. Pembiayaan Daerah 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 4.3.2.Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. BAB V. PENUTUP Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.
- 46. CONTOH KESEIMBANGAN APBD DLM DOKUMEN KUA URAIAN TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI APBD KUA/PPAS Pendapatan Daerah 951,987,638,823 1,083,874,972,133 1,225,384,220,297 1,471,812,527,967 1,485,841,734,565 1,536,979,435,925 Belanja Daerah 960,378,705,229 1,064,653,962,946 1,188,654,360,771 1,378,803,787,285 1,555,526,510,921 1,574,851,652,125 Surplus/ (Defisit) (8,391,066,406) 19,221,009,187 36,729,859,526 93,008,740,682 (69,684,776,356) (37,872,216,200) Penerimaan Pembiayaan 112,241,620,771 98,190,139,164 115,256,783,273 147,057,267,799 87,144,776,356 59,372,216,200 Pengeluaran Pembiayaan 14,557,693,700 24,438,300,078 15,316,000,000 16,842,000,000 17,460,000,000 21,500,000,000 Pembiayaan Neto 97,683,927,071 73,751,839,086 99,940,783,273 130,720,642,799 69,684,776,356 37,872,216,200 SILPA 89,292,860,665 92,972,848,273 136,670,642,799 223,729,383,481 - -
- 47. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Tujuan 1.3. Dasar Hukum.
- 48. BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.1. Pendapatan Asli Daerah 2.2. Dana Perimbangan 2.3. Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah 2.4. Sumber2 Penerimaan Pembiayaan.
- 49. NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 Pendapatan Asli Daerah 1.1 Pajak Daerah 1.2 Retribusi Daerah 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2 Dana Perimbangan 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2.2 Dana Alokasi Umum 2.3 Dana Alokasi Khusus 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.1 Hibah 3.2 Dana Darurat 3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA
- 50. BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- 51. NO. Prioritas Pembangunan Sasaran SKPD yang melaksanakan Nama Program 1. Contoh : Penanggulangan Kemiskinan Contoh : Meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga prosentase penduduk miskin dapat mencapai 14,4% pada akhir tahun 2007 Contoh : 1. Dinas Sosial; 2. Dinas PMD; 3. Dinas kesehatan; Contoh : Pemberdayaan Fakir Miskin 2. 3. 4. Dst. JUMLAH Catatan: Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dipilih oleh daerah tersebut
- 52. BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasar Urusan Pemerintahan 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasar Program Kegiatan 4.3. Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung.
- 53. URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP) KET. 2 3 4 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1.1 Dinas/Badan/Kantor 1.2 Dst……………… 2 Kesehatan 2.1 Dinas/Badan/Kantor 2.2 Dst……………… 3 Pekerjaan Umum 3.1 Dinas/Badan/Kantor 3.2 Dst……………… 4 Perumahan 4.1 Dinas/Badan/Kantor 4.2 Dst……………… URUSAN PILIHAN 1 Pertanian 1.1 Dinas/Badan/Kantor 1.2 Dst……………… 2 Kehutanan 2.1 Dinas/Badan/Kantor 2.2 Dst………………
- 54. NOMOR PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 2 3 4 5 01 Program A 02 Program B 03 Program C 04 Program D 05 Program dst ..... Urusan : SKPD :
- 55. NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Balanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 8 Belanja Tidak Terduga
- 56. BAB V. RANCANGAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.1. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah 5.2. Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- 57. NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) PEMBIAYAAN DAERAH 1 Penerimaan pembiayaan 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 1.2 Pencairan dana cadangan 1.3 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1.6 Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan 2 Pengeluaran pembiayaan 2.1 Pembentukan dana cadangan 2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.3 Pembayaran pokok utang 2.4 Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto
- 58. BAB VI. PENUTUP Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD TA. Berkenaan. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap PPAS.
- 60. Nama : SUMARDI Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962 Agama : Islam Status : Menikah, dengan 6 anak Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta. Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id. Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Telpon: 0271-8200579, 0271-826194. PENGALAMAN/PEKERJAAN Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994. Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996. Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik. Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta Management Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta, Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD), Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra Yogyakarta, dll. JABATAN SEKARANG Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.