SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
( DPPA SKPD ) 
SKPKD 
TAHUN ANGGARAN 2013 
KODE NAMA FORMULIR 
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 
R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a 
Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat 
Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Penerimaan Pembiayaan Daerah 
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
DPPA SKPD 
DPPA SKPD 1 
DPPA SKPD 2.1 
DPPA SKPD 2.2 
DPPA SKPD 2.2.1 
DPPA SKPD 3.1 
DPPA SKPD 3.2
Formulir 
DPPA SKPD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
Tahun Anggaran 2013 
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib 
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 SKPKD 
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN 
Bertambah/ 
Jumlah (Rp) (Berkurang) 
Sebelum 
Perubahan 
Setelah 
Perubahan 
(Rp) % 
1 2 3 4 5 6 
4 PENDAPATAN 379.090.019.318,00 388.716.128.079,00 9.626.108.761,00 2,54 
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.813.475.000,00 3.874.241.739,00 60.766.739,00 1,59 
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
1.200.000.000,00 1.260.766.739,00 60.766.739,00 5,06 
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.613.475.000,00 2.613.475.000,00 0,00 0,00 
4 . 2 DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 348.749.501.565,00 (2.049.076.978,00) (0,58) 
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00 21.144.640.565,00 (2.049.076.978,00) (8,83) 
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00 273.598.951.000,00 0,00 0,00 
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00 54.005.910.000,00 0,00 0,00 
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 36.092.384.775,00 11.614.419.000,00 47,45 
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Lainnya 
2.669.965.775,00 2.669.965.775,00 0,00 0,00 
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00 12.249.699.000,00 441.699.000,00 3,74 
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya 
10.000.000.000,00 21.172.720.000,00 11.172.720.000,00 111,73 
5 BELANJA 20.173.818.000,00 20.657.868.000,00 484.050.000,00 2,40 
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.173.818.000,00 20.657.868.000,00 484.050.000,00 2,40 
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00 2.690.000.000,00 (175.000.000,00) (6,11) 
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00 12.672.900.000,00 600.000.000,00 4,97 
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik 
4.235.918.000,00 4.794.968.000,00 559.050.000,00 13,20 
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) 
SURPLUS / (DEFISIT) 358.916.201.318,00 368.058.260.079,00 9.142.058.761,00 2,55 
6 PEMBIAYAAN DAERAH 
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.305.933.735,00 41.574.906.142,90 19.268.972.407,90 86,38 
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya 
22.305.933.735,00 41.574.906.142,90 19.268.972.407,90 86,38 
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.660.000.000,00 600.000.000,00 (2.060.000.000,00) (77,44) 
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.660.000.000,00 600.000.000,00 (2.060.000.000,00) (77,44) 
PEMBIAYAAN NETTO 19.645.933.735,00 40.974.906.142,90 21.328.972.407,90 108,57 
Formulir DPPA SKPD Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
KODE 
REKENING 
URAIAN 
Bertambah/ 
Jumlah (Rp) (Berkurang) 
Sebelum 
Perubahan 
Setelah 
Perubahan 
(Rp) % 
1 2 3 4 5 6 
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN 
NO. URAIAN 
TRIWULAN 
I II III IV JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pendapatan 97.179.030.000,00 97.179.030.000,00 97.179.030.000,00 97.179.038.079,00 388.716.128.079,00 
2.1 Belanja Tidak Langsung 4.681.975.000,00 5.347.434.000,00 5.462.475.000,00 5.165.984.000,00 20.657.868.000,00 
2.2 Belanja Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1 Penerimaan Pembiayaan 10.393.728.000,00 10.393.728.000,00 10.393.728.000,00 10.393.722.142,90 41.574.906.142,90 
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 
Salak, 23 October 2013 
Menyetujui 
SEKRETARIS DAERAH 
Drs. HOLLER SINAMO, MM 
NIP. 196105081986021002 
Formulir DPPA SKPD Halaman 2

More Related Content

What's hot

8 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 20188 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 2018pandirambo900
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDiskominfoPB
 
7 ringkasan perda apbd 2019
7 ringkasan perda apbd 20197 ringkasan perda apbd 2019
7 ringkasan perda apbd 2019pandirambo900
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipilkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018pandirambo900
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDiskominfoPB
 
11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan
11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan
11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaanpandirambo900
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019pandirambo900
 
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuanDinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuanDiskominfoPB
 

What's hot (20)

29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 20188 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukimanDinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 
7 ringkasan perda apbd 2019
7 ringkasan perda apbd 20197 ringkasan perda apbd 2019
7 ringkasan perda apbd 2019
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
4.dpu
4.dpu4.dpu
4.dpu
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangand dan aset daerah
 
2 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 20182 kebijakan umum apbd 2018
2 kebijakan umum apbd 2018
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah14. Sekretariat daerah
14. Sekretariat daerah
 
11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan
11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan
11 12 13 lra2018 pendapatan belanja pembiayaan
 
14. Serketariat daerah
14. Serketariat daerah14. Serketariat daerah
14. Serketariat daerah
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan,koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
14 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 201914 15 ringkasan perda papbd 2019
14 15 ringkasan perda papbd 2019
 
4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum4. Dinas pekerjaan umum
4. Dinas pekerjaan umum
 
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuanDinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan
 

Viewers also liked (16)

2. Lampiran 2
2. Lampiran 22. Lampiran 2
2. Lampiran 2
 
4. Lampiran 4
4. Lampiran 44. Lampiran 4
4. Lampiran 4
 
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosialNo. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
No. 5 Tentang pedoman umum penyaluran dana bantuan sosial
 
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerahPerda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
Perda 2014 no. 1 Tentang perubahan pajak daerah
 
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
No. 1a Tentang pengganti transortasi dan akomodasi tenaga guru pegawai komite...
 
5. Lampiran 4
5. Lampiran 45. Lampiran 4
5. Lampiran 4
 
4. Lampiran 4
4. Lampiran 44. Lampiran 4
4. Lampiran 4
 
Lanjutan Lampiran no. 10
Lanjutan Lampiran no. 10Lanjutan Lampiran no. 10
Lanjutan Lampiran no. 10
 
3. Lampiran 2 b
3. Lampiran 2 b3. Lampiran 2 b
3. Lampiran 2 b
 
4. Lampiran 4
4. Lampiran 44. Lampiran 4
4. Lampiran 4
 
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman KapitalismeLampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
Lampiran No. 10 Tentang Pedoman Kapitalisme
 
6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b
 
3. Lampiran 3
3. Lampiran 33. Lampiran 3
3. Lampiran 3
 
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronikNo. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
No. 1 Tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa secara elektronik
 
3. Lampiran 3
3. Lampiran 33. Lampiran 3
3. Lampiran 3
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 

Similar to DPPA SKPD RINGKASAN

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modalkabupaten_pakpakbharat
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipilkabupaten_pakpakbharat
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihankabupaten_pakpakbharat
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerahkabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 

Similar to DPPA SKPD RINGKASAN (20)

3. Rsud
3. Rsud3. Rsud
3. Rsud
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
3. Rsud
3. Rsud3. Rsud
3. Rsud
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
8. Kantor pelayanan perijinan satu pintu dan penanaman modal
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
6. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
 
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
9. Dinas kebudayaan, pariwisatan, perhubungan, pertamanan dan kebersihan
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
5. Bappeda
5. Bappeda5. Bappeda
5. Bappeda
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah5. Badan perencanaan pembangunan daerah
5. Badan perencanaan pembangunan daerah
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
12. Dprd
12. Dprd12. Dprd
12. Dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

More from kabupaten_pakpakbharat

31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 

More from kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 

Recently uploaded

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

DPPA SKPD RINGKASAN

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) SKPKD TAHUN ANGGARAN 2013 KODE NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah R e k a p i t u l a s i D o k ume n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rinc i an Dokumen P e l a k s ana an P e rub ahan Ang g a r an Be l anj a Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Ker ja Perangkat Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Penerimaan Pembiayaan Daerah R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n P e r u b a h a n A n g g a r a n Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2
  • 2. Formulir DPPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 SKPKD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Bertambah/ Jumlah (Rp) (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 379.090.019.318,00 388.716.128.079,00 9.626.108.761,00 2,54 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.813.475.000,00 3.874.241.739,00 60.766.739,00 1,59 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 1.260.766.739,00 60.766.739,00 5,06 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.613.475.000,00 2.613.475.000,00 0,00 0,00 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 350.798.578.543,00 348.749.501.565,00 (2.049.076.978,00) (0,58) 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.193.717.543,00 21.144.640.565,00 (2.049.076.978,00) (8,83) 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 273.598.951.000,00 273.598.951.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 54.005.910.000,00 54.005.910.000,00 0,00 0,00 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.477.965.775,00 36.092.384.775,00 11.614.419.000,00 47,45 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.669.965.775,00 2.669.965.775,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 11.808.000.000,00 12.249.699.000,00 441.699.000,00 3,74 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.000.000.000,00 21.172.720.000,00 11.172.720.000,00 111,73 5 BELANJA 20.173.818.000,00 20.657.868.000,00 484.050.000,00 2,40 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.173.818.000,00 20.657.868.000,00 484.050.000,00 2,40 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 2.865.000.000,00 2.690.000.000,00 (175.000.000,00) (6,11) 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 12.072.900.000,00 12.672.900.000,00 600.000.000,00 4,97 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 4.235.918.000,00 4.794.968.000,00 559.050.000,00 13,20 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (50,00) SURPLUS / (DEFISIT) 358.916.201.318,00 368.058.260.079,00 9.142.058.761,00 2,55 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.305.933.735,00 41.574.906.142,90 19.268.972.407,90 86,38 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 22.305.933.735,00 41.574.906.142,90 19.268.972.407,90 86,38 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.660.000.000,00 600.000.000,00 (2.060.000.000,00) (77,44) 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.660.000.000,00 600.000.000,00 (2.060.000.000,00) (77,44) PEMBIAYAAN NETTO 19.645.933.735,00 40.974.906.142,90 21.328.972.407,90 108,57 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
  • 3. RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Bertambah/ Jumlah (Rp) (Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 97.179.030.000,00 97.179.030.000,00 97.179.030.000,00 97.179.038.079,00 388.716.128.079,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 4.681.975.000,00 5.347.434.000,00 5.462.475.000,00 5.165.984.000,00 20.657.868.000,00 2.2 Belanja Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 10.393.728.000,00 10.393.728.000,00 10.393.728.000,00 10.393.722.142,90 41.574.906.142,90 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 Salak, 23 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Drs. HOLLER SINAMO, MM NIP. 196105081986021002 Formulir DPPA SKPD Halaman 2