Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosialisasi se 34 thn 2017

222 views

Published on

Sosialisasi Surat Edaran Nomor 34 tahun 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sosialisasi se 34 thn 2017

  1. 1. SOSIALISASI SE-34/PJ/2017 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PTN-BADAN HUKUM NOPEMBER 2017 1
  2. 2. DASAR HUKUM PTN –BH DAN PERLAKUAN PERPAJAKANNYA  UU. No 12/2012 Pasal 89(1) tentang Pendidikan Tinggi  PP No. 26/2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum;  SE – 34 /PJ/2017 tentang Perlakuan Perpajakan bagi PTN –Badan Hukum 2
  3. 3. UU NO 12 TAHUN 2012 TTG PENDIDIKAN  Pasal 89  (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:  a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;  (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3
  4. 4. PP 26 TAHUN 2015  Pasal 3  Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan dalam bentuk:  a. bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum; dan/atau  b. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pasal 4(3) Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. 4
  5. 5. POKOK2 ISI SE-34/PJ/2017 1. PTN BADAN HUKUM SUBYEK PAJAK YG TERGOLONG “LEMBAGA DAN BENTUK LAINNYA. 2. SISA LEBIH, YAITU SELISIH ANTARA SELURUH PENGHASILAN PTN-BH DIKURANGI DENGAN BIAYA OPERASIONAL MERUPAKAN OBYEK PAJAK JIKA TIDAK DIINVESTASIKAN KEMBALI DALAM WAKTU PALING LAMA 4 TAHUN SEJAK SISA LEBIH TERSEBUT DIPEROLEH (PMK 80/PMK.03/2009 JO PER 44/PJ/2009). 3. PENGHASILAN PTN-BH YANG MENJADI OBYEK PPh ADALAH: BP PTN-BH + DAMAS, KECUALI HARTA HIBAH, BANTUAN, SUMBANGAN YG MEMENUHI PMK 245/PMK.03/2008 5
  6. 6. POKOK2 ISI SE-34/PJ/2017 4. ATAS PENGHASILAN YG MENJADI OBYEK PPh TIDAK FINAL YG DIKENAKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN MEMENUHI KETENTUAN PMK 80/PMK 03/2009 JO PER 44/PJ/2009, PTN-BH BOLEH MENGAJUKAN SKB 5. ATAS PENGHASILAN YG DITERIMA DAN DIPEROLEH DOSEN DAN TENDIK BAIK PNS MAUPUN BUKAN YANG DIBAYARKAN OLEH PTN BH, BERLAKU PEMOTONGAN PPh PASAL 21(DAN TIDAK BERLAKU LAGI PEMOTONGAN PPh FINAL 0%, 5%, 15% LAGI) 6. BENDAHARAWAN PTN-BH TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT LAGI ATAS PPh PSL 22 DAN PPN 6
  7. 7. POKOK2 ISI SE-34/PJ/2017 7. PTN – BH YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP, YG BUKAN TERGOLONG PENGUSAHA KECIL WAJIB PKP 8. JASA PENDIDIKAN BUKAN MERUPAKAN OBYEK PPN. 9. NAMUN PKP PTN-BH YANG MELAKUKAN PENYERAHAN JASA YANG TIDAK TERMASUK DALAM JENIS JASA PENDIDIKAN YANG TIDAK DIKENAI PPN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PMK 223/PMK.01/2014, WAJIB MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPN ATAS PENYERAHAN TERSEBUT. 7
  8. 8. 8
  9. 9. DEFINISI JENIS PENDIDIKAN (PMK 223/PMK.011/2014)  Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.  Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 9
  10. 10. PASAL2 PENTING  Pasal 2  (1) Jasa tertentu dalam kelompok jasa pendidikan termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai  (2) Kelompok jasa Pendidikan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan  b. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 10
  11. 11. 11
  12. 12. 12
  13. 13. 13
  14. 14. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26 14
  15. 15. 15 PPh PASAL 21/26 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA, KEGIATAN ORANG PRIBADI PENGHASILAN BERUPA : - GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS - HONORARIUM - PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
  16. 16. DASAR HUKUM PMK.No.250/PMK.03/ 2008, Tgl 31-12-2008 PMK.No.252/PMK.03/2008, Tgl 31-12-2008 PMK.No.254/PMK.03/2008, Tgl 31-12-2008 16 PER 16/ PJ./2016, Tgl 29-09-2016 UU NO 7 TAHUN 1983 STDT DGN UU NO 36 TAHUN 2008 TTG PAJAK PENGHASILAN, PASAL 21 PER 32/PJ/2015, Tgl 07–08-2015 PMK No.102/PMK.010/2016, Tgl 22 Jun 2016
  17. 17. Dit.P2Humas 17 PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26 PEGAWAI PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA BUKAN PEGAWAI PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP* PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA, OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN, PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN, PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING *PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.
  18. 18. MEKANISME POTONG/PUNGUT PEMOTONG Pemberi Hasil MEMBAYAR YANG DIPOTONG (Subjek Pajak) Penerima Penghasilan OBJEK PEMOTONGAN Psl 4 (1) & (2) UU PPh BUKAN OBJEK Psl 4 (3) UU PPh KEWAJIBAN PERPAJAKAN POTONG/PUNGUT SETOR LAPOR Bukti Potong SSP SPT MASA
  19. 19. PEMOTONGAN PPH PS 21(APBN) Atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS dari APBN Atas penghasilan yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dari APBN/APBD Imbalan harian/Honorarium Imbalan jasa yg dihitung tidak berdasar banyak hari Imbalan kepada tenaga ahli Gaji & tunjangan yang terikat dgn gaji     PPh 21 GAJI = DITANGGUNG PEM. PPh 21 =(0%,5%,15%)X PANGKAT X Pengh
  20. 20. PEMOT PPH PASAL 21 DAMAS & BPPTN Atas penghasilan yang diterima PNS & PEGAWAI NON PNS dari DAMAS dan BPPTN Honorarium, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya Atas penghasilan yang diterima oleh selain BUKAN PEGAWAI Imbalan harian/HONORARIUM Imbalan jasa yg dihitung tidak berdasar banyak hari Imbalan kepada tenaga ahli     PPh 21 = PSL 17 X 50% X BrutoPPh 21 = tarip X Pengh Bruto SINAMBUNG TDK SINAMBUNG SCR BERKALA & AKHIR PERIODE DISESUAIKAN %AGENYA PPH 21 = PS 17 X 50% X (Bruto –PPH 21 = PS 17 X 50% X (Bruto – PTKP)PTKP)
  21. 21. Dit.P2Humas 21 KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK PENGHASILAN DITERIMADITERIMA PEGAWAI TETAP/ PENERIMA PENSIUNAN YG TIDAK MEMILIKI NPWP BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PEGAWAI TETAP/ PENERIMA PENSIUNAN MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM MASA DESEMBER DLM TAHUN KALENDER YBS TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA NORMAL TERUTANG PPh PASAL 21 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI SELISIH PENGENAAN TARIF 20% LEBIH TINGGI DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL.21 UTK BLN SELANJUTNYA DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN PADA BULAN SELANJUTNYA DAPAT DIKREDITKAN DALAM SPT TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK YBS BUKAN PEGAWAI YG TIDAK MEMILIKI NPWP DAFTARKAN DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS KETENTUAN TARIF 20% LEBIH TINGGI TIDAK BERLAKU ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL KETENTUAN TARIF 20% LEBIH TINGGI TIDAK BERLAKU ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL
  22. 22. PEMBAYARAN DALAM MATA UANG ASING UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21, ATAU PPh PASAL 26, PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING DIHITUNG BERDASARKAN NILAI TUKAR (KURS) YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN YANG BERLAKU PADA SAAT PEMBAYARAN PENGHASILAN TERSEBUT ATAU PADA SAAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA 22
  23. 23. 23 TERIMA KASIH

×