13 isu strategis ruu revisi 32 thn 2004 (mei 2011)

1. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH:
1. RUU TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
2. RUU TENTANG PILKADA
3. RUU TENTANG DESA
1

2. RUU TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH
(13 Isu Strategis)
2

3. 1. PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM
2. PEMBAGIAN URUSAN PEM
3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN
4. PERAN GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PUSAT
5. SINERGI URUSAN PEM,
PERANGKAT DAN PEMBANGUNAN
PUSAT DAN DAERAH
6. KECAMATAN
7. APARATUR DAERAH
8. PERATURAN DAERAH
(PERDA)
9. KEUANGAN DAERAH
10. PELAYANAN PUBLIK
11. PARTISIPASI MASYARAKAT
12. KERJASAMA ANTAR
DAERAH
13. TINDAKAN HUKUM THD
APARATUR PEMDA
3
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
RUU tentang Pemerintahan Daerah masih dalam proses akhir
harmonisasi dengan kementerian/LPNK oleh Kemendagri dan
difasilitasi oleh Kemenkumham.

4. 4
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
 Pembentukan DOB dilakukan melalui tahap persiapan
dan memenuhi persyaratan adm. & persyaratan teknis
(Pasal 7 ayat 3)
 Daerah persiapan ditetapkan dgn PP
 Masa daerah persiapan selama 3 thn & dilakukan
evaluasi utk ditetapkan sbg DOB / digabung kembali
ke daerah induk jika hasil evaluasi dinyatakan tdk
layak (Pasal 11)
Tidak melalui daerah persiapan
 Persyaratan administrasi terdiri dari persetujuan
DPRD, kepala daerah secara berjenjang serta
rekomendasi menteri
Persyaratan administrasi terdiri dari
persetujuan DPRD, kepala daerah
serta rekomendasi menteri
 Persyaratan teknis terdiri dari geografis, penduduk,
kesisteman, cakupan wilayah dan usia pemerintahan
Persyaratan teknis mencakup faktor
kemampuan ekonomi, potensi
daerah, sosbud, sospol,
kependudukan, hankam & faktor lain
 Pembentukan DOB untuk kepentingan strategis
nasional tidak diperlukan persyaratan adm. &
persyaratan teknis dan tidak diperlukan masa
persiapan (Pasal 14)
Tidak diatur

5. 5
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
(lanjutan)
 Daerah dapat dihapus berdasarkan hasil
evaluasi dinyatakan tdk mampu
menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 15
ayat 1)
 Daerah yang dihapus digabung dgn daerah
lain yang sama tingkatannya & berdampingan
(Pasal 15 ayat 2)
Daerah dapat dihapus dan
digabung berdasarkan hasil
evaluasi dinyatakan tidak
mampu menyelenggarakan
otonomi daerah
 Penggabungan daerah otonom dilakukan
dengan menggabungkan dua daerah otonom
atau lebih menjadi satu daerah otonom baru.
 Penggabungan daerah otonom dilakukan
secara sukarela dan daerah yang bergabung
diberikan insentif. (pasal 16)
Penggabungan daerah secara
sukarela belum diatur

6. 6
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMERINTAHAN DAERAH UU 32/04
2. URUSAN
PEMERINTAHAN
 Urusan pem diklasifikasikan menjadi 3, yaitu urusan
absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan
umum. urusan konkuren dibagi antara pusat dan
daerah (Pasal 20)
 Urusan pemerintahan umum adalah urusan
memelihara empat pilar negara (pancasila, uud 45,
bhineka tunggal ika dan nkri).
 Urusan pemerintahan konkuren yg diserahkan kpd
daerah & menimbulkan dampak ekologis yaitu
meliputi kehutanan, kelautan dan perikanan laut
menjadi kewenangan pemda provinsi. kab/kota
mendapatkan bagi hasil
 Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum,
kdh dibantu perangkat pusat (kesbangpol)

7. 7
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
2.
3. DAERAH BERCIRI
KEPULAUAN
 PROVINSI KEPULAUAN TDK DIATUR SCR KHUSUS KRN DIDLM HK
INTERNASIONAL YG DIKNL HANYA NEGARA KEPULAUAN SHG ISTILAH
PROVINSI KEPULAUAN DPT BERKONOTASI NEGARA DLM NEGARA
 UTK MENGAKOMODIR KEBUTUHAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN,
FORMULA DAN PENGHITUNGAN DAU MEMPERTIMBANGKAN DAERAH
YG BERCIRI KEPULAUAN, YAITU BOBOT ASPEK GEOGRAFI WILAYAH
KEPULAUAN DIPERBESAR

8. 8
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

9. 9
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

10. 10
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

11. 11
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

12. 12
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

13. 13
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

14. 14
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

15. 15
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

16. 16
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

17. 17
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
ISU-ISU
STRATEGIS
RUU PEMDA UU 32/04
1. PEMBENTUKAN
DAERAH
OTONOM
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DAPAT
DILAKUKAN MELALUI TOP DOWN UNTUK
KEPENTINGAN STRATEGIS NASIONAL DAN BOTTOM
UP MELALUI USULAN DARI MASYARAKAT (Pasal…)
 PEMBENTUKAN DAERAH MELALUI MEKANISME BOTTOM
UP DIBERLAKUKAN PARAMETER PEMBENTUKAN
DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN PERSYARATAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI:
o TEKNIS TERDIRI DARI GEOGRAFIS, PENDUDUK,
KESISTEMAN, CAKUPAN WILAYAH DAN USIA
PEMERINTAHAN;
o ADMINISTRASI TERDIRI DARI PERSETUJUAN DPRD,
KEPALA DAERAH SECARA BERJENJANG SERTA
REKOMENDASI MENTERI.

18. 18
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
4. PERAN GUB SBG
WKL PUSAT
 GUBERNUR SBG WKL PEMERINTAH PUSAT MELAKSANAKAN BINWAS
UMUM DAN TEKNIS THD KAB/KOTA
 KEMENTERIAN/LPNK MELIMPAHKAN KEWENANGAN BINWAS THD
KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PUSAT
 GUBERNUR DALAM MELAKUKAN BINWAS DIBANTU OLEH
PERANGKAT GUBERNUR YANG DIBIAYAI APBN
 SEKRETARIS DAERAH PROV. MERANGKAP SEBAGAI SEKRETARIS
GUB SBG WAKIL PUSAT
5. SINERGI URUSAN
PEM, PERANGKAT
DAN
PEMBANGUNAN
PUSAT DAN
DAERAH
 PEMDA MENENTUKAN PRIORITAS URUSAN PEMERINTAHAN YG
BERSIFAT WJB & PILIHAN YG MENJADI KEWENANGANNYA
 KEMENTERIAN/LPNK MELAKUKAN PEMETAAN URUSAN PEM WAJIB
DAN PILIHAN PROV. DAN KAB/KOTA (SECARA NASIONAL)
 PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS
PEMDA DAN PUSAT
 PUSAT DAN DAERAH MELAKUKAN SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK MENCAPAI TARGET-TARGET NASIONAL DAN
DAERAH

19. 19
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
ISU-ISU
STRATEGIS
HASIL HARMONISASI
6. KECAMATAN  KECAMATAN ADALAH WIL. KERJA CAMAT SBG PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN DIBENTUK DGN PERDA KAB/KOTA ATAS PERSETUJUAN
GUBERNUR
 CAMAT DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA ATAS PERSETUJUAN
GUBERNUR
 CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DALAM
MENYELENGGARAKAN TUGAS-TUGAS YANG BERSIFAT ATRIBUTIF DAN
PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DARI BUPATI/WALIKOTA
SERTA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7. APARATUR
DAERAH
 PENGATURAN PNS SCR UMUM DIATUR DI RUU KEPEGAWAIAN NEGARA
 RUU INI MENGATUR SUBSTANSI YG SPESIFIK BERKAITAN DGN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA DAERAH
MELIPUTI TUNJANGAN KINERJA, SEKDA SEBAGAI PEJABAT PEMBINA
KARIER PNS TERTINGGI DIDAERAH, TATA CARA PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL ES. II,
KOMPETENSI PNS DLM PENY. PEMDA DAN FORMASI PNS DI DAERAH
 URUSAN APARATUR DAERAH YANG DIKELOLA SECARA NASIONAL ADALAH
PNS GOL IV/C KEATAS dan JABATAN STRATEGIS LAINNYA

20. 20
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
ISU-ISUSTRATEGIS HASIL HARMONISASI
8. PERATURAN DAERAH  RANC. PERDA KAB/KOTA YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD,
APBD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, PEMBENTUKAN
KECAMATAN & TATA RUANG HRS MENDAPAT PERSETUJUAN
GUBERNUR SBLM DITETAPKAN
 RANC. PERDA PROV YG MENGATUR TTG RPJPD, RPJMD, APBD,
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH & TATA RUANG HRS
MENDAPAT PERSETUJUAN MENDAGRI SBLM DITETAPKAN
 PEMBATALAN PERDA KAB/KOTA OLEH GUB DAN PERDA PROV
OLEH MENDAGRI
9. KEUANGAN DAERAH  BELANJA DAERAH DIUTAMAKAN UNTUK MENDANAI URUSAN
WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR MENGACU PADA STANDAR
PELAYANAN MINIMUM
 BAGI HASIL KELAUTAN DAN KEHUTANAN DARI PROV. KEPADA
KAB/KOTA
 MEMPERTIMBANGKAN DAERAH BERCIRI KEPULAUAN DALAM
FORMULA PENGHITUNGAN DAU
 UNTUK MENUNJANG PERPINDAHAN PEGAWAI SECARA
NASIONAL DIBIAYAI OLEH APBN

21. 21
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
10. PELAYANAN PUBLIK  ADANYA KONTRAK PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMDA DGN
WARGA
 PEMERINTAH MEMBUAT NSPK TTG PELAYANAN PUBLIK
 WAJIB DITETAPKAN STANDAR PELAYANAN (PROSEDUR, BIAYA,
SYARAT DAN WAKTU)
 PEMDA WJB MENJAMIN TERSELENGGARANYA PELAYANAN
PUBLIK & MEMBUAT MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN
 RAKYAT DAPAT MENGADUKAN KELUHAN PELAYANAN PUBLIK
KEPADA OMBUDSMAN ATAU KOMISI PELAYANAN PUBLIK JIKA
OMBUDSMAN BELUM TERBENTUK DI DAERAH
11. PARTISIPASI
MASYARAKAT
 DLM PENY. PEMDA YG MENYANGKUT KEPENTINGAN MASY,
PEMDA WJB MENGAKOMODASIKAN PARTISIPASI MASY
 DLM PENYUSUNAN PERDA PEMDA WJB MELAKUKAN
KONSULTASI PUBLIK

22. 22
I S U - I S U S T R A T E G I S R U U P E M E R I N T A H A N D A E R A H
ISU-ISU STRATEGIS HASIL HARMONISASI
12. KERJASAMA ANTAR DAERAH  KERJASAMA DAERAH DPT DILAKUKAN ANTAR
DAERAH, PIHAK KETIGA & LEMBAGA/DAERAH DILUAR
NEGERI
 KERJASAMA ANTAR DAERAH TERDIRI DARI
KERJASAMA WAJIB & KERJASAMA SUKARELA
 JIKA KERJASAMA WAJIB TIDAK DILAKSANAKAN,
MAKA DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN
BIAYANYA DIPOTONG DARI DAU
 KERJASAMA SUKARELA DILAKSANAKAN ATAS
PERTIMBANGAN EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN
PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
 KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA DILAKUKAN
UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS
PEMERINTAHAN DAN UNTUK MENINGKATKAN PAD
13. TINDAKAN HUKUM THD
APARATUR PEMDA
 TINDAKAN PENYIDIKAN THD APARATUR PEMDA DLM
PELAKSANAAN TUGAS, DILAKUKAN DENGAN
MEMBERITAHUKAN KPD KEPALA DAERAH
 APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN HUKUM BERKOORDINASI DENGAN APIP

23. TERIMA KASIH
23