kewenangan otonomi daerah dan syarat untuk menjadi daerah otonom itu berbeda antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kab/kota
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Judul RUU
Sistematika RUU
Urgensi Penyusunan
Arah RUU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi
Penyelenggaran Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rekayasa Transisi Penyelenggaraan Pemilu Lokal Tahun 2022 untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Opsi Pelaksanaan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
Â
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Â
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
Â
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
PP No 49 th_2005_Pedoman Peliputan Lembaga Penyiaran AsingEnjang Muhaemin
Â
Lembaga Penyiaran Asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk rekaman audio dan/atau video harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
Â
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Otonomi daerah orde lama, orde baru, reformasi, keistimewaan Yogyakarta, Aceh...Aulia Faris Humam
Â
mempresentasikan mengenai otonomi daerah di era orla, orba dan reformasi, serta di lengkapi pula dengan pembahasan mengenai keistimewaan Yogyakarta dan Aceh, kemudian pembahasan Otonomi Khusus Papua
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Similar to Kewenangan otonomi daerah dan syarat untuk menjadi daerah otonom (20)
Pemeriksaan auskultasi pada ibu hamil merupakan pemeriksaan fisik dengan cara mendengarkan bunyi menggunakan stetoskop.
Bunyi-bunyi yang dapat terdengar pada saat pemeriksaan auskultasi berasal dari bayi (meliputi bunyi jantung, gerakan, dan bising tali pusat) dan dari ibu (meliputi bising rahim, bising aorta, dan bising usus).
Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamilsumarni .
Â
Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil tm I,II, dan III meliputi ;
1. Sistem (reproduksi, payudara, endokrin, kekebalan, perkemihan, pencernaan, musculoskeletal, kardiovaskular, integumen)
2. metabolisme
3. Berat badan dan indeks masa tubuh
Pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsisumarni .
Â
Pertumbuhan dan perkembangan janin dimulai sejak terjadinya konsepsi atau fertilisasi. Perkembangan janin sejak konsepsi hingga saat bayi lahir.
Pertumbuhan hasil konsepsi dibedakan menjadi 3 tahapan penting yaitu tingkat ovum (telur) umur 0-2minggu dimana hasil konsepsi belum tampak terbentuk dalam pertumbuhan ; embrio (mudigah) antara umur 3-5minggu dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh; janin (fetus) diatas 5minggu dan sudah berbentuk.
Konsepsi adalah pertemuan antara ovum matang dan sperma sehat yang memungkinkan terjadinya kehamilan.
Konsepsi dapat terjadi jika :
1. Senggama terjadi pada bagian siklus reproduksi wanita yang tepat
2. Ovarium harus melepaskan ovum yang sehat saat ovulasi
3. Pria mengeluarkan sperma yang cukup normal dan sehat saat ejakulasi
4. Tidak ada hambatan yang mencegah sperma membuahi ovum.
Konsep dasar konsepsi meliputi Ovum, Sperma, Fertilisasi dan implantasi
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
3. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA
Menurut UU 32 tahun 2004 BAB III
pasal 10 ayat (3) ;
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama
Menurut PP Nomor 25 tahun 2000
BAB II pasal 2 ayat (2) ;
1. Kebijakan tentang perencanaan
nasional, dan pembangunan
nasional secara makro
Menurut UU 32 tahun 2004 BAB III
pasal 13 ayat (1) ;
1. Perencanaan dan pengendalian
pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
4. Penyediaan sarana dan
prasarana umum
Menurut UU 32 tahun 2004 BAB III
pasal 14 ayat (1) ;
1. Perencanaan dan pengendalian
pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan,
dan pengawasan tata ruang
3. Penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
4. Penyediaan sarana dan
prasarana umum
4. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA
2. Dana perimbangan keuangan
3. Sistem administrasi negara dan
lembaga perekonomian
Negara
4. Pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia
5. Pendayagunaan sumber daya
alam serta teknologi tinggi
yang strategis
6. Konservasi dan standardisasi
nasional
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
dan alokasi sumber daya
manusia potensial
7. Penanggulangan masalah
sosial lintas kabupaten/kota
8. Pelayanan bidang
ketenagakerjaan lintas
kabupaten/kota
9. Pengendalian lingkungan
hidup
5. Penanganan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan
7. Penanggulangan masalah
social
8. Pelayanan bidang
ketenagakerjaan
9. Pengendalian lingkungan
hidup
10. Fasilitasi pengembangan
koperasi, usaha kecil dan
menengah
5. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA
10. Fasilitasi pengembangan
koperasi, usaha kecil, dan
menengah termasuk lintas
kabupaten/kota
11. Pelayanan pertanahan
termasuk lintas
kabupaten/kota
12. Pelayanan kependudukan, dan
catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum
pemerintahan
14. Pelayanan administrasi
penanaman modal termasuk
lintas kabupaten/kota
11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan, dan
catatan sipil
13. Pelayanan administrasi umum
pemerintahan
14. Pelayanan administrasi
penanaman modal
15. Penyelenggaraan pelayanan
dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
6. PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KAB/KOTA
15. Penyelenggaraan pelayanan
dasar lainnya yang belum
dapat dilaksanakan oleh
kabupaten/kota ; dan
16. Urusan wajib lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
7.
8. SYARAT MENJADI DAERAH OTONOM
ADMINISTRATIF TEKHNIS FISIK KEWILAYAHAN
Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (1)
9. SYARAT ADMINISTRATIF
Suatu daerah akan menjadi daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Syarat
administratif untuk porivinsi Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (2) adalah
adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan
wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri
Dalam Negeri.
Sedangkan syarat administrative untuk kabupaten/kota Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB
II Pasal 5 ayat (3) adalah adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang
bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam
Negeri.
10. SYARAT TEKHNIS
faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi,
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan,
dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (4)
11. SYARAT FISIK KEWILAYAHAN
Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan cakupan wilayah daerah
tersebut. Untuk membentuk daerah otonom provinsi paling sedikit terdiri dari lima
kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit tujuh kecamatan, sedang untuk
pembentukan kota sedikitnya terdapat empat kecamatan. Syarat fisik juga berhubungan dalam
lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Suatu daerah otonom dapat
mengalami pemekaran jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemekaran satu daerah
menjadi dua atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan
pemerintahan. Sebaliknya, suatu daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah
dapat dihapus dan/ atau digabung dengan daerah lain.
Menurut UU nomor 32 tahun 2004 BAB II Pasal 5 ayat (5)