SlideShare a Scribd company logo
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 20/PRT/M/2011

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27
ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
-2MEMUTUSKAN :
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya
disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang
bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan
penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan,
strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur
ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah
kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
2. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten/kota.
3. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.
4. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai
dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi
pengembangan fungsi-fungsi lain.
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau
kawasan strategis kabupaten/kota yang akan/perlu disusun rencana
rincinya dalam hal ini RDTR kabupaten/kota sesuai arahan atau yang
ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua …
-3Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Pasal 2
(1)

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam
penataan ruang.

(2)

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RDTR dan
peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan
pelaksanaannya.

(3)

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. muatan RDTR
b. peraturan zonasi; dan
c. prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi.

BAB II
RENCANA DETAIL TATA RUANG
Pasal 3
(1)

RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang
merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis
kabupaten atau kawasan strategis kota.

(2)

RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
peraturan zonasi.

(3)

RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan;
b. rencana pola ruang;
c. rencana jaringan prasarana;
d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan
penanganannya;
e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f.

peraturan zonasi.
Pasal 4

.

Rincian materi muatan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan Menteri ini.
BAB III ...
-4BAB III
PERATURAN ZONASI
Pasal 5
(1)

Peraturan zonasi dapat disusun secara terpisah apabila RDTR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak disusun atau
telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tetapi belum memuat
peraturan zonasi.

(2)

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. materi peraturan zonasi; dan
b. pengelompokan materi.

(3)

Rincian peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PROSEDUR PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI
Pasal 6
(1)

Prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi meliputi:
a. proses dan jangka waktu penyusunan;
b. pelibatan masyarakat; dan
c. pembahasan rancangan RDTR dan peraturan zonasi.

(2)

Rincian prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyusunan RDTR dan peraturan
zonasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI ...
-5BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk
pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan
Menteri ini.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
ttd
DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

More Related Content

What's hot

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Penataan Ruang
 
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangPermen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Rizki Fitrianto
 
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala AspekPedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
Yogan Daru Prabowo
 
Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008
Ardi Cartesian
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Penataan Ruang
 
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
Ica Karlina
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
henny ferniza
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Penataan Ruang
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Penataan Ruang
 

What's hot (13)

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
 
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangPermen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
 
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala AspekPedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
 
Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
peraturan Gubernur Jawa Timur no 34 thn 2013 ttg mekanisme pemberian persetuj...
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
Permen PU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetuj...
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata RuangPeraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Pe...
 

Viewers also liked

Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasiPermen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
bagas83ok
 
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
jamestravolta
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Penataan Ruang
 

Viewers also liked (8)

Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasiPermen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
Permen pu no 20 2011 ttg rdtr dan zonasi
 
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 

Similar to Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Deki Zulkarnain
 
Permen pu15 2012
Permen pu15 2012Permen pu15 2012
Permen pu15 2012
Fitri Indra Wardhono
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
infosanitasi
 
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Penataan Ruang
 
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfPermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
algi5
 
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Yogan Daru Prabowo
 
Permen16 2009 tt pedoman rtrw kabupaten
Permen16 2009 tt pedoman rtrw kabupatenPermen16 2009 tt pedoman rtrw kabupaten
Permen16 2009 tt pedoman rtrw kabupaten
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
Deki Zulkarnain
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
Deki Zulkarnain
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909
barita
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909
barita
 
Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009
barita
 
Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909
barita
 
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kotaPermen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Deki Zulkarnain
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
Permen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kota
Permen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kotaPermen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kota
Permen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kota
jamestravolta
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
barita
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
barita
 

Similar to Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (20)

Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
Permen11 2009 pedoman persetujuan substansi dalam penepapan ranc perda rtrw k...
 
Permen pu15 2012
Permen pu15 2012Permen pu15 2012
Permen pu15 2012
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
Permen PU No. 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi dalam Penetapan Ran...
 
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdfPermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
PermenPU no 15 tahun 2012 pedoman RTR-KSN.pdf
 
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
Peraturan Menteri PU No.16 Tahun 2009
 
Permen16 2009 tt pedoman rtrw kabupaten
Permen16 2009 tt pedoman rtrw kabupatenPermen16 2009 tt pedoman rtrw kabupaten
Permen16 2009 tt pedoman rtrw kabupaten
 
Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
 
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW KabupatenPermen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
Permen PU No. 16 Th 2009 Ttg Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909
 
Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909Rtrw Kab Final 0909
Rtrw Kab Final 0909
 
Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009Rtrw Prov 2009
Rtrw Prov 2009
 
Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909Rtrw Prov Final 0909
Rtrw Prov Final 0909
 
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kotaPermen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
Permen17 2009 tt pedoman penyusunan rtrw kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Permen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kota
Permen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kotaPermen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kota
Permen pu 17 2009 ttg pedoman penyusunan rtrw kota
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
 
Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909Rtrw Kota Final 0909
Rtrw Kota Final 0909
 

More from Penataan Ruang

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Penataan Ruang
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Penataan Ruang
 

More from Penataan Ruang (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
 
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
Permen PU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan ...
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
 

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

  • 1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 20/PRT/M/2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM, Menimbang Mengingat : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 159 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
  • 2. -2MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RTRW kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 2. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 3. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 4. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 6. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR kabupaten/kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan. 7. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. Bagian Kedua …
  • 3. -3Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten/kota oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam penataan ruang. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya. (3) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. muatan RDTR b. peraturan zonasi; dan c. prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi. BAB II RENCANA DETAIL TATA RUANG Pasal 3 (1) RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota. (2) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peraturan zonasi. (3) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan; b. rencana pola ruang; c. rencana jaringan prasarana; d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya; e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan f. peraturan zonasi. Pasal 4 . Rincian materi muatan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. BAB III ...
  • 4. -4BAB III PERATURAN ZONASI Pasal 5 (1) Peraturan zonasi dapat disusun secara terpisah apabila RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak disusun atau telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tetapi belum memuat peraturan zonasi. (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. materi peraturan zonasi; dan b. pengelompokan materi. (3) Rincian peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI Pasal 6 (1) Prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi meliputi: a. proses dan jangka waktu penyusunan; b. pelibatan masyarakat; dan c. pembahasan rancangan RDTR dan peraturan zonasi. (2) Rincian prosedur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan RDTR dan peraturan zonasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. BAB VI ...
  • 5. -5BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini. Pasal 9 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PEKERJAAN UMUM, ttd DJOKO KIRMANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN