Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009. Sanksi dapat berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil apabila daerah melakukan pelanggaran prosedur penetapan peraturan daerah.

1. Tata Cara Pengenaan Sanksi PDRD
Untuk Kabupaten/Kota
Sesuai
UU 28 Tahun 2009
Oleh :
Drs. Haryanto Kadi, MSc
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
Jakarta, 2010
1

2. Dasar Hukum (1)
Pasal 157 ayat (1) UU No. 28-2009:
• Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang
telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum
ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
persetujuan dimaksud.
Pasal 157 ayat (2) UU No. 28-2009:
• Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi
yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD
kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan
Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
persetujuan dimaksud.

3. Dasar Hukum (2)
Pasal 158 ayat (1) UU No. 28-2009:
• Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditetapkan.
Pasal 158 ayat (4) UU No. 28-2009:
• Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah
dimaksud kepada Presiden.
Pasal 158 ayat (5) UU No. 28-2009:
• Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 158 ayat (6) UU No. 28-2009:
• Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD
bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

4. Dasar Hukum (3)
Pasal 158 ayat (7) UU No. 28-2009:
2) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan
kepada Mahkamah Agung.
Pasal 158 ayat (8) UU No. 28-2009:
4) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut
menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai
kekuatan hukum.
Pasal 158 ayat (8) UU No. 28-2009:
6) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk
membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 5),
Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

5. Dasar Hukum (4)
Pasal 159 ayat (1) UU No. 28-2009:
 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158
ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi
berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi
Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.
Pasal 159 ayat (2) UU No. 28-2009:
 Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan
Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau
restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

6. Peraturan Menteri Keuangan
No. 11/PMK.07/2010
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
TERHADAP PELANGGARAN
KETENTUAN
DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH
6

7. PENYAMPAIAN, EVALUASI DAN
KOORDINASI RAPERDA (1)
1. Raperda kabupaten/kota yang telah disetujui bersama
antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota,
sebelum ditetapkan menjadi Perda kabupaten/kota,
terlebih dahulu disampaikan kepada gubernur dan
Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama antara
bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota.
3. Penyampaian Raperda dilakukan dengan melampirkan
dokumen persetujuan bersama antara bupati/walikota
dan DPRD kabupaten/kota.

8. PENYAMPAIAN, EVALUASI DAN
KOORDINASI RAPERDA (2)
1. Raperda kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Perda
kabupaten/kota, terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur.
•
3. Gubernur dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri
Keuangan.
5. Hasil evaluasi dan koordinasi Raperda disampaikan oleh gubernur kepada
daerah yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
diterimanya Raperda dimaksud.
7. Evaluasi dan koordinasi Raperda dilakukan untuk menjamin agar Raperda
tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

9. PENETAPAN RAPERDA DAN
PENYAMPAIAN PERDA
1. Dalam hal hasil evaluasi dan koordinasi kabupaten/kota berupa
persetujuan, bupati/walikota menetapkan Raperda kabupaten/kota menjadi
Perda kabupaten/kota.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan koordinasi berupa penolakan, bupati/walikota
bersama DPRD kabupaten/kota memperbaiki Raperda kabupaten/kota.
3. Raperda kabupaten/kota yang telah diperbaiki disampaikan kembali oleh
bupati/walikota kepada gubernur dan Menteri Keuangan sebagai laporan.
4. Raperda kabupaten/kota yang telah diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi
dan koordinasi, bupati/ walikota menetapkan Raperda kabupaten/kota
menjadi Perda kabupaten/kota.
5. Raperda kabupaten/kota yang telah ditetapkan disampaikan oleh
bupati/walikota kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan Perda kabupaten/kota.

10. Pembatalan Perda
1. Terhadap Perda yang ditetapkan tetapi tidak mengikuti hasil evaluasi dan koordinasi
sehingga bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda
dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
2. Terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi yang diakibatkan oleh adanya perubahan
kebijakan nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Perda
dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
3. Berdasarkan rekomendasi pembatalan Perda, Menteri Dalam Negeri mengajukan
Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda kepada Presiden paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya rekomendasi pembatalan Perda
dimaksud.
4. Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Presiden mengenai
pembatalan Perda.

11. BENTUK PELANGGARAN &
SANKSI (1)
Bentuk pelanggaran ketentuan di bidang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah terbagi dalam dua kelompok, yaitu:
b.Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Raperda
menjadi Perda:
a) Daerah menetapkan Raperda dengan tidak melalui proses evaluasi;
b) Daerah menetapkan Raperda tetapi tidak mengikuti hasil evaluasi dan
koordinasi;
c) Daerah tidak menyampaikan Perda.
Bentuk Sanksi:
berupa penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan
bagi Daerah yang tidak memperoleh DAU

12. BENTUK PELANGGARAN &
SANKSI (2)
a. Pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang
telah dibatalkan.
 Daerah tetap melakukan pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan
oleh Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda.
Bentuk Sanksi:
 berupa pemotongan DAU atau DBH Pajak Penghasilan
bagi Daerah yang tidak memperoleh DAU

13. Besaran Penundaan atau Pemotongan Dana Alokasi Umum
dan/atau
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan
1. Besaran sanksi penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) untuk setiap periode penyaluran.
2. Besaran sanksi pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan ditetapkan
sebesar perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah
dipungut berdasarkan Perda yang telah dibatalkan untuk setiap periode penyaluran
DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.
3. Perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dipungut dapat
dihitung berdasarkan pendekatan rencana penerimaan yang tercantum dalam APBD
Daerah yang bersangkutan.
4. Dalam hal rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah
dibatalkan tidak atau belum tercantum dalam APBD, maka sanksi pemotongan
ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah DAU dan/atau DBH Pajak
Penghasilan yang disalurkan setiap periode penyaluran.
5. Pengenaan sanksi pemotongan ditetapkan yang terbesar setelah membandingkan
hasil penghitungan 5% (lima persen) dari jumlah DAU dan/atau DBH Pajak
Penghasilan yang disalurkan setiap periode penyaluran.

14. TATA CARA PENGENAAN DAN
PENCABUTAN SANKSI
1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan mengenai pengenaan sanksi
bagi Daerah yang melakukan Pelanggaran.
2. Khusus untuk pengenaan sanksi berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan,
keputusan ditetapkan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat
teguran kepada Daerah yang bersangkutan.
3. Surat teguran berisi pemberitahuan bahwa Daerah yang bersangkutan akan dikenakan Sanksi
berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan jika Daerah tidak menghentikan
pelaksanaan Perda yang telah dibatalkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya
Rancangan Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda.
4. Surat teguran disampaikan dengan melampirkan copy salinan Peraturan Presiden mengenai
pembatalan Perda.
5. Keputusan pengenaan Sanksi tidak diterbitkan dalam hal Kepala Daerah menyampaikan surat
atau keputusan penghentian pelaksanaan Perda yang dibatalkan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat
teguran dimaksud.
6. Keputusan pengenaan Sanksi dijadikan dasar penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH
Pajak Penghasilan

15. Waktu Pengenaan Sanksi
Pengenaan Sanksi berupa penundaan atau
pemotongan DAU dilakukan mulai pada
penyaluran bulan berikutnya setelah tanggal
penetapan sanksi.
Pengenaan Sanksi berupa penundaan atau
pemotongan DBH Pajak Penghasilan dilakukan
mulai pada penyaluran triwulan berikutnya
setelah tanggal penetapan sanksi.

16. Catatan Pelaksanaan
Penundaan DAU/DBH Pajak
Penghasilan
o Pelaksanaan penundaan DAU atau DBH Pajak
Penghasilan tidak dapat melampaui tahun anggaran
yang bersangkutan.
o DAU atau DBH Pajak Penghasilan yang ditunda
disalurkan pada akhir tahun anggaran yang
bersangkutan.
o Dalam hal sanksi belum dicabut, penundaan dilanjutkan
pada tahun anggaran berikutnya.

17. Pencabutan Sanksi (1)
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan keputusan
dalam rangka pencabutan sanksi.
• Pencabutan sanksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. terhadap penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan karena Daerah
melakukan pelanggaran, pencabutan sanksi dilakukan apabila Perda
telah diterima dan selesai dievaluasi; dan
b. terhadap pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan karena
Daerah melakukan pelanggaran, pencabutan sanksi dilakukan apabila
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat atau
keputusan Kepala Daerah mengenai penghentian pelaksanaan
pemungutan pajak dan/atau retribusi dari Perda yang telah dibatalkan.

18. Pencabutan Sanksi (2)
• Keputusan pencabutan sanksi ditetapkan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan
pencabutan sanksi.
• DAU atau DBH Pajak Penghasilan yang ditunda
penyalurannya sebagai akibat dari pengenaan sanksi
disalurkan pada penyaluran berikutnya setelah tanggal
pencabutan sanksi.

19. PEMANTAUAN
a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
pemantauan atas pemenuhan ketentuan mengenai prosedur
penetapan Perda, penyampaian Perda, dan penghentian
pelaksanaan pemungutan atas Perda yang telah dibatalkan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap
tahun anggaran.
e. Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan
dalam penetapan sanksi.

20. Ketentuan Teknis
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
Tanggal 25 Januari 2010

21. SE Mendagri No.: 188.34/17/SJ
Tentang Penataan Perda Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (1)
1. Agar Pemerintah Daerah dan DPRD melakukan
Penataan kembali Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota
ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu kpd
UU 28-2009 tentang PDRD
2. Perda ttg PDRD yang bertentangan dgn Peraturan
Perundang-undangan yg lebih tinggi, bertentangan dgn
kepentingan umum, membuat ekonomi biaya tinggi,
menghambat peningkatan iklim investasi di daerah
serta materi muatannya tidak termasuk secara limitatif
diatur dlm UU 28-2009 ttg PDRD, segera dihentikan
pelaksanaannya dan dicabut

22. SE Mendagri No.: 188.34/17/SJ
Tentang Penataan Perda Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (2)
1. Perda ttg Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan
Peraturan Kepala Daerah yg menetapkan besarnya
Penerimaan Sumbangan kepada Pihak Ketiga, pada
hakekatnya sama dengan pajak daerah. Untuk itu
segera dihentikan pelaksanaannya serta dicabut, agar
tidak membuat ekonomi biaya tinggi dan menghambat
peningkatan iklim investasi di Daerah
2. Segera melakukan revisi / melakukan perubahan
terhadap Perda dimaksud., mengusulkan proses
perubahan kpd DPRD dan menetapkan Perda sesuai
dgn mekanisme yg diatur dlm UU 28-2009 ttg PDRD

23. SE Mendagri No.: 188.34/17/SJ
Tentang Penataan Perda Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (3)
1. Melaporkan pelaksanaan penataan, penghentian, dan
pencabutan Perda Provinsi, Kabupaten/Kota serta
Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
Jakarta 5 Januari 2010

24. Sekian
&
Terima Kasih
Drs. Haryanto Kadi, MSc
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakpus Gedung Perbendaharaan III Lt. 3
Website: www.perbendaharaan.go.id
HP. 0811 87 3935
0811 82 300 600
Copyright © 2010 - Kementerian Keuangan RI 24