1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSAL

2. Peraturan
PerUndang-Undangan
Apanya, ya, yang
dilihat ?
Pekerja Sosial

3. Ini
bukan !
Itu
bukan ! Jadi
Apanya !
Yang itu !!!

4. 1. Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial
2. Holistic Perspective
3. SISTEM DASAR PEKERJAAN SOSIAL
4. UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN
PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSAL
5. VISIONER*)

5. Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial
(Rex A. Skidmore & Milton G. Thackeray)
1. Restoration of impaired social functioning :
Curative aspects
Tindakan professional dilakukan untuk memecahkan masalah
Rehabilitative aspects
Tindakan dilakukan untuk memperbaiki kondisi klien yang rusak/
terganggu agar kembali seperti semula
2. Provision of resources
Developmental
Tindakan professional diarahkan untuk mengembangkan potensi
atau kemampuan yang dipunyai klien
Educational
Tindakan professional dilakukan dalam bentuk pendidikan atau
pelatihan kepada klien

6. Fungsi Dasar Pekerjaan Sosial
(Rex A. Skidmore & Milton G. Thackeray)
3. Prevention :
Prevention of problems
Tindakan professional dilakukan untuk mencegah agar tidak
terjadi masalah
Prevention of social ills
Tindakan professional dilakukan untuk mencegah agar tidak
terjadi penyakit-penyakit social

7. Holistic Perspective
Pendekatan ini didasari asumsi bahwa “Setiap masalah yang dihadapi
manusia tidak pernah berdiri sendiri atau tunggal”,
artinya satu masalah selalu terkait dengan masalah lain atau mencakup
beberapa aspek/dimensi manusia serta melibatkan berbagai pihak.
Pemecahan satu masalah harus dikuti dengan pemecahan masalah lain
yang terkait atau menyeluruh atau secara luas dan melibatkan
berbagai pihak

8. Ekonomi
keluarga
Perkembangan
Kepribadian anak
Pendidikan
anak
Kekerasan
thd anak
Kesehatan
anak
Kebijakan
pemerintah
agama kriminalitas

9. The Street Children
Children
on The Street
Children
of the Street
Faktor Internal yg sudah
Terbentuk
Keluarga Sindikat/
Preman Jalanan
Faktor-Faktor
Lingkungan Lainnya
LSM-2
Visi/Misi
Orientasi
Pendekatan
Bentuk Intervensi
LSM-2 :
Visi/Misi
Orientasi
Pendekatan
Bentuk Intervensi
LSM-2 :
Visi/Misi
Orientasi
Pendekatan
Bentuk Intervensi
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
UNDP/UNICEF
NGO Luar Negeri
KOMPLEKSITAS PENANGANAN ANAK JALANAN

10. SISTEM DASAR PEKERJAAN SOSIAL
SISTEM
PELAKSANA
PERUBAHAN
SISTEM
KEGIATAN
SISTEM KLIEN SISTEM SASARAN

11. 4. UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN
Tachjan (2006i:26) ..3 unsur yang haru ada
1. Unsur Pelaksana.
2. Unsur Program yang akan dilaksanakan
 Peraturan PerUndang-Undangan (Sosial) adalah
salah satu produk hukum dari Kebijakan (Sosial)
 Sebuah PerUU (sos) akan dapat diimplementasikan
hanya jika mengandung unsur-unsur tertentu.
3. Unsur Kelompok Sasaran

12. Implementasi PerUU akan lebih optimal, jika +
a. UnsurTujuan (yang jelas)
b. Unsur Pengawasan