12345

1. Review Filsafat Hukum
Theroy of Justice
1. Bintang Wicaksono
2. Albert Richi Aruan
PDIH 2021

2. Aristoteles
• Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam
karyanya “nichomachean ethics, politics, dan rethoric.”
Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu
sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat
hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam
kaitannya dengan keadilan.”
• Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.
Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak
proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai
suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami
bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan
hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa
yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi
yang telah dilakukanya.

3. Aristoteles
• Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi
kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan
“commutatief”. Keadilan distributief ialah keadilan yang
memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan
commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang
tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan
dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian
macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan
perdebatan.
• Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa
didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan
“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak
Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain
berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil
boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan nilai kebaikannya,
yakni nilainya bagi masyarakat

4. 3 Konsep Keadilan John Rawls
1) maksimalisasi kebebasan, hanya tunduk pada batasan-batasan
yang penting untuk perlindungan kebebasan itu sendiri;
2) kesetaraan untuk semua, baik dalam kebebasan dasar kehidupan
sosial maupun dalam distribusi semua bentuk barang sosial
lainnya, hanya dengan pengecualian bahwa ketidaksetaraan dapat
diizinkan jika menghasilkan manfaat sebesar mungkin bagi mereka
yang paling tidak mampu dalam skema ketidaksetaraan tertentu
("prinsip perbedaan"); dan
3) “persamaan kesempatan yang adil” dan penghapusan semua
ketidaksetaraan kesempatan berdasarkan kelahiran atau kekayaan

5. John Rawls
• Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan
mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan
sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi
asal” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of
ignorance).
• John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2
(dua) prinsip keadilan sebagai berikut:
1. Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak
dan kewajiban-kewajiban dasar; dan
2. Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan
ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang
perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap
orang.

6. John Rawls
• Prinsip keadilan yang pertama di atas mensyaratkan kebebasan yang sama pada
setiap warga negaranya, seperti: kebebasan politik (hak memberikan suara dan
hak atas jabatan publik), kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan
atas hak kepemilikan, dan kebebasan atas penyitaan. Setiap warna negara dalam
suatu komunitas yang adil mempunyai hak-hak asasi yang sama. Namun penulis
melihat bahwa meskipun dalam prinsip keadilan yang pertama ini setiap warga
negara mempunyai kebebasan dan hak-hak asasi yang sama, pelaksanaan dari
kebebasan dan hak-hak asasi setiap orang tersebut mensyaratkan harmonisasi
dengan pelaksanaan dari kebebasan dan hak-hak asasi orang lainnya. Bila
harmonisasi tersebut tercapai, maka di saat itulah dapat dikatakan keadilan
terwujud.
• Sedangkan prinsip keadilan yang kedua di atas berlaku terhadap pendistribusian
pendapatan dan kekayaan serta terhadap bentuk-bentuk organisasi yang
membuat perbedaan-perbedaan dalam kewenangan dan tanggung jawab atau
rangkaian perintah. Ketika distribusi kekayaan dan pendapatan tidak sama, maka
hal ini harus diperuntukkan demi keuntungan setiap orang dan, pada saat yang
bersamaan, segala posisi yang mempunyai kewenangan dan jabatan-jabatan
yang dapat memberikan perintah, harus terbuka untuk umum.

7. John Rawls
• Rawls menegaskan: “All social values – liberty and opportunity,
income and wealth, and the bases of self-respect – are to be
distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of
these values is to everyone’s advantage”, dan selanjutnya dia
menegaskan “injustice, then, is simply inequalities that are not to
the benefit of all….”.
• John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya
ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui
oleh seluruh warga negara, maka dasar mengenai keadilan yang
diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah
merupakan suatu konsep yang disebut “konsep keadilan secara
politis”. Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara
mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2
(dua) bagian, yaitu:
a) satu bagian dapat dilihat sebagai dasar mengenai keadilan secara
politis yang dikenal secara umum; dan
b) bagian lain yang merupakan doktrin lengkap mengenai keadilan.

8. John Rawls
• Menurut John Rawls, pengaruh ide-ide liberalisasi atas konsep
keadilan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat berjalan
dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:
1. Tahapan Pertama: memperluas keberlakuan hukum masyarakat di
dalam komunitas liberal yang teratur secara baik;
2. Tahapan Kedua: menggambarkan bentuk komunitas selain
komunitas liberal, yaitu komunitas hirarkis, dan selanjutnya
menguraikan kapan komunitas hirarkis ini dapat teratur secara
baik.
• Rawls menegaskan bahwa tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah
untuk memperluas keberlakuan hukum masyarakat ke arah
komunitas hirarkis yang teratur secara baik dan untuk menunjukkan
bahwa komunitas hirarkis menerima hukum masyarakat yang sama
halnya dengan komunitas liberal.

9. John Rawls
Syarat agar komunitas hirarkis dapat teratur secara baik, adalah:
a.Komunitas tersebut harus damai dan meraih tujuan-tujuannya yang
sah melalui langkah-langkah diplomasi, perdagangan dan langkah
lainnya secara damai;
b.Sistem hukum dalam komunitas hirarkis harus diarahkan dengan
konsep umum yang baik mengenai keadilan, dengan memperhatikan
kepentingan-kepentingan dasar masyarakatnya (dimana kepentingan
beberapa pihak tidak boleh diutamakan dibanding kepentingan yang
lainnya) dan memberlakukan segala kewajiban dan tugas moral
kepada seluruh orang dalam wilayah yang bersangkutan, meskipun
pelaksanaan kewajiban dan tugas moral tersebut disesuaikan
dengan hirarki orang yang bersangkutan;
c. Komunitas hirarkis, termasuk hakim dan aparat, harus menghormati
perbedaan pendapat dan hak-hak asasi manusia.

10. Persamaan dengan Kontrak
Sosial
• Untuk sampai pada prinsip-prinsip keadilan ini, Rawls
menggunakan argumen kontrak sosial versi yang
“diperbaharui”. Dia mengklaim bahwa prinsip-prinsipnya
bahwa "orang-orang yang bebas dan rasional yang
berkepentingan untuk memajukan kepentingan mereka
sendiri akan menerima dalam posisi awal kesetaraan sebagai
mendefinisikan persyaratan asosiasi mereka". Argumen ini
hanya memiliki kesamaan yang tipis dengan tradisi Hobbes,
Locke dan Rousseau.

11. Persamaan dengan Cass Sunstein
dalam The Partial Constitution
• Mengajukan teori “demokrasi deliberatif”
• Mengharuskan pemerintah memberikan alasan publik
mengenai kebaikan bersama untuk tindakannya, dan
melarangnya untuk melanjutkan hanya "preferensi
polos/telanjang" dari suatu kelompok atau individu.

12. “Demokrasi deliberatif” dgn
4 Komitmen:
• Pertama, keyakinan dalam musyawarah politik dengan
keputusan yang mencerminkan alasan publik. Keputusan
seharusnya tidak hanya melindungi netralitas status quo
atau hak-hak pribadi “prapolitik”.
• Kedua, (itu memerlukan) komitmen terhadap
kewarganegaraan dan partisipasi politik yang luas oleh
warga negara.
• Ketiga, komitmen terhadap kesepakatan sebagai cita-cita
regulatif politik: tujuannya adalah kesepakatan di antara
warga negara yang setara melalui musyawarah mengenai
alasan-alasan publik, bukan kesimpulan yang mencatat
perbedaan perspektif “orang-orang yang tidak
menyenangkan”.
• Kempat, kesetaraan politik: melarang tidak hanya
pencabutan hak tetapi juga perbedaan dalam pengaruh
politik yang dipegang oleh kelompok-kelompok sosial yang
berbeda.

13. Perbedaan John Rawls dengan
Utilitarianisme:
• Pertama, utilitarian dapat menerima ketidaksetaraan,
pengaturan sosial di mana beberapa manfaat dengan
mengorbankan orang lain, asalkan manfaat (atau kesenangan)
melebihi biaya (atau rasa sakit), sehingga hasilnya adalah
maksimalisasi tingkat kesejahteraan secara keseluruhan (“the
greatest happiness of the greatest number”)
• Kedua, sementara kaum utilitarian membela kebebasan dan
hak-hak politik, mereka tidak berkeberatan untuk membatasi
kebebasan atau membatasi hak-hak politik, asalkan hal itu
akan meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar.
• Ketiga, konsepsi Rawls tentang manfaat berbeda dengan
utilitarianisme, yang berkaitan dengan kesejahteraan.

14. Perbedaan John Rawls dengan
Naturalisme:
• Apa yang Rawls tunjukkan adalah bahwa prinsip-prinsip
moral tertentu mengikat kita karena mereka akan
diterima oleh orang-orang seperti kita dalam "posisi
aslinya (original positions)".
• Rawls tidak menganggap prinsip-prinsip keadilan dapat
ditemukan melalui penggunaan akal atau di alam. Dia
juga tidak berpikir mereka dapat ditemukan secara
empiris atau dalam intuisi atau dalam agama. Apa yang
diburu Rawls adalah aturan dasar yang dapat diterima
bersama

15. Kritik Terhadap John Rawls
SANDEL
Terhadap "original
position": mengapa orang
yang tidak berada dalam
“posisi semula” hrs
mengadopsi prinsip-prinsip
yang dipilih oleh mereka
yang ada?
Lalu,bgm jika ada
bias dalam “posisi
semula” sehingga
prinsip tidak
dipilih secara adil?
FISK Mustahil untuk mengabstraksikan manusia dari keadaan
materialnya
NAGEL
Bias dalam
"ORIGINAL
POSITION" yang
dapat ditemukan di
semua teori kontrak
Menunjukkan
“penindasan
pengetahuan"

16. Pertanyaan terhadap Prinsip
Keadilan John Rawls
• untuk apa prinsip keadilan diterapkan?
• terhadap “Prinsip perbedaan”
• thd prinsip kebebasan: ...apa yang terjadi ketika
kebebasan dasar bertentangan?
• terkait dengan alasan untuk memberikan
prioritas kebebasan atas barang-barang sosial
lainnya?
• menyangkut kompatibilitas tuntutan prinsip
pertama untuk kebebasan yang sama dan
pembenaran prinsip kedua untuk
ketidaksetaraan dalam kekayaan dan kebebasan

17. Ronald Dworkin
• Menurut Ronald Dworkin, “hak” dipahami sebagai suatu “kunci”
atau “kartu truf” dari segala dasar yang digunakan dalam
pembuatan keputusan-keputusan politik yang mencantumkan suatu
tujuan dari suatu komunitas secara keseluruhan. Dapat disimpulkan
dalam hal ini Dworkin ingin menjelaskan bahwa segala keputusan-
keputusan politik yang dibuat oleh suatu komunitas masyarakat
harus memperhatikan hak-hak setiap anggota masyarakat tersebut.
• Namun pelaksanaan hak-hak anggota masyarakat tersebut tidak
selalu bebas, tetap terdapat pembatasan. Pembatasan ini tidak
mengurangi nilai dari suatu keputusan politik yang dibuat oleh
komunitas masyarakat tersebut dan pembatasan tersebut tidaklah
dianggap sebagai sutau perlakuan yang tidak adil atau tidak sama.
Dworkin beranggapan bahwa suatu keputusan politik tetap bernilai
dan mempunyai dasar apabila keputusan tersebut menjanjikan akan
membuat warga-warga negaranya menjadi lebih bahagia, dibanding
dengan keputusan lainnya.

18. Ronald Dworkin
• Ronald Dworkin juga mengemukakan teori mengenai
persamaan terhadap sumber-sumber (equality of resources).
Dworkin mengemukakan bahwa kepemilikan secara privat
bukan hanya merupakan hubungan tunggal dan unik antara
seseorang dengan suatu sumber, tetapi merupakan suatu
hubungan terbuka yang aspek-aspeknya harus ditetapkan
secara politis. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan
pembagian sumber-sumber yang bagaimana yang merupakan
pembagian yang setara, sampai pada suatu tingkat tertentu
perlu juga dipertanyakan berdasarkan kekuasaan-kekuasaan
apa seseorang yang diberikan suatu sumber, mendapatkan
sumber-sumber tersebut, dan selanjutnya pertanyaan
mengenai hak yang dimilikinya untuk membatalkan
perubahan-perubahan dalam kekuasaan-kekuasaan yang
diancamkan melalui politik.

19. Keadilan Sebagai Hak
Robert Nozick
• Anarchy, State and Utopia – 1974, won the National Book
Award for Philosophy and Religion in 1975
• Menghidupkan kembali klaim lama terkait dengan John Locke
dan Herbert Spencer bahwa “negara minimal terbatas pada
fungsi sempit perlindungan terhadap kekuatan, pencurian,
penipuan, penegakan kontrak, dan sebagainya, dibenarkan;
dan bahwa keadaan minimal itu menginspirasi dan juga
benar”.
• ”Teori hak" menurutnya:
barang-barang ekonomi muncul sudah dibebani dengan klaim
yang sah atas kepemilikan mereka.
• Filosofi yang mendukung distributivisme adalah salah paham.

20. Teori Hak Keadilan
Untuk mempertahankan negara minimal melawan argumen untuk
negara yang lebih luas, maka:
• Pertama, negara diperlukan untuk mencapai keadilan distributif.
• Terhadap hal ini Nozick mengajukan "teori hak" keadilannya: di
bawah teori ini kepemilikan seseorang adil jika diperoleh melalui
akuisisi asli atau transfer saja, atau melalui perbaikan ketidakadilan
dalam dua pengertian pertama. Dia mengklaim bahwa "jika
kepemilikan setiap orang adil, maka set total (distribusi) kepemilikan
adalah adil".
• Nozick menyimpulkan:
Tidak ada negara yang dibenarkan untuk menerapkan prinsip yang
bertujuan pada beberapa hasil akhir dan menentukan distribusi
yang berpola. Sebaliknya, "teori hak" adalah "historis" dan
karenanya tidak mungkin mengganggu pola apa pun.

21. Kontroversi Nozick
• Ia memaksa pertanyaan: bukan bagaimana distribusi bisa
menjadi setara (premis Rawls), tetapi mengapa harus ada
distribusi?
• Bagi Nozick, “PPh tenaga kerja setara dgn kerja paksa”,
membuat pemerintah mengenakan pajak menjadikannya
“pemilik bagian” dr orang yg dikenai pajak. Kerja paksa
merupakan hal laknat bagi Nozick. Tetapi , apakah sistem PPh
dapat dibandingkan?
• Hart : “Bagaimana mgk dibenarkan menyatukan, & melarang
hal-hal yang sama-sama tidak sah, yg sgt berbeda dampaknya
pd kehidupan individu, sprt mengambil sbgn dari pendapatan
seseorang utk menyelamatkan orang lain dr penderitaan
besar, dan membunuhnya atau mengambil salah satu
miliknya? organ vital utk tujuan yang sama? Perpajakan
berbeda dengan kerja paksa dan perbudakan, dalam hal
beban yang dibebankan dan beratnya pembatasan.

22. Terima Kasih