RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf

Jakarta, 26 Februari 2020
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”
PENJELASAN
RUU CIPTA KERJA
Forum Group Discussion – FPG DPR RI
“Omnibus Law Cipta Kerja: Jalan Pintas Menuju Indonesia Maju”

LAMPIRAN:
▪ Penyiapan Regulasi Pelaksanaan RUU Cipta Kerja
▪ Detil Pengantar dan Latar Belakang RUU Cipta Kerja
3 - 6
OUTLINE
01
02
03
04
05
06
07
08
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
9 - 10
7 – 8
Penjelasan:
Rancangan Undang-Undang
CIPTA KERJA
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Pengantar dan Latar Belakang RUU Cipta Kerja
2. Arah, Tujuan, dan Asas-Asas RUU Cipta Kerja
3. Struktur RUU Cipta Kerja
11 - 19
4. Ringkasan Substansi RUU Cipta Kerja

3
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Visi Indonesia 2045: Menjadi 5 Besar Kekuatan Ekonomi Dunia
INDONESIA akan menjadi negara maju dengan pendapatan tertinggi ke-empat di dunia*
(RPJMN 2020-2024 titik tolak Transformasi Ekonomi mencapai Indonesia Maju 2045)
Indonesia akan mampu keluar dari Middle Income Trap pada tahun 2036**
Tahun 2045: PDB per Kapita = USD 23,199; PDB = USD 7,4 Triliun**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2045
Rank of GDP (PPP Adjusted)
China
India
United States
Indonesia
Japan
Turkey
Brazil
Germany
United Kingdom
Mexico
Russia
France
Korea
Saudi Arabia
Italy
Canada
**Sumber: Bappenas
United States
China
Japan
Germany
India
France
Russia
Italy
Brazil
United Kingdom
Mexico
Spain
Indonesia
Canada
Korea
Saudi Arabia
7
4
5
Indonesia
Negara
Berkembang
Negara
Maju
*Sumber: OECD, IMF
**

LATAR BELAKANG
Daya Saing Indonesia:
Peringkat daya saing masih
rendah, Hasil Survey terkait
Doing Business in Indonesia
Hiper Regulasi:
Kompleksitas dan Obesitas
Regulasi, di pusat dan daerah
UMK-M & Koperasi:
Perlu pemberdayaan UMKM, dan
peningkatan peran Koperasi
Survey Faktor Utama Permasalahan Bisnis:
1. Korupsi; 2. Inefisiensi Birokrasi; 3. Akses
Pendanaan; 4. Infrastruktur; 5. Kepastian
Kebijakan; 6. Kenaikan Upah; 7. Nilai Tukar…dll.
Kebutuhan Kerja:
Tingginya data Angkatan Kerja
yang Tidak/ Belum Bekerja dan
Bekerja Tidak Penuh
Pengangguran= 7,05 Juta; Angkatan Kerja Baru= 2,24
Juta; Setengah Penganggur= 8,14 Juta; Pekerja Paruh
Waktu= 28,41 Juta; Total= 45,84 Juta (34,4%) Angkatan
Kerja bekerja tdk penuh.
Kontribusi UMK-M terhadap PDB= 60,34%, menyerap lebih
dari 97,02% dari total tenaga kerja, dan kontribusi
terhadap ekspor= 14,17%. Kontribusi Koperasi terhadap
PDB sebesar 5,1%.
Perekonomian
Nasional:
Mewujudkan Visi Indonesia
2045: Menjadi 5 Besar
Kekuatan Ekonomi Dunia
Struktur RUU Cipta Kerja
Investasi dan Perizinan
Berusaha
80 Pasal
Investasi Pemerintah dan
Proyek Strategis Nasional
19 Pasal
Pengadaan Lahan
16 Pasal
UMK-M dan Koperasi 15 Pasal
Kemudahan Berusaha 11 Pasal
Ketenagakerjaan 5 Pasal
Kawasan Ekonomi 4 Pasal
Pengenaan Sanksi 3 Pasal
Riset dan Inovasi 1 Pasal
TUJUAN
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerataan Ekonomi
Ketahanan Ekonomi
Daya Saing Ekonomi
Investasi
(32%)
Konsumsi
(56%)
Job Creation
Welfare Creation
Daya Beli
Rasio Gini 2020-2024= 0,360-0374
Peningkatan Inovasi &
Kualitas Investasi
Peningkatan Peringkat
Daya Saing Ekonomi RI
Porsi Substansi terkait Perizinan, Kemudahan Berusaha,
Investasi, dan UMKM/ Koperasi sekitar 86,5%
Terdiri: 15 Bab, 174 Pasal (163 Pasal Substansi)
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker)
Pekonomian Global:
Ketidakpastian & perlambatan
mempengaruhi ekonomi RI
Perang dagang (US-RRT), ketegangan di Timur
Tengah, Wabah Virus Corona (COVID-19),
dinamika perubahan ekonomi global dll.
8.486 Peraturan Pusat, 14.815 Peraturan
Menteri, 4.337 Peraturan LPNK dan 15.966
Peraturan Daerah (Total = 43.604 Peraturan)
1
2
3
4
5

5
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Pentingnya RUU Cipta Kerja
5
1. Dinamika perubahan ekonomi global, memerlukan respon cepat dan tepat.
Tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat.
2. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6,0% melalui:
• Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 sd 3 juta/tahun (meningkat dari
saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum
bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).
• Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.
• Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan
investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih
berada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2%).
• Peningkatan Investasi sebesar 6,6%-7,0%, untuk membangun usaha baru
atau mengembangkan usaha eksisting, yang akan menciptakan lapangan
kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan
mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4%-5,6%).
• Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan
kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi
Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.
3. Jika hal ini (RUU) tidak dilakukan, maka akan terjadi:
• Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif,
• Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain,
• Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi,
• Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Struktur Angkatan Kerja
Sumber: BPS
179,4 216,3 262,3 333 386,5
366
396,5
430,5
388,3
423,1
545,4
612,8
692,8 721,3
809,6
2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi Investasi 2015 – 2019
(Rp Triliun)
PMDN

6
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
RUU Cipta Kerja: Langkah Strategis Mewujudkan Visi Indonesia 2045
PDB per kapita/ bulan
RUU
Cipta Kerja
INDONESIA 2045
Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur
• Indonesia menjadi Negara Maju,
dengan ekonomi berkelanjutan
• Perekonomian Indonesia masuk 5
Besar Ekonomi Dunia
• Indonesia telah keluar dari Jebakan
Negara Berpendapatan Menengah
(Middle Income Trap)
• Tingkat kemiskinan mendekati 0%
• PDB mencapai USD 7,4 Triliun
• Tenaga Kerja berkualitas.
• Kondisi Global (Eksternal)
o Ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global
o Dinamika geopolitik berbagai belahan dunia
o Perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital
• Kondisi Nasional (Internal)
o Pertumbuhan Ekonomi rata-rata di kisaran 5%
dalam 5 tahun terakhir
o Realisasi Investasi:
▪ BKPM: 2018= Rp 721,3 T; 2019= Rp 809,6 T;
▪ Nasional: 2018= Rp 4.789 T; 2019= Rp 5.119 T.
o Ketenagakerjaan: Jumlah Angkatan kerja 133,56
juta; namun 45,84 juta (34,4%) bekerja tidak penuh;
Permasalahan kenaikan upah dan produktivitas
yang rendah (survey JETRO);
o Peran thd PDB: UMKM= 60,3%, Koperasi= 5,1%.
• Permasalahan Ekonomi dan Bisnis
o Tumpang tindih Regulasi
o Efektivitas Investasi yang Rendah
o Tingkat Pengangguran, Angkatan Kerja baru, dan
jumlah Penduduk yang Tidak Bekerja
o Perlu pemberdayaan UMK-M dan peningkatan
peran Koperasi.
KONDISI SAAT INI
MENUJU 2024 2045
Rp
4,6jt
Rp
6,8-7,0jt
Simplifikasi dan harmonisasi
REGULASI dan PERIZINAN
INVESTASI yang berkualitas
Penciptaan LAPANGAN KERJA
berkualitas dan kesejahteraan
PEKERJA yang berkelanjutan
Pemberdayaan UMK-M dan
Koperasi
diperlukan :
Rp
27,0jt
1
2
3
4
6
Omnibus Law Cipta Kerja
Lapangan Kerja
Produktif
*perhitungan PDB perkapita menggunakan kurs konstan Rp14.000

7
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Arah dan Tujuan RUU Cipta Kerja
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 melalui upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak melalui cipta kerja.
Arah
Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara
merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka
memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui:
• kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian,
• peningkatan ekosistem investasi,
• kemudahan berusaha,
• peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,
• investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
Tujuan
Asas
1. Pemerataan hak
2. Kepastian hukum;
3. Kemudahan berusaha;
4. Kebersamaan; dan
5. Kemandirian

8
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Asas-Asas RUU Cipta Kerja
Pemerataan Hak
Kepastian Hukum
Kemudahan Berusaha
Kebersamaan
Untuk memenuhi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum
yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan
dengan pelaksanaannya
Proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mampu
mendorong peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM untuk
memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya
lapangan kerja bagi rakyat Indonesia
Kemandirian
Mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara
bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat
Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan tetap
mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam
pengembangan potensinya

9
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Struktur RUU Cipta Kerja (1)
RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal
Struktur dan Substansi Pengaturan RUU Cipta Kerja:
Bab I: Ketentuan Umum
Bab II: Maksud dan Tujuan
Bab III: Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
b. Persetujuan Lingkungan
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan
Investasi
a. Penyeragaman konsepsi Perizinan Berusaha (standar) dengan penerapan
Risk Based Approach
b. Pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang
diatur NSPK
c. Pengaturan Perizinan Berusaha pada15 Sektor
d. Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu
Bab IV: Ketenagakerjaan
1. Pengupahan dan Upah Minimum, 2. Pesangon PHK, 3. Waktu Kerja, 4. Perizinan TKA
(Ahli), 5. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 6. Penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan (alih daya), 7. Program Jamiman Kehilangan Pekerjaan (JKP), 8.
Penghargaan Lainnya (Sweetener).
Bab V: Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan UMKM dan Perkoperasian
1. Kriteria UMK-M, 2. Basis Data Tunggal, 3. Pengelolaan Terpadu UMK, 4.
Kemitraan, 5. Kemudahan Perizinan Berusaha, 6. Insentif Fiskal dan Pembiayaan,
7. Dana Alokasi Khusus, 8. Partisipasi dalam Pengusahaan Pelayanan di Jalan Tol,
9. Perkoperasian (kemudahan pendirian dan koperasi berbasis Syariah).
Bab VI: Kemudahan Berusaha
1. Kemudahan Keimigrasian untuk penanaman modal asing
2. Kemudahan atas paten untuk membuat produk atau proses di Indonesia.
3. Kemudahaan pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan pendirian PT untuk
Usaha Mikro dan Kecil (dapat didirikan oleh 1 orang).
4. Mencabut Undang-Undang Gangguan (Izin Gangguan).
5. Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi Industri dan
pengaturan atas importasi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.
6. Mencabut ketentuan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Mendorong BUMDes berbentuk Badan Hukum.
Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi
Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk
pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi.

10
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Struktur RUU Cipta Kerja (2)
Bab VIII: Pengadaan Lahan
1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
3. Pertanahan: Pembentukan Bank Tanah, penguatan Hak Pengelolaan (HPL),
Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing, Pemberian Hak Atas Tanah/Hak
Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Bab IX: Kawasan Ekonomi
1. Kawasan Ekonomi Khusus
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Bab X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
1. Investasi Pemerintah Pusat
• Membentuk Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah Pusat (Sovereign Wealth
Fund) untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan/atau aset negara.
2. Kemudahan Proyek Strategis Nasional
• Pemerintah menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi proyek strategis
nasional dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD.
• Pengadaan lahan dapat dilaksanakan oleh badan usaha
Bab XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja
1. Presiden menjalankan undang-undang dan dapat mendelegasikan kewenangannya
kepada Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah.
2. Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah merupakan
pelaksanaan kewenangan Presiden.
3. Penerapan Standar dalam Administrasi Pemerintahan.
4. Diskresi.
5. Penerapan keputusan elektronik dan sistem elektronik.
6. Pengawasan oleh profesi ahli (bersertifikat).
7. Service Level Agreement (SLA) penyelesaian perizinan
8. Presiden menetapkan NSPK yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala dan/atau
Pemda.
9. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada best practices
10. Perda dan Perkada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, dapat dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
dengan Peraturan Presiden
11. Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
Bab XII: Pengenaan Sanksi
1. Pengawasan dan pembinaan atas Perizinan Berusaha.
2. ASN dapat melakukan kerjasama dengan profesi bersertifikat dalam rangka
pengawasan dan pembinaan.
3. Pengenaan sanksi administrative yang dapat berupa: peringatan, penghentian
sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administrative, pengenaan
daya paksa polisional, pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan, dan/atau
pencabutan Perizinan Berusaha.
4. Pengawasan atas ASN dan profesi bersertifikat.
Bab XIII: Ketentuan Lain-Lain
Bab XIV: Ketentuan Peralihan
Bab XV: Ketentuan Penutup

11
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Ringkasan Isi RUU Cipta Kerja (1)
Bab III: Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
1. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 8 – Pasal 13)
2. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Pengadaan Lahan (Pasal 14 – Pasal 26)
a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Penerapan RDTR Digital)
b) Persetujuan Lingkungan (untuk kegiatan risiko tinggi memerlukan AMDAL, risiko menengah menerapkan standar)
c) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (penerapan standar bangunan gedung dan pengawasan oleh profesi
bersertifikat).
3. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor (Pasal 27 –Pasal 82)
a) Pengaturan terhadap 15 sektor kegiatan yang memerlukan Perizinan Berusaha menyangkut:
➢ Penyeragaman konsepsi Perizinan Berusaha (standar) dengan penerapan Risk Based Approach
➢ Pengaturan kewenangan terhadap penerbitan Perizinan Berusaha sektor dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
diatur dalam Peraturan Pemerintah (NSPK).
➢ Pengaturan pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha yang bersifat administratif dan
pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) atau yang berdampak negatif bagi keamanan,
keselamatan, dan lingkungan hidup
➢ Pengaturan kembali mengenai kewenangan Penyidik PNS.
b) Pengaturan Perizinan Berusaha pada Sektor
15 cakupan sektor Perizinan Berusaha, yaitu: 1. Kelautan dan Perikanan, 2. Pertanian, 3. Kehutanan, 4. Energi dan Sumber
Daya Mineral, 5. Ketenaganukliran, 6. Perindustrian, 7. Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian, 8. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 9. Transportasi, 10. Kesehatan, obat dan Makanan, 11.
Pendidikan dan Kebudayaan, 12. Kepariwisataan, 13. Keagamaan, 14. Pos, telekomunikasi, dan penyiaran, 15. Pertahanan dan
keamanan
c) Persyaratan Investasi

12
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Pengupahan dan Upah Minimum: Upah tidak turun dan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghitung
kenaikan, serta formulasi khusus untuk industri padat kaya (Gubernur menetapkan Upah Minimum).
2. Pesangon PHK: Penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
di samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jamiman Hari Tua).
3. Waktu Kerja: Selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu) diatur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang
khusus, yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari (pekerjaan paruh waktu, ekonomi digital) atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari
(migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan).
4. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT): Pekerja Kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan
Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.
5. Alih Daya (Outsourcing): Pengusaha Alih Daya (outsourcing) wajib memberikan hak dan perlindungan yang sama bagi pekerjanya,
baik sebagai Pekerja Kontrak maupun Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3.
6. Perizinan TKA Ahli: Kemudahan perizinan bagi TKA Ahli yang diperlukan dalam proses produksi dan ekonomi (darurat/maintenance,
vokasi, ekonomi digital/startup, kunjungan bisnis, dan penelitian).
7. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat JKP berupa: 1) Cash
Benefit, 2) Vocational Training, 3). Job Placement Access. Penambahan manfaat JKP, tidak menambah beban iuran bagi pekerja dan
perusahaan. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa: 1) Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK); 2) Jaminan Hari Tua (JHT); 3) Jaminan Pensiun (JP); 4) Jaminan Kematian (JKm); 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
8. Penghargaan Lainnya (Sweetener): Pemberian Sweetener sebagai tambahan di luar Upah, dan besaran Sweetener maksimal 5 X
Upah disesuaikan dengan masa kerja. Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun, dan penghargaan lainnya
tidak berlaku bagi UMK.
Bab IV: Ketenagakerjaan (Pasal 88 – Pasal 92)

13
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Penetapan kriteria UMKM untuk seluruh sektor.
2. Penerapan Basis Data Tunggal sebagai dasar pengambilan kebijakan UMK
3. Pemerintah melaksanakan pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.
4. Mendorong Usaha Menengah dan Besar untuk melibatkan UMK dalam kemitraan, memberikan insentif dan kemudahan.
5. Pendaftaran bagi UMK sebagai kemudahan perizinan tunggal yang meliputi perizinan berusaha, standardisasi dan sertifikasi
(terkait izin edar, jaminan produk halal, dan pangan), dan Hak Kekayaan Intelektual.
6. Pemerintah (K/L) dan Pemda (Dinas) yang aktif melakukan pendaftaran UMK.
7. Insentif fiskal berupa kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan.
8. Kegiatan usaha dapat dijadikan agunan pinjaman untuk UMK.
9. Pemerintah memprioritaskan penggunaan DAK untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMK-M.
10. Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK.
11. Prioritas produk/jasa UMK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
12. Peningkatan kesejaheraan UMKM dengan mengakomodasi kepentingan UMK untuk berusaha di ruas jalan tol.
13. Penentuan syarat minimal pembentukan koperasi primer sebanyak 3 orang dan koperasi sekunder sebanyak 3 koperasi.
14. Pengaturan kehadiran anggota dalam rapat anggota yang dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.
15. Pelaksanaan usaha koperasi berdasarkan prinsip Syariah.
Bab V: Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM serta Perkoperasian
(Pasal 93 – Pasal 107)

14
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
1. Kemudahan Pendirian Badan Usaha
• Persyaratan jumlah modal yang disetorkan kedalam
PT diserahkan kepada pendiri.
• PT untuk UMK dapat didirikan oleh perseorangan
yang tidak memerlukan akta pendirian, cukup
pernyataan pendirian perseroan yang disahkan
secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM
• Perubahan PT untuk UMK dibuat dalam akta
notaris dan diberitahukan secara elektronik kepada
Menteri Hukum dan HAM.
2. Keimigrasian
• Penjaminan kemigirasian dapat berupa deposit.
• Kemudahan untuk mendapatkan visa untuk
kegiatan maintenance, vokasi, start up, kunjungan
bisnis, penelitian
Bab VI: Kemudahan Berusaha
3. Fleksibilitas pemegang paten untuk membuat produk atau
menggunakan proses di Indonesia (fleksibilitas).
4. Mencabut Izin Gangguan (Staatblad Tahun 1926 Nomor
226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-
Undang Gangguan/ Hinder Ordonnantie) dan penyesuaian
UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Bagi
Industri dan pengaturan atas importasi komoditas perikanan
dan komoditas pergaraman.
6. Mencabut ketentuan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Mendorong BUMDes berbentuk Badan Hukum.
Bab VII: Dukungan Riset dan Inovasi
Pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN
untuk pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi
(Pasal 119)

15
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Bab VIII: Pengadaan Lahan
1) Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
• Mempercepat proses Pengadaan Tanah dalam
Kawasan Hutan, Tanah Kas Desa, Tanah Wakaf dan
Tanah Aset
• Pengadaan lahan dalam kawasan hutan melalui
mekanisme perubahan peruntukan atau pelepasan
kawasan hutan untuk PSN
• Percepatan pelepasan tanah yang dimiliki Pemerintah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum
• Kementerian ATR/BPN membantu instansi yang
memerlukan tanah, dalam menyusun DPPT
(Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah)
• Kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai
bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
• Jangka waktu berlakunya Penetapan Lokasi (Penlok)
diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang
tanpa memulai proses dari awal
• Pengumpulan data-data yuridis terkait subjek dan
objek Pengadaan Tanah dapat dilakukan oleh
surveyor berlinsensi.
• Penegasan kewajiban Pengadilan Negeri untuk
menerima penitipan ganti kerugian.
2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat
dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan/atau proyek
strategis nasional dengan penyediaan lahan pengganti.
3) Pertanahan
• Pembentukan Bank Tanah
• Tanah yang dikelola Bank Tanah diberikan HPL yang
dapat diberikan HGU, HGB, dan Hak Pakai dalam
jangka waktu 90 tahun.
• Hak milik satuan rumah susun untuk orang asing.
• Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada
ruang atas tanah dan bawah tanah.
• Hak Guna Usaha atau Hak Pakai diatas HPL dapat
diberikan perpanjangan sekaligus.

16
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Bab IX: Kawasan Ekonomi
1. Kawasan Ekonomi Khusus
• Administrator KEK berwenang (otoritas)
melaksanakan perizinan, pelayanan, insentif dan
kemudahan, serta pengawasan di KEK
berdasarkan NSPK.
• Administrator ditunjuk dan ditetapkan oleh Dewan
Nasional dari profesional melalui seleksi
terbuka.
• Tanah di KEK dapat ditetapkan sebagai insentif
investasi.
• Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendukung
KEK.
• Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU
oleh Administrator.
• Penambahan fasilitas untuk impor barang
konsumsi di KEK non industri.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Kelembagaan KPBPB
• Kelembagaan KPBPB
• Penghapusan pembebasan cukai untuk
konsumsi.
• Badan Pengusahaan berwenang
(otoritas) melaksanakan perizinan,
pelayanan, insentif dan kemudahan di
KPBPB berdasarkan NSPK.

17
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Bab X: Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
1. Investasi Pemerintah Pusat
• Membentuk Lembaga Pengelola Investasi
Pemerintah Pusat (Sovereign Wealth Fund)
untuk mengelola dan menempatkan sejumlah
dana dan/atau aset negara.
• Lembaga SWF berbentuk badan hukum
Indonesia yang sepenuhnya dimiliki
Pemerintah.
• Lembaga Pengelola Investasi dapat
melaksanakan investasi secara langsung
maupun tidak langsung, melakukan
kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui
pembentukan entitas khusus.
2. Kemudahan Proyek Strategis Nasional
• Pemerintah menyediakan lahan (tanah atau
kawasan hutan) yang diperlukan dalam
pelaksanaan proyek strategis nasional
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
BUMN, BUMD.
• Pengadaan lahan dapat dilakukan oleh
swasta (Pelaksana kegiatan apabila tidak
tersedia anggaran pemerintah)
• Pemerintah menyediakan seluruh
perizinan yang diperlukan dalam
pelaksanaan proyek Pemerintah.

18
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Bab XI: Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja (Pasal 162 –166)
1. Presiden menjalankan undang-undang dan dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Menteri, Kepala Lembaga,
atau Pemerintah Daerah
2. Kewenangan Menteri, Kepala Lembaga, atau Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam UU untuk menjalankan atau
membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden.
3. Penerapan Standar dalam Administrasi Pemerintahan.
4. Persyaratan penggunaan diskresi, yaitu: sesuai tujuan, sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik
(AUPB), berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan itikad baik.
5. Penerapan keputusan elektronik yang diproses melalui sistem elektronik.
6. Pengawasan pelaksanaan perizinan dapat dilakukan oleh profesi ahli (bersertifikat).
7. Permohonan perizinan dianggap dikabulkan secara hukum apabila batas waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)
telah terlewati (batas waktu 5 hari atau sesuai batas waktu yang ditetapkan).
8. Penetapan NSPK dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Pemda) dalam bentuk PP
9. NSPK bersifat standar dan mengacu kepada praktik yang baik (good practices).
10. Perda dan Perkada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibatalkan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
dengan Peraturan Presiden.
11. Kepala Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau
investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik (dengan pertimbangan Menteri Keuangan)
12. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan dilakukan secara elektronik sesuai NSPK.

19
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Bab XII: Pengenaan Sanksi
Bab XIV: Ketentuan Peralihan
Bab XIII: Ketentuan Lain-Lain
1. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha
2. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam pelaksanaannya dapat
bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
3. ASN dapat mengenai sanksi administratif kepada pemilik Perizinan Berusaha.
4. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda
administrative, pengenaan daya paksa polisional, pencabutan Lisensi/Sertifikasi/Persetujuan, dan/atau pencabutan
Perizinan Berusaha.
5. Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap ASN dan/atau profesi bersertifikat, yang melaksanakan
tugas dan tanggungjawab pengawasan dan pembinaan.

perekonomianRI
ekon.go.id
@perekonomianRI
TERIMAKASIH
Dapat diunduh di Tautan:
https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja
RUU CIPTA KERJA

21
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran: Penyiapan Regulasi Pelaksanaan RUU Cipta Kerja (1)
Secara paralel dengan proses pembahasan RUU Cipta Kerja bersama DPR RI, masing-masing Menteri/ Kepala Lembaga
menyiapkan regulasi turunan, yang telah diidentifikasi sebanyak 43 regulasi (36 RPP dan 7 RPerpres):
1. NSPK Perizinan Berusaha: RPP NSPK Perizinan Berusaha
2. Kesesuaian Tata Ruang: RPP Penyelenggaraan Tata Ruang, RPP Perubahan PP Informasi Geospasial, Rperpres
Penyelesaian TumpangTindih Pemanfaatan Lahan
3. Persetujuan Lingkungan: RPP Persetujuan Lingkungan
4. Persetujuan Bangunan Gedung: RPP Persetujuan Bangunan Gedung, RPP Standar Teknis Bangunan Gedung,
Rperpres Profesi Arsitek
5. Pesyaratan Investasi: RPerpres Daftar Prioritas Investasi
6. Ketenagakerjaan: RPP tentang Perubahan PP Pengupahan, RPP Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan , RPP Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemberian Penghargaan Lainnya, RPP Pelaksaan Hubungan Kerja
dan Waktu Kerja, RPerpres tentang Perubahan Perpres Penggunaan TKA
7. UMK-M dan Koperasi: RPP Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK-M, RPP Perubahan PP Persyaratan
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, RPP Perubahan PP Jalan Tol
8. Kemudahan Berusaha: RPP Perubahan PP Pelaksanaan UU Keimigrasian, RPP Pelaksanaan UU PT, RPP
Pelaksanaan Kegiatan Minerba, RPP Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, RPP Badan Hukum BUM Desa, RPP
Ketersediaan Bahan Baku Industri
9. Riset dan Inovasi: RPP Penugasan BUMN dan Badan Usaha Swasta Dalam Pelaksanaan Riset dan Inovasi
*Status: 29 Januari 2020

22
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
10. Pengadaan Lahan:
RPP Pemanfaatan dan Pelepasan Kawasan Hutan, RPP Perubahan PP Perencanaan Kehutanan, RPerpres tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, RPP Bank Tanah, RPP Pemberian Hak atas Tanah, RPP
Hak Pengelolaan, RPerpres Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah, RPP Penyelesaian Kebun Kelapa
Sawit Dalam Kawasan Hutan, RPerpres Penyelesaian Desa Dalam Kawasan Hutan, RPP Tanah dan/atau Kawasan
Terlantar, RPP Perubahan PP Hak Tanggungan
11. Investasi Pemerintah Pusat: RPP Lembaga Pengelola Investasi
12. Kemudahan Proyek Pemerintah: RPP Kemudahan Proyek Pemerintah
13. Kawasan Ekonomi: RPP Pelaksanaan UU KEK, RPP Pelaksanaan UU KPBPB, RPP Pelaksanaan UU KPBPB Sabang
14. Administrasi Pemerintahan: RPerpres Penyusunan NSPK, RPerpres Pembatalan Perda
*Status: 29 Januari 2020
Lampiran: Penyiapan Regulasi Pelaksanaan RUU Cipta Kerja (2)

23
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Visi Indonesia Maju
Infrastruktur: Belum memadai, utamanya
konektivitas
Sumber Daya Manusia adalah kendala
mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka
menengah-panjang
Fiskal: Rendahnya penerimaan perpajakan
Regulasi dan Institusi adalah penghambat
paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi.
• Regulasi tidak mendukung penciptaan dan
pengembangan bisnis, bahkan cenderung
membatasi, khususnya pada regulasi: (i)
Tenaga Kerja; (ii) Investasi, dan (iii)
Perdagangan
• Kualitas institusi rendah
o Korupsi tinggi dan in-efisiensi birokrasi
o Lemahnya koordinasi antar kebijakan
1. Simplifikasi/ Harmonisasi Regulasi dan Perizinan
Kemudahan berusaha di Indonesia masih di
bawah beberapa negara ASEAN
Sumber: WB Ease of Doing Business Survey 2020
Kemudahan Berusaha (2020)
Saat ini terdapat 8.486 Peraturan
Pusat, 14.815 Peraturan Menteri,
4.337 Peraturan LPNK dan 15.966
Peraturan Daerah (Total = 43.604
Peraturan) yang menggambarkan
kompleksitas dan obesitas regulasi di
Indonesia.
Sumber: Kemen Kumham per 24 Februari 2020
Faktor Penghambat
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: Bappenas
REGULASI & INSTITUSI
FISKAL
INFRASTRUKTUR
SDM

24
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Peringkat daya saing
Indonesia berdasarkan
penilaian IMD* WCY
2019 meningkat secara
signifikan dari 43 ke
32. Peningkatan ini
yang tertinggi di
kawasan Asia, berada
di atas negara-negara
peers seperti India,
Filipina, Turki, Afrika
Selatan dan Brazil.
2. Persepsi Iklim Investasi, Daya Saing dan Kemudahan Berusaha
Penilaian Lembaga Rating
Sumber: IRU, Bank Indonesia
April 2019, Rating
Affirmed at BBB/Stable
April 2018, Rating
Upgraded at Baa2/Stable
March 2019, Rating
Affirmed at BBB/Stable
May 2019, Rating
Upgraded at
BBB/Stable
Januari 2020, JCR
meningkatkan Credit
Rating Indonesia menjadi
BBB+/outlook stabil
(investment grade)
• Pemerintah secara konsisten melakukan perbaikan kemudahan berusaha dan berupaya menjaga daya saing perekonomian
• Negara layak investasi dengan kategori risiko rendah disematkan ke Indonesia oleh beberapa lembaga rating internasional
24
Posisi Indonesia pada Doing Business 2020 di peringkat 73 (dari 190
negara), dan berhasil melakukan reformasi dalam 5 area (dari 10 indikator),
yaitu Memulai Bisnis, Mendapatkan Listrik, Membayar Pajak, Menegakkan
Kontrak, dan Perdagangan Lintas Batas.
Negara EODB 2020 EODB 2019
Perubahan
Ranking
Area Reform.
Singapura 2 2 0 1
Malaysia 12 15 +3 1
Thailand 21 27 +6 1
Brunei 66 55 -11 2
Vietnam 70 71 -1 2
Indonesia 73 73 0 5
Filipina 95 124 +29 3
Kamboja 144 138 -6 -
Laos 154 154 0 2
Myanmar 165 171 +6 5
India 63 77 +14 4
Tiongkok 31 46 +15 8
#32
#30
#31
#33
#34
#35
*International Institute for Management Development

25
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia sangat membutuhkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas:
1. Masih terdapat 7,05 Juta Pengangguran; 2,24 Juta Angkatan Kerja Baru; 8,14 Juta Setengah Penganggur, dan 28,41 Juta Pekerja Paruh
Waktu (45,84 Juta Angkatan Kerja yang bekerja tidak penuh). Penciptaan lapangan kerja masih berkisar 2 juta per tahunnya.
2. Jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72 persen dari total penduduk yang bekerja).
3. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.
Sumber: Sakernas, BPS (Agustus 2019)
Angkatan Kerja yang
Bekerja Tidak Penuh*
34,3
30
32
34
2016 2017 2018 2019
2019 JETRO Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Asia and Oceania
3. Kebutuhan Lapangan Kerja dan Permasalahan (Wage Hike & Productivity)

KEMENTERIANKOORDINATOR
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jumlah dan Komposisi
UMKM
Perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran Koperasi dengan mempertimbangkan:
1. Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 64,2 juta usaha atau 99,8% dari jumlah usaha di Indonesia sebanyak 64,3 juta usaha.
2. UMKM berkontribusi sekitar 60,34% dari PDB dan menyerap lebih dari 97% dari total tenaga kerja.
3. Koperasi memberikan kontribusi sebesar 5,1% terhadap PDB Nasional.
Sumber : Kementerian KUKM, 2018
Kontribusi UMKM terhadap PDB
Peran Koperasi
4. Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Peran Koperasi
Kontribusi terhadap
PDB 60,34 % atau
Rp 8.400 T
KO N T R I B U S I P D B
USAHA
BESAR
USAHA
MENENGAH
USAHA
KECIL
USAHA
MIKRO
5.550
Unit
60.702
Unit
783.132
Unit
63.5 Juta
Unit
Sektor UMKM menyerap
97,02 % dari total tenaga kerja
Investasi untuk sektor UMKM
sebesar 58,18% dari total investasi
Kontribusi ekspor UMKM hanya
14,17% dari total ekspor non migas
Peran Sektor UMKM
Kontribusi Koperasi terhadap PDB nasional tahun
2018 sebesar 5,1% meningkat 3 kali lipat dari tahun
2014 sebesar 1,71%
1,71%
3,99%
4,48%
5,10%
2014 2016 2017 2018
Kontribusi Koperasi terhadap
PDB Nasional

27
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
5. Perekonomian Dunia di Tengah Ketidakpastian Global
27
• Tahun 2019: Perekonomian dunia masih diliputi sejumlah ketidakpastian global yang berdampak ke perlambatan pertumbuhan ekonomi.
• Tahun 2020: Sumber ketidakpastian masih berlanjut. Awal 2020 terjadi wabah COVID-19, yang dampaknya melebihi SARS (2002-2003).
Namun pemulihan perekonomian di beberapa negara diprediksi akan mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020.
• Perang dagang AS-Tiongkok
• Ketegangan Politik: Timur Tengah, Jepang dan Korea
• Pelemahan aktivitas manufaktur
• Fluktuasi harga komoditas
• Lethal Autonomous Weapons (LAWs)
• Virus Korona China (COVID-19)
• BREXIT
RISIKO EKONOMI DOMESTIK
Pertumbuhan ekonomi masih
pada kisaran 5%
Tingkat kemiskinan,
pengangguran, dan gini rasio
membaik
Inflasi rendah dan stabil
Current Account Defisit
Meningkat; Volatilitas nilai tukar
dan saham
PEREKONOMIAN INDONESIA
Sumber: Global Economic Prospect, World Bank January 2020, WEO IMF January 2020

KEMENTERIANKOORDINATOR
BIDANGPEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Dampak COVID-19 dan Transmisi ke Perekonomian Indonesia
28
1,5 1,7
13,9 14,3
10,9 11,5
20,6 21,4
2002 2003 2018 2019
PDB Nominal (Triliun USD)
China AS
Ranking dunia
AS : 1 Tiongkok : 6
Ranking dunia
AS : 1 Tiongkok : 2
SARS
Tahun 2002-2003
COVID-19
Tahun 2019-2020
725
1.666
438
2.494
2003 2018
Ekspor Tiongkok dan AS ke Dunia (Miliar USD)
AS China
Porsi Ekspor thd Dunia 2003 2018
AS 9.7% 8.6%
Tiongkok 5.9% 12.9%
• Dampak corona virus terhadap perlambatan ekonomi Tiongkok diperkirakan antara 1% - 2%
(konsensus forecast – barclays, cnbc, the economist);
• Setiap perlambatan ekonomi Tiongkok sebesar 1%, akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia antara 0,11-0,3%. (sumber: konsensus forecast – World Bank)
• Transmisi dampak akan lebih dalam lagi, mengingat Tiongkok merupakan Patner Utama dalam
perdagangan, investasi, dan pariwisata di Indonesia.
Transmisi Ke Perekonomian Indonesia
Dampak COVID-19 diperkirakan lebih besar dibandingkan virus SARS tahun 2002-2003 disebabkan semakin besarnya peranan Tiongkok dalam
perekonomian global. Porsi PDB Tiongkok terhadap dunia meningkat dari 4,3 persen (2003) menjadi 15,8 persen (2018-nomor dua setelah AS). Kontribusi
ekspor Tiongkok ke dunia meningkat dari 5,9% (2003) menjadi 12,9% (2018-nomor satu di dunia).
No Negara
Nilai Eksp.
(Bio USD)
Share
(%)
1 Tiongkok 27.9 16.7
2 Japan 15.9 9.5
3 USA 17.7 10.6
No Negara
Nilai Imp.
(Bio USD)
Share
(%)
1 Tiongkok 44.9 26.3
2 Singapore 17.3 10.1
3 Japan 15.6 9.2
Peringkat
2019
Negara Nilai PMA
(Miliar USD)
Porsi (%)
1 Singapura 6,5 23,0
2 R.R. Tiongkok 4,7 16,7
3 Jepang 4,3 15,2
4 Hongkong, RRT 2,9 10,3
Peringkat Negara 2019 Share (%)
1 Malaysia 3,0 18,51
2 China 2,1 12,86
3 Singapura 1,9 12,01
NegaraTujuan Ekspor Indonesia
Negara Asal Impor Indonesia
PMA di Indonesia
Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia
UPDATE (26 Febr, 07.45 WIB): Novel Corona Virus (COVID-19)
COVID-19 telah menyebar ke 41 Negara, dengan jumlah 80.429 kasus terinfeksi dan
2.712 kematian: 2.664 orang di RRT, 48 orang di Luar RRT.

29
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju” 29
29
Peningkatan Investasi Tahun 2019
• Sepanjang 2019, investasi mencapai Rp 809,6 triliun
atau meningkat 12,24% dari tahun sebelumnya Rp
721,3 triliun.
• Terdiri dari PMDN sebesar Rp 386,5 triliun (125,4% dari
target Rp 308,3 triliun) dan PMA sebesar Rp 423,1
triliun (87,5% dari target Rp 483,7 triliun).
• Investasi tersebut menyerap tenaga kerja Indonesia
sebesar 1,03 juta orang, atau meningkat 7,68 % dari
realisasi 2018 sebesar 0,96 juta orang.
Sumber: BKPM, 2020
59,5 (7,4%)
61,6 (7,6%)
71,1 (8,8%)
126,0 (15,6%)
139,0 (17,2%)
Pertambangan
Industri Logam Dasar, Barang
Logam, bukan Mesin dan…
Perumahan, Kawasan Industri,
dan Perkantoran
Listrik, Gas dan Air
Transportasi, Gudang dan
Telekomunikasi
179,4 216,3 262,3 333 386,5
366
396,5
430,5
388,3
423,1
545,4
612,8
692,8 721,3
809,6
2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi Investasi 2015 – 2019
(RpTriliun)
PMDN PMA
0,96
1,03
2018 2019
Penyerapan Tenaga Kerja
(Juta orang)
Realisasi Investasi 2019 Menurut Sektor
Usaha (Rp Triliun)
Negara
Nilai PMA
(Miliar USD)
Porsi (%)
Singapura 6.5 23.0
R.R.Tiongkok 4.7 16.7
Jepang 4.3 15.2
Hongkong, RRT 2.9 10.3
Belanda 2.6 9.2
Lainnya 7.2 25.5
Investasi PMA Menurut Negara 2019

30
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
The Economist: Indonesia rounds out the top five of Asian economies that
can look forward to increased investment spending (January 2019)
22,5
25,2
26,3
31,9
32,1
34,2
36,4
36,4
38,5
39,2
39,8
48,1
48,7
58,3
Myanmar
Taiwan
South Korea
Philippines
Hong Kong
Malaysia
Japan
Australia
Thailand
Singapore
Vietnam
Indonesia
India
China
IMF: Indonesia enjoys large investment relative to peers within the region
31,59
34,47
23,63
27,04
25,01
26,57
31,74 34,61 24,61 27,14 25,79 26,04
31,81
34,69
24,56
28,05
26,17 25,98
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
India Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam
Total
Investment
/
GD
(%)
2018 2019e 2020e
3,7
4,4
5,1
5,6
5,8
8,4
8,6
10,0
13,7
28,8
30,4
33,9
37,1
46,2
52,5
Russia
Korea
Germany
Myanmar
Mexico
Indonesia
Thailand
China
JBIC: Among ASEAN countries, Indonesia is one of the most preferred
place for business investment (November 2018)
13
14
16
22
22
24
26
32
37
40
42
44
60
61
64
70
78
116
139
252
Russia (14)
Korea,…
Viet Nam (21)
Indonesia (18)
Israel (19)
Italy (16)
Germany (11)
Mexico (12)
France (13)
Canada (15)
India (9)
Spain (17)
Australia (8)
Brazil (6)
United…
Netherlands (7)
Singapore (5)
Hongkong (3)
China (2)
US (1)
2017
2018
Indonesia Masih Menjadi Daya Tarik Investasi
30
Source: The Economist –Asia Business Outlook Survey 2018
Source: IMF World Economic Outlook, Database April 2019
Source: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) – World Investment Report 2019
Source: JBIC –Outlook for Japanese Foreign Direct Investment (30th Annual Survey)
(x) = 2017 ranking
UNCTAD: Indonesia is listed in the top 20
host economies based on FDI inflows,
2017 and 2018 – Billion USD

RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf

Similar to RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf (20)

RUU-Cipta-Kerja-Paparan-Penjelasan-FPG-DPRRI-26-Febr-2020.pdf