Dokumen tersebut merangkum visi dan misi dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan tenaga kerja Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup peningkatan kualitas SDM, pemerintahan yang melayani, kesejahteraan masyarakat, dan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Dokumen ini juga menjelaskan program dan kegiatan yang dilakukan untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan di Tasikmalaya.

1. Disampaikan oleh :
WIWIN WINANINGSIH, AM.Keb., SKM.,M.MRS
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2. 1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan
penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.
MISI

3. VISI DAN MISI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TASIKMALAYA
 VISI :
“MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA SEBAGAI TUJUAN INVESTASI”
 VISI :
MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN KOMPARATIF SEBAGAI DAYA TARIK INVESTASI

4. PENDAHULUAN
 Kondisi pasar kerja Indonesia menghadapi
tantangan diantaranya kurangnya
kesempatan kerja, kurangnya kualitas
tenaga kerja, tingginya angka pengangguran
dan efek globalisasi dalam pasar kerja ;
 Pelayanan penempatan berkaitan dengan
informasi pasar kerja dan bursa kerja yang
menyesuaikan antara pemberi kerja dan
pencari kerja ; dan
 Mengembangkan informasi dan
meningkatkan penempatan tenaga kerja
dengan menjalin kerja sama multilateral dan
bilateral.

5. Sasaran
 Peningkatan pelayanan informasi pasar
kerja kepada pencari kerja dan pengguna
tenaga kerja dapat diakses pada aplikasi
Siap Kerja, Karirhub, Bizhub, Jabar Jawara
dan Top Karir;
 Pembangunan IT sistem dan employment
service center di Indonesia melalui bursa
kerja yang sudah dibangun; dan
 Pengembangan model pelayanan
 Peningkatan kontinuitas laporan informasi
pasar kerja.

7. KABUPATEN
TASIKMALAYA
Kecamatan
terpadat:
Singaparna
3187 orang per
KM2
Secara Administratif
39 KECAMATAN
541.474 KK
2.286 RW
9.202 RT
Kepadatan Penduduk
627 orang
Per KM2
Kecamatan
terendah
Pancatengah
210 orang per
KM2
351 DESA

8. Jarak Utara – Selatan
75 Km dan Barat –
Timur 56,25 Km
Secara geografis
Kabupaten
Tasikmalaya berada di
Bagian Tenggara
Wilayah Jawa Barat
dengan Batas Wilayah
sebagai berikut :
Utara
Barat
Timur
Selatan
Kota Tasikmalaya, Kab.
Majalengka dan Ciamis
Kabupaten Garut
Kabupaten Ciamis
Samudra Indonesia

9. DASAR
HUKUM
Pancasila
UUD 1945
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan
Kesempatan Kerja
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan
Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU
oleh UU Nomor 6 Tahun 2023

10. √ Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang merata
materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD
1945
√ Dalam pelaksanaan pembangunan nasional Tenaga Kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting
sebagai pelaku dan tujuan pembangunan
√ Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja
diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya
dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga
kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan

11. SETIAP ORANG YANG MAMPU
MELAKSANAKAN PEKERJAAN GUNA
MENGHASILKAN BARANG
DAN ATAU JASA UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN SENDIRI MAUPUN UNTUK
MASYARAKAT

12. TUJUAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara
optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
5. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan
keterkaitan, keterikatan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga
kerjasebelum, selama dan sesudah masa kerja, tetapi keterkaitan pula
dengan kepentingan pengusaha dan masyarakat

13. Data ketenagakerjaan bulan Desember 2022
 Jumlah Penduduk : 1.939.683 Orang
 Jumlah Angkatan Kerja : 1.224.143 Orang
 Jumlah Yang Bekerja : 1.209.806 Orang
 Jumlah Pengangguran Terbuka : 54.743 Orang
 Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar : 14.337 Orang
 Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan : 10.036 Orang
 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri : 4.301 Orang
 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Des 2022 : 95,72 %

14. Jumlah perusahaan yang melaksanakan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan sampai dengan Desember 2022,
sebanyak 234 Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 10.330
Orang dengan rincian sebagai berikut :
No Jumlah Perusahaan Dengan Jumlah Tenaga Kerja Jumlah
Perusahaan
1
2
3
1 Sampai Dengan 10 Orang (kecil)
Di atas 10 Sampai Dengan 50 Orang (menengah)
Di atas 50 Orang (besar)
187
29
18
JUMLAH 234

15. PROGRAM - PROGRAM PEMBANGUNAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN
A. Program – Program Pembangunan :
1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

16. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja ini bertujuan untuk memastikan
kesesuaian antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan jenis pekerjaanya baik
dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan. Program ini dilakukan
untuk menjamin kelangsungan berusaha melalui program kepegawaian yang
terarah.
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan
kompetensi tenaga kerja dan produktivitas peningkatan pendidikan formal,
pelatihan kerja dan pengembangan ditempat kerja sebagai satu kesatuan sistem
pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu pelatihan kerja akan
semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga ekrja diman
dibutuhkan kemampuan dalam mengantisifasi perubahan teknologi dan
persyaratan jabatan.

17. Program Penempatan Tenaga Kerja.
1) Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan tenaga kerja produktif serta
mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah
penganggur baik di pedesaaan maupun di perkotaan.
2) Dengan jumlah penganggur 54.743 orang, strategi utama dalam program ini adalah
membuka peluang investasi agar dapat menciptakan lapangan kerja untuk itu akan
dilakukan pembaharuan atas berbagai Program Perluasan Kesempatan Kerja yang
selama ini dilakukan oleh pemerintah.
3) Pembaharuan ini sangat diperlukan agar program – program tersebut dapat ditunjukan
kepada sebagian penganggur yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi
terutama di daerah – daerah dimana kegiatan ekonominya masih tertingal.
Program Hubungan Industrial
Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis anatara
pelaku proses produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang
merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja. Dengan
diberlakukannya Undang – Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
dapat dilakukan dengan adil dan saling menguntungkan. Pekerja harus dapat duduk sejajar
dengan pemberi kerja dalam mempekerjakan hak – haknya. Tindak lanjut dari undang –
undang penyelesaian hubungan industrial ini akan dituntaskan tanpa mekanisme
penyelesaian yang efisien serta memberikan kepastian hokum sulit mengharapkan
masuknya investor baru.

18. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Program ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan peraturan
ketenagakerjaan di tempat kerja yang mencakup semua aspek
ketenagakerjaan seperti hubungan industrial, upah, kondisi kerja,
keselamatan dan kesehatan kerja serta setiap permasalahan yang
terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial untuk melindungi
seluruh pekerja.

19. B. Kegiatan Pada Bidang Ketenagakerjaan :
Seksi Ketenagakerjaan
1. Pendaftaran Pencari Kerja Dan Bursa Kerja
2. Latihan Keterampilan Kerja (LKK)
3. Latihan Keterampilan Usaha (LKU) Bimbingan Usaha
4. Latihan Jabatan / Uji Kompetensi
5. Latihan Kerja Teknologi Tepat Guna (TTG)
6. Bimbingan Lanjutan Bagi Alumni LKK
7. Lkk Bagi Purna Kerja Atau Ex. PHK
8. Pemberian Kerja Sementara / PKS
9. Pemberian Kerja Daerah
10. Pemagangan Di Perusahaan
11. Penciptaan Tenaga Kerja Terdidik (TKMT) Bagi Lulusan SLTA
12. Perluasan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Professional (TKPMP) Bagi Lulusan D – 3
Ke Atas
13. Penempatan AKAL (Lokal)
14. Penempatan AKAD (Daerah)
15. Penempatan AKAN (Negara)

20. 16. Sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan
17. Bindarkum ketenagakerjaan terpadu
18. Pemberdayaan organisasi pekerja dan pengusaha (SPSI. APINDO)
19. Pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
20. Penanganan kasus PHK
21. Pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK
22. Perlindungan tenaga kerja anak dari kekerasan
23. Pembinaan pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK)

21. Kesejahteraan pekerja yang dilaksanakan adalah :
1. Pengupahan/Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pemberi kerja yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang
telah atau akan dilakukan. Adapun UMK Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 yaitu sebesar
Rp. 2.499.954,13 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus
Lima Puluh Empat Rupiah Tiga Belas Sen)
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adapun Program BPJS yaitu :
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dibayar oleh pengusaha antara 0,24 s/d
1,74 % dari upah sebulan
b. Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh pengusaha 0,3 %
c. Jaminan Hari Tua (JHT) dibayar oleh pengusaha 3,7 % dan pekerja 2 %
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dibayar oleh perusahaan 6 %
bagi yang berkeluarga dan 3 % bagi yang lajang
e. Jaminan Pensiun dibayar oleh pengusaha 2 % dan pekerja 1 % dari upah sebulan
f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 0,46 % dari upah sebulan yang dibayarkan
oleh Pemerintah Pusat sebesar 0,22 % dan sumber pendanaan JKP sebesar 0,24 %
KESEJAHTERAAN PEKERJA

22. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
A. PERMASALAHAN
Adapun permasalahan yang timbul antara lain :
1. Tidak seimbangnya pencari kerja dengan kesempatan lapangan kerja;
2. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan produktivitas pencari
kerja dan pekerja;
3. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan oleh pekerja dan pengusaha;
4. Tidak stabilnya kondisi perekonomian;
5. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan;
6. Meningkatnya jumlah pengangguran sehingga menambah angka
kemiskinan

23. B. PEMECAHAN PERMASALAHAN
Adapun Upaya Pemecahan melalui kegiatan antara lain :
1. Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan/bantuan modal
kewirausahaan meliputi bidang pertanian dan peternakan, otomotif dan home
industri;
2. Melaksanakan kegiatan Pemberian Kerja Sementara (PKS) dalam rangka
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi angka
pengangguran/kemiskinan;
3. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi mengenai penempatan dan
perlindungan PMI luar negeri;
4. Meningkatkan kerjasamanya dengan P3MI, Pengusaha Lokal dan Daerah dalam
upaya penempatan pencari kerja;
5. Mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan ke tingkat Kabupaten/Propinsi/Pusat;
6. Meningkatkan kerjasama dengan para Stakeholders dalam bidang
ketenagakerjaan;
7. Meningkatkan pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan untuk mewujudkan kondisi HI yang kondusif dan harmonis;

24. STRATEGI PENANGANAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

25. PENDIDIKAN HARUS MENGHASILKAN SDM YANG MAMPU MENGISI
PELUANG KERJA YANG ADA ATAU SDM YANG MAMPU
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA BARU SESUAI PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI YANG DICIPTAKANNYA
A. REFORMASI SISDIKNAS
1. POLA PIKIR LINK AND MACTH
SISTEM
PENDIDIKAN
SISTEM MANAJEMEN
SDM, MENUJU
PROFESIONALISME
PENGGUNA /
MASYARAKAT
INDONESIA

26. 2. Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional dari
“Output Oriented” Menjadi “Job Oriented”
HASIL
PENDIDIKAN
PENINGKATAN
KOMPETENSI MENUJU
PROFESIONALISME
PENGGUNA
MASYARAKAT
INDONESIA

27. B. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
1. Revitalisasi Balai Latihan Kerja seluruh Indonesia
meliputi 151 BLK UPTD dan 11 BLK UPTP yang
kondisi buruk dan tidak berfungsi.
Revitalisasi BLK meliputi :
• Peningkatan Kualitas Prasarana Fisik (Bangunan
dan Lingkungan)
• Peremajaan Peralatan Pelatihan yang tidak
berfungsi
• Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Instruktur
• Peningkatan Manajemen Pengelola BLK

28. 2. Melaksanakan Program Three In One
(Training, Certification and Placement)
-Tidak Terpenuhinya
Syarat Kerja
-Perlu Pelatihan
PENCARI KERJA
PENGGUNA TENAGA
KERJA
BURSA KERJA
Rekruitmen/Aktivitasi,
Matching IPK, Job Canvasing,
AJ untuk kebutuhan Latihan /
Analisis Kebutuhan Oleh
Pengantar kerja
Tidak Matching
Matching
Syarat Kerja Terpenuhi
(Kaulifikasi Jabatan, sertifikasi
kompetensi
Syarat Kerja
STANDARD
KOMPETENSI
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
PENGANGGUR PENEMPATAN
Sesuai dengan pasar
kerja / Standard
Kompetensi
Uji Komtensi (UJK)
Dalam Negeri dan
luar negeri
PEALTIHAN
CBT
PELATIHAN

29. H A R A P A N
DENGAN ADANYA FORUM PERTEMUAN INI KAMI
BERHARAP ADANYA TRANSFER DATA DAN INFORMASI
DALAM HAL KETENAGAKERJAAN, SEHINGGA
DIHARAPKAN AKAN TERWUJUDNYA PERSAMAAN
PERSEPSI UNTUK MEMBANGUN BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAERAH YANG MELIPUTI ANTARA
LAIN :
√ PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DI DAERAH
√ PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DI
DAERAH
√ PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI DAERAH
√ PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI
DAERAH

30. Thanks
ATASPERHATIANNYA,
KAMI UCAPKAN…….
TERIMA KASIH