Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
Program Rujuk Balik adalah program BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan jangka panjang bagi peserta dengan penyakit kronis tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Program ini memberikan akses mudah bagi peserta untuk mendapatkan obat kronis di fasilitas kesehatan primer atas rujukan dokter spesialis. Panduan ini menjelaskan prosedur pendaftaran dan pelayanan obat bagi peserta program ini.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Ella Banurea
Analisis Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan sistem pembiayaan paling maju di dunia dan sudah mencapai universal coverage.
Kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respon dalam suatu kejadian bencana
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
Program Rujuk Balik adalah program BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan jangka panjang bagi peserta dengan penyakit kronis tertentu seperti diabetes dan hipertensi. Program ini memberikan akses mudah bagi peserta untuk mendapatkan obat kronis di fasilitas kesehatan primer atas rujukan dokter spesialis. Panduan ini menjelaskan prosedur pendaftaran dan pelayanan obat bagi peserta program ini.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan - Health Financing System in Sou...Ella Banurea
Analisis Sistem Pembiayaan Kesehatan di Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara dengan sistem pembiayaan paling maju di dunia dan sudah mencapai universal coverage.
Kegiatan pengumpulan data dan informasi dengan tujuan untuk menilai kerusakan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang diperlukan segera sebagai respon dalam suatu kejadian bencana
1. Dokumen tersebut membahas 7 indikator mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan kepatuhan proses klinis, keselamatan pasien, dan kepuasan pelanggan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur kualitas layanan dan memastikan pelayanan sesuai standar.
Manajemen mutu dalam pelayanan kesehatanAndy Rahman
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan. Terdapat tiga komponen pelayanan kesehatan menurut Donabedian yaitu input, proses, dan outcome. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan mencakup penataan organisasi, regulasi peraturan, standarisasi, dan pengembangan SDM. Terdapat berbagai perspektif mutu layanan kesehatan dari pasien, pemberi layanan, penyandang dana, pemilik lay
Dokumen ini menjelaskan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di Indonesia, termasuk jenis-jenis formulir pelaporan data rumah sakit, periode pelaporan, dan skema sistem pelaporannya. SIRS saat ini dilakukan secara online melalui situs web khusus untuk memudahkan pelaporan dan pendataan rumah sakit di seluruh Indonesia.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Dokumen tersebut merupakan matriks penilaian risiko yang menggambarkan hubungan antara probabilitas terjadinya insiden dengan dampaknya. Probabilitas dibagi menjadi 5 tingkat dari jarang hingga sering, begitu pula dampaknya dari tidak signifikan hingga bencana. Skor risiko dihitung dari perkalian antara dampak dan probabilitas, yang dikelompokkan ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem untuk men
Model PRECEDE-PROCEED adalah model perencanaan program promosi kesehatan yang terdiri atas 9 fase, dimulai dari diagnosis sosial hingga evaluasi hasil. Model ini menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pasien, karyawan, dan organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang optimal. Rencana manajemen risiko mencakup proses identifikasi risiko, prioritisasi, pelaporan insiden, investigasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatanAgung Oktavianto
Peraturan ini mengatur tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk memastikan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Alat kesehatan tertentu wajib diuji dan dikalibrasi sekali setahun, dan alat yang lulus akan diberi sertifikat dan label laik pakai.
Dokumen tersebut membahas manajemen resiko, termasuk pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian dan ancaman, serta aktivitas penilaian resiko dan strategi mitigasi. Dibahas pula klasifikasi resiko seperti resiko keuangan, operasional, yang dapat dan tidak dapat diukur, serta pendekatan-pendekatan dalam mengelola resiko seperti penghindaran, penahanan, transfer, dan pengendalian resiko.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi promosi kesehatan menggunakan model Precede-Proceed yang terdiri dari delapan tahapan mulai dari pengkajian awal, diagnosis, penetapan prioritas masalah, tujuan, metode, dan media promosi kesehatan.
Laporan ICRA Komite PPIRS RSUD Kota Padang Panjang tahun 2016 mengidentifikasi berbagai risiko infeksi silang di rumah sakit terkait proses pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap, termasuk risiko terkait kebersihan tangan, isolasi pasien, penanganan peralatan tajam, dan prosedur invasif. Laporan ini memberikan daftar risiko rinci beserta dampaknya bagi pasien, petugas, dan pengunjung untuk meningkatkan penceg
1. Dokumen tersebut membahas 7 indikator mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit yang terkait dengan kepatuhan proses klinis, keselamatan pasien, dan kepuasan pelanggan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur kualitas layanan dan memastikan pelayanan sesuai standar.
Manajemen mutu dalam pelayanan kesehatanAndy Rahman
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan. Terdapat tiga komponen pelayanan kesehatan menurut Donabedian yaitu input, proses, dan outcome. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan mencakup penataan organisasi, regulasi peraturan, standarisasi, dan pengembangan SDM. Terdapat berbagai perspektif mutu layanan kesehatan dari pasien, pemberi layanan, penyandang dana, pemilik lay
Dokumen ini menjelaskan tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di Indonesia, termasuk jenis-jenis formulir pelaporan data rumah sakit, periode pelaporan, dan skema sistem pelaporannya. SIRS saat ini dilakukan secara online melalui situs web khusus untuk memudahkan pelaporan dan pendataan rumah sakit di seluruh Indonesia.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Dokumen tersebut merupakan matriks penilaian risiko yang menggambarkan hubungan antara probabilitas terjadinya insiden dengan dampaknya. Probabilitas dibagi menjadi 5 tingkat dari jarang hingga sering, begitu pula dampaknya dari tidak signifikan hingga bencana. Skor risiko dihitung dari perkalian antara dampak dan probabilitas, yang dikelompokkan ke dalam tingkat risiko rendah, sedang, tinggi, dan ekstrem untuk men
Model PRECEDE-PROCEED adalah model perencanaan program promosi kesehatan yang terdiri atas 9 fase, dimulai dari diagnosis sosial hingga evaluasi hasil. Model ini menekankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pasien, karyawan, dan organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien dan kualitas layanan yang optimal. Rencana manajemen risiko mencakup proses identifikasi risiko, prioritisasi, pelaporan insiden, investigasi, dan mitigasi risiko secara berkelanjutan.
Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatanAgung Oktavianto
Peraturan ini mengatur tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk memastikan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Alat kesehatan tertentu wajib diuji dan dikalibrasi sekali setahun, dan alat yang lulus akan diberi sertifikat dan label laik pakai.
Dokumen tersebut membahas manajemen resiko, termasuk pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian dan ancaman, serta aktivitas penilaian resiko dan strategi mitigasi. Dibahas pula klasifikasi resiko seperti resiko keuangan, operasional, yang dapat dan tidak dapat diukur, serta pendekatan-pendekatan dalam mengelola resiko seperti penghindaran, penahanan, transfer, dan pengendalian resiko.
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi promosi kesehatan menggunakan model Precede-Proceed yang terdiri dari delapan tahapan mulai dari pengkajian awal, diagnosis, penetapan prioritas masalah, tujuan, metode, dan media promosi kesehatan.
Laporan ICRA Komite PPIRS RSUD Kota Padang Panjang tahun 2016 mengidentifikasi berbagai risiko infeksi silang di rumah sakit terkait proses pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap, termasuk risiko terkait kebersihan tangan, isolasi pasien, penanganan peralatan tajam, dan prosedur invasif. Laporan ini memberikan daftar risiko rinci beserta dampaknya bagi pasien, petugas, dan pengunjung untuk meningkatkan penceg
Kebijakan perumahsakitan dan akreditasi rumah sakit di Indonesia memberikan fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, serta pengembangan sistem rujukan yang merata dan berkualitas melalui serangkaian regulasi dan standarisasi proses akreditasi rumah sakit.
Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Standar pelayanan RSditjenyankes
Dokumen tersebut membahas berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan standar pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi akreditasi rumah sakit."
Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota. SPM bidang kesehatan terdiri dari 9 kewenangan wajib dan 47 indikator kinerja yang meliputi berbagai aspek pelayanan kesehatan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, penyakit menular, dan lainnya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, definisi, dan target capaian SPM bidang kese
Kebijakan Akreditasi Klinik Pratama oleh dr Vinny..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rekomendasi KPK untuk JKN - Primer
A. MONITORING EVALUASI
1. Membangun perangkat yang digunakan oleh FKTP agar indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kemenkes dapat diukur secara periodik
2. Menyusun database kinerja FKTP sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Kemenkes untuk dijadikan bahan pendukung untuk pelaksanaan monev dan penetapan kebijakan JKN di masa yang akan datang.
3. BPJSK menetapkan indikator kinerja bagi BPJS di daerah dalam memonitoring FKTP di wilayahnya. Indikator kinerja bagi BPJSK di daerah untuk segera memasang aplikasi P-care di seluruh FKTP termasuk memonitoring penggunaannya.
B. MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI PETUGAS KESEHATAN DI DAERAH
1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada Dinkes dan petugas puskesmas yang melibatkan semua pemangku kepentingan
2. Menjadikan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan sebagai indikator kinerja tiap kantor cabang
3. Menyediakan ruang konsultasi dengan FKTP dan Dinkes setempat
4. Melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman FKTP dan kepuasan FKTP ke BPJS Kesehatan
C. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG LEBIH HANDAL
1. Memastikan bahwa mekanisme kontrol yang dibangun BPJS di tingkat FKTP berjalan
2. BPJS di tiap daerah membangun saluran pengaduan masyarakat terkait pelayanan di FKTP dan mensosialisasikannya
Dokumen tersebut membahas tentang tata laksana penyelenggaraan akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi oleh Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan, proses survei, kriteria penetapan status akreditasi, dan hal-hal terkait lainnya.
Similar to 02 kebijakan peningkatan mutu tenaga kesehatan dr oscar primadi, mph - copy - copy (20)
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
2. DASAR : PERMENKES 1796 TAHUN 2011
REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
3. Peningkatan Akses Masyarakat
terhadap
Layanan Kesehatan yang Berkualitas
Agenda:
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
Agenda:
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
PENINGKATAN KUALITAS
SDM
PENINGKATAN KUALITAS
SDM
(Perpres No. 7/2005)
ARAH PEMBANGUNAN
KESEHATAN
ARAH PEMBANGUNAN
KESEHATAN
11. ALUR REGISTRASI NAKES
MELALUI UJI
KOMPETENSI
SERTIFIKA
SI
SERTIFIKA
SI
Uji
Kompetensi
Uji
Kompetensi
REGISTRAREGISTRA
SISI
REGISTRAREGISTRA
SISI
LISENSLISENS
II
LISENSLISENS
II
STRSTRSTRSTR SIP
SIK
Pasca Ujian
Akhir
Pasca Ujian
Akhir
ABDULHASAN, SKDINKES BABEL
- STANDARD KOMPETENSI
- BELUM ADA STANDARD KELULUSAN UTK UJI KOMPETENSI
- KEKURANGAN TENAGA UTK MENGISI FASYANKES
YUL ASTRI, AKPER PURNA BAKTI BATUSANGKAR SUMBAR
- bgmn, dan tlg diluruskan, renc mtki utk exit exam
- bgmn dg hub nurse dan d3 keperawatan.
Mtkp jambi
- Tugas fungsi di dinkes hrs diperjelas
- gubernur dan bupati wlikota hrs diajak,
- malpraktek
- uji kompetensi, hrs jg diikuti dg penyediaan dana baikmpusat dan daerah.
Hendrawati, akper padang panjang sumbar
- utk masuk ke hpeq, bgmn dg d 3
- apakah dr dan drg uji kompetensi seblm mhs diwisuda
- kesiapan menyongsong uji kompetensi
Arifin, poltekes aceh
- utk farmasi akah ada cabang kfn
- uji kompetensi, maret akan ada wisuda
- buku pedoman uji kompetensi, belum jelas, bgmn uji kompetensi
- kesiapan mtkp, terkait
- asesor utk uji kompetensi utk disiapkan, aceh sdh memulai uji osche
Akbid budi mulya palembang
- ada progsus
- bg yg sdh ada sib , apa msh ttp mengikuti uji kompetensi
- penyetraan, apa bs dg lima semester, bgmn yg sdh mengikuti?.(p Iman)
W Hasan
Pembina kebidanan
- pengalaman, kesenjangan nya soal datang dari jkt, tingkat kesulitan soal, akan terjadi masalah (pglmn kki, smkn membaik)
- uji kompetensi sumbar, bgmn
Stikes pakanbaru
- ttg skp, 25 skp utk 5 tahun
- perlindungan hukum utk nakes yg lulus hukum (str, komite disiplin).
- standard nbl, berdasar apa
- apakah llsn d1,d2 sama