Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Dokumen tersebut membahas peran Dinas Kesehatan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan tata kelola mutu di puskesmas, meliputi sosialisasi pedoman, pembinaan upaya perbaikan mutu, pemantauan pembinaan mutu, memberikan umpan balik laporan mutu, dan menyediakan dukungan SDM kesehatan. Dokumen juga menjelaskan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Tim Pembina dan Koordinator Bidang Kesehatan (
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Dokumen tersebut membahas peran Dinas Kesehatan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan tata kelola mutu di puskesmas, meliputi sosialisasi pedoman, pembinaan upaya perbaikan mutu, pemantauan pembinaan mutu, memberikan umpan balik laporan mutu, dan menyediakan dukungan SDM kesehatan. Dokumen juga menjelaskan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Tim Pembina dan Koordinator Bidang Kesehatan (
PMK 75/2014 dan PMK 43/2019 mengatur tentang penyesuaian peran dan fungsi Puskesmas sesuai perkembangan regulasi terkait kesehatan. Puskesmas diarahkan untuk memperkuat fungsi promotif preventif, meningkatkan akses pelayanan di wilayah, dan memperkuat peran dalam pencegahan Covid-19. Dokumen ini membahas implementasi kebijakan tersebut terkait organisasi, penyelenggaraan, dan kategori Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). TPCB dibentuk untuk melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan puskesmas sesuai standar. Dokumen ini juga menjelaskan konsep, organisasi, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB terhadap puskes
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Ketepatan identifikasi pasien di fasilitas kesehatan
2. Komunikasi serah terima antar petugas kesehatan menggunakan metode SBAR
3. Upaya meningkatkan keamanan obat-obatan injeksi dan mencegah infeksi nosokomial"
Lokakarya mini lintas sektor triwulan kedua memaparkan laporan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor (pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, agama) di wilayah Manipi serta rencana tindak lanjutnya. Sektor kesehatan antara lain membahas program imunisasi, gizi dan KIA, sementara sektor pendidikan membahas UKS di sekolah.
01KEBIJAKAN DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI AITM218,.pptxDianNistaSari
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Indonesia seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi. Dokumen ini menjelaskan standar akreditasi untuk masing-masing fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.
PMK 75/2014 dan PMK 43/2019 mengatur tentang penyesuaian peran dan fungsi Puskesmas sesuai perkembangan regulasi terkait kesehatan. Puskesmas diarahkan untuk memperkuat fungsi promotif preventif, meningkatkan akses pelayanan di wilayah, dan memperkuat peran dalam pencegahan Covid-19. Dokumen ini membahas implementasi kebijakan tersebut terkait organisasi, penyelenggaraan, dan kategori Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang siklus manajemen puskesmas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, puskesmas menganalisis data kinerja, sumber daya, dan status kesehatan masyarakat untuk merumuskan rencana lima tahunan dan tahunan meliputi rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan."
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB). TPCB dibentuk untuk melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan mutu pelayanan puskesmas sesuai standar. Dokumen ini juga menjelaskan konsep, organisasi, indikator keberhasilan, dan pelaksanaan pembinaan oleh TPCB terhadap puskes
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Ketepatan identifikasi pasien di fasilitas kesehatan
2. Komunikasi serah terima antar petugas kesehatan menggunakan metode SBAR
3. Upaya meningkatkan keamanan obat-obatan injeksi dan mencegah infeksi nosokomial"
Lokakarya mini lintas sektor triwulan kedua memaparkan laporan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi masing-masing sektor (pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, agama) di wilayah Manipi serta rencana tindak lanjutnya. Sektor kesehatan antara lain membahas program imunisasi, gizi dan KIA, sementara sektor pendidikan membahas UKS di sekolah.
01KEBIJAKAN DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI AITM218,.pptxDianNistaSari
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Indonesia seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi. Dokumen ini menjelaskan standar akreditasi untuk masing-masing fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang meliputi tugas pokok dan fungsi, lingkup kerja, kebijakan pengelolaan sumber daya kesehatan, rencana kegiatan, dan data tenaga kesehatan tahun 2017.
Dokumen tersebut membahas revisi standar akreditasi puskesmas 2021 dengan menyempurnakan struktur, substansi, dan penambahan materi baru. Perubahan utama meliputi penyederhanaan struktur bab, penggabungan elemen penilaian yang serupa, penyesuaian indikator dan program sesuai peraturan terbaru, serta penambahan bab baru seperti manajemen fasilitas dan keselamatan serta peningkatan mutu prioritas puskesmas.
[Ringkasan]
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas Revisi membahas tentang Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) yang terdiri dari 7 standar, 26 kriteria, dan 104 elemen penilaian. Standar-standar tersebut meliputi perencanaan puskesmas, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen fasilitas dan keselamatan, pengawasan dan pengendalian kinerja, serta peran dinas kesehatan dalam peningkatan mutu
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi fasyankes dan pembentukan tim pembina cluster binaan untuk memberikan pendampingan kepada puskesmas. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep peningkatan mutu melalui akreditasi, skema capaian akreditasi puskesmas, dan peran dinas kesehatan kabupaten/kota dalam memberikan pembinaan kepada puskesmas untuk men
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai program peningkatan mutu, indikator mutu, manajemen risiko, sasaran keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas.
Organisasi mutu di FKTP diatur dalam Permenkes 43/2019. Dokumen menjelaskan bahwa puskesmas bertanggung jawab atas upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama serta mengutamakan preventif di wilayahnya. Dokumen juga membahas organisasi dan tanggung jawab mutu di puskesmas, termasuk pengangkatan penanggung jawab mutu.
1. Puskesmas menyusun program PPI yang komprehensif meliputi pendidikan, pelatihan, penerapan standar kewaspadaan, dan pengukuran kinerja untuk mencegah penularan infeksi di fasilitas kesehatan.
2. Dilakukan identifikasi risiko infeksi dan penyusunan strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil identifikasi tersebut.
3. Program PPI diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk men
Dokumen tersebut membahas tentang standar akreditasi administrasi manajemen dan upaya kesehatan masyarakat yang mencakup 3 bab yaitu perencanaan, akses, dan sumber daya puskesmas, tolok ukur pencapaian puskesmas, dan penggambaran bab 2 dalam bentuk gambar.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
5. MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN
KESELAMATAN PASIEN
PERLINDUNGAN BAGI SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LINGKUNGANNYA
KINERJA FKTP DALAM PELAYANAN
KESEHATAN
TUJUAN
MELALUI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN MUTU
KINERJA YANKES FKTP SECARA
BERKESINAMBUNGAN TERHADAP:
• SISTEM MANAJEMEN
• SISTEM MANAJEMEN MUTU
• SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN & PROGRAM
• SISTEM MANAJEMEN RISIKO
Meningkatkan
1
3
2
8. JADWAL HARI KE-1
WAKTU SURVEIOR BIDANG
ADMEN
SURVEIOR BIDANG
UKM
SURVEIOR
BIDANG UKP
PENANGGUNG
JAWAB ACARA
PEJAWAB ACARA
08.00-08.30 Opening Meeting Kepala Puskesmas
Ketua Tim Surveior
08.30-09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan Upaya
Puskesmas, Upaya Peningkatan Mutu, Kinerja dan Keselamatan Pasien
Ketua Tim Surveior
Kepala Puskesmas
09.30-09.45 Rehat Kopi : Surveior meminta disiapkan:
Daftar pasien rawat jalan 2 bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup
Ketua Tim Surveior
09.45-12.00 Telaah Dokumen
Manajemen
Telaah Dokumen
UKM
Telaah Dokumen
UKP
Ketua Tim Surveior
12.00-12.30 Telaah Dokumen
Manajemen
Telaah Dokumen
UKM
Telaah Rekam
Medis Tertutup
Ketua Tim Surveior
9. JADWAL HARI KE-2
WAKTU SURVEIOR BIDANG
ADMEN
SURVEIOR BIDANG
UKM
SURVEIOR
BIDANG UKP
PENANGGUNG
JAWAB ACARA
08.00-08.45 Klarifikasi dan Masukan Ketua Tim Surveior
08.45-09.00 Rehat Kopi
09.00-12.00 Telusur Sistem
Manajemen
Telusur Sistem
Penyelenggaraan
UKM
Telusur Sistem
Penyelenggaraan
UKP
Ketua Tim Surveior
12.00-13.00 ISHOMA
13.00-14.30 Telusur Sistem
Manajemen
Telusur Sistem
Penyelenggaraan
UKM
Telusur Sistem
Penyelenggaraan
UKP
Ketua Tim Surveior
14.30-15.30 Telusur Sistem
Manajemen
Telusur Sistem
Penyelenggaraan
UKM
Telusur Rekam
Medis Terbuka dan
Wawancara Pasien
Ketua Tim Surveior
12. 1.Bersikap ramah,
santun & terbuka
2.Bersikap jujur
dan tidak memihak
3.Sadar akan
kedudukannya,hak
& kewajibannya sbg
wakil komisi
4.Menampilkan diri
sebagai penasehat
dan pembimbing
5.Memegang teguh
rahasia yg berkaitan
dengan tugasnya
13. 7.Patuh pd ketentuan
setempt di Fasyankes
10.Bekerja sesuai Pedoman
dan Kode Etik yg ditetapkan
oleh Komisi
9.Menjaga penampilan
dlm menguasai &
mengikuti perkembangan
IPTEK dlm bidang
keahliannya,peningkatan
mutu,praktek
klinis,manajemen pusk
&/FKTP, dan instrumen
Akreditasi
8.Menjaga penampilan dlm
berpakaian pd saat
pelaksanaan survei