Kebijakan Akreditasi Klinik Pratama oleh dr Vinny..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Dokumen tersebut menampilkan 6 indikator sasaran keselamatan pasien di sebuah rumah sakit beserta capaian dan targetnya setiap bulan. Indikator tersebut meliputi ketepatan identifikasi pasien, komunikasi medis yang efektif, keamanan obat berbahaya, kepastian prosedur bedah, pencegahan infeksi, dan pencegahan jatuhnya pasien. Secara umum capaian masih di bawah target pada bulan Juli dan Agustus, namun semakin men
Pedoman ini memberikan panduan pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Pelaporan insiden bertujuan menurunkan angka insiden keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperoleh pembelajaran untuk perbaikan. Pedoman ini menjelaskan alur pelaporan insiden secara internal ke tim keselamatan pasien rumah sakit dan secara eksternal ke komite keselamatan pasien rumah sakit.
Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Integrasi pelayanan dilaksanakan melalui empat klaster yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan usia produktif dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, serta klaster manajemen puskesmas. Pelayanan kesehatan primer akan diselenggarakan secara terintegrasi di ting
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Dokumen tersebut menampilkan 6 indikator sasaran keselamatan pasien di sebuah rumah sakit beserta capaian dan targetnya setiap bulan. Indikator tersebut meliputi ketepatan identifikasi pasien, komunikasi medis yang efektif, keamanan obat berbahaya, kepastian prosedur bedah, pencegahan infeksi, dan pencegahan jatuhnya pasien. Secara umum capaian masih di bawah target pada bulan Juli dan Agustus, namun semakin men
Pedoman ini memberikan panduan pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Pelaporan insiden bertujuan menurunkan angka insiden keselamatan pasien, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperoleh pembelajaran untuk perbaikan. Pedoman ini menjelaskan alur pelaporan insiden secara internal ke tim keselamatan pasien rumah sakit dan secara eksternal ke komite keselamatan pasien rumah sakit.
Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Integrasi pelayanan dilaksanakan melalui empat klaster yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan usia produktif dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, serta klaster manajemen puskesmas. Pelayanan kesehatan primer akan diselenggarakan secara terintegrasi di ting
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 5, 6 dan 9 mengenai peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai pengorganisasian mutu di puskesmas, penentuan indikator mutu, monitoring hasil kinerja, serta analisis dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan. Beberapa isu strategis kesehatan nasional dan daerah dijelaskan sebagai latar belakang, termasuk permasalahan kesehatan di Kota Depok.
Panduan ini mengatur akses layanan perawatan di RSU Bunda Jakarta. Terdapat tiga sumber akses yaitu ruang emergensi, poliklinik, dan penerimaan langsung ke ruang rawat inap. Semua pasien yang datang harus diregistrasi dan mendapat nomor rekam medis. Pasien dapat dirawat di rumah sakit ini jika tersedia layanan yang dibutuhkan, jika tidak akan dirujuk. Panduan ini mengatur proses registrasi, penerimaan rawat
Tim atau petugas yang bertanggung jawab dalam peningkatan mutu di Puskesmas ditetapkan untuk mengelola indikator mutu secara berkelanjutan. Indikator mutu prioritas Puskesmas, indikator keselamatan pasien, dan indikator pencegahan infeksi ditetapkan untuk mengukur upaya perbaikan. Data indikator dikumpulkan dan divalidasi untuk memastikan validitasnya guna peningkatan mutu berkelanjutan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang indikator mutu pelayanan kesehatan di puskesmas yang meliputi 6 indikator yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, dan kepuasan pasien.
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Contoh program peningkatan_mutu_dan_keselamatan_pasienSri Yusanti
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas X dengan melakukan penilaian kinerja pelayanan klinis, memantau pencapaian sasaran keselamatan pasien, serta menerapkan manajemen risiko pada pelayanan laboratorium dan obat. Prioritas program ini adalah pelayanan darurat, ANC dan persalinan, serta pelayanan obat. Program ini akan dievaluasi setiap bulan untuk menilai capaian targetnya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas penjaminan mutu dalam pelayanan kesehatan yang meliputi pendekatan, langkah, dan aspek penilaian mutu pelayanan kesehatan.
2) Terdapat tiga pendekatan utama penilaian mutu yaitu struktur, proses, dan hasil (outcome).
3) Siklus penjaminan mutu meliputi perencanaan, pengukuran, identifikasi masalah, dan peningkatan mutu secara ber
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI 2023 - Copy.pptxEdwarRevno
Standar 1.1 mengatur tentang pengorganisasian klinik meliputi visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan uraian tugas yang ditetapkan secara resmi. Standar 1.2 mengenai tata kelola SDM yang mencakup perencanaan kebutuhan tenaga, file pegawai, dan evaluasi kinerja secara berkala. Standar 1.3 mengatur tata kelola fasilitas dan keselamatan yang mencakup perizinan, manajemen fasilitas, inventaris
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 5, 6 dan 9 mengenai peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Termasuk didalamnya adalah pembahasan mengenai pengorganisasian mutu di puskesmas, penentuan indikator mutu, monitoring hasil kinerja, serta analisis dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Depok melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan. Beberapa isu strategis kesehatan nasional dan daerah dijelaskan sebagai latar belakang, termasuk permasalahan kesehatan di Kota Depok.
Panduan ini mengatur akses layanan perawatan di RSU Bunda Jakarta. Terdapat tiga sumber akses yaitu ruang emergensi, poliklinik, dan penerimaan langsung ke ruang rawat inap. Semua pasien yang datang harus diregistrasi dan mendapat nomor rekam medis. Pasien dapat dirawat di rumah sakit ini jika tersedia layanan yang dibutuhkan, jika tidak akan dirujuk. Panduan ini mengatur proses registrasi, penerimaan rawat
Tim atau petugas yang bertanggung jawab dalam peningkatan mutu di Puskesmas ditetapkan untuk mengelola indikator mutu secara berkelanjutan. Indikator mutu prioritas Puskesmas, indikator keselamatan pasien, dan indikator pencegahan infeksi ditetapkan untuk mengukur upaya perbaikan. Data indikator dikumpulkan dan divalidasi untuk memastikan validitasnya guna peningkatan mutu berkelanjutan.
1. Dokumen tersebut membahas tentang indikator mutu pelayanan kesehatan di puskesmas yang meliputi 6 indikator yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, dan kepuasan pasien.
Bab 1-5 standar dan instrumen akreditasi puskesmas mencakup lima bab yang membahas tentang kepemimpinan, manajemen, pelayanan UKM dan UKP, program prioritas nasional, serta peningkatan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Standar dan kriteria diuraikan dalam 171 elemen penilaian untuk memastikan kinerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Contoh program peningkatan_mutu_dan_keselamatan_pasienSri Yusanti
Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas X dengan melakukan penilaian kinerja pelayanan klinis, memantau pencapaian sasaran keselamatan pasien, serta menerapkan manajemen risiko pada pelayanan laboratorium dan obat. Prioritas program ini adalah pelayanan darurat, ANC dan persalinan, serta pelayanan obat. Program ini akan dievaluasi setiap bulan untuk menilai capaian targetnya.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas penjaminan mutu dalam pelayanan kesehatan yang meliputi pendekatan, langkah, dan aspek penilaian mutu pelayanan kesehatan.
2) Terdapat tiga pendekatan utama penilaian mutu yaitu struktur, proses, dan hasil (outcome).
3) Siklus penjaminan mutu meliputi perencanaan, pengukuran, identifikasi masalah, dan peningkatan mutu secara ber
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
Transformasi sistem kesehatan Indonesia berfokus pada enam pilar utama, termasuk transformasi layanan primer untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, transformasi layanan rujukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan rumah sakit rujukan, serta transformasi layanan jantung nasional untuk menangani penyakit jantung.
INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI 2023 - Copy.pptxEdwarRevno
Standar 1.1 mengatur tentang pengorganisasian klinik meliputi visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan uraian tugas yang ditetapkan secara resmi. Standar 1.2 mengenai tata kelola SDM yang mencakup perencanaan kebutuhan tenaga, file pegawai, dan evaluasi kinerja secara berkala. Standar 1.3 mengatur tata kelola fasilitas dan keselamatan yang mencakup perizinan, manajemen fasilitas, inventaris
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
01KEBIJAKAN DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI AITM218,.pptxDianNistaSari
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Indonesia seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik mandiri dokter/dokter gigi. Dokumen ini menjelaskan standar akreditasi untuk masing-masing fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015.
Kebijakan perumahsakitan dan akreditasi rumah sakit di Indonesia memberikan fokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, serta pengembangan sistem rujukan yang merata dan berkualitas melalui serangkaian regulasi dan standarisasi proses akreditasi rumah sakit.
Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan dengan enam pilar transformasi untuk mendukung tujuan kesehatan Indonesia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Salah satu pilar transformasi adalah transformasi mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan akreditasi fasilitas kesehatan. Kemenkes telah menetapkan standar dan lembaga penyelenggara akreditasi serta memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan ak
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik dokter mandiri. 2. Akreditasi FKTP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta perlindungan sumber daya manusia kesehatan. 3. Standar akreditasi terdiri dari kelompok administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarak
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai program peningkatan mutu, indikator mutu, manajemen risiko, sasaran keselamatan pasien, dan pencegahan infeksi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas.
Bab V Puskesmas (Tjahyono_LASKESI).pptxrizki176868
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya terkait peningkatan mutu pelayanan puskesmas melalui pengukuran indikator mutu, manajemen risiko, dan peningkatan keselamatan pasien. Dibahas pula tentang program peningkatan mutu, tim mutu, indikator mutu, analisis data indikator, dan validasi data untuk menunjang perbaikan mutu berkelanjutan di puskesmas.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
Update-Kebijakan-Akreditasi-Klinik
1. UPDATE TERBARU MENGENAI ATURAN
AKREDITASI KLINIK PRATAMA
“Akreditasi Klinik……
wajib atau butuh siiich”
DISAMPAIKAN OLEH :
dr Vini Adiani Dewi
(Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Jabar)
Pada Pertemuan Manajemen Tahunan Asosiasi Klinik Jawa Barat
tgl 8 September 2021
2.
3.
4. MISI 2 :
MELAHIRKAN MANUSIA YANG BERBUDAYA
BERKUALITAS BAHAGIA DAN PRODUKTIF MELALUI
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF
KESELARASAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023
5. KOMPETENSI FASKES
SARANA PRASARANA SDM
ALKES
FARMASI
AKREDITASI
SISTEM
RUJUKAN
PELA
YANAN
KESEHA
TAN
UHC
2019
PROGRAM PENINGKA
TAN MUTU
• AKREDITASI
• PENGUKURAN INDIK
ATOR MUTU
PROGRAM PENINGK
ATAN AKSES
• SARANA
PRASARANA
• KOMPETENSI SDM
• ALAT KESEHATAN
Terwujudnya
Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar dan
Rujukan
yang berkualitas
Bagi Masyarakat
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA Penguatan pelayanan kesehatan
melalui program peningkatan
akses dan mutu pelayanan.
Akreditasi Menjadi fokus
utama Kementerian Kesehatan RI
dalam meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan
ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
7. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
OUTCOME
MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL
50% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KESEHATAN
TRADISIONAL
MENINGKATNYA PUSKESMAS SIAP AKREDITASI
MENINGKATNYA KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL
50% PUSKESMAS SESUAI STANDAR
MENINGKATNYA RUMAH SAKIT SIAP AKREDITASI
MENINGKATNYA KAB /KOTA YG MEMPUNYAI 80 %
RUMAH SAKIT DENGAN PENCAPAIAN SPM
MENINGKATNYA KAB/KOTA MEMILIKI LABORATORIUM KESEHATAN
TERAKREDITASI
MENINGKATNYA RS REGIONAL YG MEMENUHI
STANDAR
REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI
INDIKATOR OUTCOME SATUA
N
TARGET
2019 2020 2021 2022 2023
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 50 %
PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN KESEHATAN
TRADISIONAL
% 40 50 60 70 80
PERSENTASE KABUPATEN KOTA DENGAN MINIMAL 50 %
PUSKESMAS SESUAI STANDAR
% 75 80 85 90 95
PERSENTASE KAB /KOTA YG MEMPUNYAI 80 % RUMAH
SAKIT DENGAN PENCAPAIAN SPM
% 7 26 44 63 100
PERSENTASE RS REGIONAL YG MEMENUHI STANDAR JUMLA
H
3 4 5 6 7
PERSENTASE PUSKESMAS SIAP AKREDITASI % 95 100 100 100 100
PERSENTASE RUMAH SAKIT SIAP AKREDITASI % 60 70 80 90 100
PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI LABORATORIUM
KESEHATAN TERAKREDITASI
% 19 30 40 50 60
PERSENTASE REKOMENDASI IZIN RUMAH SAKIT KELAS B
DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PROVINSI
% 100 100 100 100 100
RENSTRA
DINAS
KESEHATAN
2018
-
2023
12. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
4 DIMENSI UHC:
1.SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN
2.SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN
3.SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK
4.MUTU : MUTU PELAYANAN KESEHATAN
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE MERUPAKAN SISTEM KESEHATAN YANG MEMASTIKAN SETIAP WARGA DALAM POPULASI MEMILIKI AKSES YANG ADIL
TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, DAN REHABILITATIF BERMUTU DENGAN BIAYA TERJANGKAU. ( WHO)
PENTAHAPAN CAKUPAN UNIVERSAL SANGAT DIPENGARUHI OLEH DUKUNGAN POLITIK KONSENSUS PENDUDUK,
DAN KEMAMPUAN KEUANGAN SUATU NEGARA.
3 DIMENSI UHC:
1. SEBERAPA BESAR PROSENTASE PENDUDUK YANG DIJAMIN
2. SEBERAPA LENGKAP PELAYANAN YANG DIJAMIN
3. SEBERAPA BESAR PROPORSI COST SHARING OLEH PENDUDUK
TAHUN 2015 TAHUN 2018 QUALITY
13. 7DIMENSI
MUTU
AMAN
ADIL
BERORIENTASI
PASIEN
EFISIEN
TEPAT
WAKTU
EFEKTIF
INTEGRASI
kMal
menyediakan pelayanan
kesehatan yang berbasis bukti
kepada masyarakat
meminimalisasi terjadinya kerugian (harm), cedera
dan kesalahan medis yang bisa dicegah
kepada mereka yang menerima pelayanan
mengurangi waktu tunggu dan k
eterlambatan pemberian
pelayanan kesehatan
menyediakan pelayanan yang seragam tanpa me
mbedakan jenis kelamin, suku, etnik,
tempat tinggal, agama, sosial ekonomi
menyediakan pelayanan yang sesuai
dengan preferensi, kebutuhan dan nilai-
nilai individu
Optimalkan Sumberdaya yang
ada, tanpa pemborosan bahan
tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal,
diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
14. RISIKO PELAYANAN YANG TIDAK BERMUTU
MENGGERUS
KEPERCAYAAN
PADA SISTEM
PELAYANAN
KESEHATAN
1
MENGUBAH
PERILAKU
DALAM MEMILIH
PELAYANAN
KESEHATAN
2
MENGURANGI
MOTIVASI
PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN
3
MERUGIKAN
SECARA
FINANSIAL
4
RISIKO
SERIUS TIDAK
TERCAPAINYA
UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
5
16. KEBIJAKAN MUTU, KESELAMATAN PASIEN, & K3
UU 36 /2009 TENTANG KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AMAN, BERMUTU, SERTA
MERATA & NONDISKRIMINATIF (PS 19)
PEMERINTAH WAJIB MENETAPKAN STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN (PS 55 AY 1)
STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(PS 55 AY 2)
PASAL 39
(1) DALAM UPAYA
PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN, PUSKESMAS
WAJIB DIAKREDITASI SECARA
BERKALA PALING SEDIKIT 3
(TIGA) TAHUN SEKALI.
PMK 11/2017
Pasal 5
AYAT 1.
SETIAP FASKES WAJIB
MENYELENGGARAKAN
KESELAMATAN PASIEN
Ayat 2.
Pembentukan sistem pelayanan
yang menerapkan:
a. Standar keselamatan
pasien
b. Sasaran keselamatan
pasien
c. Tujuh langkah menuju
keselamatan pasien
MUTU
KESELAMATAN PASIEN
PMK 52 tahun 2018
Pasal 3 (1)
Setiap Fasyankes wajib
menyelenggarakan K3 di Fasyankes
Pasal 11 (4)
Penilaian eksternal K3 di Fasyankes
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan melalui akreditasi
Fasyankes sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
K3 di FASYANKES
PPI
PMK 27 tahun 2017 :
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri
ini meliputi pelaksanaanPPI di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
berupa rumah sakit,
puskesmas,klinik, dan praktik
mandiri tenaga kesehatan.
Pasal 3 (1)
Setiap FasilitasPelayanan
Kesehatanharus
melaksanakanPPI.
18. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Dasar Hukum:
Permenkes No. 71 tahun 2013 dan Permenkes 99 tahun 2015 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN:
Pasal 6 ayat 2:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi.
Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:
Pasal 38:
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan
akreditasi
Permenkes No. 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas:
Pasal 57
Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan PKM wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali.
Permenkes No. 46 tahun 2015 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi
Pasal 3 ayat 1:
Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi wajib terakreditasi
19. INPUT
PIMPINAN ( KEPALA DINKES,PIMPINAN KlINIK, POKJA, TIM
MUTU)
SARANA, PRASARANA, TENAGA, KOMPETENSI, ANGGARAN
KETERSEDIAAN SOP
KEMAMPUAN UNTUK ADVOKASI STAKEHOLDER
MINDSET/ BUDAYA ( KEPATUHAN TERHADAP SOP)
INDIKATOR & TARGET ( OUTPUT) HARUS JELAS
FAKTOR – FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN AKREDITASI
KPI AKREDITASI
KOMITMEN
FAKTOR
PKERHASILAN
AKREDITASI
INPUT
MANUSIA
DUKUNGAN
PROSES
OUTPUT
21. KARYAWAN (PELAKSANA)
CLINIC MANAGER
• MELAKSANAKAN CLINICAL GOVERNANCE
• MELAKSANAKAN CQI
SEBAGAI LEADER & MANAJER DALAM
PELAKSANAAN CLINICAL GOVERNANCE :
1. Pembentukan tim mutu
2. Penyusunan Dokumen
3. Implementasi Akreditasi
4. Evaluasi Implementasi Akreditasi
5. CQI
PERAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA AKSELERASI AKREDITASI KLINIK
SUPPORTING BUDGET
1. PEMENUHAN SUMBER DAYA
2. Pendampingan Pra Akreditasi :
• Lokakarya penggalangan komitmen
• Workshop pengenalan standar dan instrumen
• Self Assessment
• Pendampingan Penyusunan Dokumen
• Pendampingan Implementasi & Penilaian Pra Survei
3. CQI
OWNER
22. AKREDITASI
FASYANKES
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) INSTITUSI
PERBAIKAN TATA KELOLA
( MANAJMEN ) KLINIS
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) RISIKO
PERBAIKAN TATA KELOLA
(MANAJEMEN) MUTU
MEMBANGUN SISTEM TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK SECARA
BERTAHAP & BERKESINAMBUNGAN
SISTEM TATA KELOLA KINERJA & MUTU
MELALUI AKREDITASI FKTP
PEDOMAN
PROGRAM
TEKNIS
TERDISTRIBUSI
DI SELURUH STANDAR AKREDITASI
23. AKREDITASI MEMPERBAIKI TATA KELOLA ORGANISASI & KLINIS
TATA
KELOLA
KLINIK
YANG BAIK
TATA
KELOLA
ORGANISASI
YANG BAIK
KEPUASAN PEMILIK,
TENAGA KESEHATAN
DAN PASIEN
24. MANFAAT AKREDITASI FKTP
MEMPERBAIKI TATA
KELOLA INSTITUSI &
PELAYANAN
MEMASTIKAN
PELAYANAN TELAH
SESUAI STANDAR
MEMASTIKAN
- KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN TERJAMIN
- KESELAMATAN PASIEN,
TENAGA, PENGUNJUNG
TERJAMIN
MEMASTIKAN
TERJADINYA
PERBAIKAN KINERJA
DAN MUTU SECARA
BERKESINAMBUNGAN
TERWUJUDNYA
BUDAYA MUTU DI
FASYANKES
29. KLINIK TERAKREDITASI
DI JABAR s/d th 2019
NO KAB/KOTA NAMA KLINIK PRATAMA
STATUS AKREDITASI
TOTAL TAHUN
PARIPUR
NA
UTAMA MADYA DASAR
1 Kab Bogor Denti 1 1 2019
2 Kab Bogor Kirana I 1 1 2019
3 Kab Bogor Medistra 4 1 1 2019
4 Kab Bogor Limus Pratama Medika 1 1 2019
5 Kab Bogor Gracia 1 1 2019
6 Kab Bogor Yapida 1 1 2019
7 Kab Bogor Kimia Farma Gunung Sindur 1 1 2019
8 Kab Bogor Tlajung 1 1 2019
9 Kab Bogor Bhakti Rahayu 1 1 2019
10 Kab Bogor Duta Medika 1 1 2019
11 Kab Bogor Qita 1 1 2019
12 Kab Bogor Salsabila MC 1 1 2019
13 Kab Bogor Medistra 2 1 1 2019
14 Kab Bogor dr DEDI 1 1 2019
15 Kab Bogor Insani 1 1 2019
16 Kab Purwakarta Sejati 1 1 2019
17 Kab Purwakarta Puja Ananda 1 1 2019
18 Kab. Bandung Bona 1 1 2019
19 Kab. Bandung Afifah 1 1 2019
20 Kab. Cirebon Dunia Medika 1 1 2019
21 Kota Bandung Medika Antapani 1 1 2019
22 Kota Bandung Wirasakti Kesdam III/SLW 1 1 2019
23 Kota Bogor Melania Bruderan 1 1 2018
24 Kota Bogor Pelita Sehat Pomad 1 1 2019
25 Kota Bogor Pelita Sehat Bangbarung 1 1 2019
26 Kota Bogor Denkesyah 03.04.01 1 1 2019
27 Kota Cimahi DKT Siliwangi 1 1 2019
28 Kota Cirebon Sutomo 1 1 2019
29 Kota Cirebon Muhamadiyah 1 1 2019
30 Kota Cirebon DKT Ciremai 1 1 2019
31 Kota Depok KPRJ Satelit UI Makara 1 1 2019
32 Kota Sukabumi DKT Pangrango 1 1 2018
JUMLAH 21 10 1 0 32
30. LAKUKAN SA
DILANJUTKAN PERBAIKAN
MINIMAL 6 BULAN SEKALI
Penilaian Kembali
Setelah 3 Tahun
01 03
02
Bagaimana Pasca Akreditasi?
SIKLUS YANG TIDAK
AKAN PERNAH
BERHENTI
*)
• PELAKSANAAN REKOMENDASI HASIL SURVEI
• MEMASTIKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN DILAKSANAKAN MELALUI SIKLUS PDCA
• PERSIAPAN REAKREDITASI
Penilaian FKTP Berprestasi
AKREDITASI BUKAN
AKHIR TUJUAN
TUJUAN UTAMA AKREDITASI YAITU PENINGKATAN
MUTU YANG BERKESINAMBUNGAN (CQI)
31. RENCANA PENGEMBANGAN AKREDITASI KE DEPAN
1. REVIEW STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI
AKREDITASI
FKTP
2. MENYEMPURNKANAN SISTEM AKREDITASI
• SURVEI BERBASIS IT
• SISTEM INFORMASI
• UPDATE KUALIFIKASI & KOMPETENSI SURVEIOR
4. FINALISASI NATIONAL QUALITY POLICY & STRATEGY
1
2
3
4 5. MONEV MUTU
3. PENGUKURAN INDIKATOR NASIONAL MUTU YANKES
32. REVISI PMK 46
TAHUN 2015
REVISI PMK 9
TAHUN 2014
STANDAR
AKREDITASI
KLINIK
Progress Kebijakan Akreditasi Klinik
33. Untuk Klinik Pratama
dan Klinik Utama
Merupakan gabungan dari
Standard Klinik Puskesmas dan
Rumah Sakit (SNARS dan JCI )
Menghindari
Pengulangan
Lebih Sederhana dan
Implementatif
Standar Akreditasi Klinik
(Revisi )
Revisi PMK 9 Tahun
2014 Tentang Klinik
34. UNSUR
STANDAR PMK No 46 TAHUN
2015
DRAFT STANDAR REVISI
BAB
1. Kepemimpinan dan Manajemen
Klinik
2. Layanan Klinik Berorientasi
Pasien
3. Manajemen Penunjang
Layanan Klinik
4. Peningkatan Mutu Klinik dan
Keselamatan Pasien
1. Tata Kelola Klinik
2. Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
3. Pelayanan Klinik
Peserseorangan
STANDARD 26 Standar 23 Standar
ELEMEN
PENILAIAN
499 Elemen Penilaian 90 Elemen Penilaian
PROGRESS REVISI STANDAR AKREDITASI KLINIK
Per September 2020
36. AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
1. Kegiatan persiapan dan survai akreditasi RS dan Labkes mulai
dilakukan setelah status Bencana Nasional COVID-19 dicabut oleh
Pemerintah
2. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes yang telah memiliki sertifikat
akreditasi:
a. masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir baik sebelum
maupun sesudah Bencana Nasional COVID-19 dinyatakan dicabut
oleh pemerintah, maka sertifikat akreditanya msh tetap berlaku
selama 1 thn terhitung sejak bencana nasional COVID-19
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
b. Pimpinan RS, Puskesmas, Klinik, Labkes membuat pernyataan
komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
yang digunakan sbg:
1) Persyaratan kerjasama dgn BPJS Kesehatan, badan usaha atau
lembaga lain; dan atau
37. 3. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes yang belum dilakukan akreditasi:
a. Membuat komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
yang berlaku paling lama 1 thn sejak Bencana Nasional COVID-19 dinyatakan
dicabut oleh pemerintah
b. Pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
digunakan sbg :
1) Persyaratan kerjasama dgn BPJS kesehatan ,Badan Usaha atau lembaga
lain; dan/atau
2) Persyaratan perpanjangan Izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan
atau peningkatan kelas RS
4. Pernyataan komitmen utk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
sesuai dgn contoh format dan disampaikan kpd kemenkes melaui email
may3subdit@gmail.com paling lambat 1 bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan
5. RS, Puskesmas, Klinik dan Labkes wajib menerapkan standar dlm
penyelenggaraan pelayanan sbg bagian dari budaya mutu dan keselamatan
pasien.