Dokumen tersebut membahas pergeseran paradigma administrasi publik tradisional ke arah manajemen publik. Administrasi publik tradisional dinilai kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga mulai digantikan oleh konsep manajemen publik yang lebih mengedepankan kinerja dan akuntabilitas. Walaupun terdapat kritik, model manajemen publik kini telah diterapkan secara luas dengan arah pengembangan lebih mengur

1. Tugas Baca Judul Buku: Public Management and Administration An Introduction 3rd Edition Pengarang: Owen E. Hughes Penerbit: Palgrave Macmillan Tahun: 2003 Pendahuluan Selama lebih dari 20 tahun, sektor publik di negara-negara barat telah mengalami perubahan yang begitu signifikan, terlihat dari upaya pemerintah yang berusaha untuk merespon tantangan-tantangan perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan internasional. Periode ini menyoroti perubahan terhadap sektor publik yang begitu dinamis dari periode sebelumnya di abad 20, dengan memperlihatkan keberlanjutannya menuju awal abad 21. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam periode ini telah terjadi pergeseran paradigma dari model administrasi publik yang tradisional-yang begitu dominan di abad 20- menuju ‘manajerialism’ atau manajemen publik. Teori birokrasi yang begitu lekat dalam konteks pemerintah telah berangsur-angsur digantikan oleh teori-teori ekonomi dan pasar sebagai sebuah kekuatan baru. Buku ini pada dasarnya merupakan tinjauan pendahuluan terhadap teori dan prinsip manajemen publik, khususnya yang berkaitan dengan reformasi sektor publik, yang lebih kita kenal dengan sebutan “New Public Management’ untuk kemudian dibandingkan dengan konsep tradisional dari model administrasi publik. Buku edisi ketiga ini juga merupakan penyempurnaan dari dua edisi sebelumnya, dengan tetap mempertahankan argumen-argumen yang mendasarinya, dan melengkapinya dengan informasi-informasi aktual yang berkembang saat ini. Perkembangan yang begitu pesat pun dapat terlihat dari edisi pertama buku ini pada tahun 1994, seperti yang terlihat di negara-negara seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, Amerika Serikat dan Jerman, yang telah menunjukkan performa yang sesungguhnya hingga saat ini. Bahkan secara signifikan juga menunjukkan, bahwa konsep manajemen publik telah diadopsi oleh negara-negara berkembang, dengan tingkat perubahan yang masih bervariasi. Bab 1 – 3 dari buku ini membahas teori administrasi publik tradisional dan manajemen publik. Dua paradigma ini merupakan dua buah konsep yang berbeda, yang berimbas pada konsep pelayanan publik, dimana manajemen lebih difungsikan secara komprehensif dibandingkan administrasi. Masa Perubahan Argumen yang mendasari terjadinya perubahan dalam model administrasi publik tradisional yang kemudian digantikan oleh manajemen publik adalah merupakan titik kulminasi dari proses reformasi yang terjadi di banyak negara sejak akhir tahun 1980. Alasan utama terjadinya perubahan ini adalah bahwa model tradisional tidak dapat berfungsi dengan baik. Para politisi dan masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang mereka terima sungguhlah buruk, terbelenggu dalam proses yang berbelit, dan tidak realistis. Pemerintah pun merespon hal ini dengan melakukan berbagai reformasi di tingkat manajerial. Hal ini dapat terlihat dari beberapa area dalam sektor publik seperti sektor kepegawaian dengan proses rekrutmennya, promosi, penggajian; proses formulasi kebijakan, manajemen keuangan, hubungan dengan stakeholder dan semua jenis prosedur yang saling terkait. Perubahan yang terjadi dapat kita lihat dari dua sisi yang berbeda, yang masih berhubungan satu sama lain. Pertama, terdapatnya trend menuju ‘marketisasi’ sektor publik, pergeseran dari aktivitas publik menuju sektor privat. Hal ini terjadi melalui privatisasi dalam bentuk yang bervariasi, termasuk di dalamnya menyewakan kepada pihak ketiga berbagai kegiatan di sektor publik. Kedua, terdapatnya trend untuk menjauhkan birokrasi dalam mengorganisir sektor publik. Kedua hal ini sebenarnya merupakan mata rantai yang saling berhubungan, dimana marketisasi merupakan jawaban atas kegagalan birokrasi, dan pasar merupakan sarana utama yang digunakan sebagai alternative dari birokrasi. Perubahan yang terjadi dalam sektor publik telah membawa kita pada pertanyaan mendasar akan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Hal utama yang dapat terlihat adalah bahwa terdapatnya paradigma baru dalam mengelola manajemen pada sektor publik, dimana pelayanan publik digerakkan semakin menjauh dari konsep administrasi menuju manajemen. Konsekuensinya adalah, model administrasi birokratik pun semakin ditinggalkan baik secara teoritis maupun praktis. Perlu dipahami bahwa banyak pegawai negeri yang merasa tertekan oleh kondisi ini. Kepastian dan keteraturan telah digantikan oleh ketidakpastian. Kantor-kantor mengalami perombakan sekaligus restrukturisasi. Penumpukan pekerjaan menjadi hal yang biasa dalam bidang tugas di mana sebelumnya pekerjaan dilakukan sekali seumur hidup. Di masa depan, pelayanan publik hanya akan membutuhkan sekelompok kecil orang saja untuk menjalankannya. Dinas-dinas pemberi pelayanan publik, yang tidak memerlukan pegawai pemerintah, dapat melakukan pekerjaan sehari-hari melalui kontrak dengan departemen kecil. Pemerintah masih memerlukan pelayanan publik, namun dengan ukuran yang sangat kecil, terlaksana melalui manajemen kontrak dan penasihat kebijakan, walaupun sebenarnya pekerjaan tersebut bisa saja dialihkan ke pihak ketiga. Tentunya proses pergeseran paradigma ini tidak lepas begitu saja dari permasalahan yang dihadapi, utamanya terkait dengan isu manajerial. Setiap proses perubahan akan melibatkan pihak yang menang dan yang kalah, dan diantara yang kalah mungkin saja masih menjunjung nilai dari model administrasi tradisional. Betapapun perubahan telah dilaksanakan dengan tujuan peningkatan, namun kita tidak bisa melupakan begitu saja mengenai kapabilitas manajemen yang semakin memburuk. Beberapa isu serius yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai etika, akuntabilitas, dasar teori mengenai model manajemen ini, dan pertanyaan besar akan peran dan organisasi dari pelayanan publik. Namun satu hal yang pasti, betapapun manajemen publik belum menjadi sebuah konsep yang pasti, betapapun beberapa perubahan dapat berjalan lebih baik dari yang lain, model administrasi tradisional tidak akan kembali dipraktikkan sepanjang abad 20 ini. Saat ini, nampaknya perubahan menuju model manajerial merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah kembali. Administrasi Publik Tradisional Fakta sejarah menunjukkan, model administrasi tradisional adalah konsep sukses yang diterapkan secara luas oleh pemerintah di seluruh dunia. Sebagai rujukan dalam tataran teori dan praktis, konsep ini tergolong baik. Jika dibandingkan dengan konsep sebelumnya yang dekat dengan praktik korupsi, konsep ini menawarkan efisiensi dan pelayanan profesional. Namun sekarang, konsep ini telah dianggap usang. Birokrasi tradisional berkembang di era perkembangan industri; sebuah sistem dan teknologi yang tepat digunakan pada masanya. Andaikan seorang pegawai negeri dianggap sebagai sebuah sistem otomatis yang mampu merespon rangsangan sederhana, yang tidak bisa dipercaya dengan tanggung jawab untuk mengambil keputusan dan senantiasa diperlukan adanya prosedur manual dalam setiap kemungkinan yang dihadapi, maka boleh jadi model administrasi tradisional merupakan solusi yang tepat. Akan tetapi, sistem hirarki dianggap tidak mampu berfungsi dengan baik pada sektor publik atau privat. Model tradisional merupakan solusi terbaik pada masanya, namun dunia ini begitu dinamis dan memerlukan solusi cerdas dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi. Pilar-pilar teoretis administrasi publik nampaknya sudah tidak lagi memadai dalam menganalisis realitas kehidupan pemerintahan saat ini. Teori kontrol politik selalu menjadi masalah. Administrasi berarti mengikuti instruksi, dan oleh sebab itu, memerlukan metode dalam memberikan dan menerima instruksi / perintah. Teori administrasi publik memerlukan pembagian yang jelas di antara yang memberikan perintah dan yang menjalankannya. Hal ini tidak pernah menjadi suatu hal yang realistis dan menjadi minim fungsi, terutama dengan semakin meningkatnya cakupan pelayanan publik yang harus diberikan. Pilar selanjutya adalah birokrasi, yang dianggap sebagai sebuah konsep yang tidak efisien dan efektif bagi sebuah organisasi. Organisasi birokratik tidak lagi dianggap sebagai jawaban, baik secara teoretis ataupun praktis. Konsep ini bukanlah merupakan satu-satunya alternatif dalam menjalankan organisasi dan mengantisipasi aspek-aspek yang tidak diinginkan seperti pemusatan kekuasaan, pembatasan kebebasan, perebutan kekuasaan politik, yang dianggap lebih banyak aspek negatifnya ketimbang dampak positif yang diharapkan. Model administrasi publik tradisional menjadi semakin tergantikan. Sementara itu, model baru yang belum berjalan dengan baik, saat ini lebih memfokuskan pada hasil daripada proses, pada tanggung jawab daripada pengelakan tanggung jawab, dan pada manajemen ketimbang administrasi. Manajemen Publik Saat ini, pelayanan publik yang dilakukan oleh negara-negara maju bisa dikatakan mengikuti konsep manajemen publik. Konsep ini mengandung elemen-elemen dari model administrasi tradisional dan manajemen publik yang berdampingan; struktur formal kekuasaan dari birokrasi masih tetap ada, namun sektor kepegawaian dan pemberian pelayanan publik mengacu kepada model baru dari manajemen publik. Logika berpikir pun telah terbangun, dan manajerialism menjadi acuan terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah saat ini, dimana hasil maksimum diharapkan dalam pemberian pelayanan publik, namun dengan ongkos administrasi yang minimum. Perdebatan mengenai manajemen publik dan manajerialism memunculkan pertanyaan mengenai peran dari pelayanan publik, dan peran pemerintah di masyarakat. Pelayanan publik merupakan aktualisasi dari pilihan rasional masyarakat melalui proses politik untuk mengatur kepentingan publik. Seberapa baik hal tersebut bisa diatur mengandung implikasi terhadap cakupan aktivitas publik. Manajemen publik tidak berarti mengambil alih kekuasaan ke tangan teknokrat, penyalahgunaan tanggung jawab, atau penghapusan nilai-nilai demokrasi. Semua perubahan manajerial mengandung makna terwujudnya kepentingan publik dengan lebih efisien, biaya yang efektif, melalui penyediaan informasi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Kesimpulan terakhirnya, para pembuat kebijakan ini adalah politisi yang bekerja pada pelayanan publik dalam sebuah proses yang interaktif, dan kita kenal sebagai manajemen. Apa yang kita saksikan saat ini mungkin saja sebuah teori dari manajemen, namun setidaknya ini merupakan sebuah teori manajemen publik dan bukanlah manajemen secara umum. Efektivitas biaya sebagai salah satu kriteria pengukuran kinerja membuat ‘pemakaian pendekatan manajerial adalah diperlukan, namun jenis manajemen harus mengacu khusus pada kondisi dari sektor publik yang bersangkutan’ (OECD, 1991a, hal.10). Manajemen publik tidak semata-mata dilakukan melalui pemindahan teknik manajemen privat ke sektor publik, akan tetapi melalui pertimbangan fungsi apa yang melekat dari manajemen secara umum, memahami ciri khusus dari manajemen yang ada pada sektor publik, dan mengambil sistem manajemen yang tepat, yang memang telah disesuaikan dengan kondisi pada sektor publik tersebut. Walaupun tidak terlepas dari kritik, perubahan yang terjadi di pemerintah, ketidaksamaan persepsi yang terjadi di masyarakat, namun model manajemen publik telah terbangun dengan baik. Arah perkembangannya di masa depan pun dapat mudah terlihat. Pegawai negeri nantinya akan bertanggung jawab atas hasil prestasi yang dicapai, mereka pun harus mengembangkan inovasi dalam menyediakan kebutuhan dan pelayanan pada masyarakat, mereka akan mengatur konflik bukan malah menghindarinya. Akan terdapat pengurangan peran pemerintah dalam birokrasi, dan pelayanan akan dilaksanakan melalui cara-cara lain yang melibatkan pihak privat. Hal ini akan mendorong kreativitas sekaligus menjadi lebih dinamis, namun pada gilirannya hal ini mengandung konsekuensi transformasi sektor publik yang lebih baik. Akhirnya, aspek-aspek positif yang masih ada pada model tradisional seperti profesionalisme, netralitas, etika kerja, serta ketiadaan korupsi, hendaknya dapat dipertahankan sejalan dengan peningkatan kinerja melalui model manajerial.