Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)

2,990 views

Published on

Jika ingin download silahkan ajukan permintaan by email di adlisabar@yahoo.com

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)

  1. 1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ----------- LAPORAN KEGIATAN DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA BARAT TANGGAL 13 JULI S. D 13 AGUSTUS 2012 Oleh : H. ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAHREPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA BARAT
  2. 2. LAPORAN KEGIATAN ANGGOTA DPD RI H. ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA BARATA. PENDAHULUAN Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal DPD RI, Nomor .......................................................................... perihal kegiatan di daerah pemilihan, setiap anggota DPD RI melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan alat kelengkapan yang membidangi masing-masing anggota DPD RI. Diharapkan anggota DPD RI mendapatkan respon berupa aspirasi dari daerah dan masyarakat yang akan ditindaklanjuti oleh anggota DPD RI. Begitu juga kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada masyarakat Khusus untuk Komite I, bidang tugas yang akan dilaksanakan dalam kegiatan di daerah adalah terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Prolegnas, evaluasi pemekaran daerah dan efektivitas pelaksanaan penyelanggaraan pemerintah daerah. Meskipun kegiatan-kegiatan yang telah dirancang difokuskan pada rapat kerja dengan elemen Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Namun mengingat banyaknya permintaan dari kelompok kelompok masyarakat di tingkat bawah agar mereka mendapatkan kesempatan untuk dikunjungi oleh anggota DPD RI, maka kunjungan kerja ke daerah pemilihan kali inipun lebih didominasi oleh pertemuan/ tatap muka bersama kelompok- kelompok masyarakat di pelosok- pelosok pedesaan. Moment tersebut sekaligus bertepatan dengan kegiatan Safari Ramdhan 1433 H. Antusiasme masyarakat itu tercermin dari besarnya harapan masyarakat atas kehadiran DPD RI dalam menjembati aspirasi mereka dan daerah. Persoalan yang banyak muncul masih berkutat pada isu pemekaran daerah yang saat ini tengah bergulir di daerah. Minimnya sarana dan
  3. 3. prasarana layanan publik dan pembangunan masjid atau rumah ibadah, terutama dalam aspek pendanaan. Tentunya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masih mendapat prioritas dalam penyampiaan aspirasi daerah. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah penyerapan aspirasi ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sumatera Barat. Dari pertemuan tersebut disimpulkan : BPS Sumbar mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) segera menjadi Undang-Undang dan seluruh kejelasan dalam RUU tersebut bisa berpihak kepada PNS dan membuat PNS lebih nyaman dalam bekerja. Permasalahan lainnya yang kami catat adalah belum adanya payung hukum yang jelas dalam menentukan, pembagian dan kontrol terhadap bantuan beras miskin (raskin). Kurangnya SDM di BPS karena moratorium PNS, walaupun telah terjadi ikatan dinas bagi yang lulus Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) namun sampai saat ini belum dapat diangkat menjadi PNS. Padahal mantri statistik di tingkat kecamatan banyak yang kosong, Mereka adalah mitra langsung dengan berbagai eleman di akar rumput yang sangat menunjang pengumpulan data; Dalam kunjungan terpisah lainnya bersama Bank Nagari Sumatera Barat,kami juga mencatat beberapa keluhan pihak Bank Nagari yakni lambannyaproses penerbitan izin seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sebagainya sehinggaproses pencairan dana nasabah menjadi lama sejak mulai pengusulan. Selanjutnya saat penyerapan aspirasi bersama Komando Resort Meliter032/Wirabraja Sumbar, dimana hasil pertemuan tersebut cukup berhasilmembangun sinergitas antara DPD RI dengan Korem 032/Wirabraja dengansaling bahu membahu berperan aktif memajukan Sumatera Barat.
  4. 4. Dalam Kunjungan Kerja kali ini, kamipun di undang melakukan serangkaianpertemuan dengan kelompok civitas akademika dari 2 Universitas di SumateraBarat di antaranya Universitas Ekasakti Padang dan Universitas MahaputraMuhammad Yamin, Solok, Adapun aspirasi yang muncul dari pertemuandimaksud antara lain : 1. Undang-Undang Dikti yang baru saja disahkan masih menyisakan banyak persoalan yang belum selesai. Dicurigai Undang-Undang tersebut masih diskriminatif bagi Perguruan Tinggi Swasta dan lebih memanjakan Perguruan Tinggi Negeri secara sistem. 2. Undang-Undang ini akan menimbulkan persoalan dan akan mengalami banyak gugatan untuk menuju kesempurnaan dan pihak terkait tentunya harus membuka diri demi perbaikan. 3. Munculnya Perguruan Tinggi Swasta di daearah Kabupaten memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Bertepatan dengan masa reses ke daerah pemilihan kali ini, kami juga melaporkan pada Hari Slasa, Tanggal 24 Juli 2012 telah terjadi Bencana Banjir bandang atau air bah yang melanda tujuh titik di Kota Padang, sebagaimana yang marak diliput oleh beberapa media cetak dan elektonik nasional beberapa pekan yang lalu. Hujan lebat disertai angin kencang melanda Kota Padang menyebabkan beberapa aliran sungai meluap. Air sungai yang meluap yakni Sungai Lubuk Kilangan sampai ke Ujung Tanah, Seberang Padang, Batang Anai, Sungai Kurao Pagang, serta Bantaran Hulu sampai Hilir Sungai Batang Kuranji meliputi daerah Limau Manis, Kuranji. Luapan air sungai tersebut menyebabkan banjir hingga merendam dan menghanyutkan rumah warga. Menyikapi hal tersebut, DPD RI Peduli turut memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Bantuan ini adalah bentuk kepedualian DPD RI kepada korban dan daerah.
  5. 5. Bantuan sebanyak Rp.50 juta adalah iuran seluruh anggota DPD RI untuk tanggap darurat bencana. Bantuan tersebut bisa didayagunakan untuk kebutuhan darurat seperti air bersih, mie instan, beras, selimut dan perlengkapan makan seperti piring dan beras. Akhirnya berdasarkan tugas dan wewenangnya anggota DPD RIberupaya memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepadamasyarakat di daerah yang diwakilinya. Kegiatan konstitusional tersebut sudahdilaksanakan tanggal 13 JULI S. D 13 AGUSTUS 2012 di Sumatera Barat.B. DASAR Surat Sekretaris Jenderal DPD RI, ........................................................................................ perihal kegiatan di daerah pemilihan.C. TUJUAN Tujuan dilaksanakannya kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihannya adalah: 1. Menampung, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat dan daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI. 2. Memperkuat hubungan kemitraan Anggota DPD RI dengan Pemerintah Daerah baik secara kelembagaan maupun individu. 3. Membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan kelompok- kelompok masyarakat.D. SASARAN 1. Pemerintah Kota Padang 2. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 3. Pemerintah Kota Solok
  6. 6. 4. Universitas EKASAKTI Padang 5. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok 6. Pertemuan dalam Rangka Safari Ramadhan 1433 H 7. Tokoh Masyarakat 8. Tokoh Agama 9. Komunitas Masyarakat 10. Masyarakat Umum 11. WartawanE. BENTUK KEGIATAN. 1. Rapat Kerja 2. Dialog dan Tanya Jawab 3. Kunjungan ke lokasi yang sudah ditentukanF. RUANG LINGKUP TUGAS Ruang lingkup tugas yang laksanakan DPD RI pada kegiatan di daerah meliputi urusan-urusan daerah dan masyarakat sebagai berikut: Komite I, yaitu Sosialisasi UUD 1945, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, evaluasi pemekaran daerah, pengawasan pelaksanaan pilkada, pertanahan dan efektivitas pelaksanaan penyelanggaraan pemerintah daerah.G. WAKTU DAN TEMPAT Kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan dilaksanakan mulai tanggal 13 JULI S. D 13 AGUSTUS 2012. Jadwal kegiatan, notulensi, publikasi, kliping koran dan aspirasi masyarakat terlampir.H. HASIL YANG DICAPAI ( Terlampir )I. PENUTUP
  7. 7. Demikian laporan ini dibuat sebagai hasil kegiatan dalam rangka resesanggota DPD RI. Semoga hasil laporan ini menjadi masukkan bagipemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat dalam melihat perandan fungsi anggota DPD RI di daerah pemilihannya. Jakarta, 13 Agustus 2012 Anggota DPD RI Asal Sumatera Barat H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM Anggota B-12
  8. 8. ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH1. Aspirasi Bidang OTDA a. Dalam pengembangan pembangunan diharapkan pemerintah melibatkan peranan pemuda dan kelompok pemuda. b. Mengharapkan lembaga DPD RI agar memiliki fungsi dan wewenang yang kuat dalam memperjuangkan daerah; c. Lambannya proses penerbitan izin seperti Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan sebagainya sehingga proses pencairan dana nasabah menjadi lama sejak mulai pengusulan; d. Mohon gunakan jasa Bank Nagari sebagai wadah penyaluran pendanaan berbagai kegiatan/program yang ada; e. Sering terjadi keengganan perusahaan dalam merespon sensus yang dilakukan BPS, hal ini bisa dikarenakan perusahan takut dengan permasalahan pajak atau menganggap sensus BPS tak penting, padahal jelas jika perusahan tidak menerima sensus dengan baik tentu melanggar UU Nomor 16 Tahun1997 tentang Statistik; f. Selain membangun fisik, pemerintah diharapkan juga membangun sosial dan sistem pengetahuan masyarakat.2. Aspirasi Bidang Prolegnas dan Pengawasan Pelaksanaan UU a. Mengharapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) segera menjadi Undang-Undang (UU) dan seluruh kejelasan dalam RUU tersebut bisa berpihak kepada PNS dan membuat PNS lebih nyaman dalam bekerja;
  9. 9. b. Undang-Undang Dikti yang baru saja disahkan masih menyisakan banyak persoalan yang belum selesai. Dicurigai Undang-Undang tersebut masih diskriminatif bagi Perguruan Tinggi Swasta dan lebih memanjakan Perguruan Tinggi Negeri secara sistem; c. Undang-Undang ini akan menimbulkan persoalan dan akan mengalami banyak gugatan untuk menuju kesempurnaan dan pihak terkait tentunya harus membuka diri demi perbaikan. d. Mengharapkan adanya payung hukum yang jelas dalam menentukan, pembagian dan kontrol terhadap bantuan beras miskin (raskin);2. Aspirasi Bidang Pemekaran Daerah a. Isu pemekaran Kabupaten Ranah Indo Jalito dari Kabupaten Induk Pesisir Selatan sampai saat ini masih bergulir, sedapat mungkin segera dikongkritkan;3. Aspirasi Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah a. Kurangnya SDM di BPS karena moratorium PNS, walaupun telah terjadi ikatan dinas bagi yang lulus Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) namun sampai saat ini belum dapat diangkat menjadi PNS. Padahal mantri statistik di tingkat kecamatan banyak yang kosong, mereka adalah mitra langsung dengan berbagai eleman di akar rumput yang sangat menunjang pengumpulan data; b. Paradigma birokrasi pemda yang eselon 2 sering kali enggan berkomunikasi dengan kami di birokrasi vertikal yang eselon tertingginya adalah 3, hal ini tentu sangat mengganggu dalam koordinasi; c. Transportasi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Kota Padang yang masih minim, dan tidak layak. Padahal untuk beberapa urusan administrasi yang berhubungan dengan KPPN kita harus menuju Kota Padang.
  10. 10. d. Diharapkan terjalinnya hubungan yang baik antar lembaga/instansi dan pihak berwenang di Ranah Minang Kabau guna terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram; e. Jalan tembus Kambang-Muara Labuh yang sampai saat ini masih terbengkalai, sudah saatnya menjadi perhatian serius bagi semua elemen baik di tingkat pusat maupun daerah; f. Perlu perhatian khusus dari pemerintah kepada perguruan tinggi swasta yang berdiri di daerah kabupaten; g. Korem 032/Wirabraja siap bahu membahu dengan DPD RI berperan aktif memajukan Sumatera Barat; h. Untuk menjalankan fungsi strategis yang dimiliki TNI baik dalam menjaga pertahanan dan keamanan masyarakat Sumatera Barat maupun tanggap darurat bencana dan bakti sosial, kami mengharapkan dukungan sarana prasarana dan fasilitas yang up to date dari berbagai pihak.4. Aspirasi Bidang Pemilu/ PemiluKada a. Mengharapkan adanya pola kerjasama yang baik dan berkesinambungan terhadap Pemilihan dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) menjadi Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tetap (DPS/DPT) di KPU, termasuk pengelolaannya secara terus menerus;5. Aspirasi Khusus Bidang Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang 24 Juli2012 a. Masyarakat berharap dalam menyalurkan kebutuhan tanggap darurat agar merata di seluruh kawasan yang terkena dampak musibah banjir; b. Masyarakat dan pemerintah daerah mengharapkan kepada DPD RI pengupayaan dan memperjuangkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur;
  11. 11. c. Pemerintah daerah mengharapkan model program yang dapat mengantisipasi guna tidak terulangnya kejadian ini dimasa yang akan datang;d. Masyarakat berharap agar pihak terkait dapat melakukan reboisasi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga.

×