Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011)

PT. PERTAMINA (PERSERO)
BOGOR, 13-14 OKTOBER 2011
1
© gid.2010 - KPP BUMN

 Dasar Hukum.
 Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak.
 Saat Pembuatan Faktur Pajak.
 Faktur Pajak Gabungan.
 Formulir Faktur Pajak.
 Pengisian Faktur Pajak.
 Kode & Nomor Seri Faktur Pajak.
 Penandatanganan Faktur Pajak.
 Faktur Pajak Cacat.
 Sanksi Administrasi.
 Faktur Pajak Pengganti.
 Penggantian Faktur Pajak yang Hilang.
 Pembatalan Faktur Pajak.
 Masa Transisi.
 Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran.
 Penggunaan Faktur Pajak Lama.
2

 Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 42 Tahun 2009.
(Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010.
(Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak)
 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 s.t.d.d. PER-65/PJ/2010.
(Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian
Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur
Pajak)  Pasal yg disebut pada slide-slide berikutnya.

Mencabut:
 KEP-524/PJ/2000 s.t.d.t.d. PER-97/PJ/2005.
(Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana).
 PER-159/PJ/2006.
(Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata
Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar)
 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 dan SE-137/PJ/2010.
(Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak bagi
Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran)
 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2010.
(Penyampaian PMK No. 38/PMK.03/2010 & PerDJP No. PER-13/PJ/2010)
 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-56/PJ/2010.
(Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama)
3

Faktur Pajak wajib dibuat untuk setiap:
 Penyerahan BKP di dalam daerah pabean (Ps. 4

(1) a UU PPN);

 Penyerahan JKP di dalam daerah pabean (Ps. 4
(1) c UU PPN);

 Ekspor BKP berwujud (Ps. 4 (1) f UU PPN);
 Ekspor BKP Tidak Berwujud (Ps. 4 (1) g UU PPN);
 Ekspor JKP (Ps. 4 (1) h UU PPN); &/
 Penyerahan aktiva yg menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan (Ps. 16D UU PPN).
4

Go To

 Saat penyerahan BKP/JKP dalam hal pembayaran
diterima setelah saat penyerahan. (p2a1ha)
 Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
(p2a1hb)

 Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan. (p2a1hc)
 Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada
Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
(p2a1hd)

FAKTUR PAJAK GABUNGAN:
 Paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP.
(p2a2)

5

Back

(LANJUTAN)

1. Saat penyerahan BKP/JKP (dalam hal pembayaran
diterima setelah saat penyerahan). (p2a1ha)

FP
diterbitkan
Penyerahan
BKP/JKP Pembayaran

01/04/2010 01/05/2010

6

Back

(LANJUTAN)

2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
(p2a1hb)

FP
diterbitkan
Pembayaran Penyerahan
(DP) BKP/JKP

01/04/2010 01/05/2010

7

Back

(LANJUTAN)

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan. (p2a1hc)

FP
diterbitkan

Pembayaran Pembayaran Penyerahan
Termin 1 Termin 2 Bangunan

01/04/2010 15/06/2010 01/08/2010

FP
diterbitkan
8

Back

(LANJUTAN)

4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada
Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN. (p2a1hd)

PKP
Rekanan PKP Rekanan
menyerahan menyampaikan Bendahara
BKP/JKP tagihan membayar

01/04/2010 15/06/2010 01/07/2010

FP
diterbitkan
9

SE-50/PJ/2011
 BKP berwujud bergerak, terjadi pada saat: CONTOH

• diserahkan secara langsung kpd pembeli/pihak ke-3 untuk & a.n.
pembeli;
• diserahkan secara langsung kpd penerima barang, untuk
pemberian cuma2, pemakaian sendiri, & penyerahan dari pusat ke
cabang atau sebaliknya &/ penyerahan antarcabang;
• diserahkan kpd juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; ATAU
• harga atas penyerahan BKP diakui sbg piutang/penghasilan, atau
pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dg prinsip
akuntansi yg berlaku umum & diterapkan secara konsisten. (3a1)

Catatan:
• Dalam hal 1 faktur penjualan diterbitkan untuk mencatat/mengakui beberapa
kali pengiriman barang sesuai dg dokumen pengiriman barang (delivery
order), atas penyerahan tsb dapat diterbitkan 1 Faktur Pajak.
• Penerbitan faktur penjualan tersebut adalah sbg dasar pengakuan piutang atau
pencatatan penghasilan bagi PKP Penjual & harus dilakukan sesuai dg prinsip
akuntansi yg berlaku umum & dilakukan secara konsisten. (6)
10

SE-50/PJ/2011
 BKP berwujud tidak bergerak, terjadi pada saat
penyerahan hak untuk menggunakan/menguasai BKP
tersebut, secara hukum/nyata, kpd pihak pembeli. (3a2)
CONTOH

 BKP tidak berwujud, terjadi pada saat:
• harga atas penyerahan BKP diakui sbg piutang/
penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur
penjualan oleh PKP, sesuai dg prinsip akuntansi yg
berlaku umum & diterapkan secara konsisten; ATAU
• kontrak/perjanjian ditandatangani atau saat mulai
tersedianya fasilitas/kemudahan untuk dipakai
secara nyata, sebagian/seluruhnya, dalam hal saat
sbgmana dimaksud di atas tidak diketahui. (3a3)

11

SE-50/PJ/2011
Terjadi pada saat: CONTOH

 harga atas penyerahan JKP diakui sbg piutang/
penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur
penjualan oleh PKP sesuai dg prinsip akuntansi yg
berlaku umum & diterapkan secara konsisten;
 kontrak/perjanjian ditandatangani, dalam hal saat
sbgmana dimaksud di atas tidak diketahui; ATAU
 saat mulai tersedianya fasilitas/kemudahan untuk
dipakai secara nyata, baik sebagian/seluruhnya,
dalam hal pemberian cuma2 atau pemakaian
sendiri JKP. (3b)

12

 Pengertian:
Faktur Pajak yg meliputi seluruh penyerahan yg
dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yg
sama selama 1 bulan kalender. (p1a3)
 Saat Pembuatan Faktur Pajak Gabungan:
Paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP.
(p2a2)

FP
diterbitkan

Penyerahan Penyerahan Penyerahan
BKP/JKP BKP/JKP BKP/JKP

01/04/2010 30/04/2010

13

 Bentuk & Ukuran:
• Disesuaikan dg kepentingan PKP (p3a1), dapat ditambah
keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud
pada Ps. 13 (5) UU PPN. (p5a2)
• Contoh FP mata uang Rupiah di Lampiran IA. (p3a1)
• Contoh FP mata uang asing di Lampiran IB. (p3a1)
 Pengadaan:
• Dilakukan sendiri oleh PKP. (p4a1)
• Paling sedikit dibuat 2 rangkap: Lembar 1 untuk pembeli
BKP/penerima JKP, Lembar 2 untuk PKP penerbit FP. (p4a2)
Dapat dibuat lebih dari 2 rangkap sepanjang dinyatakan
secara jelas peruntukannya dalam lembar FP ybs. (p4a3)
 Faktur Penjualan yg:
• memuat keterangan sesuai dg Ps. 13 (5) UU PPN, &
• pengisiannya sesuai dg tata cara pada Lampiran II,
dipersamakan dg FP. (p11)
14

Back

Pasal 13 (5) UU PPN:
 Nama, alamat, & NPWP PKP yg menyerahkan
BKP/JKP;
 Nama, alamat, & NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
 Jenis BKP/JKP, jumlah harga jual/pengantian, &
potongan harga;
 PPN yg dipungut;
 PPnBM yg dipungut;
 Kode, nomor seri, & tanggal pembuatan FP; &
 Nama & tanda tangan yg berhak menandatangani FP.
 “Jabatan” tidak termasuk keterangan minimal.

15

Back

Rupiah:
(p3a2, L1A)

16

Back

Valuta Asing:
(p3a2, L1B)

17

 FP harus diisi secara lengkap, jelas, & benar sesuai
dg keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 13
(5) UU PPN serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa
yg ditunjuk. (p5a1)

 Dalam hal diperlukan, PKP dapat menambahkan
keterangan lain dalam FP selain keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Ps. 13 (5) UU PPN. (p5a2)

 FP yg tidak diisi dg cara sebagaimana dimaksud
pada angka 1 di atas merupakan FP cacat. (p5a3)

 Detil tata caranya di Lampiran II PER-13/PJ/2010. (p5a5)

18

(p6a2-3, L3)

0 0 0 . 0 0 0 – 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0
Kode Kode Tahun Nomor Urut
Transaksi Cabang Penerbitan

Kode Status

Kode FP Nomor Seri FP

19

Kode Transaksi: 2 Digit (p6a2ha, L3)

 01 : Penyerahan kepada selain Pemungut PPN (selain 04 s.d. 09).
 02 : Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
 03 : Penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya (KPS Migas).
 04 : Penyerahan yg menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain
Pemungut PPN.
 05 : Kode ini tidak dapat digunakan lagi sejak 1 April 2010.
 06 : Penyerahan lainnya kepada selain Pemungut PPN &
penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar
negeri (turis asing).
 07 : Penyerahan yg PPN/PPnBM-nya tidak dipungut atau
ditanggung Pemerintah kepada selain Pemungut PPN, &
penyerahan ke Kawasan Bebas/Kawasan Ekonomi Khusus
kepada selain Pemungut PPN.
 08 : Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM
kepada selain Pemungut PPN.
 09 : Penyerahan aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN.
20

Kode Status: 1 Digit (p6a2hb, L3)

0 : Normal

1 : Penggantian

21

Kode Cabang: 3 Digit (p6a2hc, p7, L3)

 PKP yg telah mendapat izin pemusatan PPN terutang yg:
• sistem penerbitan FP-nya belum online antara Kantor Pusat & Kantor-
kantor Cabangnya; dan/atau
• Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabangnya ada yg ditetapkan sbg
Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau Pengusaha di Kawasan Berikat
dan/atau mendapat fasilitas KITE dan/atau berada di Kawasan Ekonomi
Khusus,
maka Kode Cabang diisi dg:
• 000  Kantor Pusat
• 001, 002, dst.  Kantor Cabang. (p7a1ha)
Catatan:
• Kode Cabang dapat diurutkan berdasarkan tangal pengukuhan masing-
masing Kantor Cabang.
• Peruntukan Kode Cabang tidak boleh diubah. (p7a3)
• Kode Cabang dapat ditambah/dihentikan penggunaannya. (p7a4)
• Kode cabang yg sudah dihentikan penggunaannya tidak boleh digunakan
kembali. (p7a6)
• PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas Kode Cabang
yg digunakan ke KPP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan
penggunaan Kode Cabang dg menggunakan formulir Lampiran IVA. (p7a2&5)
 PKP selain PKP di atas, Kode Cabang diisi dg 000. (p7a1hb)
22

(LANJUTAN)

Kode Cabang: 3 Digit (p7a1ha, L3)

Contoh:
PKP memiliki Kantor Pusat di Jakarta & Kantor Cabang: 3 di
Surabaya, 3 di Medan, 1 di Batam berstatus sebagai Pengusaha
di Kawasan Berikat.
Penentuan Kode Cabang dapat dilakukan sebagai berikut:
Tanggal Pengukuhan Kode Cabang
No. Kantor Pusat/Cabang
PKP pada Kode FP
1 Jakarta 5 Agustus 2000 000
2 Cabang Surabaya 1 10 Desember 2000 001
3 Cabang Surabaya 2 25 Januari 2003 002
4 Cabang Medan 1 1 Januari 2001 003
5 Cabang Medan 2 15 April 2003 004
Cabang PDKB KBN
6 23 Juli 2003 005
Cilincing Jakarta
7 Cabang Surabaya 3 15 Januari 2007 006
8 Cabang Medan 3 15 Februari 2007 007
23

(LANJUTAN)

Kode Cabang:
Surat
Pemberitahuan
Kode Cabang:
(p7a2, L4A)

24

(LANJUTAN)

Kode Cabang:
Surat
Pemberitahuan
Penambahan/
Pengurangan
Kode Cabang:
(p7a5, L4B)

25

Tahun Penerbitan: 2 Digit (p6a3ha, L3)

10  Tahun 2010

11  Tahun 2011

26

Nomor Urut: 8 Digit (p6a3hb, p9, L3)

 Penulisan sesuai banyaknya digit.
 Harus dibuat secara berurutan tanpa membedakan antara Kode
Transaksi, Kode Status, & mata uang yg digunakan. (p9a1)

 Dimulai dari 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai Januari
(termasuk Kantor Pusat & Kantor-kantor Cabangnya sbgmana
dimaksud pada Ps. 7 (1) huruf a); kecuali bagi PKP yg baru
dikukuhkan atau PKP yg pindah KPP, dimulai sejak masa pajak PKP
dikukuhkan atau dikukuhkan di KPP yg baru. (p9a2&3)

 Apabila sebelum Januari awal tahun kalender berikutnya, Nomor
Urut telah mencapai 99999999, dimulai lagi dari 00000001 (termasuk
Kantor Pusat & Kantor-kantor Cabangnya sbgmana dimaksud pada
Ps. 7 (1) huruf a) dg menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke
KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan Nomor
Urut 00000001 digunakan kembali dg menggunakan formulir
Lampiran V. (p9a4-6)
 Pada awal tahun kalender berikutnya, Nomor Urut dimulai lagi dari
00000001. (p9a7)
27

Back

Nomor Urut: 8 Digit (p9a1, L3)

010.000-10.00000001

020.000-10.00000002

010.000-10.00000003

011.000-10.00000004

28

(LANJUTAN)

Nomor Urut:
Surat
Pemberitahuan
Menerbitkan FP
dg Nomor Urut
Mulai dari
00000001 Tidak
pada Awal
Tahun Kalender:
(p9a6, L5)

29

 PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat
yg berhak menandatangani FP (dapat lebih dari 1) disertai contoh
tanda tangannya ke KPP paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak
bulan pejabat tsb mulai menandatangani FP dg menggunakan formulir
Lampiran VIA. (p10a1-2)
 PKP Orang Pribadi yg tidak memiliki struktur organisasi yg
memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani FP wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa disertai
contoh tanda tangannya ke KPP paling lama pada akhir bulan
berikutnya saat pihak yg diberi kuasa mulai menandatangani FP dg
menggunakan formulir Lampiran VIA & menyertakan Surat Kuasa
Khusus dg menggunakan formulir Lampiran VII. (p10a3)
 Apabila terjadi perubahan pejabat/kuasa, PKP wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis ke KPP paling lama pada akhir bulan
berikutnya sejak bulan pejabat/kuasa pengganti mulai menandatangani
FP dg menggunakan formulir Lampiran VIB. (p10a4)
 Pejabat yg ditunjuk termasuk pejabat di Kantor-kantor Cabang yg
dipusatkan yg menandatangani FP yg diterbitkan secara online tetapi
dicetak di Kantor-kantor Cabang. (p10a5)
30

(LANJUTAN)

Surat
Pemberitahuan
Penunjukan
Pejabat/
Kuasa:
(p10a1&3, L6A)

31

(LANJUTAN)

Surat
Pemberitahuan
Perubahan
Pejabat/
Kuasa:
(p10a4, L6B)

32

(LANJUTAN)

Surat
Kuasa Khusus:
(p10a3, L7)

33

 Tidak memuat keterangan dan/atau tidak diisi secara lengkap, jelas,
& benar dan/atau tidak ditandatangani oleh pejabat/kuasa yg
ditunjuk sbgmana dimaksud dalam Ps. 13 (5) UU PPN. (p5a3)
 Tidak/terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode
Cabang. (p7a7ha)
 Menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yg telah
ditetapkan. (p7a7hb)
 Salah dalam pengisian Kode & Nomor Seri FP. (p8)
 Nomor Urutnya tidak dimulai dari 00000001 pada awal tahun
kalender bulan Januari atau bagi PKP yg baru dikukuhkan, pada
masa pajak PKP tsb dikukuhkan. (p9a8)
 Tidak/terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Nomor
Urut 00000001 tidak pada awal tahun kalender. (p9a10)
 Tidak/terlambat menyampaikan pemberitahuan pejabat/kuasa
penanda tangan FP. (p10a6)

34

 Untuk penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor LN,
wajib menerbitkan FP Khusus, dg menggunakan nomor urut
tersendiri yg terpisah dari nomor urut FP atas penyerahan BKP
kepada selain orang pribadi pemegang paspor LN, sesuai dg PMK-
76/2010. (p9Aa1ha)
 Untuk penyerahan BKP selain kepada orang pribadi pemegang
paspor LN, Toko Retail sbg PKP Pedagang Eceran dapat
menerbitkan:
1) FP dg menggunakan kode & nomor seri sesuai dg PER-
58/PJ/2010; atau
2) FP lengkap sesuai ketentuan Ps. 13 (5) UU PPN, dg
menggunakan kode & nomor seri FP sebagaimana diatur dalam
Ps. 6 PER-13/PJ/2010 s.t.d.d. PER-65/PJ/2010. (p9Aa1hb)
 Ketentuan tentang penggunaan nomor urut 00000001 (Ps. 9 (4) & (5))
& kewajiban pemberitahuan penggunaan nomor urut 00000001 (Ps.
9 (6)) serta konsekuensi apabila menggunakan nomor urut 00000001
tidak sesuai dg ketentuan (Ps. 9 (8) & (10)) juga berlaku bagi PKP
Toko Retail. (p9Aa2)
35

PKP PKP
SANKSI
Penjual Pembeli

 Tidak membuat FP. (Ps.14 (1) d  FP cacat. (Ps. 9 (8) f PPN, Ps. 15 (3) a
KUP, 1)) PER, 3))
 Terlambat membuat FP. (Ps. 14  FP yg diterbitkan lebih dari 3
(1) d KUP, Ps. 15 (1) b PER) bulan sejak saat FP seharus-
 Membuat FP cacat. (Ps. 14 (1) d nya dibuat. (Ps. 14 (2) PER)
KUP) 2)
 FP yg tidak memenuhi syarat
 Terlambat melaporkan FP. (Ps.
14 (1) f KUP)
formal & material. (Ps. 9 (8) f PPN)

Denda: Pajak Masukan tidak
2% x DPP dapat dikreditkan

Keterangan:
1) PKP yg menerbitkan FP lebih dari 3 bulan sejak saat FP seharusnya dibuat, dianggap
tidak menerbitkan FP. (p14a1)
2) Yg dikecualikan, lihat slide berikutnya. (P15a2)
3) Kecuali FP cacat cfm. Ps. 7 (7), 8, 9 (10), & 10 (6) PER. (p15a3hb)
36

PENGECUALIAN: (p15a2; p14a1he UU KUP)

Tidak dikenai sanksi administrasi atas FP yg
tidak memuat keterangan mengenai:

 Nama, alamat, & NPWP pembeli BKP/penerima
JKP; atau

 Nama, alamat, & NPWP pembeli BKP/penerima
JKP, dan nama & tanda tangan yg berhak
menandatangani FP untuk PKP Pedagang
Eceran.

37

(L-VIII huruf A)

Dibubuhi cap:
FP: FP
- Cacat Diganti Pengganti FP yg diganti:
- Rusak Kode dan Nomor Seri : ………..
Tanggal : ………..
- Salah isi
- Salah tulis

Dilaporkan
PKP Penjual &
PKP Penjual
PKP Pembeli

Masa Pajak yg sama dg SPT Masa
Masa Pajak diterbitkannya
Masa Pajak dilaporkannya PPN FP Pengganti dg mencan-
FP yg diganti dg mencan-
tumkan nilai 0 (nol) pada
tumkan nilai/keterangan yg
kolom DPP, PPN/PPnBM.
seharusnya.

38

PKP yg menerbitkan FP dg nomor urut pada Kode & Nomor Seri FP yg
tidak sesuai dg ketentuan Ps. 9 (1) & (2), dapat menerbitkan FP
Pengganti dg ketentuan sbb:
 FP yg salah pengisian nomor urutnya diganti dg FP Pengganti dg
mengisi nomor urut pada Kode & Nomor Seri FP dg nomor urut yg
sebenarnya.
 Kode Status pada Kode FP Pengganti adalah Kode Status 1 (satu).
 Tahun Penerbitan pada Nomor Seri FP Pengganti adalah tahun
penerbitan FP yg diganti.
 Tanggal penerbitan FP Pengganti sama dg tanggal penerbitan FP yg
diganti.
 Pada FP Pengganti dibubuhkan cap yg mencantumkan Kode &
Nomor Seri serta tanggal FP yg diganti.
 FP Pengganti & FP yg diganti agar diadministrasikan & digabungkan
menjadi 1 (satu) berkas.
 PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak
yg sama dg Masa Pajak dilaporkannya FP yg diganti. (p12A)
39

- PKP PEMBELI
(L-VIII huruf B angka 2)

Permintaan copy FP
PKP PKP
Pembeli Penjual
Copy FP yg telah
dilegalisasi

Permintaan legalisasi
Tembusan FP (copy rangkap 2)

KPP tempat KPP tempat
PKP Pembeli PKP Penjual
terdaftar terdaftar

Meneliti bahwa FP Meneliti bahwa FP
sudah dikreditkan sudah dilaporkan

40

- PKP PENJUAL
(L-VIII huruf B angka 1)

Permintaan copy FP
PKP PKP
Penjual Pembeli
Copy FP yg telah
dilegalisasi

Permintaan legalisasi
Tembusan FP (copy rangkap 2)

PKP Penjual PKP Pembeli
terdaftar terdaftar

Meneliti bahwa FP Meneliti bahwa FP
sudah dilaporkan sudah dikreditkan

41

(L-VIII huruf B)

Mengirimkan surat
pemberitahuan &
PKP Pembeli copy FP yg dibatalkan
PKP Penjual
terdaftar terdaftar

PKP Pembatalan kontrak PKP
Pembeli Penjual

Bila PKP belum melaporkan FP yg
dibatalkan, FP tsb harus tetap dilaporkan
dalam SPT dg mencantumkan nilai 0 (nol)
pada kolom DPP, PPN/PPnBM

Bila PKP telah melaporkan FP yg
dibatalkan, PKP harus melakukan
pembetulan SPT dg tetap melaporkan
FP tsb dalam SPT dg mencantumkan
nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN/PPnBM

42

 Atas penyerahan BKP/JKP yg dilakukan sebelum 1 April
2010, namun FP-nya belum diterbitkan, maka FP harus
diterbitkan dg Kode & Nomor Seri cfm. PER-13/PJ/2010. (p16a1)
 Atas perolehan BKP/JKP yg FP-nya diterbitkan sebelum 1
April 2010 yg masih menggunakan Kode & Nomor Seri yg
lama, namun FP-nya diterima/dilaporkan oleh PKP Pembeli
pada 1 April 2010 atau sesudahnya, maka PPN-nya tetap
dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan. (p16a2)
 Penerbitan FP Pengganti atas FP yg telah diterbitkan sebelum
1 April 2010, menggunakan Kode & Nomor Seri cfm. PER-
13/PJ/2010. (p16a3)
 S.d. 31 Desember 2010, PKP Pedagang Eceran dapat
menggunakan kode & nomor seri khusus yg dapat berupa
nomor invoice/struk penjualan yg ditentukan sendiri. (p17a1-2)
 Mulai 1 Januari 2011, seluruh PKP wajib menggunakan Kode
& Nomor Seri cfm. PER-13/PJ/2010. (p17a3)
43

PER-58/PJ/2010

 FP paling sedikit memuat keterangan:
• nama, alamat, & NPWP yg menyerahkan BKP;
• jenis BKP yg diserahkan;
• jumlah Harga Jual yg sudah termasuk PPN atau besarnya PPN
dicantumkan secara terpisah;
• PPnBM yg dipungut; &
• kode, nomor seri & tanggal pembuatan FP. (p3a1)
 FP berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis,
kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yg sejenis.
(p4a1)

 Kode & nomor seri FP dapat berupa nomor nota, kode nota, atau
ditentukan sendiri oleh PKP PE. (p5)
 Lembar ke-2 FP dapat berupa rekaman FP dalam bentuk media
elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: diskette, Digital
Data Strorage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) & Compact Disc (CD).
(p6a3)

 Ketentuan yg berkaitan dg penerbitan FP oleh PKP PE sebagaimana
dimaksud dalam PER-13/PJ/2010 & perubahannya, dinyatakan tetap
berlaku kecuali yg diatur khusus dalam PER-58/PJ/2010. (p7)

44

Eks Lampiran 1A/1B SE-56/PJ/2010
PER-159/PJ/2006

 FP lama masih dapat digunakan oleh PKP sampai habis &
tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat formal &
material.
 FP lama tersebut di atas tetap dapat dikreditkan oleh PKP
pembeli sepanjang memenuhi ketentuan sbg Pajak Masukan
yg dapat dikreditkan.

CATATAN:
 Nomor Urut pada Kode & Nomor Seri FP melanjutkan Nomor
Urut yg telah digunakan PKP sebelum berlakunya PER-13/
PJ/2010.
 Bentuk & ukuran formulir FP dibuat sesuai dg kepentingan &
kebutuhan PKP, tidak harus sama dg contoh pada Lampiran
1A & 1B PER-13/PJ/2010. (p3a1, p5a2 PER-13/PJ/2010)
 Invoice yg memenuhi ketentuan Ps. 13 (5) UU PPN
dipersamakan dg FP. (p11 PER-13/PJ/2010)
45

TERIMA KASIH…

46

BKP BERGERAK
 Contoh 1:
• PT. Aman menyerahkan BKP secara langsung kpd Tn. Igna tgl. 15
Mei 2011.
 FP diterbitkan tgl. 15 Mei 2011.
 Contoh 2:
• PT. Berkah di Jakarta menjual BKP kpd PT. Ceria di Surabaya dg
syarat pengiriman loco gudang penjual (FOB shipping point).
• BKP dikeluarkan dari gudang PT. Berkah & dikirim ke gudang PT.
Ceria tgl. 10 Jun 2011 dg menggunakan perusahaan ekspedisi dg tgl.
DO 10 Jun 2011.
• BKP diterima PT. Ceria tgl. 12 Jun 2011.
 FP diterbitkan tgl. 10 Jun 2011.
Catatan:
Apabila invoice tidak diterbitkan pd tgl. penyerahan secara langsung (contoh 1:
15/5) atau pd saat diserahkan kpd juru kirim/pengusaha jasa angkutan (contoh 2:
10/6) karena kondisi tertentu, FP wajib dibuat (paling lama) pd saat penerbitan
invoice. Penerbitan invoice tersebut harus dilakukan sesuai dg prinsip akuntansi
yg berlaku umum & dilakukan secara konsisten.
47

Back
BKP BERGERAK
(LANJUTAN)

 Contoh 3:
• PT. Cantik di Jakarta menjual BKP kpd PT. Sentosa di Semarang dg
syarat pengiriman franco gudang pembeli (FOB destination).
• BKP dikeluarkan dari gudang PT. Cantik & dikirim ke gudang PT.
Sentosa tgl. 12 Agu 2011 dg menggunakan perusahaan ekspedisi.
• BKP diterima PT. Sentosa tgl. 13 Agu 2011.
• PT. Cantik menerbitkan invoice tgl. 16 Agu 2011.
 FP diterbitkan tgl. 13 Agu 2011 atau paling lama tgl. 16 Agu 2011.

48

Back
BKP TIDAK BERGERAK
 Contoh 1:
• Perjanjian jual-beli rumah ditandatangani tgl. 1 Mei 2011.
• Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan/menguasai rumah
tersebut dibuat/ditandatangani tgl. 1 Sep 2011.
 FP diterbitkan tgl. 1 Sep 2011.
 Contoh 2:
• Rumah siap pakai dijual & diserahkan secara nyata tgl. 1 Agu 2011.
 FP diterbitkan tgl. 10 Jun 2011.
 Contoh 3:
• Rumah siap pakai dijual & diserahkan secara nyata tgl. 1 Agu 2011.
• Perjanjian jual-beli ditandatangani tgl. 1 Sep 2011.
 FP diterbitkan tgl. 1 Agu 2011.
Catatan:
Bila sebelum surat/akta tersebut dibuat/ditandatangani, barang tidak
bergerak telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli/penerima
barang, maka FP harus diterbitkan pd saat barang tersebut secara nyata
diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli/penerima barang.
49

JKP
 Contoh 1:
• PT. Semangat menyewakan 1 unit ruko kpd PT.
Diatetupa dg masa kontrak selama 12 tahun
• PT. Diatetupa mulai menggunakan ruko tgl. 1 Sep 2011.
• Nilai kontrak sewa selama 12 tahun sebesar Rp120 juta.
• Pembayaran sewa adalah tahunan & disepakati dibayar
setiap tgl. 29 Sep dg pembayaran sebesar Rp10 juta per
tahun
• Tgl. 29 Sep 2011, PT. Diatetupa melakukan pembayaran
sewa untuk tahun pertama.
 FP diterbitkan tgl. 29 Sep 2011 dg DPP sebesar Rp10
juta.

50

(LANJUTAN)
JKP
 Contoh 2:
• PT. Toryung mengontrak Firma Cerah Konsultan untuk
memberikan jasa konsultasi manajemen & pelatihan
kpd staff marketing selama 6 bulan dg nilai kontrak
Rp60 juta.
• Pembayaran jasa akan dilakukan setiap bulan.
• Firma Cerah Konsultan mulai memberikan jasa sejak
tgl. 1 Jul 2011.
• Tgl. 10 Agu 2011, Firma Cerah Konsultan mengajukan
tagihan untuk pembayaran jasa bulan Jul 2011 sebesar
Rp10 juta.
• PT. Toryung melakukan pembayaran tgl. 20 Agu 2011.
 FP diterbitkan tgl. 10 Agu 2011 dg DPP sebesar Rp10
juta.

51

(LANJUTAN)
JKP
 Contoh 3:
• PT. Setiyakom adalah perusahaan jasa telekomunikasi.
• PT. Setiyakom melakukan penagihan kpd pelanggan
sesuai dg periode pemakaian selama 1 bulan.
• Pengumpulan data2 pemakaian pelanggan memerlukan
waktu beberapa hari shg invoice baru dapat diterbitkan
beberapa hari setelahnya.
• Untuk pemakaian oleh pelanggan tgl. 1-30 Jun 2011, PT.
Setiyakom menerbitkan invoice tgl. 5 Jul 2011.
 FP diterbitkan pd saat penyerahan jasa tersebut
dinyatakan/dicatat sbg piutang/penghasilan, yaitu pd
akhir periode pemakaian (30 Jun 2011) atau paling lama
pd saat diterbitkannya invoice (5 Jul 2011).
 Lihat matriks pd slide berikutnya…

52

Back
JKP
(LANJUTAN)

 Matriks Contoh 3:

53

Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (15)

Similar to Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011)

Similar to Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011) (20)

More from Sidik Abdullah

More from Sidik Abdullah (20)

Faktur pajak 2010 (per 13&65 2010 & se-50-2011)