SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
RESUME
“PENGISIAN LEMBAGA PERWAKILAN”
Pengisian Lembaga Perwakilan dapat dibagi dalam dua penguraian. Penguraian pertama akan
memaparkan macam-macam dasar dari pengisian lembaga perwakilan dengan menggunakan
sudut pandang struktur lembaga perwakilan (parlemen), sedangkan penguraian yang kedua
menggunakan sudut pandang dari berbagai system pemilihan umum, berikut pembahasan lebih
lanjutnya:
1. Pengisian Lembaga Perwakilan dengan menggunakan sudut pandang struktur
Lembaga Perwakilan (parlemen).
Miriam Budiardjo menguraikan Pengisian Lembaga Perwakilan dengan melihat
sudut pandang dua kamar/ majelis dalam parlemen, yakni:
ď‚· Majelis Tinggis
Anggotanya dapat ditentukan atas berbagai macam dasar, yaitu:
o Turun-temurun
o Penunjukan, dan
o Pemilihan
ď‚· Majelis Rendah
Biasanya semua anggota dipilih dalam pemilihan umum.
2. Pengisian Lembaga Perwakilan dengan menggunakan sudut pandang Pemilihan
Umum.
- Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Umum.
Paham kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah sebagai
pemilik dan pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) dalam
suatu negara. Yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-
wakil rakyat yang duduk di parlemen, maka wakil-wakil rakyat
tersebut harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
umum. Pemilihan umum penting diselengggarakan secara berkala
karena beberapa sebab, yaitu:
Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai
aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan
berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu,
dapat saja terjadi bahwa sebagaian besar rakyat berubah
pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
Kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari
waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat
dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional
ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor
internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia.
Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat
juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah
penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para
pemilih baru atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap
yang sama dengan orang tua mereka sendiri.
Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur
untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan
negara.
- Sistem Pemilihan Umum
a) Sistem Pemilihan Organis
Masyarakat dipandang sebagai suatu organism yang terdiri
atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi
tertentu dalam totalitas organism itu. Berdasarkan
pandangan ini persekutuan-persekutuan hidup itulah yang
diutamakannya sebagai pengendali hak pilih , atau dengan
perkataan lain sebagai pengendali hak untuk mengutus
wakil-wakil kepada lembaga perwakilan.
b) Sistem Pemilihan Mekanis
Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu
massa individu-individu yang sama. Aliran Liberalisme,
Sosialisme, dan Komunisme semuanya berdasarkan
pandangan mekanis ini, semua aliran diatas mengutamakan
individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang
masyarakat (korps pemilih) sebagai suatu massa individu-
individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara
dalam setiap pemilihan. Sistem ini dapat dilaksanakan
dengan dua cara, yaitu:
o Sistem Perwakilan Distrik/mayoritas/single
member constituencies.
Dinamakan system distrik karena wilayah
negara dibagi dalam distrik-distrik
pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang
jumlahnya sama dengan jumlah anggota
lembaga perwakilan rakyat yang
dikehendaki. Ada yang menyebutnya
sebagai system mayoritas, karena dalam
menentukan siapa yang terpilih dilihat dari
siapa yang mendapat suara terbanyak.
o Sistem Perwakilan Proporsional
Sistem Perwakilan Proporsional ialah sistem
dimana presentase kursi di lembaga
perwakilan rakyat yang dibagikan kepada
tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan
presentase jumlah suara yang diperoleh
partai politik itu. Sistem ini dapat
dilaksanakan dengan dua metode yang
utama, yaitu:
 Hare System
Pemilih diberi kesempatan
untuk memilih pilihan
pertama , kedua, dan
seterusnya dari distrik
pemilihan yang
bersangkutan. Jumlah
imabangan suara yang
diperlukan untuk pemilih
ditentukan. Setelah jumlah
keutamaan pertama dipenuhi,
dan apabila ada sisa suara,
maka kelebihan suara ini
dapat dipindahkan kepada
calon berikutnya, dan
seterusnya.
 List System
Pemilih diminta memilih
diantara daftar-daftar calon
yang berisi sebanyak
mungkin nama-nama wakil
rakyat yang akan dipilih
dalam pemilihan umum.
NAMA : SHARON ALFA MARLINA
NIM : B11114041

More Related Content

What's hot

Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasishihatin
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabNasria Ika
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
DemokrasiAZA Zulfi
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanLilly
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasiYadhi Muqsith
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi pptprofkhafifa
 
Demokrasi di malaysia dan lagu demokrasi
Demokrasi di malaysia dan lagu demokrasiDemokrasi di malaysia dan lagu demokrasi
Demokrasi di malaysia dan lagu demokrasiJohnny Makarov
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Sistim pemerintahan amerika serikat
Sistim pemerintahan amerika serikatSistim pemerintahan amerika serikat
Sistim pemerintahan amerika serikatAyu Sijelek Yang Manjha
 
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records BandungBooklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records BandungIro Ni
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper DemokrasiAbror Alatqo
 

What's hot (20)

Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
NILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASINILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASI
 
demokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradabdemokrasi masyarakat beradab
demokrasi masyarakat beradab
 
Sistem pemilu
Sistem pemiluSistem pemilu
Sistem pemilu
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Sp amerikat serikat
Sp amerikat serikatSp amerikat serikat
Sp amerikat serikat
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
 
Demokrasi di malaysia dan lagu demokrasi
Demokrasi di malaysia dan lagu demokrasiDemokrasi di malaysia dan lagu demokrasi
Demokrasi di malaysia dan lagu demokrasi
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Sistim pemerintahan amerika serikat
Sistim pemerintahan amerika serikatSistim pemerintahan amerika serikat
Sistim pemerintahan amerika serikat
 
Ppt pkn demokrasi
Ppt pkn demokrasiPpt pkn demokrasi
Ppt pkn demokrasi
 
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records BandungBooklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
Booklet part from V/A "Memobilisasi Kemuakan" by Grimloc Records Bandung
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
Demokrasi (1)
Demokrasi (1)Demokrasi (1)
Demokrasi (1)
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 

Similar to Pengisian Lembaga

BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfMrFirmansyah1
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaWarnet Raha
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organisNasria Ika
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxDeviAdelia1
 
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatDini Islamiana
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Dancha GazeRockz
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Dancha GazeRockz
 
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatAnalisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatMuma Amrien Civic
 
SISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptxSISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptxzulamirulhaq1
 
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...SMAN 01 GIRI
 
Bhsa indo
Bhsa indoBhsa indo
Bhsa indoayuazhari2
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasiBelajar Sabar
 
Demokrasi Indonesia
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaNanda Pratama
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaswirawan
 

Similar to Pengisian Lembaga (20)

BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdfBAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
BAHAN TENTIR UAS HTN.pdf
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Sistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umumSistem pemilihan umum
Sistem pemilihan umum
 
Makalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesiaMakalah pemilu di indonesia
Makalah pemilu di indonesia
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organissistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
sistem pemilu mekanis dan sistem pemilu organis
 
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madanibudaya demokrasi menuju masyarakat madani
budaya demokrasi menuju masyarakat madani
 
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptxPPT CIVIC EDUCATION.pptx
PPT CIVIC EDUCATION.pptx
 
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika SerikatSistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
 
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatAnalisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
 
SISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptxSISTEM PEMILU.pptx
SISTEM PEMILU.pptx
 
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
Ppkn 8 - Pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan be...
 
Bhsa indo
Bhsa indoBhsa indo
Bhsa indo
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Demokrasi Indonesia
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Sistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesiaSistem demokrasi di indonesia
Sistem demokrasi di indonesia
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Pengisian Lembaga

  • 1. RESUME “PENGISIAN LEMBAGA PERWAKILAN” Pengisian Lembaga Perwakilan dapat dibagi dalam dua penguraian. Penguraian pertama akan memaparkan macam-macam dasar dari pengisian lembaga perwakilan dengan menggunakan sudut pandang struktur lembaga perwakilan (parlemen), sedangkan penguraian yang kedua menggunakan sudut pandang dari berbagai system pemilihan umum, berikut pembahasan lebih lanjutnya: 1. Pengisian Lembaga Perwakilan dengan menggunakan sudut pandang struktur Lembaga Perwakilan (parlemen). Miriam Budiardjo menguraikan Pengisian Lembaga Perwakilan dengan melihat sudut pandang dua kamar/ majelis dalam parlemen, yakni: ď‚· Majelis Tinggis Anggotanya dapat ditentukan atas berbagai macam dasar, yaitu: o Turun-temurun o Penunjukan, dan o Pemilihan ď‚· Majelis Rendah Biasanya semua anggota dipilih dalam pemilihan umum. 2. Pengisian Lembaga Perwakilan dengan menggunakan sudut pandang Pemilihan Umum. - Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Umum. Paham kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan (kekuasaan tertinggi) dalam suatu negara. Yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil- wakil rakyat yang duduk di parlemen, maka wakil-wakil rakyat tersebut harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum penting diselengggarakan secara berkala karena beberapa sebab, yaitu: Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagaian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
  • 2. Kedua, di samping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara. - Sistem Pemilihan Umum a) Sistem Pemilihan Organis Masyarakat dipandang sebagai suatu organism yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organism itu. Berdasarkan pandangan ini persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakannya sebagai pengendali hak pilih , atau dengan perkataan lain sebagai pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada lembaga perwakilan. b) Sistem Pemilihan Mekanis Pandangan mekanis menempatkan rakyat sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Aliran Liberalisme, Sosialisme, dan Komunisme semuanya berdasarkan pandangan mekanis ini, semua aliran diatas mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang masyarakat (korps pemilih) sebagai suatu massa individu- individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara dalam setiap pemilihan. Sistem ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:
  • 3. o Sistem Perwakilan Distrik/mayoritas/single member constituencies. Dinamakan system distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang dikehendaki. Ada yang menyebutnya sebagai system mayoritas, karena dalam menentukan siapa yang terpilih dilihat dari siapa yang mendapat suara terbanyak. o Sistem Perwakilan Proporsional Sistem Perwakilan Proporsional ialah sistem dimana presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh partai politik itu. Sistem ini dapat dilaksanakan dengan dua metode yang utama, yaitu:  Hare System Pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama , kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imabangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan. Setelah jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan suara ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya.
  • 4.  List System Pemilih diminta memilih diantara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. NAMA : SHARON ALFA MARLINA NIM : B11114041