Makalah ini membahas tentang fungsi perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri. Fungsi utama perwakilan diplomatik meliputi mewakili kepentingan negara, melindungi warga negara, mengadakan perundingan, dan memelihara hubungan antarnegara. Makalah ini juga membedakan perwakilan diplomatik dan konsuler.

1. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang
telah diberikan kami dapat menyusun Tugas makalah tentang Fungsi Perwakilan Diplomatik.
Hubungan Internasioanal dan Organisasi Internasional merupakan materi pendidikan yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan pentingnya
hubungan kerja sama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu Negara pun di dunia yang
tidak bergantung kepada Negara lain, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.
Makalah yang disusun berdasarkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan
makalah ini digunakan untuk bahan diskusi di kelas agar menjadikan siswa-siswa yang aktif dan
kreatif.
Semoga makalah ini dapat memberikan konstribusi positif dan bermakna dalam proses
belajar. Dari lubuk hati yang paling dalam kami menyadari makalah ini belum jauh dari
sempurna. Semoga bermafaat.
Raha, Maret 2014
Penulis

2. BAB I
PENDAHULUAN
Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat , setelah memperoleh
pengakuan baik de facto maupun de jure berhak untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk
dalam hal kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sebagai sebuah Negara, bangsa Indonesia
menyasari bahwa kita tidak mungkin sanggup untuk memenuhi untuk memenuhi semua
kebutuhan tanpa bantuan dari bari bangsa atau negara lain. Oleh sebab itu, maka untuk
memenuhi kebutuhan baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun social budaya
diperlukan kerja sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan warganya dan pencapaian
kepentingan nasional.
Hubungan antar/ bangsa atau negara harus dilandasi oleh prinsip persamaan derajat.
Negara Indonesia dalam mengadakan hubungan internasional menerapkan politik politik luar
negeri bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional. Hal ini terutama ditujukan
untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban nasional.
Hal ini terutama ditujukan untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan
social.
Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus
mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan
diplomasi proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia
internasional. Oleh sebab itu, peran para diplomat Indonesia dim luar negeri harus benar-benar
mampu memberi informasi yang seluas-luasnya untuk masyarakat dunia tentang Negara
Indonesia yang sesungguhnya. Peran media massa tentang citra kurang baik Negara Indonesia di
luar negeri, secara perlahan-lahan harusn di-counter dengan pemberitaan yang seimbang. Selain
itu, para diplomat juga harus mampu memberikan perlindunagan dan pembelaan terhadap warga
Negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan
nasioanal.
Untuk kepentingan hubungan dan kerja sama internasional yang lebih luas baik dari
aspek politis maupun legal formal, Negara Indonesia telah menjadi anggota PBB yang ke-60
pada tanggal 28 september 1950. Seperti Negara –negara lain, Negara Indonesia telah
menempatkan perwakilan dplomatik atau konsulernya di Negara lain.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Fungsi Perwakilan Diplomatik
Diplomatik (diplomacy) berarti sarana yang sah atau legal, terbuka dan terang-terangan
yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.
Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusan
tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara
penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan
kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
B. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik
a. Tugas umum seorang perwakilan diplomatik adalah mencakup hal-hal berikut :
1) Representasi, perwakilan diplomatik mewakili kebijakan politik pemerintah
negaranya dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan
denganpemerintah negara penerima.
2) Negoisasi, untuk mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara
dimana ia diakreditasi maupun dengan negara lain.
3) Observasi, yaitu untuk menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara
penerimayang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
4) Proteksi, melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga
negaranya yang berada di luar negeri
5) Relasi, untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan
Negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
b. Fungsi Perwakilan diplomatik menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri :
1) Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial
dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
2) Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara
Indonesia di luar negeri;
3) Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik
kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi
ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
4) Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
5) Konsuler dan protokol;
6) Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
dengan Negara Penerima;
7) Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal
Perwakilan, komunikasi dan persandian;
8) Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

4. C. Fungsi Perwakilan Diplomatik menurut Kongres Wina 1961
1. Mewakili Negara
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di
dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional
3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai
dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim
5. Memelihara hubungan persahabatan antara dua negara.
D. Perangkat Perwakilan Diplomatik.
1. Duta besar berkuasa penuh ( Ambassador ).
Duta besar merupakan duta yang berada di tingkatan tertinggi dan mepunyai kekuasaan
penuh dan luar biasa dan biasanya ditempatkan di negara negara yang banyak menjalin
hubungan timbal balik.
2. Duta ( Gerzant ).
Wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, dalam menyelesaikan
segala persoalan kedua negara dia diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya.
3. Menteri residen.
Menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara, dia hanya
engurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan
dengan kepala negara dimana mereka bertugas.
4. Atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase ini terbagi menjadi
dua yaitu :
Atase pertahanan. Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan
depertemen luar negeri dan diperbantukan di kedutaan besar serta diberikan
kedudukan sebagai seorang diplomat yang bertugas memberikan nasihat di bidang
militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh.
Atase teknis. Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri yang tidak berasal dari
depertemen luar negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar, atase ini
berkuasa penuh dalam menjalankan tugas tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari
departemennya sendiri.
E. Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik
Para diplomat, stafnya, bahkan gedung misi mempunyai kekebalan dan keistimewaan
yang dipraktekkan sesuai dengan Konvensi Wina 1961. Pemberian kekebalan dan
keistimewaan diplomatik itu berpedoman kepada asas "Par in parem imperium non habet"
(suatu negara berdaulat tidak boleh menerapkan yurisdiksinya atas negara berdaulat lain).
Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan aspek yang sangat penting
untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan pelaksaan fungsi para pejabat
diplomatik secara efisien dari negara yang diwakilinya.

5. 1. Kekebalan Perwakilan Diplomatik
Kekebalan diplomatik (immunity) bersifat involability (tidak dapat diganggu
gugat) antara alin mencakup :
Pribadi Pejabat Diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan
negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas
kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan,
halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambang bendera atau daerah
ekstrateritorial. Bila ada penjahat atau pencari suaka politik masuk ke dalam
kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah karena para diplomat
tidak memiliki hak asylum, hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara
untuk memberi kesempatan kepada warga negara asing untuk melarikan diri.
Korespodensi diplomatik, kekebalan yang mencakup dokumen, arsip, surat menyurat,
termasuk kantor diplomatik dan sebagainya kebal dari pemeriksaan.
F. Perwakilan Nonpolitis (Konsuler)
Dalam arti nonpolitis hubungan diplomatik suatu negara diwakili oleh korps konsuler
yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut :
1. Konsul jenderal.
Konsul jenderal adalah wakil resmi sebuah negara yang ditugaskan di luar wilayah
metropolitan atau ibu kota sebuah negara di luar negeri. Kantor tempat konsul bertugas
disebut konsulat atau konsulat jenderal.
2. Konsul dan Wakil konsul.
Konsul mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul
jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang
diserahi pimpinan kantor konsuler.
3. Agen konsul.
Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal hal yang
bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ini ditugaskan di kota
kota yang termasuk kekonsulan.
G. Perbedaan Korps Diplomatik dengan Korps Konsuler
Korps Diplomatik
Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat pejabat pusat
Berhak membuat hubungan plitik
Mempunyai hak ektrateritorial
Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik
Korps Konsuler
Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat daerah
Membuat hubungan Non politik
Tidak mempunyai hak ektrateritorial
Satu negara dapat memiliki lebih dari satu