Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Hubungan internasional dan organisasi internasional

Download to read offline

Hubungan internasional dan organisasi internasional

  1. 1. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional
  2. 2. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL <ul><li>Merupakan kegiatan Interaksi manusia dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya secara individual, kelompok maupun sebagai negara. </li></ul>
  3. 3. ARTI PENTING HUBUNGAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL <ul><li>Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai & adil dengan bangsa lain. </li></ul><ul><li>Mencegah & menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sbg akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia. </li></ul><ul><li>Membangung solidaritas & sikap saling menghormati antar bangsa. </li></ul>
  4. 4. Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, yaitu: <ul><li>Politik internasional (international politics) </li></ul><ul><li>Studi peristiwa internasional (the study of foreign affair) </li></ul><ul><li>Hukum internasioanl (international law) </li></ul><ul><li>Organisasi-organisasi internasional </li></ul>
  5. 5. ASAS-ASAS HUBUNGAN INTERNASIONAL <ul><li>a. Asas Persamaan Harkat, Martabat dan Derajat </li></ul><ul><li>Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan asas bahwa negara-negara yang saling berhubungan adalah negara yang berdaulat sehingga harus dijunjung tinggi. </li></ul><ul><li>b. Asas Teritorial </li></ul><ul><li>Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asa ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang & barang yang berada yang berada di wilayah negaranya. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>c. Asas Kebangsaan </li></ul><ul><li>Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas warga negaranya. Setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya, artinya hukum dari negara tsb tetap berlaku bagi warga negaranya walau berada di negara asing. </li></ul><ul><li>d. Asas Kepentingan Umum </li></ul><ul><li>Didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup masyarakat. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>c. Asas Keterbukaan </li></ul><ul><li>Dalam hubungan antar bangsa diperlukan adanya saling menukar informasi yang berkaitan dalam hubungan antar bangsa. Asas keterbukaan ini mengandung dapat mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya hubungan antar bangsa karena dapat saling meningkatkan kepercayaaa dan saling memberikan masukan yang konstruktif. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Hubungan Internasional  Perjanjian internasional </li></ul><ul><li>Hub. Internasional dpt dikukuhkan ke dalam bentuk perjanjian internasional. </li></ul><ul><li>Pengertian Perjanjian Internasional : </li></ul><ul><li>Bentuk kesepakatan antara dua atau lebih subjek hukum internasional yang menimbulkan hak & kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan. </li></ul><ul><li>Subyek Hukum Internasional , </li></ul><ul><li>Negara, Organisasi internasional, individu, perusahaan internasional, pihak yang bersengketa, kelompok teroris, organisasi pembebasan nasional/etnik. </li></ul>
  9. 9. SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL <ul><li>NEGARA </li></ul><ul><li>Negara mendominasi perpolitikan dunia selama kurang lebih 300 thn. Dominasi negara bermula dari perj. Westphalia (1648.) Negara menjadi entitas politik yang sangat penting dalam hubungan internasional. Negara memiliki letimasi & kedaulatan untuk menentukan nasib suatu bangsa dalam hubungan internasional. </li></ul><ul><li>ORGANISASI INTERNASIONAL </li></ul><ul><li>Organisasi internasional merupakan tempat dimana setiap negara memiliki wakil untuk </li></ul>
  10. 10. <ul><li>masing-masing negara pada tingkat regional dan internasional, </li></ul><ul><li>seperti : pbb, asean, uni eropa, nafta, wto. </li></ul><ul><li>INDIVIDU </li></ul><ul><li>Semakin majunya perkembangan teknologi informasi & komunikasi mendorong setiap negara di dunia mengadakan hubungan kerjasama tingkat internasional. Ketergantungan ekonomi mendesak negara-negara berkembang & individu untuk bekerjasama. </li></ul><ul><li>PERUSAHAAN INTERNASIONAL </li></ul><ul><li>Merupakan subyek hubungan internasional (aktor) yang bukan negara sangat mendorong perekonomian di setiap negara di dunia. </li></ul>
  11. 11. <ul><li>PIHAK YANG BERSENGKETA </li></ul><ul><li>KELOMPOK TERORIS </li></ul><ul><li>Kelompok teroris termasuk faktor penting dalam hubungan internasional terutama setelah Perang Dingin & serangan teroris pada menara kembar WTC di New York 2001, pemboman di pantai kuta Bali 2002, bom bunuh diri di hotel JW Marriot 2003, bom di depan kedutaan Australia 2004. </li></ul><ul><li>Kelompok teroris menjadi momok yang ditakuti negara-negara dunia hal ini dikarenakan mereka mengkampanyekan kepentingan mereka dengan kekerasan. </li></ul>
  12. 12. TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL <ul><li>a. Tahap Penjajakan </li></ul><ul><li>Sebagai langkah awal dilakukan oleh kedua belah pihak utk dibuat suatu perjanjian internasional. </li></ul><ul><li>b. Tahap Perundingan </li></ul><ul><li>Sebagai tahap kedua untuk membahas substansi & masalah yang bersifat teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. </li></ul><ul><li>c. Tahap Perumusan Naskah </li></ul><ul><li>Merumuskan rancangan suatu perj. internasional </li></ul><ul><li>d. Tahap Penerimaan Naskah </li></ul>
  13. 13. Perjanjian Inter ditinjau dari jenisnya : <ul><li>a.Perjanjian Bilateral  Bentuk perjanjian yg dilakukan oleh dua negara atau subyek hubungan internasional dan hanya berlaku bagi dua negara yang bersangkutan. </li></ul><ul><li>Cth.: Perj. Indonesia dgn Malaysia tetang penyelesaian TKI </li></ul><ul><li>b. Perjanjian Multilateral  Perj. yg diadakan oleh lebih dari dua negara atau subyek hukum internasional lainnya dan bersifat umum karena mengatur banyak kepentingan yang melibatkan banyak negara. Perj ini bersifat terbuka bagi setiap negara-negara luar yang ingin bergabung. </li></ul>
  14. 14. Perjanjian internasional ditinjau dari segi fungsi : <ul><li>a.Treaty Contract  Perj. Yang hanya memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang mengadakan perjanjian. </li></ul><ul><li>C’: Perj. perdagangan, perj. kewarganegaraan </li></ul><ul><li>b. Law making contract  Perj. yg menghasilkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>C’: Konvensi wina 1986, Konvensi Genewa 1949. </li></ul><ul><li>KERJASAMA INTER YANG MENGUNTUNGKAN INDONESIA : </li></ul><ul><li>a. Kerjasama Regional  Kerjasama yang melibatkan negara-negara dalam satu wilayah/kawasan tertentu. </li></ul>
  15. 15. <ul><li>b.Kerjasama Internasional  Kerjasama yang melibatkan banyak negara & organisasi utk membantu satu/beberapa negara mengalami kesulitan ekonomi, kesehatan & lingkungan alam yang kondusif. Contoh: </li></ul><ul><li>Kerjasama internasional di bawah naungan IMF & World Bank dalam membantu Indonesia mengatasi krisis ekonomi (1997 - 2001) </li></ul><ul><li>Konferensi PBB di Rio de Janeiro tentangmasalah lingkungan dan pembangunan kelautan nasional Indonesia (1992.) </li></ul><ul><li>Kerjasama internasional dlm mengatasi wabah penyakit flu burung di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang digagasi oleh WHO, World Bank pada Sept 2005. </li></ul><ul><li>Kerjasama Internasional dlm membantu Indonesia membangung kembali provinsi Aceh & Nias setelah bencana alam Tsunami (2004 -2005) oleh negara-negara USA, Uni Eropa, Australia, Jepang. </li></ul><ul><li>Kerjasama Internasional dalam memerangi terorisme internasional sejak peristiwa seranag teroris 11 Sept 2001 di Amerika Serikat. </li></ul>
  16. 16. Politik luar negeri indonesia <ul><li>Situasi perpolitikan internasional di awal tahun 1945 diwarnai dengan adanya Perang Dingin . Indonesia dihadapkan pilihan apakah berpihak pada Blok Barat (di bawah USA) atau Blok Timur (pimpinan Uni Soviet) yang berpaham komunis. Menghadapi situasi tsb., Indnesia memutuskan u/ tdk berpihak pada salah satu blok. Indonesia memilih kebijakan luar negeri Bebas Aktif & Tidak Berpihak. </li></ul><ul><li>Menurut Moh. Hatta : Politik luar negeri Indonesia tidak berpihak pada salah satu blok tertentu & memilih u/ mencari jalan sendiri dalam mengatasi permasalahan internasional. </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Secara umum M. Hatta merumuskan tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sbb: </li></ul><ul><li>Berusaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan melindungi keselamatan negara RI. </li></ul><ul><li>Memperkokoh perekonomian domestik denagan cara memperoleh barang-barang luar negeri demi kemakmuran rakyat. </li></ul><ul><li>Mendukung perdamaian dunia karena politik internasional yang damai akan membantu Indonesia membangun perekonomiannya. </li></ul><ul><li>Menggalang persatuan dengan segala bangsa di dunia sebagai perwujudan cita-cita Pancasila & UUD 1945. </li></ul>
  18. 18. Landasan hukum Politik luar negeri indonesia <ul><li>Undang-Undang Dasar 1945 </li></ul><ul><li>(landasan konstitusional / struktural) </li></ul><ul><li>Dalam kutipan pembukaan UUD ‘45 alinea I & IV dijelaskan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan & perikeadilan. </li></ul><ul><li>b. Pancasila (landasan ideal/idiil) </li></ul><ul><li>Tertuang dalam sila II “Kemanusiaan yang adil dan beradab.) </li></ul><ul><li>c. Landasan operasional ttg arah kebijakan politik luar negeri Indonesia </li></ul><ul><li>Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. </li></ul><ul><li>UU no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Keppres dan kebijakan Menlu berupa peraturan menteri. </li></ul><ul><li>UU no. 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. </li></ul>
  19. 19. <ul><li>GBHN 1999 memberikan Visi Politik luar negeri indonesia, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai masyarakat Indonesia yaitu: terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah NKRI. </li></ul><ul><li>Berdasarkan visi tsb, GBHN menetapkan Misi yang menjadi sasaran dalam politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. </li></ul><ul><li>Berdasarkan visi dan misi tsb, ditetapkan arah kebijakan pembangunan politk hubungan luar negeri yaitu: </li></ul><ul><li>a. Menegaskan arah politik LN Indonesia yang bebas aktif & berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaann bangsa2, menolak segala bentuk penjajahan. </li></ul>
  20. 20. <ul><li>b. Dalam melakuakan perjanjian & kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan & hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat. </li></ul><ul><li>c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur LN agar mampu melakukan diplomasi proaktif dalam segala bidang u/ membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. </li></ul><ul><li>d. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi & pembangungan nasional melalui kerjasama regional maupun internasional. </li></ul><ul><li>e. Meningkatkan Indonesia dalam segal bidang u/ menghadapi era perdagangan bebas (AFTA, APEC, WTO) </li></ul><ul><li>f. Memperluas perjanjian prosedur diplomatik dengan negara-negara sahabat dan memperlancar prosedur diplomatik dalam melaksanakan ekstradisi. </li></ul>
  • 39tshr

    May. 29, 2012

Views

Total views

19,485

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

264

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×