PPT PPKn Kelas 8 tentang Proses Penyusunan Perppu

1. Proses Penyusunan Peraturan
Perundang undangan

2. Pengertian peraturan
perundan_undang
Peraturan perundang-undangan merupakan
dokumen hukum yang memiliki konsekuensi
sanksi bagi pihak yang diatur. Sehingga dalam
menyusun sesuatu produk Peraturan
Perundang-Undangan bukanlah hal yang mudah
dan harus memperhatikan beberapa hal antara
lain, sebagai berikut :

3. Proses penyusunan Undang undang dasar
Negara republik Indonesia tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar negara
Indonesia . Disebut UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI (
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ) pada tanggal 18
Agustus 1945 .

4. Rancangan UUD NRI Tahun 1945 disiapkan oleh BPUPKI (
Badan Penyelidik Usaha - Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia ) dalam sidang keduanya , tanggal 10-16 Juli 1945.
Secara garis besar naskah tersebut berisi sebuagai berikut
a. pernyataan Indonesia merdeka ;
b. pembukaan undang - undang dasar ; dan
c. undang - undang dasar ( batang tubuh ) .

5. BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya
dibentuklah PPKI. Setelah Proklamasi
Kemerdekaan, 17 Agustus 1945 , PPKI segera
bersidang. tepatnya tanggal 18 Agustus 1945.
Sidang tersebut menghasilkan tiga keputusan
penting yang menjadi dasar penyelenggaraan
negara Indonesia yang telah merdeka.

6. A. mengesahkan UUD ;
B. memilih Ir . Sukarno sebagai Presiden dan Drs .
Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden
C. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu
oleh sebuah Komite Nasional .
Ketiga keputusan hasil sidang tanggal 18 Agustus 1945 :

7. UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI
memiliki susunan sebagai berikut.
A. Pembukaan
B. batang Tubuh
C. Penjelasan

8. A. dibentuk dengan cara istimewa ;
B. dianggap sesuatu yang luhur :
C. berisi cita - cita bangsa dan dasar organisasi negara ;
dan
D. berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara.
UUD NRI Tahun 1945 mempunyai kedudukan istimewa
dibandingkan dengan peraturan perundangan yang lain
bagi bangsa Indonesia karena :

9. Dinamika kehidupan bangsa dan negara Indonesia menuntut
perubahan ( amendemen ) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amendemen dilakukan oleh badan yang berwenang , yaitu
MPR. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah
dilakukannya perubahan ( amendemen ) terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD NRI
Tahun 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru ,
kekuasaan tertinggi di tangan MPR ( dan pada kenyataannya
bukan di tangan rakyat ) , kekuasaan yang sangat besar pada
Presiden , adanya pasal - pasal yang terlalu " luwes " (
sehingga dapat menimbulkan multitafsir ) . serta kenyataan
rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang semangat
penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan
konstitusi.

10. Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 waktu itu adalah
menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi
negara demokrasi dan negara hukum, serta hal - hal lain yang
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
Perubahan UUD NRITahun 1945 dengan kesepakatan di
antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
tetap mempertahankan susunan kenegaraan ( staat
structuur ) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai
Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ), serta
mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

11. A. Sidang Umum MPR 1999 , tanggal 14-21 Oktober 1999 Amendemen Pertama UUD
NRI Tahun 1945
B . Sidang Tahunan MPR 2000 , tanggal 7-18 Agustus 2000 Amendemen Kedua UUD
NRI Tahun 1945
C. Sidang Tahunan MPR 2001 , tanggal 1-9 November 2001 Amendemen Ketiga UUD
NRI Tahun 1945
D. Sidang Tahunan MPR 2002 , tanggal 1-11 Agustus 2002 Amendemen Keempat UUD
NRI Tahun 1945
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD NRI Tahun 1945 mengalami 4
kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum
dan Sidang Tahunan MPR :

12. Thank You for
listening!
Kelompok 1 :
Adzra, Harumi, Meisya