Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PP SMP KM Bab 3.pptx
Similar to PP SMP KM Bab 3.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PP SMP KM Bab 3.pptx
- 1. Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VII PENDIDIKAN PANCASILA
- 2. Setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan mampu: • menjelaskan keberadaan UUD NRI Tahun 1945; • mengidentifikasi periodisasi pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945; • menguraikan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945; dan • menerangkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Tujuan Pembelajaran BAB 3 UUD NRI TAHUN 1945 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL PENDIDIKAN PANCASILA
- 3. A. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai konstitusi, artinya UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi patokan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dalam negara, yaitu menghadirkan keadilan (justice); memberi ketertiban (order); dan mewujudkan nilai-nilai ideal, seperti kebebasan (freedom) serta kemakmuran dan kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama. PENDIDIKAN PANCASILA
- 4. A. UUD NRI Tahun 1945 Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI mengadakan sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda menetapkan dan mengesahkan Rancangan UUD yang disusun BPUPK. PENDIDIKAN PANCASILA Sumber: Id.Wikipedia.org
- 5. B. Periodisasi Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah pada masa awal kemerdekaan (1945–1949). PENDIDIKAN PANCASILA Sumber: Id.Wikipedia.org
- 6. B. Periodisasi Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Sejak 17 Agustus 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. PENDIDIKAN PANCASILA Sumber: shutterstock.com
- 7. B. Periodisasi Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. PENDIDIKAN PANCASILA Sumber: Id.Wikipedia.org
- 8. C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 PENDIDIKAN PANCASILA Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan dilakukan sebanyak satu kali dalam empat tahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Sumber: Id.Wikipedia.org
- 9. C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 PENDIDIKAN PANCASILA Prinsip-Prinsip Perubahan a. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. b. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. d. Memasukkan materi yang normatif, yang ada pada Penjelasan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) UUD NRI Tahun 1945. e. Melakukan perubahan secara addendum.
- 10. C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 PENDIDIKAN PANCASILA Empat tahap amandemen UUD NRI Tahun 1945 14 – 19 Oktober 1999 Mengubah 25 pasal 1 – 18 Agustus 2000 Mengubah 9 pasal 1 – 18 November 2001 Mengubah 23 pasal 1 – 10 Agustus 2002 Mengubah 13 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan
- 11. C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 PENDIDIKAN PANCASILA Secara kualitatif, amendemen UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan sebagai berikut (Taufiqurrohman Syahuri, 2011). a. Posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. b. Kekuasaan pembentukan UU tidak lagi dipegang presiden melainkan oleh DPR. c. Kewenangan presiden mengangkat dan menerima duta negara lain serta memberi amnesti dan abolisi tidak lagi sebagai hak prerogratif presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR. d. Adanya penambahan lembaga baru, antara lain DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral. e. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. f. Pemilihan kepala daerah secara demokratis, yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden. g. Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. h. Penambahan ketentuan mengenai tata cara perubahan UUD.
- 12. D. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Hukum Tertinggi PENDIDIKAN PANCASILA Keterkaitan antara Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 mencakup hal-hal berikut (Herdiawanto, dkk., 2019). a.Suasana kebatinan b.Cita-cita hukum. c.Penjabaran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- 13. D. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Hukum Tertinggi PENDIDIKAN PANCASILA UUD NRI Tahun 1945 Peraturan Perundang- undangan yang lainnya
- 14. PENDIDIKAN PANCASILA Sumber Gambar: • www.shutterstock.com • www.Id.Wikipedia.org
Editor's Notes
- Sebagai konstitusi, artinya UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi patokan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dalam negara, yaitu menghadirkan keadilan (justice); memberi ketertiban (order); dan mewujudkan nilai-nilai ideal, seperti kebebasan (freedom) serta kemakmuran dan kesejahteraan (prosperity and welfare) bersama.
- Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI mengadakan sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda menetapkan dan mengesahkan Rancangan UUD yang disusun BPUPK.
- Periode Awal Kemerdekaan (18 Agustus–27 Desember 1949) Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah pada masa awal kemerdekaan (1945–1949).
- Periode Demokrasi Liberal (17 Agustus 1950–5 Juli 1959) Sejak 17 Agustus 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.
- Periode Demokrasi Terpimpin–Sekarang Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Isi Keppres ini adalah menetapkan pembubaran Konstituante, menetapkan UUD NRI Tahun 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
- Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan dilakukan sebanyak satu kali dalam empat tahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002.
- Prinsip-Prinsip Perubahan Ada lima prinsip yang ditetapkan oleh anggota MPR terkait perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. a. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. b. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. d. Memasukkan materi yang normatif, yang ada pada Penjelasan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) UUD NRI Tahun 1945. e. Melakukan perubahan secara addendum.
- Amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan melalui sidang MPR dan berlangsung selama empat tahap.
- Secara kualitatif, amendemen UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan sebagai berikut (Taufiqurrohman Syahuri, 2011). a. Posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. b. Kekuasaan pembentukan UU tidak lagi dipegang presiden melainkan oleh DPR. c. Kewenangan presiden mengangkat dan menerima duta negara lain serta memberi amnesti dan abolisi tidak lagi sebagai hak prerogratif presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR. d. Adanya penambahan lembaga baru, antara lain DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral. e. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. f. Pemilihan kepala daerah secara demokratis, yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden. g. Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. h. Penambahan ketentuan mengenai tata cara perubahan UUD.
- Hubungan Pembukaan dengan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 Keterkaitan antara Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 mencakup hal-hal berikut (Herdiawanto, dkk., 2019). a. Suasana kebatinan. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 meliputi suasana kebatinan dari UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Cita-cita hukum. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. c. Penjabaran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran pokok-pokok pikiran pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental bagi Negara Indonesia. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan atau dasar bagi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.