Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum
Dalam Proses
Peradilan
Pidana
Ranto Parlindungan S
Pengacara Publik LBH Pekanbaru

2. ● Sejarah Singkat :
- YLBHI  26 Oktober 1970 atas dasar inisiatif Adnan Buyung Nasution
 Memiliki 17 kantor cabang di 17 Provinsi seperti di, Jakarta, Banda Aceh, Medan, Palembang,
Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar,
Manado, Papua, Pekanbaru, Palangkaraya dan Samarinda;
● LBH Pekanbaru  Sejak Tahun 2005
 Perburuhan, Perkotaan dan Masyarakat Urban, Peradilan Yang Adil &
Jujur, Masyarakat Adat, Minoritas & Kelompok Rentan.
Sekilas Tentang YLBHI - LBH Pekanbaru

3. Apa itu Bantuan Hukum ?

4.  Pasal 1 butir 9 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat
secara Cuma – Cuma kepada klien yang tidak mampu
 Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan
Hukum (PBH) secara Cuma – Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;

5. Dasar Hukum ????
1. UUD 1945;
2. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
3. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
4. UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
5. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham;
7. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil
and Politics Rights

6. Siapakah Pemberi Bantuan Hukum ?
Advokat Organisasi Bantuan
Hukum
Mahasiswa Hukum
Paralegal
Dosen / Akademisi

7. SIAPAKAH PENERIMA BANTUAN HUKUM ???
ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN

8. *
Syarat mendapatkan Bantuan Hukum
Identitas Diri SKTM
Dokumen Pendukung Lainnya

9. Ruang Lingkup Bantuan Hukum
Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang
menghadapi masalah hukum seperti :
 Litigasi : Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara
 Non Litigasi : Konsultasi, Advokasi, Mediasi, Penyuluhan Hukum,
Penelitian dan Lain lain yang Penyelesaian Perkaranya diluar
Peradilan.

10. BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA
Penyelidikan Penyidikan
Persidangan :
- Dakwaan
- Eksepsi
- Jawaban atas Eksepsi
- Putusan Sela
- Pembuktian
- Penuntutan
- Nota Pembelaan / Pledoi
- Putusan
Pelimpahan Berkas
Perkara ke Pengadilan
oleh JPU
Pelimpahan /
tahap 2 (p21)
- Upaya
Hukum Biasa
: Banding,
Kasasi
- Upaya
Hukum Luar
Biasa :
Peninjauan
Kembali
Pelapor
Saksi
Terlapor
Tersangka
Terdakwa

11. Tujuan Bantuan Hukum ???
Dalam aspek kemanusiaan, untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak
mampu di muka sidang Pengadilan. Dengan demikian ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan
dengan proses hukum dipengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh Pembelaan dan
Perlindungan Hukum.
NB. Bantuan Hukum yang diberikan pada hakekatnya untuk membela Peraturan Hukum dan juga perlindungan
bagi Penerima Bantuan Hukum agar terlindungi hak – haknya. Bantuan hukum yang diberikan bagi Penerima
Bantuan Hukum khususnya Tersangka atau Terdakwa dalam perkara pidana pada hakekatnya bukanlah semata
mata untuk membebaskan dari segala tuntutan akan tetapi untuk membela peraturan hukum supaya jangan sampai
Peraturan Hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa.

12. TERIMAKASIH
#JUSTICE FOR ALL