Makalah ini membahas tentang pengangguran di Indonesia, mencakup laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, jenis-jenis pengangguran seperti pengangguran normal, siklikal, struktural dan teknologi, serta program-program pemerintah untuk mengurangi pengangguran seperti pemberdayaan sosial dan masyarakat.

1. Pengangguran di Indonesia
Ditujukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
“Perekenomian di Indonesia”
Dosen Pengampu :
Bakhrul Huda, M.EI
Disusun Oleh :
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2020
Ridha Nurhidayati G04219065
Shofia Putri Hanifah G04219073

2. ii
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur
kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga dapat
menyelesaikan makalah ini dalam bentuk apapun isinya sangat sederhana dan telah
terselesaikan dengan sebaik baiknyaserta selesai pada waktunya.
Makalah ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai
pihak khususnya pengajar mata kuliah “Perekonomian di Indonesia” atas bimbingan dan
arahannya. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.
Harapan saya semoga makalah ini dapat membantu menambah pengetahuan dan
pengalaman bagi para pembacanya, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk apapun isi
makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh
karena itu saya harapkan untuk memberi saran dan kritik untuk makalah ini.
Surabaya, 17 Februari 2020
Penulis

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................................................................................ii
DAFTAR ISI...........................................................................................................................iii
BAB I......................................................................................................................................1
PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang.................................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................................. 1
C. Tujuan Pembahasan...........................................................................................................2
BAB II.....................................................................................................................................3
PEMBAHASAN....................................................................................................................... 3
A. Laju Pertumbuhan Penduduk.............................................................................................. 3
B. Jenis- jenis Pengangguran ..................................................................................................4
C. Program pemerintah dalam Mengurangi Pengangguran........................................................ 5
D. Perbedaan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Luar Negeridalam Mengurangi
Pengangguran........................................................................................................................... 7
BAB III.................................................................................................................................. 12
PENUTUP ............................................................................................................................. 12
A. Kesimpulan..................................................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 13

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang
sangat banyak serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, ini
membuat Indonesia pantas disebut sebagai negara yang kaya akan sumber
dayanya, baik pada sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
Hal ini harusnya dapat memberikan keuntungan besar untuk perekonomian
di Indonesia
Namun hal itu belum bisa terwujud karena keadaan di Indonesia
sekarang tidak seperti yang kita bayangkan. Ini Karena pemerintah
Indonesia yang belum dapat mengefesiensikan sumber daya alam dan
manusianya yang melimpah. Faktanya sekarang, banyak warga Indonesia
yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi
pengangguran di negaranya sendiri.
Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena
mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling
berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila
pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan
kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan ( BPS, 2007)
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Indonesia
2. Apa jenis-jensi pengangguran di Indonesia?
3. Apa saja program-program pemerintah untuk mengurangi
pengangguran?
4. Bagaimana komprasi program pemerintah Indonesia dengan negara
lain dalam mengurangi pengangguran?

5. 2
C. Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk di Indonesia
2. Untuk mengetahui jenis-jenis pengangguran di Indonesia
3. Agar mengetahui apa saja program pemerintah untuk mengurangi
pengangguran
4. Agar mengetahui bagaimana perbedaan program pemerintah indonesia
dengan pemerintah luar negeri dalam mengurangi pengangguran

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Laju Pertumbuhan Penduduk
Penduduk merupakan suatu warga negara secara hukum yang berhak tinggal
di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal
disitu dengan bukti kewarganegaraan. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan
manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.1
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah atau ukuran penduduk
akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan yaitu kelahiran, kematian dan
imigrasi. Pada lingkup yang kecil /(negara) pertumbuhan penduduk dipengaruhi pula
oleh migrasi penduduk menuju ke dan keluar dari suatu negara.2
Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah penduduk
terbanyak didunia. Penduduk Indonesia pada tahun 2000 berjumlah 201.242 juta jiwa
(BPS, 2001) dan pada tahun 2015 dan 2025 di proyeksikan menjadi 247.572 juta
orang dan 273.219 juta jiwa secara berturut-turut. (Bapennas, BPS, dan UNFPA,
2005).
Meskipun secara absolut jumlah penduduk Indonesia tergolong tinggi, tingkat
pertumbuhannya mengalami penurunan sejak dua dekade terakhir. Laju pertumbuhan
penduduk di Indonesia tercatat sebesar 1,96% pertahun pada periode 1980-1990
setelah mengalami pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu 1971-1980 (2,37%
pertahun. Selanjutnya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk terus terjadi hingga
mencapai 1,37% pertahun selama 1 dekade (1990-2000).3
Penurunan ini antara lain disebabkan berkurangnya tingkat kelahiran sebagai
dampak peran serta masyarakat dalam program KB. Namun pada periode sepuluh
tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000-2010 laju pertumbuhan
ini mengalami sedikit peningkatan sekitar 0,05 persen. Laju pertumbuhan penduduk
apabila tidak dikendalikan berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk. Dalam
kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015) laju pertumbuhan penduduk Indonesia
1 Arwin Surbakti, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 5
2 Mita Noveria.dkk, Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan, (Jakarta: LIPI Press, 2011), hlm 1
3 Ibid, hlm 5

7. 4
kembali mengalami penurunan menjadi 1,43 persen. Sumber data: Sensus Penduduk
1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan SUPAS 2015.4
B. Jenis- jenis Pengangguran
Jenis pengangguran dibagi menjadi 2, yaitu pengangguran berdasarkan
penyebabnya dan bpengangguran berdasarkan sifatnya.
Pengangguran berdasarkan penyebabnya:
1. Pengangguran normal atau friksional adalah jenis pengangguran yang
disebabkan karena penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan
merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan
agregat didalam perekonomian disbanding penawaran agregatnya.
3. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan
adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
4. Pengangguran teknologi adalah jenis pengangguran yang disebabkan
adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia.5
Selain itu, pengangguran berdasarkan sifatnya Menurut Sukirno(2000)
pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 macam
4 Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html
5 Sopianti,Komang dan Ketut Ayuningsari, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Upah
Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali” e-Jurnal EP Unud Volume 2 No. 4, hlm. 219

8. 5
1. Pengangguran Terbuka (Open Unemployement)
Yaitu tenaga kerja yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan.
Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapatkan pekerjaan
padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas
mencari pekerjaan atau malas bekerja.
2. Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployement)
Yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja
untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut
sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi.
Pengangguran terselubung bias juga terjadi karena seseorang yang bekerja
tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya yang berakibat bekerja tidak
optimal.
3. Setengah Menganggur (Under Unemployement)
Yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada
pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga
kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang
dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari tujuh jam sehari.6
C. Program pemerintah dalam Mengurangi Pengangguran
Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dalam pembangunan.
Dalam hal ini lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada
posisi sentral pembangunan. Lapangan kerja juga merupakan sumber pendapatan.
Dengan demikian Sumodiningrat menyatakan bahwa: manusia atau angkatan kerja
merupakan salah satu faktor produksi, sehingga bila timbul pengangguran pada suatu
masyarakat berarti alokasi sumber daya dan produksi nasional relatif kurang optimal.
Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas
pembangunan di Indonesia, sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan
dan hasil-hasilnya agar rakyat dapat hidup layak. Meskipun lapangan kerja menjadi
agenda setiap Pelita, masalah ini tetap mendesak bagi Indonesia, mengingat angka
pengangguran masih cukup tinggi; dan pengangguran merupakan sumber utama
kemiskinan massal, baik kemiskinan materi maupun non materi.7
6 Probosiwi,Ratih. “Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Tingkatan Kemiskinan” Jurnal PKS Volume 15
No.2, 2 Juni 2016, hlm. 91
7 Gunawan Sumodiningrat, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia:Agenda Kini dan Ke Depan,
Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003, hlm 5

9. 6
Pemberdayaan sosial sebagi sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam
mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di
dalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri di mana
masyarakat dengan kategori miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya;
dan (2) Pemerintah hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap masyarakat
dengan status tersebut.
(1) Masyarakat Miskin Bebas Menentukan Solusi Pemecahan Masalahnya.
Jika penyebabnya ada di dalam diri individu atau kelompok miskin, misalnya
aspek budaya tidak mau bekerja keras, maka kebijakannya adalah memotivasi mereka
bekerja keras agar dapat mandiri. Dengan demikian langkah awal dari penanganan
masalah yang ada di masyarakat adalah identifikasi masalah. Menurut Soetomo
bahwa: “sebagai suatu proses, maka penanganan masalah akan diawali oleh suatu
kegiatan identifikasi untuk menunjukkan keberadaan masalah tersebut”.
Soetomo juga menyatakan pentingnya identifikasi masalah dalam penanganan
masalah juga tampak dari adanya kenyataan, bahwa tidak jarang masalah sosial
tertentu sudah berlangsung dan terjadi dalam masyarakat, akan tetapi masyarakat
belum menyadari. Dengan demikian keberadaan masalah di dalam masyarakat
tersebut bersifat tersembunyi. Karena sifatnya yang tersembunyi itulah, menyebabkan
masalah tidak dapat ditangani dan seringkali menjadi persoalan yang menghambat
pembangunan.
Permasalahan komunitas merupakan kondisi yang tidak diharapkan, karena itu
selalu membutuhkan tindakan guna melakukan perubahan dan perbaikan. Oleh sebab
itu kemampuan menemukan solusi dari permasalahan komunitas merupakan hal
penting setelah dilakukan identifikasi masalah. Melihat kenyataan dari persoalan
kemiskinan yang ada di masyarakat, maka dibutuhkan kemampuan menemukan solusi
yang menjadi usaha untuk mempercepat laju proses pembangunan harkat dan
martabat masyarakat itu sendiri.8
Kondisi seperti ini dapat saja terjadi, karena kemampuan masyarakat dalam
menemukan solusi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasan yang
dimilikinya. Sebagai contoh, masyarakat tidak mampu menemukan solusi dari
8 Mohammad Mulyadi, Peran Pemerintah dalam MengatasiPengangguran dan Kemiskinan dalam Masyarakat,
2016, hlm 15

10. 7
masalah rendahnya harga hasil panen mereka, baik hasil tani maupun hasil laut.
Padahal rendahnya harga hasil panen ini bisa disiasati dengan mengolahnya agar
menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu program Teknologi Tepat
Guna (TTG) yang ditawarkan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara baik oleh
masyarakat, padahal program ini adalah bentuk antisipasi pemerintah dalam
mengatasi permasalahan masyarakat khususnya masalah pengolahan hasil panen agar
memiliki nilai jual tinggi.
(2) Pemerintah Sebagai Fasilitator
Pemerintah meloihat penyandang masalah social seperti pengangguran dan
kemiskinan sebagai orang yang mengalami difungsi social (social difunctions).
Artinya pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi
masyarakat tersebut menjadi berfungsi social yakni masyarakat mampu menampilkan
peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Si miskin tidak semata-mata
ditingkatkan ekonominya tetapi yang lebih penting dilatih diberdayakan dalam wadah
kelompok untuk mampu berperan dalam lingkungan sosialnya.
Dalam kaitannya dengan kondisi diatas, maka pemerintah melalui berbagai
elemennya seperti Kementrian Koperasi, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan,
Kementrian Tenaga kerja dan Bappenas serta BUMN juga institusi keunagna bank
melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Dukungan diowujudkan
melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas danm stimulus lain.
Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan
upaya tersebut misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang
fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang
memadai, tepat guna dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian9
D. Perbedaan Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Luar Negeri dalam
Mengurangi Pengangguran
Negara India dan Negara Indonesia sama-sama merupakan kawasan Asia. Dan
negara India dan Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Negara India
merupakan negara kedua yang memiliki jumlah penduduk banyak di dunia. Tercatat
ada 1.281.935.911 jiwa atau sekitar 17,3% dari jumlah penduduk di dunia. Sedangkan
9 Ibid, hlm. 15

11. 8
negara Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk 260.580.739
atau sekitar 3.5% dari jumlah populasi penduduk di dunia. Melihat kondisi jumlah
penduduk ini secara logika pasti akan sulit bagi negara India mensejahterakan warga
negaranya daripada negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya negara India
memiliki jumlah tingkat pengangguran relatif lebih rendah daripada negara Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah India untuk mengentas
pengangguran. Salah satunya melalui Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan
Pedesaan Mahatma Gandhi Nasional Rural Employment (MGNREGA) yang
ditetapkan pada tanggal 7 September 2005. Tujuan dari ditetapkannya Undang-
Undang MGNREGA ini adalah menyediakan lapangan kerja dengan skema
kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menghasilkan lebih banyak pertumbuhan
ekonomi di pedesaan. Dengan menyediakan upah untuk 100 hari kerja dalam satu
tahun untuk setiap rumah tangga dimana anggota dewasa melakukan pekerjaan berupa
membangun prasarana desa seperti jalan desa dan saluran irigasi di pedesaan.
Samik Shome (2011) Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional
(MGNREGA) merupakan sebuah program kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah
India. Hal ini dianggap sebagai keputusan kebijakan penting oleh pemerintah India
untuk memperbaiki situasi pengangguran pedesaan dengan penciptaan aset di
pedesaan. Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional (MGNREGA) ini
merupakan desain kebijakan inovatif.
Kebijakan Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan (MGNREGA) memiliki
beberapa dampak yang positif, antara lain meningkatkan upah pedesaan, mengurangi
kesenjangan upah gender, meratakan dan menstabilkan konsumsi orang miskin,
peningkatan dalam gizi, kesehatan dan pendidikan, peningkatan inklusi keuangan dan
mengurangi migrasi. Bahkan di beberapa daerah di India telah membantu
meningkatkan konektivitas pedesaan dan produktivitas pertanian dengan menciptakan
bentuk irigasi dan produksi yang lebih berkelanjutan (S. Mahendra Dev, 2018).
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) di tahun 2018 di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 140 ribu orang dari
jumlah pengangguran pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penurunan
angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,61% menjadi 5,50%. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran yang

12. 9
termasuk dalam penduduk usia kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dilihat dari
tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,92 %.
Adanya penurunan ini tidak memberikan dampak yang signifkan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah sosial
dalam pembangunan kehidupan masyarakat Indonesia. Masalah pengangguran
merupakan keadaan terkendalanya pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas
pekerjaan.10
Kebijakan perluasan kesempatan kerja di Indonesia
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 11
Dengan demikian, adanya pengakuan dan jaminan bagi semua masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dari pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terbitlah suatu
Undang-Undang yang mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini merupakan payung bagi peraturan
ketenagakerjaan lainnya. Karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggantikan 15
peraturan ketenagakerjaan yang pernah berlaku sebelumnya. Undang-Undang Nomor 13
10 Friska Prastya, “Perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan Di Indonesia” Jurnal
Responsive Volume 1 No. 3 Februari, hlm. 111
11 Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang Telah Diamandemen

13. 10
Tahun 2003 ini berisikan tentang tenaga kerja, peluang dan kesempatan kerja, pelatihan kerja,
penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hubungan kerja serta
pemutusan hubunan kerja (PHK).
untuk melaksanakan ketentuan perluasan kesempatan kerja keluarlah sebuah
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Dimana
di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih spesifik tentang perluasan kesempatan kerja. Di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 9 disebutkan bahwa “Pemerintah
dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
melalui kegiatan:
(a) permodalan;
(b) penjaminan;
(c) pendampingan;
(d) pelatihan;
(e) konsultasi;
(f) bimbingan teknis; dan/atau
(g) penyediaan data dan informasi.
Untuk mendukung pelaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Perluasan Kesempatan Kerja pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengeluarkan
kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam
melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati
khususnya di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
Sampai sejauh ini pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi telah melakukan beberapa kegiatan dari kebijakan perluasan kesempatan kerja
yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di antaranya
menciptakan wirausaha baru dengan memberikan program pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan, keahlian, managemen, dan administrasi serta pembekalan peserta wirausaha
baru tenaga kerja mandiri dengan pola pendampingan bagi orang tua pekerja anak pada
Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

14. 11
Dalam melaksanakan kebijakan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi berpedoman pada tiga pilar utama yaitu pelatihan, sertifikasi dan penempatan.
Selain program pelatihan adapun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ini
melalui penempatan. Melalui penyelenggaraan Job Fair, diharapkan dapat mempermudah
perluasan kesempatan kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna kerja.
Dengan adanya Job Fair ini pemerintah telah memfasilitasi pencari kerja sehingga
mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki. Namun
penyelenggaraan Job Fair ini juga dilaksanakan dengan belum optimal tidak ada rentan
waktu rutin untuk terselenggaranya Job Fair.12
12 Friska Prastya, “Perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan Di Indonesia” Jurnal
Responsive Volume 1 No. 3 Februari, hlm. 113

15. 12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sempat menurun pada tahun 19990-2000
karena adanya program pemerintan Keleuarga Berencana (KB) Namun pada periode sepuluh
tahun berikutnya, tepatnya awal masa reformasi tahun 2000-2010 laju pertumbuhan ini
mengalami sedikit peningkatan sekitar 0,05 persen.
Adanya penurunan ini tidak memberikan dampak yang signifkan terhadap kesejahteraan
masyarakat. Pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah sosial dalam pembangunan
kehidupan masyarakat Indonesia. Masalah pengangguran merupakan keadaan terkendalanya
pemenuhan hak atas kesejahteraan dan hak atas pekerjaan
Karena itu, penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu prioritas pembangunan di
Indonesia, sebagai cara untuk memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya agar
rakyat dapat hidup layak. Meskipun lapangan kerja menjadi agenda setiap Pelita, masalah ini
tetap mendesak bagi Indonesia, mengingat angka pengangguran masih cukup tinggi; dan
pengangguran merupakan sumber utama kemiskinan massal, baik kemiskinan materi maupun
non materi

16. 13
DAFTAR PUSTAKA
Surbakti,Arwin. 2015. Pendidikan Kpenedudukan dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Faturochman,dkk. 2004. Dinamika Kependudukam dan Kebijakan. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Mita Noveria,dkk. 2011. Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan. Jakarta: LIPI Press
Sumodiningrat,Gunawan.2003. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia: Agenda
Kini dan Ke Depan, Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan.
Mulyadi,Mohammad.2016. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan
Kemiskinan dalam Masyarakat. Diakses pada 18 Februari 2010
Prastya,Priska.2019. Perbandingan Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja di India dan Di
Indonesia. Jurnal Responsive Volume 1 No. 3. Diakses pada 18 Februari 2010
Badan Pusat Statistika (https://www.bps.go.id/) diakses pada 19 Februari 2020
Sopianti,Komang dan Ketut Ayuningsari. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi,
dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Pengangguran di Bali. e-Jurnal EP Unud
Volume 2 No.4. Diakses pada 1 April 2020
Probosiwi,Ratih. Pengangguran dan Pengaruhnya Terhadap Tingkatan Kemiskinan. Jurnal
PKS Volume 15 No.2, 2 Juni 2016, Diakses pada 1 April 2020
Badan Pusat Statistika (https://www.bps.go.id/) diakses pada 19 Februari 2020
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang Telah Diamandemen