Tugas individu mahasiswa BungIwan.com

1. NAMA : MUDRIKAH
NPM : 1702111024
MATA KULIAH : KOMUNIKASI POLITIK

2. BIOGRAFI
ABDURRAHMAN WAHID

3. BIOGRAFI
• lahir dengan nama
Abdurrahman Addakhil.
"Addakhil“ berarti "Penakluk“,
Kata "Addakhil" tidak begitu
dikenali dan diganti dengan
nama "Wahid" dan kemudian
lebih dikenal dengan panggilan
Gus Dur.

4. • Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada
tanggal 7 September 1940.
• Beliau merupakan anak sulung dari enam
bersaudara dari pasangan Wahid Hasyim
dan Solihah.

5. Pendidikan
• Gus Dur kecil belajar mengaji & Al-Quran dengan kakeknya K.H
Hasyim Asy’ari, selain belajar formal disekolah beliau mengikuti les
prifat bahasa Belanda.
• SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Yogyakarta pada
tahun 1956
• Melanjutkan belajarnya di Pesantren Tegalrejo Magelang Jawa
Tengah selama 2 tahun, Gus Dur kembali ke Jombang dan tinggal
di Pesantren Tambak Beras.
• Tahun 1963 melanjutkan di Universitas Al-Azhar Kairo
• Melanjutkan ke Universitas Baghdad Fakultas Seni pada tahun
1966-1970
• Ditahun 1971 kembali ke jombang untuk menekuni dunia
pesantren

6. Diangkatnya Gus Dur Menjadi
Presiden
Pada 7 Oktober 1999, Amien
Amien dan Poros Tengah
secara resmi menyatakan
Abdurrahman Wahid sebagai
calon presiden.
Abdurrahman Wahid
kemudian terpilih sebagai
Presiden Indonesia ke-4
dengan 373 suara, sedangkan
Megawati hanya 313 suara.

7. Masa Pemerintahan Gus Dur
• Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan
Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi
anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar,
PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan
TNI juga ada dalam kabinet tersebut.
• Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi
pemerintahan. Reformasi pertama adalah
membubarkan Departemen Penerangan, senjata
utama rezim Soeharto dalam menguasai media.
Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen
Sosial yang korup.

8. Kebijakan di Bidang Politik
1. Menentang rencana pencabutan Tap No. No.
XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI
yang juga dinyatakan sebagai partai terlarang
di seluruh wilayah RI
2. Penundaan bantuan IMF
3. Membangun kembali citra Indonesia di luar
negeri
4. Kampanye HAM dan Demokrasi Indonesia:
memanfaatkan perkembangan kontemporer

9. Kebijakan di Bidang Ekonomi
1. Diberlakukannya otonomi daerah dan
pembagian keuangan daerah dengan pusat
pada tahun 2001
2. Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional
(Bank Dunia, IMF, ADB, Negara Donor)
3. Penajaman Visi Ekonomi Penajaman
restrukturisasi Perbankan, BUMN, sektor riil
4. Realokasi subsidi: prioritas pada sektor rawan
krisis, termasuk kesehatan

10. Kebijkan di Bidang Sosial & Budaya
1. Penajaman program JPS Pendidikan dan kesehatan :
yakinkan wajib Belajar terlaksana dan gizi balita
terpelihara
2. Membangun kembali rasa saling percaya antar warga
negara (social cohesiveness)
3. Menjadikan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur
nasional
4. Pencabutan Larangan penggunaan huruf Tiong Hoa
Meliburkan kegiatan sekolah selama bulan Ramadhan

11. Kebijakan Kontoversi Gus Dur
1. Membubarkan Departemen Sosial dan
Departemen Penerangan
2. Mengeluarkan Dekrit Presiden untuk
membekukan DPR/MPR
3. Berusaha membuka hubungan dengan Israel
4. Menghapus TAP MPRS yang melarang
Marxisme-Leninisme
5. Memecat Juzuf Kalla dan Laksamana Sukardi
6. Mengizinkan bendera bintang kejora berkibar di
Papua Barat

13. KASUS BULO GATE & BRUNEI GATE
• Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG)
melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas
Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia
dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.
Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur
menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut
skandal Buloggate.
• Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan
uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan
sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh.
Namun, Gus Dur gagal mempertanggung jawabkan dana
tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.

14. LENGSERNYA GUS DUR
• DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari Presiden yang
seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara
tanpa pertimbangan DPR
• Memorandum I (1 Februari 2001 ):
Rapat Paripurna DPR akhirnya menjatuhkan Memorandum I
terhadap Presiden berdasarkan Pasal .7 Tap MPR No. III/1978
dengan mengingatkan bahwa Presiden sungguh-sungguh
melanggar haluan negara.
• Memorandum II (30 April 2001):
DPR dalam sidang paripurna tanggal 30 April 2001 akhirnya
sepakat memutuskan menjatuhkan Memorandum II kepada
Presiden Wahid melalui proses voting. Dalam sidang tersebut 7
dari 10 fraksi setuju menjatuhkan peringatan keras (Memo II)
kepada Presiden.
• Sidang Istimewa (23 Juli 2001)
MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya
dengan Megawati Sukarnoputri.

15. TERIMA KASIH