Materi bimtek K3

1. BIMBINGAN TEKNIS AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI
MATERI 01
MENGIDENTIFIKASIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
STANDAR K3 YG DIPERLUKAN
16 NOVEMBER 2020

2. Nama : Ir. Gesit Rahasetia
Pendidikan : S1 Teknik Sipil Universitas Merdeka Malang,
Sertifikat : SKA UTAMA
Teknik bangunan Gedung
Manajemen Proyek
Manajemen Mutu
SKA MADYA
Ahli K3 Konstruksi
PII - SRTI: 0.015.20.1.1.00001145
Speaker History
2019 : Speaker of Seminar Konstruksi Indonesia 2019 Sub Tema Industri 4.0 dan Pengembangan
Infrastruktur - LPJKN (Luring)
2020 : Speaker of Seminar Virtual dengan Topik Kesiapan Perangkat Keras/Hardware dan Perangkat
Lunak/Software dalam Bimbingan Teknis Jarak Jauh – LPJKN (Daring)
Trainer History
SKKK (Standard Kerja Ketrampilan Khusus)
2019 : Trainer – FIDIC Condition of Contract training - IPC Learning & Consulting (Luring)
2020 : Trainer – Mempersiapkan dokumen Tender sesuai PM PUPR no 14 tahun 2020 – PT Andal
Rekacipta Pratama (Luring)
Non SKKK/SKKNI
2019 : Guest Lecturer: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) – FT SIpil Universitas Merdeka Malang
(Luring)
2020 : Guest Lecturer: Pengenalan Identifikasi Resiko Bahaya K3 – FT Sipil Universitas Merdeka Malang
(Daring)

3. Membuat rencana pemilihan
Peraturan Perundang-
undangan K3 Konstruksi dalam
penerapan pengawasan sesuai
jenis pekerjaan
Menentukan Peraturan
Perundang-undangan K3
Konstruksi dalam penerapan
pengawasan sesuai jenis
pekerjaan
MENGIDENTIFIKASIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
STANDAR K3 YG DIPERLUKAN

4. ILO
• Salah satu upaya dlm menanggulangi kecelakaan dan
penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dg penerapan
peraturan perundangan, antara lain melalui:
 Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yg selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi.
 Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa.
 Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui
pemeriksaan-pemeriksaan langsung tempat kerja.
LATAR BELAKANG

5. Tujuan Umum
•
• peserta mengetahui peraturan perundangan
dan persyaratan lainnya terkait pelaksanaan K3.
Tujuan Khusus
• peserta dapat mematuhi dan menjalankan
peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
terkait K3 dengan baik

6. STANDAR DAN PERATURAN PERUNDANGAN
UU No.1 1970 Tentang keselamatan kerja
UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
UU No 36/2009 Tentang Kesehatan
UU no. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
PP No. 50/2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
PP No. 44/2015 Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
PP No. 88/2019 Tentang Kesehatan Kerja
KEPRES No 12/ 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
PERMEN PUPR 14/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia
PERMEN PUPR 21/2019 Pedoman SMKK
SE Menteri PUPR 11/SE/M/2019 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi
INMEN PUPR no 2 tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19)
18/SE/M/2020 PELAKSANAAN TATANAN DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU (NEW NORMAL)

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
96);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6018);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

9. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian
dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi dalam rangka menjamin
terwujudnya Keselamatan Konstruksi
SMK3 /Sistem Manajemen K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) menurut Permenaker No 5 Tahun
1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja ialah bagian dari sistem secara
keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,
perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan, prosedur,
proses dan sumber

10. PERSYARATAN LAINNYA
Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 04/BM/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk
Konstruksi Jalan dan Jembatan.
SNI:
 SNI 15-2049-2004 : Persyaratan Umum Tentang Bahan Semen Portland
 SNI 07-2052-2002 : Persyaratan Umum Bahan Besi Beton
 SKSNI T15-1991-03 : Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan
Gedung
 SNI 04-0225-2000 : Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)
 SNI 03-1729-1989 : Bangunan Baja Untuk Rumah dan Gedung
 SNI 03-2396-2001 : Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada
Bangunan Rumah dan Gedung

11. Peraturan Perundangan terkait Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul
karena Hubungan Kerja
5. Permenaker No. Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis
Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Penbayaran
Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

12. Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
sebagai akibat peritiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam
melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh
adanya resiko - resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka
diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja.
Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki
kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% s/d 1,74% sesuai kelompok jenis
usaha.

13. SANKSI
Pengusaha dapat dikenai sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya
6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah). Apabila setelah itu tidak dipatuhi ketentuannya, dapat
dikenakan sanksi ulang berupa hukuman sekurang-kurangnya 8 (delapan)
bulan dan dicabut ijin usahanya, apabila:
a. Tidak memenuhi hak buruh untuk mengikuti Jamsostek
b. Tidak melaporkan adanya kecelakaan kerja kepada Kantor Depnaker tidak
lebih dari 2 kali 24 jam
c. Tidak melaporkan kepada Kantor Depnaker dalam waktu 2 x 24 jam
setelah penanganan korban

14. TERIMA KASIH