PP No. 14 Tahun 2021 mengatur tentang penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, serta pengaturan standar K4 oleh menteri terkait dengan memperhatikan kondisi geografis dan lingkungan.
1. MATERI 01 :
PERATURAN PERUNDANGAN
TERKAIT KESELAMATAN KONSTRUKSI
Disampaikan oleh :
Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia
( PAKKI)
PELATIHAN AHLI MUDA K3 KONSTRUKSI - 2022
2. 2
Tujuan Umum
Mampu menjelaskan peraturan
perundangan dan persyaratan lainnya
terkait pelaksanaan Keselamatan
Konstruksi.
Tujuan Khusus:
• Mampu menjalankan peraturan
perundangan dan persyaratan
lainnya terkait Keselamatan
Konstruksi dengan baik.
• Mampu menerapkan Standar dan
Peraturan Perundang-undangan
dalam tahap perencanaan RKK
TUJUAN PENGAJARAN
3. 04 Surat Edaran Menteri
OUTLINE
02
Peraturan Pemerintah dan Peraturan
Presiden
03
Peraturan Menteri
Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri
01 Undang-Undang
05 Standart
5. UNDANG-UNDANG
a. Undang-Undang No. 28/2002 Tentang Bangunan Gedung
b. Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan
c. Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan
d. Undang-Undang No. 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
e. Undang-Undang No. 02/2017 Tentang Jasa Konstruksi
f. Undang-Undang No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja
6. UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
KETENTUAN UMUM
“Mengatur tentang kehandalan, keselamatan dan
kesehatan serta kenyamanan gedung”
PELAKSANAAN TEKNIS K3
a. Kewajiban di bidang penanggulangan kebakaran
b. Kewajiban pemasangan sistem proteksi pasif & aktif
c. Kelengkapan sarana evakuasi dan daerah aman
d. Kelengkapan sarana pengolahan limbah
e. Kelengkapan sarana kenyamanan gedung
7. Bagian Keempat
Paragraf 2
Persyaratan
keselamatan
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pengamanan terhadap bahaya kebakaran
Pengamanan terhadap bahaya petir
Persyaratan
Keandalan
Bangunan Gedung
Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan
Ayat 1
Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi
persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan, serta kemampuan
bangunan gedung dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
Bangunan Gedung dieselenggarakan
berlandaskan asas kemanfaatan,
keselamatan, keseimbangan, serta
keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya
Pasal
2
UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 86
Pekerja/buruh mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 87
Setiap perusahaan wajib menerapkan
sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3) yang terintegrasi
dengan sistem manajemen perusahaan.
9. 1
Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk
melindungi pekerja agar hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh
buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
2
Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor
formal dan informal.
3
Upaya kesehatan kerja berlaku bagi setiap orang
selain pekerja yang berada di lingkungan tempat
kerja.
4
Upaya kesehatan kerja berlaku juga bagi
kesehatan pada lingkungan tentara nasional
Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta
kepolisian Republik Indonesia.
5
Pemerintah menetapkan standar
kesehatan kerja.
6
Pengelola tempat kerja wajib menaati
standar kesehatan kerja dan menjamin
lingkungan kerja yang sehat serta
bertanggung jawab atas terjadinya
kecelakaan kerja.
7
Pengelola tempat kerja wajib bertanggung
jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di
lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XII KESEHATAN KERJA
Pasal 164
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
10. 10
BPJS bertujuan untuk mewujudkan
terselenggaranya pemberian
jaminan terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi setiap
Peserta dan/atau anggota
keluarganya.
Pasal 3
Setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, wajib
menjadi Peserta program Jaminan
Sosial.
Pasal 14
UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
11. Pasal
59
Ayat
1
Ayat
2
Ayat
3
Ayat
4
Ayat
5
Standar K4 paling sedikit meliputi:
a. mutu bahan;
b. mutu peralatan;
c. K3;
d. prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e. mutu hasil pelasanaan jasa konstruksi;
f. operasional dan pemeliharaan;
g. perlindungan sosial tenaga kerja;
h. pengelolaan lingkungan hidup
Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar K4
Pengesahan atau persetujuan atas:
a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau
perancangan;
b. rencana teknis proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;
c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;
d. penggunaan material, peralatan dan/atau
teknologi; dan/atau,
e. hasil layanan Jasa Konstruksi
Standar K4 setiap produk Jasa Konstruksi
diatur oleh menteri teknis terkait sesuai
dengan kewenangannya
Dalam menyusun Standar K4 untuk
setiap produk Jasa Konstruksi, menteri
teknis terkait memperhatikan kondisi
geografis yang rawan gempa dan
kenyamanan lingkungan terbangun
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4)
UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
12. UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Pasal 80
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:
• tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
• tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
• tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam
menyelenggarakan Jasa Konstruksi.
Pengawasan Sanksi
Pasal 96
Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,
dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:
• peringatan tertulis;
• denda administratif;
• penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
• pencantuman dalam daftar hitam;
• pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin.
13. 13
Dalam setiap penyelenggaraan Jasa
Konstruksi, Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa wajib memenuhi
Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan.
Pasal 59 ayat (1)
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna
Jasa, dan Penyedia Jasa wajib memenuhi
standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 59 ayat (2)
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
15. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
PP No. 44/2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
PP No. 88/2019 Tentang Kesehatan Kerja
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun
2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
a.
b.
c.
d.
16. Pasal 1
Ayat 1
Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa
uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta
mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Ayat 6
Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau
sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Pasal 4
Ayat 1
Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP No. 44/2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian
18. MENCEGAH
Sebelum pelaksanaan pekerjaan, kita wajib
mencegah gangguan kesehatan dan pengaruh
buruk akibat pekerjaan dengan cara
mengidentifikasi dan mengendalikan potensi
bahaya kesehatan, memenuhi persyaratan
kesehatan, melindungi kesehatan reproduksi,
memeriksa kesehatan secara berkala, menilai
kelaikan bekerja, memberi imunisasi, melakukan
kewaspadaan standar, dan surveilans kesehatan
kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan masing-
masing pekerja di lapangan.
MENINGKATKAN
Selama pekerjaan
berlangsung, kita
wajib meningkatkan
pengetahuan,
budaya hidup bersih
dan sehat, budaya
K3, penerapan gizi
kerja, peningkatan
kesehatan fisik dan
mental
MENANGANI
Jika terjadi gangguan
kesehatan atau pengaruh
buruk yang diakibatkan oleh
pekerjaan, maka kita wajib
melakukan pertolongan
pertama pada cedera dan
sakit, melakukan diagnosis
dan tata laksana penyakit;
serta menangani kasus
kegawatdaruratan medik
dan/atau rujukan.
MEMULIHKAN
setelah penanganan
gangguan kesehatan
dilakukan,
selanjutnya kita
wajib memulihkan
kondisi pekerja baik
pemulihan medis
maupun pemulihan
pekerjaannya.
PP No. 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja
Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar
hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
19. Pasal
84
84F
84G
84 G
84H
84H
Standar K4 paling sedikit meliputi:
a. mutu bahan;
b. mutu peralatan;
c. K3;
d. prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e. mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
• Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi harus menerapkan
prinsip Konstruksi Berkelanjutan
• Setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa wajib memenuhi standar K4
Pengesahan atau persetujuan atas:
a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau
perancangan;
b. rencana teknis proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;
c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,
pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau
pembangunan kembali;
d. penggunaan material, peralatan dan/atau
teknologi; dan/atau,
e. hasil layanan Jasa Konstruksi
Standar K4 setiap produk Jasa
Konstruksi diatur oleh menteri teknis
terkait sesuai dengan kewenangannya
Dalam menyusun Standar K4 untuk
setiap produk Jasa Konstruksi, menteri
teknis terkait memperhatikan kondisi
geografis yang rawan gempa dan
kenyamanan lingkungan terbangun
f. operasional dan pemeliharaan;
g. perlindungan sosial tenaga kerja;
h. pengelolaan lingkungan hidup.
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4)
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
20. “SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI”
Keselamatan
Keteknikan Konstruksi
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan
Keselamatan Publik
Keselamatan &
Kesehatan Kerja
Keselamatan
Lingkungan
Kecelakaan
Konstruksi
Kecelakaan Kerja &
Penyakit akibat Kerja
Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan
Masyarakat
Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Peluang (HIRAO), Prosedur Kerja Aman, Analisis
Keselamatan Konstruksi (AKK), RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP.
▪ Bangunan/aset
konstruksi
▪ Peralatan, material
▪ Tenaga kerja
konstruksi
▪ Pemasok, Tamu,
Subpenyedia
▪ Pemilik proyek
▪ Pengguna Jasa
▪ Masyarakat Terpapar
▪ Masyarakat sekitar
Proyek
▪ Lingkungan Alam
▪ Lingkungan
Terbangun
▪ Lingkungan terdampak
proyek
Menjamin
Objek yang
Diselamatkan
Pencegahan
Terhadap
Metode
Pencegahan
K3
84J
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
21. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan
untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam
mewujudkan pemenuhan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) yang
menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan
lingkungan.
Pasal 1
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi merupakan
pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan,
Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin keselamatan
keteknikan konstruksi, keselamatan dan Kesehatan kerja,
keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan
84I
22. 22
SMKK
01
02
04 03
• Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal;
• Organisasi pengelola SMKK;
• Komitmen Keselamatan Konstruksi dan partisipasi tenaga kerja;
dan
• Supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.
• IBPRP;
• Rencana tindakan keteknikan, manajemen dan tenaga kerja
yang tertuang dalam sasaran dan program;
• pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan
Keselamatan Konstruksi.
• Sumber daya (peralatan, material, dan biaya);
• Kompetensi tenaga kerja;
• Kepedulian organisasi;
• Pemantauan atau inspeksi;
• Audit;
• Evaluasi;
Pasal 85L s.d Pasal 85Q
Kepemimpinan dan
partisipasi tenaga
kerja dalam
keselamatan
konstruksi
Perencanaan
keselamatan
konstruksi
Dukungan
keselamatan
konstruksi
Operasi
keselamatan
konstruksi
Evaluasi kinerja
penerapan SMKK
05
01
02
• Manajemen Komunikasi; dan
• Informasi terdokumentasi.
03
• Perencanaan Implementasi RKK
• Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
• Kesiapan dan tanggapan terhadap Kondisi darurat; dan
• Investigasi Kecelakaan Konstruksi.
04
05
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Elemen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
• Tinjauan Manajemen; dan
• Peningkatan Kinerja Keselamatan Konstruksi.
23. 23
Rancangan
Konseptual SMKK
Rancangan Konseptual,
KAK, HPS, Risk Analysis,
Biaya SMKK
Dok.
Penawaran
Teknis
RKK
RMPK &
Program
Mutu
RKK
Pelaksanaan
RKPPL RMLLP
PENGKAJIAN &
PERENCANAAN
PERANCANGAN PEMBANGUNAN
PROCUREMENT PELAKSANAAN
Pengguna/Konsultan Pengkajian/
Konsultan Perencanaan/
Konsultan Perancangan
Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan/MK harus memiliki Ahli
K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, sementara untuk
Pekerjaan Konstruksi harus memiliki Ahli K3 Konstruksi, ahli
Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan
Konstruksi
TAHAPAN
DOKUMEN
PELAKU
Pasal 84R, S, T, U, V
Risiko sedang &
besar
Pasal 84S Pasal 84T
Pasal 84L
Pasal 84L
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Integrasi Mutu dan Lingkungan dalm Keselamatan Konstruksi pada
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
24. 24
Pasal 84 U
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Pemutakhiran Dokumen SMKK
RKK, RMPK/Program Mutu, dan RKPPL dapat
diperbaharui dalam hal terjadi:
a. Perubahan instruksi kerja, prosedur kerja,
termasuk perubahan organisasi;
b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru
serta perubahan lingkup pekerjaan pada
kontrak, termasuk pekerjaan
tambah/kurang; dan
c. kecelakaan Konstruksi yang
mengakibatkan kehilangan harta benda,
waktu kerja, kematian, cacat tetap
dan/atau kerusakan lingkungan.
RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL harus
mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa
Pengguna Jasa melakukan pengawasan
pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan
RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan
SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa
Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi,
Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli
keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi,
ahli Keselamatan Konstruksi, tenaga ahli
yang membidangi Keselamatan Konstruksi
dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.
25. 25
Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan
penyerahan pekerjaan yang telah
selesai 100% (seratus perseratus) dari
Penyedia kepada Pengguna Jasa dalam
kondisi dan standar sebagaimana
disyaratkan dalam kontrak
SERAH TERIMA PERTAMA
PEKERJAAN (PHO)
PEKERJAAN
PEMELIHARAAN
Setelah PHO pekerjaan SMKK diterapkan
dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
SERAH TERIMA
KEPADA
PENYELENGGARA
INFRASTRUKTUR
Pengoperasian dan Pemeliharaan, Pengguna Jasa
harus merujuk pada hasil perancangan yang telah
dimutakhirkan; dan
Panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan
konstruksi bangunan yang sudah
memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang
disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
berdasarkan
hasil pelaksanaan rancangan dan RKK yang
dimutakhirkan.
SERAH TERIMA AKHIR
PEKERJAAN (FHO)
Pasal 84 Y
Laporan dokumen hasil penerapan SMKK (sebagaimana dalam kontrak)
- Laporan pelaksanaan RKK
- Dokumen RMPK dan pemutakhirannya
- Dokumen Program Mutu dan pemutakhirannya
- Dokumen RKPPL dan pemutakhirannya
- Dokumen RMLLP dan Pemutakhirannya
- Surat keterangan nihil kecelakaan konstruksi
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Tahapan Serah Terima (Penyelesaian) Pekerjaan Konstruksi
26. UNIT KESELAMATAN
KONSTRUKSI
bertanggungjawab kepada unit yang
menangani Keselamatan Konstruksi di
bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.
Persyaratan kualifikasi kompetensi kerja Pimpinan UKK
• Ahli K3 Konstruksi Utama /Ahli Keselamatan Konstruksi
Utama; atau
• Ahli K3 Konstruksi Madya /Ahli Keselamatan Konstruksi
Madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga)
tahun.
• Ahli K3 Konstruksi Madya /Ahli Keselamatan Konstruksi
Madya; atau
• Ahli K3 Konstruksi Muda /Ahli Keselamatan Konstruksi
Muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
• Ahli K3 Konstruksi Muda /Ahli Keselamatan Konstruksi
Muda ; atau
• Petugas Keselamatan Konstruksi.
RISIKO BESAR
RISIKO SEDANG
RISIKO KECIL
Untuk menjadi Petugas Keselamatan Konstruksi harus memiliki SKK
Petugas Keselamatan Konstruksi yang diterbitkan oleh LSP sesuai
dengan ketentuan perudang-undangan
Ket:
1. Dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko
Keselamatan Konstruksi kecil, Pimpinan
tertinggi Pekerjaan Konstruksi dapat merangkap
sebagai pimpinan UKK.
2. Dalam hal pekerjaan konstruksi berisiko
Keselamatan Konstruksi sedang dan besar,
Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus
membentuk UKK yang terpisah dari struktur
organisasi Pekerjaan Konstruksi
Pimpinan
Anggota
• wajib memiliki kompetensi
kerja yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi kerja di
bidang K3 Konstruksi.
• berkoordinasi dengan pimpinan
tertinggi Pekerjaan Konstruksi
wajib memiliki kompetensi kerja
yang dibuktikan dengan
kepemilikan kompetensi kerja
Pasal 84 AA- AC
27. • bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna
• Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
• mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;
• menggunakan peralatan berupa pesawat angkat;
• menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau
• Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi.
• bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh
Pengguna
• Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
• mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
dan/atau
• Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya.
• bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh
Pengguna Jasa
• Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
• mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau
• Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.
Pasal 84 AE
(1s.d5)
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi
BESAR
SEDANG
KECIL
28. 28
Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi
memenuhi lebih dari satu kriteria Risiko
Keselamatan Konstruksi, penentuan
Risiko Keselamatan Konstruksi
ditentukan dengan memilih Risiko
Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi
1
Pada Pekerjaan Konstruksi yang
menggunakan metode padat karya atau
menggunakan banyak tenaga kerja namun
sedikit penggunaan peralatan mesin,
kebutuhan Personel Keselamatan
Konstruksi ditentukan oleh penilaian
Risiko Keselamatan Konstruksi
2
3
Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko
Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria
mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja
harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi
paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli
Keselamatan Konstruksi Utama dan/atau Ahli
Madya K3 /Ahli Keselamatan Konstruksi
MadyaKonstruksi dengan pengalaman paling
singkat 3 (tiga) tahun; dan
b. 1 (satu) orang Ahli Muda K3 Konstruksi / Ahli
Keselamatan Konstruksi Mudadengan
pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
Risiko Keselamatan Konstruksi untuk
menentukan kebutuhan Ahli K3
Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi,
tidak untuk menentukan kompleksitas atau
segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
4
Pasal 84 AE
(6s.d10)
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Ketentuan Lain Risiko Keselamatan Konstruksi
29. 1. Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
2. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan
3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
4. Asuransi dan perizinan
5. Personel Keselamatan Konstruksi
6. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
7. Rambu- rambu yang diperlukan
8. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi
9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian
risiko Keselamatan Konstruksi
PALING sedikit mencakup: Pasal 84 AF
Pemutakhiran dokumen SMKK dalam hal
terjadi:
a. perubahan pekerjaan atau pekerjaan
baru serta perubahan lingkup pekerjaan
pada kontrak, termasuk pekerjaan
tambah/kurang; dan
b. kecelakaan Konstruksi yang
mengakibatkan kehilangan harta benda,
waktu kerja, kematian, cacat tetap
dan/atau kerusakan lingkungan.
tidak dapat mengusulkan perubahan
anggaran biaya penerapan SMKK
Pasal 84 AG
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Biaya Penerapan SMKK
30. 1
Penerapan
SMKK
Penetapan
Kebijakan
Pemantauan
dan Evaluasi
Pengembangan
Kerja Sama
2 3 4
Dalam bentuk
fasilitasi, konsultasi
serta pendidikan dan
pelatihan
Penyusunan Norma
Standar Prosedur
Kriteria sesuai dengan
kewenangannya
Penilaian terhadap
pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan
penerapan SMKK
Meningkatkan
penerapan SMKK dalam
mewujudkan
Keselamatan Konstruksi
Pasal 84 AH
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Pembinaan Penerapan SMKK
31. Pengguna Jasa menyampaikan
laporan penyelenggaraan
pengawasan SMKK kepada
Menteri melalui unit organisasi
yang membidangi Jasa Konstruksi
Menteri melakukan
pengawasan tertib penerapan
SMKK pada Pekerjaan
Konstruksi dan Konsultansi
Konstruksi yang berasal dari
anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau yang
memiliki Risiko Keselamatan
Konstruksi besar
Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
(GWPP) di daerah
melakukan pengawasan
penerapan kebijakan
SMKK yang dilakukan
oleh gubernur dan
bupati/walikota di
wilayah kewenangannya
Gubernur melakukan
pengawasan penerapan SMKK
pada Pekerjaan Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi
terhadap pembiayaan yang
berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah
provinsi dan/atau yang
memiliki Risiko Keselamatan
Konstruksi sedang
Bupati/walikota melakukan
pengawasan penerapan SMKK
pada Pekerjaan Konstruksi dan
Konsultansi Konstruksi terhadap
pembiayaan yang berasal dari
anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota
dan/atau yang memiliki
Risiko Keselamatan Konstruksi
kecil
Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat me-
nyampaikan laporan
penerapan kebijakan
SMKK kepada Menteri
Gubernur menyampaikan laporan
penerapan SMKK kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri
yang menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan laporan penyeleng-
garaan pemerintah daerah provinsi
Bupati/walikota menyampaikan laporan
SMKK kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah kabupaten/kota
Laporan penerapan SMKK disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
Pasal 84 AI
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Pengawasan Penerapan SMKK
32. melakukan pengawasan penerapan SMKK dan yang bertugas membantu dalam
penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi.
Tugas
• Pemantauan dan evaluasi yang
diperkirakan memiliki Risiko
sedang & besar
• Investigasi keselamatan
konstruksi
• Memberikan saran,
pertimbangan, dan
rekomendasi kepada Menteri
terhadap hasil PE
• Tugas lain dari Menteri
• Ketua
• Sekretaris
• Bidang
• Sekretariat
Struktur Komite
Dibentuk oleh
Menteri
Koordinator & anggota sesuai bidang
Koordinator & anggota
Kewenangan
• memasuki tempat kerja
Konstruksi;
• meminta keterangan dari pihak
terkait;
• meminta data yang berhubungan
dengan tugas komite; dan
• melakukan koordinasi dengan pihak
terkait Keselamatan Konstruksi.
PASAL 123A
PP No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020
Komite Keselamatan Konstruksi
34. Peraturan Menteri
a
Permenakertrans No. PER.01/MEN/1980 Tentang
Keselamatan & Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
Permenaker No. PER.04/MEN/1987 Tentang Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat
Pelindung Diri
Permenaker No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
c
e
b
d
g
f
Permen Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan
Pesawat Angkut
Permen PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi
Permen PUPR No.8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli,
Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan
h
i
35. Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri
a Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
36. PERMENAKER NO. 1/1980 KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PADA KONSTRUKSI BANGUNAN
Pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan
harus diusahakan pencegahan atau dikurangi
terjadinya kecelakaan atau sakit akibat kerja
terhadap tenaga kerjanya.
Sewaktu pekerjaan dimulai harus segera
disusun suatu unit K3, hal tersebut harus
diberitahu kepada setiap tenaga kerja.
Unit K3 tersebut meliputi usaha-usaha terhadap:
kecelakaan, peledakan, penyakit akibat kerja,
pertolongan pertama pada kecelakaan dan usaha-
usaha penyelamatan.
01 02 03
Pasal 3
37. Pasal 1
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut
P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama
antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling
pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan
kerja.
Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib
membentuk P2K3
Pasal 2
Sekretaris P2K3 ialah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari perusahaan
yang bersangkutan
Pasal 3
P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta
maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah
keselamatan dan kesehatan kerja.
Pasal 4
PERMENAKER NO. 4/1987 TENTANG PANITIA PEMBINA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI
KESELAMATAN KERJA P2K3 DAN PENGANGKATAN AHLI K3
38. Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi
pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa
Konstruksi melalui Pengadaan
Langsung, Tender Terbatas, atau
Tender/Seleksi di lingkungan
kementerian/lembaga, atau perangkat
daerah yang pembiayaannya dari
anggaran pendapatan dan belanja
negara atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Pasal 3 ayat 1
Permen PUPR 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Petugas Keselamatan Konstruksi :
adalah orang atau petugas K3 Konstruksi yang
memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang
menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau
yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang
berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan
perundangundangan
Lampiran
39. PERMEN PUPR NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KONSTRUKSI
Pasal 2
1)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus
menerapkan SMKK.
2)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tugas,
tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3)Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penyedia yang memberikan layanan:
a.konsultasi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
b.Konsultansi Konstruksi pengawasan;
c.Pekerjaan Konstruksi; dan
d.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
4)Selain layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa juga harus menerapkan
SMKK dalam memberikan layanan:
a.pengkajian;
b.perencanaan; dan
c.Perancangan
5)Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
40. UU No. 1/1970
tentang
Keselamatan Kerja
UU No. 13/2003
tentang
Ketenagakerjaan
PP No. 14/2021
tentang
Perubahan PP No. 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
PP No 50/2012
tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3)
Turunan Peraturan Perundangan terkait SMKK
UU No. 2/2017
tentang
Jasa Konstruksi
UU No. 11/2020
tentang
Cipta Kerja
Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang Pedoman SMKK
41. Lanjutan Turunan Peraturan Perundangan terkait SMKK
UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi
• Keamanan dan keselamatan menjadi asas
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
• Terwujudnya keselamatan publik dan kenyamanan
lingkungan terbangun adalah tujuan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui penataan
sistem Jasa Konstruksi
Permen PUPR No.10/2021 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi
• Penerapan SMKK
• Komponen Kegiatan Penerapan SMKK
• Pembinaan dan Pengawasan
• Ketentuan Peralihan
PP No.14 Tahun 2021tentang Perubahan PP No.
22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No.2/2017
• Pedoman tanggung jawab dan pemerintah pusat
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Permen PUPR No 28/2016 tentang Pedoman AHSP
Bidang Pekerjaan Umum (proses revisi)
• Perhitungan biaya untuk Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) yang bersifat umum dialokasikan dalam
Biaya Umum
• Keperluan K3 bersifat khusus diakomodir dalam AHSP
Khusus K3
Permen PUPR 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK
dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan
besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
43. Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Permen Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat K3
Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan
Angkut. Syarat K3 dilaksanakan sesuai dengan standar
nasional Indonesia dan standar internasional.
Pelaksanaan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan
Alat Bantu Angkat dan Angkut bertujuan:
a. melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Angkat,
Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
b. menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan
Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat
dan Angkut; dan
c. menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk
meningkatkan produktivitas.
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai syarat-
syarat K3 dalam:
a. perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau
perakitan, pemakaian atau pengoperasian,
pemeliharaan dan perawatan, perbaikan,
perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan
pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
dan
b. perencanaan, pembuatan, pemakaian,
pemeliharaan dan perawatan, serta pemeriksaan
dan pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut.
44. • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
Per.13/MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan
Faktor Kimia di Tempat Kerja
• Permenaker No.3/Men/1985 Tentang K3 Pemakaian Asbes
• Permenaker No.3/Men/1986 Tentang Syarat K3 di Tempat Kerja Yang
Mengelola Pestisida
• Permenegara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012, Tentang Jenis
Rencana Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal
• Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Hari Tua
Peraturan Lain-lain
45. a. Keputusan Menteri Kesehatan No. 261/MENKES/SK/II/1998, Tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan
b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 51/Men/1999 Tentang Faktor
Fisika di Tempat Kerja
c. Kepmenaker No.187/Men/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja
Keputusan Menteri
46. SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
MEMBENTUK
SATGAS
PENCEGAHAN
COVID-19
PENGGUNA JASA
DAN PENYEDIA JASA
1
MENYEDIAKAN
FASILITAS
PENCEGAHAN
COVID-19
PENYEDIA JASA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
2
MENGEDUKASI
SEMUA ORANG
UNTUK MENJAGA
DIRI DARI COVID-19
SATUAN TUGAS
PROYEK
3
MENGUKUR SUHU
SEMUA ORANG
SETIAP PAGI, SIANG
DAN SORE
PENYEDIA JASA
PEKERJAAN
KONSTRUKSI
4
MEMBUAT KERJASAMA
PENANGANAN SUSPECT
COVID-19 DENGAN RS DAN
PUSKEMAS SETEMPAT
PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
5
MENGHENTIKAN SEMENTARA
PEKERJAAN JIKA TERINDIKASI
ADA TENAGA KERJA YANG
TERPAPAR COVID-19
PENGGUNA DAN/ATAU
PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
6
MELAKUKAN TINDAKAN ISOLASI
& PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
SARANA & PRASARANA KANTOR
& LAPANGAN
PENYEDIA JASA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
7
A
Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
47. SATGAS PENCEGAHAN COVID-19
✔ Dibentuk oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) proyek
✔ Meupakan bagian dari Unit
Keselamatan Konstruksi (UKK)
✔ Berjumlah paling sedikit 5 (lima)
orang yang terdiri atas:
1. 1 (satu) Ketua merangkap
anggota; dan
2. 4 (empat) Anggota yang
mewakili Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa.
Satgas Pencegahan COVID-19 berkoordinasi
dengan Satgas Penanggulangan COVID-19
Kementerian PUPR
Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan:
1. sosialisasi;
2. pembelajaran (edukasi);
3. promosi teknik;
4. metode/pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan;
5. berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19
Kementerian PUPR melakukan Identifikasi Potensi Bahaya
COVID-19 di lapangan;
6. pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19
kepada semua pekerja dan tamu proyek;
7. pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian
mobilisasi/demobilisasi pekerja;
8. pemberian vitamin dan nutrisi tambahanguna peningkatan
imunitas pekerja;
9. pengadaan Fasilitas Kesehatan di lapangan; dan
10. melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja
yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan
(PDP) dan merekomendasikan dilakukan penghentian
kegiatan sementara.
Lampiran II Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret
2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
48. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diberhentikan
sementara akibat Keadaaan Kahar, jika terindikasi:
PEMBERHENTIAN PEKERJAAN SEMENTARA
Memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di
pusat sebaran
Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus
Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Instansi/ Kepala Daerah telah
mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan
sementara akibat keadaan kahar
1
2
3
Jika karena sifat dan urgensinya tetap harus
dilaksanakan, Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan
ketentuan:
1) Mendapatkan persetujuan dari Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat; dan
2) Melaksanakan protokol pencegahan
COVID-19 dengan disiplin tinggi dan
dilaporkan secara berkala oleh Satgas
Pencegahan COVID-19.
Lampiran II Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tanggal 27 Maret
2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
49. TINDAK LANJUT TERHADAP KONTRAK PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ditetapkan untuk diberhentikan sementara akibat keadaan
kahar maka diberlakukan ketentuan:
A MEKANISME PENGHENTIAN
PEKERJAAN SEMENTARA B
1) Usulan penghentian sementara dapat
dilakukan oleh PPK dan/atau Penyedia
Jasa berdasar usulan Satgas Pencegahan
COVID-19 setelah dilakukan Identifikasi
Potensi Bahaya COVID-19 di Lapangan
2) Mendapatkan persetujuan dari
Kasatker/KPA dan Kabalai
3) Waktu penghentian paling sedikit 14
(empat belas) hari kerja atau sesuai
dengan kebutuhan
Pergantian spesifikasi dapat diusulkan
jika dalam Kontrak Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi memiliki kendala
dalam proses pengiriman material
dan/atau peralatan dan/atau suku
cadang impor akibat barang tsb
berasal dari negara yang ditetapkan
sebagai negara terjangkit COVID-19
pembatasan jalur pengadaan barang
impor di Indonesia
Penghentian sementara
tidak melepaskan hak dan
kewajiban Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa terhadap
Tenaga Kerja Konstruksi,
Subkontraktor, Produsen
dan Pemasok yang terlibat
MEKANISME PERGANTIAN
SPESIFIKASI
C
KOMPENSASI UPAH
B Lampiran II Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tanggal 27
Maret 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
50. USULAN BIAYA TAMBAHAN
✔ Pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di
lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan
penerapan SMKK sesuai peruntukannya melalui
Adendum Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
✔ Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tetap
dilanjutkan, pemberian kompensasi biaya upah Tenaga
Kerja dan Subkontraktor/ Produsen/Pemasok harus tetap
dilakanakan 🡺 Dapat diusulkan sebagai biaya tambahan
Untuk memastikan kewajaran harga Biaya Tambahan
Kabalai/Kasatker menyampaikan permohonan
kepada APIP untuk melakukan reviu usulan
pemenuhan terhadap pembayaran upah Tenaga Kerja
Konstruksi, Subkontraktor, Produsen dan Pemasok
selama masa penghentian sementara.
Dalam hal Kontrak Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi TETAP DILANJUTKAN
Untuk memastikan
KEWAJARAN HARGA BIAYA
TAMBAHAN
Lampiran II Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020 tanggal 27
Maret 2020 Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
51. PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG JASA KONSTRUKSI
Ruang Lingkup mencakup:
A. Mekanisme Kehadiran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bagi Tim Pokja Pemilihan
B. Mekanisme Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Secara Offline dan/atau Online
C. Mekanisme Pelaksanaan Klarifikasi, Negosiasi, dan Evaluasi Kewajaran Harga
D. Mekanisme Pendampingan yang Dilaksanakan Secara Online
FILOSOFI: kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat
dilakukan secara online maupun offline tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses
pengadaan barang jasa konstruksi.
C
53. Surat Edaran Menteri
a
SE Menteri Kimpraswil No. Um 03.05-mn/426 tanggal 24 Agustus 2004 Hal Pencegahan Kecelakaan Kerja pada
Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi
SE Menteri PU No. 13/SE/M/2012 Tentang Program Penanggulangan HIV dan AIDS Pada Sektor Konstruksi di
Lingkungan Kementerian PU
SE Menteri PUPR No. 18/SE/M/2020 Tentang Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan Baru (New
Normal) dalam Penyelenggara Jasa Konstruks
SE Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran
Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa Konstruksi melalui Penyedia
c
b
d
54. Maksud:
Untuk menjadi acuan teknis bagi pelaksanaan
penanggulangan HIV dan AIDS pada sektor kontruksi di
Iingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu pada
proyek-proyek konstruksi bersumber dana APBN.
Tujuan:
Agar program penanggulangan HIV dan AIDS pada
sektor konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan
umum dilaksanakan mengikuti langkah-langkah dan
upaya yang standar sesuai dengan Surat Edaran ini.
Surat Edaran Menteri PU No 13/2012
tentang
Program Penanggulangan HIV dan
AIDS
Pada Sektor Konstruksi di
Lingkungan Kementerian PU
55. SURAT EDARAN MENTERI PUPR NO 18 TAHUN 2020
PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU (NEW NORMAL)
DALAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
MAKSUD
Sebagai pedoman pelaksanaan tatanan
hidup normal baru (new normal) dalam
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di
Kementerian PUPR
TUJUAN
Untuk mendukung keberlangsungan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
berjalan dengan aman, efektif, dan
efisien dengan tetap mengutamakan
upaya pencegahan penularan COVID-19
OUTLINE PEDOMAN
Protokol Umum
Protokol Pemilihan
Penyedia
Protokol Pelaksanaan
Pekerjaan
Protokol Penyesuaian
Kontrak
1
2
3
4
56. PROTOKOL
UMUM
1
PROTOKOL DI
TEMPAT KERJA
A.
▪ Tempat kerja merupakan lokus interaksi
dan berkumpulnya orang
▪ Yang dimaksud tempat kerja mencakup
lokasi perkantoran serta lokasi
pekerjaan konstruksi (direksi kit dan
lapangan)
PROTOKOL BAGI
PENYELENGGARA
B.
Pedoman New Normal ini berlaku bagi seluruh
pihak yang terlibat dalam penyelengaraan jasa
konstruksi (pengguna jasa, penyedia jasa
konsultansi konstruksi, penyedia jasa pekerjaan
konstruksi, tenag kerja kontruksi)
57. PROTOKOL UMUM
PROTOKOL DI TEMPAT KERJA
A.
1 2 3 4 5
6 9
7 8 10
11 12 13
Penggunaan
masker
Masuk ke tempat
kerja
Pengaturan
penerimaan tamu
Penyediaan tempat
karantina/isolasi
mandiri
Penerapan higiene
dan sanitasi
lingkungan kerja
Pencegahan
penularan
Pengaturan
physical distancing
Pengaturan tempat
ibadah
Pengaturan tempat
makan/ kantin
Pengaturan toilet
umum
Pengaturan
penyediaan
transportasi
Pengaturan
penyediaan
mess/barak kerja
Pemantauan
kesehatan yang
proaktif
58. PROTOKOL UMUM
PROTOKOL BAGI PENYELENGGARA
B.
Protokol pada
saat perjalanan
ke/dari tempat
kerja
Protokol
selama di
tempat kerja
Protokol saat
tiba di rumah
Protokol saat
perjalanan
dinas dengan
transportasi
darat, udara,
dan laut
Protokol
kesehatan
pribadi
59. PROTOKOL
PEMILIHAN
PENYEDIA
2
Mekanisme Penyampaian Jaminan Penawaran
Mekanisme Kehadiran Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Bagi Tim Pokja Pemilihan
Mekanisme Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi secara
Offline dan/atau Online
Mekanisme Pelaksanaan Klarifikasi, Negosiasi, dan
Evaluasi Kewajaran Harga
Mekanisme Pendampingan yang Dilaksanakan Secara
Online
Mekanisme Penyampaian Jaminan Sanggah Banding
Mekanisme Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia
Mekanisme Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
Mekanisme Penandatanganan Kontrak
1
2
3
4
5
6
7
9
8
60. PROTOKOL
PELAKSANAAN PEKERJAAN
3
Protokol Pelaksanaan
Jasa Konsultansi
Protokol Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi
Protokol Pelaksanaan
Padat Karya
Protokol Pelaksanaan
Pemantauan dan Evalusi serta
Investigasi Keselamatan
Konstruksi
PROTOKOL
PENYESUAIAN KONTRAK
4
Mekanisme Penyesuaian terhadap Rencana Keselamatan
Konstruksi (RKK)
Pemutakhiran RKK disetujui dan ditetapkan oleh PPK untuk dijadikan
sebagai acuan penambahan biaya penerapan SMKK
Mekanisme Penyesuaian Spesifikasi Teknis dan Kerangka
Acuan Kerja (KAK)
▪ Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang terkendala pengadaan material
dan/atau mobilisasi material dan/atau peralatan dan/atau suku
cadang impor, dapat diusulkan pergantian spesifikasi teknis
▪ Kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi yang terkendala pembatasan
pergerakan orang ataupun potensi risiko keselamatan yang tinggi,
dapat diusulkan penyesuaian KAK
Mekanisme Penyesuaian Harga Kontrak
Harga Kontrak Jasa Konsultansi & Pekerjaan Konstruksi dapat
disesuaikan sebagai akibat penyesuaian RKK, Spesifikasi dan KAK
Mekanisme Penyesuaian Metode Pelaksanaan
Penyesuain metode kerja dapat dilaukan dengan pertimbangan
pencegahan dan pengendalian COVID-19
Mekanisme Penyesuaian Masa Pelaksanaan Kontrak
a. Mekanisme Penghentian Pekerjaan Sementara
b. Mekanisme Penyesuaian Masa Pelaksanaan Pekerjaan
62. Pedoman Konstruksi dan Bangunan Nomor 04/BM/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan.
❑ Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengusahakan agar
tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara
kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja
terlindungi dari resiko kecelakaan.
❑ Petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus bekerja
secara penuh (full-time) untuk mengurus dan menye-
lenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja.
❑ Petugas keselamatan dan kesehatan kerja tersebut
bersama-sama dengan panitia pembina keselamatan
kerja ini bekerja sebaik-baiknya, dibawah koordinasi
pengurus atau Penyedia Jasa, serta bertanggung jawab
kepada pemimpin proyek.
SNI:
❑ SNI 15-2049-2004 : Persyaratan Umum
Tentang Bahan Semen Portland
❑ SNI 04-0225-2000 : Persyaratan Umum
Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)
❑ SNI 03-2396-2001 : Tata Cara Perancangan
Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Rumah dan
Gedung
❑ SNI 8730 : 2019 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja pada Konstruksi dan Ereksi Gelagar Beton
Pracetak Jembatan
Persyaratan Lainnya
