2. Nama : Ir. Isprasetya Basuki MSc.
Lahir : 9 April 1953 di Yogyakarta
Pendidikan : S1 Teknik Sipil UGM
S2 Irrigation Engeenering, Southampton
University
Pangkat Terakhir : IVd
Riwayat Pekerjaan :
1. Bagpro Proyek Irigasi Baro Raya Sigli, Aceh
2. PMU Proyek Rekonstruksi Tsunami Flores, NTT
3. Pemimpin Proyek Irigasi Timor, NTT
4. Pemimpin Proyek Waduk Jati Gede PIPWS Cimanuk Cisanggarung
5. Kepala PMU South Java Flood Control Sector Project Dan Pinpro
Proyek Penngendalian Banjir DIY
6. Pemimpin Proyek Pengendalian Lahar Gunung Berapi Pulau Jawa
Pengairan
7. Kasubdit Evaluasi Kinerja , Direktorat Bina Program
8. Kasudit Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Bina Program
9. Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Sulselbar
10. Kepala BBWSW Pemali Juana Jawa Tengah
4. Kepri 29 Nopember 2010 4
1. UU No : 1/1970 tentang Keselamatan Kerja
2. UU No : 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
3. UU No : 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
4. PP No : 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
5. PP No : 30/2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
6. SKB Menaker dan Men PU No : 174/MEN/1986 & 104/KPTS/1986
tentang Ke selamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan
Konstruksi
7. Permenaker No : 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Ke
sehatan Kerja (SMK3)
8. Keppres No : 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah
9. Kep. Menkimpraswil No : 339/KPTS/2003 tentang Penilaian Kualifikasi
Penye dia Jasa Konstruksi
10. Kep. Menteri PU No : 08/SE/M/2006 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi
Un tuk Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2006.
11. Peraturan Menteri PU No: 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem
Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
12. Dari kesebelas produk kepranataan diatas, akan diuraikan pasal-pasal atau
ayat yang relevan dengan pelaksanaan K3 dan untuk Permen PU No:
09/PRT/M/2008 akan dibahas secara khusus di Bab IV.
5. Kepri 29 Nopember 2010 5
K3 dapat dideskripsikan
sebagai suatu pengetahuan
termasuk penerapannya dalam
upaya mencegah kecelakaan
kerja, penyakit akibat kerja,
kebakaran, peledakan,
pencemaran dan lain-lain akibat
yang ditimbulkan.
6. Kepri 29 Nopember 2010 6
Cara pendekatan terhadap pelaksanaan
K3 ini adalah melalui ketentuan hukum
sehingga suka tidak suka, mau tidak
mau, semua pihak ’dipaksa’ untuk
melaksanakannya.
Ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia pada saat ini adalah
Undang-undang No: 1/1970 tentang
Keselamatan Kerja.
7. Kepri 29 Nopember 2010 7
Fokus K3
Dengan outcome spesifik menekan resiko
kerugian maka kegiatan K3 ini difokuskan
kepada tiadanya kecelakaan kerja. Nihil
kecelakaan kerja.
Untuk itu maka fokus dari K3 ini adalah:
mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya
kebakaran, peledakan, penyakit akibat
kerja, pencemaran dll.
8. Kepri 29 Nopember 2010 8
Rp 100 jt
BIAYA DALAM PEMBUKUAN:
KERUSAKAN PROPERTI
(BIAYA YANG TAK
DIASURANSIKAN)
100 jt HINGGA 300 jt
BIAYA LAIN YANG
TAK DIASURANSIKAN
BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT
- Pengobatan/ Perawatan
- Gaji (Biaya Diasuransikan)
- Gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang
- Biaya pemakaian pekerja pengganti /
melatih
- Upah lembur
- Ekstra waktu untuk kerja administrasi
- Berkurangnya hasil produksi akibat dari
sikorban
- Hilangnya bisnis dan nama baik …
- Kerusakan peralatan
- Kerusakan produk dan material
- Hambatan dan ganguan produksi
- Biaya legal hukum
- Biaya fasilitas dan perawatan gawat
darurat
- Sewa peralatan
- Kehilangan Waktu untuk penyelidikan
Rp 150 jt – 500 jt
Gambar diatas ingin menyampaikan pesan bahwa bila terjadi kecelakaan kerja, maka
akibat yang diderita bukan hanya sesuatu yang muncul di permukaan air saja,
melainkan juga semua yang tersembunyi di bawah permukaan air akan menanggung
akibat dengan jumlah yang jauh lebih besar.
9. Kepri 29 Nopember 2010 9
Uraian
Kerja
Jenis
Pekerjaan
Prosedur
kerja
Pelaks.
pekerjaan
Syarat
K3
Inspeksi
K3
AMAN
Identifikasi
Hazard
Alur kerja konsep K3, seperti terlihat pada bagan alir diatas.
Sesuai degan jenis dan uraian pekerjaan maka pada tahap
perencanaan telah dapat diidentifikasikan kemungkinan2 dan
potensi terjadinya kecelakaan kerja, dalam hal ini juga dapat
ditetapkan persyaratan-persyaratan K3.
10. SMK3 ditinjau dari perspektif ekonomi / business
merupakan aspek penting dalam pengendalian
risiko kerugian / kerusakan akibat dari peristiwa
kecelakaan / kejadian berbahaya seperti peledakan,
kebakaran, pencemaran lingkungan ;
Sistem Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
dalam perjalanan waktu sampai saat ini,
berkembang menjadi disiplin ilmu pengetahuan
tersendiri, yang merupakan gabungan dari berbagai
cabang ilmu yang mempelajari pengendalian risiko
dalam suatu pekerjaan yang semakin komplek.
10
Prinsip SMK3
11. Penerapan Norma K3 di tempat kerja,
merupakan norma wajib yang harus dipenuhi
sebagai bentuk perlindungan ketenagakerjaan
Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) dibutuhkan oleh dunia usaha, terkait
dengan persyaratan dalam hubungan
kerjasama industri, perdanganan maupun
dalam kontrak pekerjaan harus dibuktikan
memiliki Sertifikat SMK3
11
Prinsip SMK3
12. Merupakan suatu rangkaian proses kegiatan
K3 yang memiliki siklus dimulai dari kegiatan
PERENCANAAN, IMPLEMENTASI,
PEMANTAUAN dan PENINJAUAN
KEMBALI.
Prinsip dasar manajemen perbaikan melalui
siklus Plan – Do – Check – Action.
Merupakan rangkaian tertutup yang
mengandung spirit PERBAIKAN
BERKESINAMBUNGAN.
12
Sistem Manajemen K3
13. RANGKAIAN PROSES SMK3 KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM
Perbaikan
berkelanjutan
1. Kebijakan
K3
2. Perencanaan
2.1 Ident Bahaya,Penilaian Resiko &
Pengendalian
2.2 Pemenuhan Per UU &
Persyaratan Lainnya
3.3 Sasaran dan Program
3. Penerapan & Operasi
3.1 Sumberdaya,Struktur Org dan Pertanggungjwb
3.2 Kompetensi,Pelatihan, & Kepedulian,
3.3 Komunikasi, Keterlibatan& Konsultasi
3.4 Dokumentasi
3.5 Pengendalian Dokumen
3.6 Pengendalian Operasional
3.7 Kesiagaan & Tanggap Darurat
4. Pemeriksaan
4.1 Pengukuran & Pemantauan
4..2 Evaluasi Kepatuhan
4..3 Penyel Insiden,Ketidaksesuaian,
Tidakan Perbaikan & Pencegahan
4.4 Pengendalian Rekaman
4.5 Audit Internal
5. Tinjauan Manajemen
13
15. 15
1. KEBIJAKAN K3
a. Kebijakan harus ditetapkan dan disahkan
pimpinan.
b. Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
i. Sesuai dengan sifat dan kategori risiko K3
ii. Mencakup komitmen untuk mencegah
kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta
untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lain yang terkait
dengan K3;
iii. Sebagai kerangka untuk menyusun dan
mengkaji sasaran K3;
16. 16
1. KEBIJAKAN K3
Kebijakan K3 yang ditetapkan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
iv. Didokumentasikan, diterapkan dan
dipelihara;
v. Dikomunikasikan kepada semua personil
dibawah pengendaliannya;
vi. Dapat diakses oleh semua pihak yg
berkepentingan.
vii. Dievaluasi secara berkala.
18. 18
2. PERENCANAAN
2.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
pengendaliannya :
a. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk identifikasi
bahaya, penilaian risiko dan pengendalian nya
secara berkesinambungan.
b. Prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian
risiko dan pengendaliannya harus
mempertimbangkan beberapa hal.
c. harus mendokumentasikan dan menjaga
rekaman selalu muktahir hasil identifikasi
bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya.
19. 19
2.2. Pemenuhan perundang-undangan dan
persyaratan lainnya :
a. Membuat, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses
peraturan serta persyaratan K3 lainnya yang
digunakan;
b. Memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan peraturan lain yang berlaku dalam membuat,
menerapkan dan memelihara SMK3 ;
c. Memelihara informasi tsb selalu muktahir;
d. Mengkomunikasikan informasi persyaratan
peraturan dan persyaratan lain yang relevan
untuk personil yang bekerja dalam pengendalian
Penyedia Jasa, dan pihak lain yang relevan;
20. 20
2.3. Sasaran dan Program;
Penyedia Jasa wajib :
a. Membuat Sasaran K3 yang terdokumentasi,
b. Menyusun Sasaran K3 dengan ketentuan :
1) Relevan dg fungsi dan tingkat resiko yg
ada;
2) Dibuat secara spesifik dan terukur;
3) Dideklarasikan secara eksplisit;
4) Disosialisasikan kepada pihak terkait
yang relevan;
5) Sesuai dengan Kebijakan K3;
6) Ditinjau ulang dalam rangka peningkatan
berkelanjutan.
21. 21
2.3. Sasaran dan Program;
Penyedia Jasa wajib :
c. Mengukur dan mengkaji tingkat pencapaian
sasaran.
d. Membuat, menerapkan serta memelihara
program untuk mencapai sasarannya.
e. Membuat RK3K, dg ketentuan:
c. Dibuat pada awal kegiatan
d. Mencantumkan katagori resiko
e. Melakukan tinjau ulang RK3k
f. Membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
23. 23
3. PENERAPAN DAN OPERASI
3.1. Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Tgg
jawab;
a. Pimpinan Puncak harus mengambil tanggung
jawab utama untuk K3 dan Sistem Manajemen
K3,
b. Pimpinan Puncak harus menunjukkan
komitmennya dengan :
1) Menjamin ketersediaan sumber daya yang
utama dlm membangun, menerapkan,
memelihara dan meningkatkan SMK3,
2) Menentukan peranan, pembagian tanggung
jawab dan memberi kewenangan kepada
pelaksana SMK3,
3) Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan
ketentuan pada angka 1) dan 2) di atas.
24. 24
3. PENERAPAN DAN OPERASI
3.1. Sumber Daya, Struktur Organisasi dan
Tanggung jawab;
c. Penyedia Jasa harus menentukan
penanggung jawab K3,
d. Penyedia Jasa harus dapat memotivasi
karyawan di tempat kerja untuk bertanggung
jawab terhadap aspek K3.
25. 25
3.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian;
a. Menjamin setiap karyawan yang terlibat dalam
pekerjaan yang mengandung risiko K3 memiliki
kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan atau
pengalaman yang sesuai.
b. Mengidentifikasikan dan melaksanakan pelatihan
K3 dan SMK3 sesuai dengan kebutuhannya.
c. Mengevaluasi keefektifan pelatihan.
d. Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur
kerja karyawan.
e. Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan
perbedaan tingkat tanggung jawab, kemampuan,
keterampilan, pendidikan dan resiko.
26. 26
3.3. Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultansi;
3.3. 1. Komunikasi
Dalam kaitannya dengan bahaya K3,
Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk :
a. Komunikasi internal antara berbagai
tingkat dan fungsi Penyedia Jasa;
b. Komunikasi dengan pemasok, sub
kontraktor dan pengunjung lainnya yang
datang ke tempat kerja;
c. Menerima, mendokumentasikan dan
menanggapi kritik dan saran dari pihak
luar yang terkait.
27. 27
3.3. Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultansi;
3.3. 2. Keterlibatan dan Konsultansi
a. Membuat, menerapkan dan memelihara
keterlibatan pekerja dalam hal :
1) Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
menentukan pengendalian;
2) Penyelidikan insiden;
3) Pengembangan dan pengkajian
kebijakan dan sasaran K3;
4) Konsultansi jika ada beberapa perubahan
yang mempengaruhi K3;
5) Sebagai Perwakilan atas hal-hal yang
berkaitan dengan K3.
28. 28
b. Menginformasikan kepada pekerja tentang
pengaturan keterlibatannya, termasuk
siapa yang mewakili jika terkait dengan
hal-hal K3.
c. Konsultansi dengan pemasok, sub
kontraktor jika ada perubahan
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan K3
3.3. 2. Keterlibatan dan Konsultansi
29. 29
3.4. Dokumentasi;
Dokumentasi SMK3 meliputi :
a. Kebijakan K3;
b. Sasaran K3;
c. Uraian lingkup SMK3;
d. Uraian unsur-unsur utama dari SMK3 dan
kaitannya;
e. Acuan yang terkait;
f. Rekaman yang diperlukan; dan
g. Hal-hal penting untuk menjamin efektivitas
perencanaan, operasi dan pengendalian
proses, dikaitkan dengan risiko K3.
30. 30
Untuk Penyedia Jasa yang melaksanakan
pekerjaan dengan Risiko K3 yang :
• Tinggi, wajib menerapkan 7 ketentuan, yaitu
: a; b; c; d; e; f; g.
• Sedang, wajib menerapkan 6 ketentuan,
yaitu : b; c; d; e; f; g.
• Kecil, wajib menerapkan 4 ketentuan, yaitu :
b; d; f; g.
31. 31
3.5. Pengendalian Dokumen;
Pengelolaan dokumen harus memenuhi ketentuan sbb :
a. Semua dokumen yang diperlukan harus dikendalikan;
b. Penyedia Jasa harus membuat, menerapkan dan
memelihara prosedur untuk :
1) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya
sebelum dikeluarkan;
2) Mengkaji ulang dan memutakhirkan seperlunya ;
3) Menyimpan dokumen tersebut dan diidentifikasi
(diberi penomoran) sehingga mempunyai
kemampuan telusur;
4) Memastikan versi terbaru dari dokumen yang
dipakai telah teridentifikasi dan tersedia di tempat-
tempat yang diperlukan;
32. 32
5) Memastikan dokumen eksternal asli yang penting
untuk perencanaan dan operasi SMK3;
6) Menjaga penggunaan yang tidak diinginkan dari
dokumen kadaluarsa dan melakukan identifikasi
yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk
tujuan tertentu.
33. 33
3.6. Pengendalian Operasional
a. Penyedia Jasa harus menentukan jenis kegiatan
yang bahayanya telah diidentifikasi, dan pada
pelaksanaannya dianggap perlu untuk melakukan
pengendalian operasional untuk mengelola resiko
K3;
b. Untuk kegiatan tersebut, Penyedia Jasa harus
menerapkan dan memelihara :
1) Pengendalian operasional dalam SMK3
Organisasi Penyedia Jasa,
2) Mendokumentasikan semua prosedur
pengendalian operasional;
3) Menentukan kriteria pengendalian operasional.
34. 34
3.7. Kesiagaan dan Tanggap Darurat
a. Membuat, mengidentifikasi, menerapkan dan
memelihara prosedur pada situasi darurat,
b. Tanggap terhadap situasi darurat dan mencegah atau
meminimalkan kerugian yang ditimbulkan,
c. Perencanaan tanggap darurat harus
memperhitungkan keberadaan pihak-pihak terkait
antara lain pemadam kebakaran, kantor polisi dan
rumah sakit.
d. Secara berkala menguji prosedur tanggap darurat
dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang
diperlukan, apakah masih dapat diterapkan dalam
menanggapi situasi tanggap darurat.
e. Secara berkala mengkaji ulang dan merevisi prosedur
kesiagaan dan tanggap darurat.
36. 36
4. PEMERIKSAAN
4. 1. Pengukuran dan Pemantauan;
a. Membuat, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk pengukuran dan
pementauan kinerja K3 secara teratur,
meliputi: pengukuran kualitatif dan kuantitatif,
pemantauan kesesuaian sasaran K3,
pemantauan efektifitas pengendalian,
pemantauan penyakit, insiden dan bukti
historis lainnya akibat kinerja K3 yg kurang.
b. Merencanakan dan memelihara prosedur
kalibrasi peralatan.
37. 37
4. 2. Evaluasi Kepatuhan
a. Membuat, menerapkan dan memelihara
prosedur mengevaluasi kepatuhan
terhadap: peraturan perundang-
undangan, persyaratan lainnya yang
diikuti;
b. Penyedia Jasa dapat menggabungkan
evaluasi ini dengan evaluasi kepatuhan
terhadap peraturan, mengacu pada
klausul 2.2 ataupun dibuat prosedur
terpisah.
38. 38
4. 3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian,
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
a. Penyedia Jasa harus membuat,
menerapkan dan memelihara prosedur
untuk mencatat, menyelidiki dan
menganalisa insiden untuk :
1) Identifikasi kebutuhan tindakan
perbaikan ;
2) Identifikasi peluang untuk tindakan
pencegahan dan untuk peningkatan
berkelanjutan;
3) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan
kepada pemangku kepentingan.
4. 3.1. Penyelidikan Insiden
39. 39
4. 3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian,
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
b. Penyelidikan harus tepat waktu;
c. Beberapa identifikasi memerlukan
tindakan perbaikan atau peluang
tindakan pencagahan harus sesuai
dengan klausul 4.3.2.
4. 3.1. Penyelidikan Insiden
40. 40
4. 3.2. Ketidaksesuaian, tindakan
perbaikan dan pencegahan
Membuat, menerapkan dan memelihara
prosedur untuk menentukan potensi
ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan
pencegahan, dengan persyaratan :
a. Mengidentifikasi, memperbaiki
ketidaksesuaian dan mengambil
tindakan untuk mencegah risiko K3;
b. Menyelidiki ketidaksesuaian,
menentukan penyebab dan mengambil
tindakan untuk menghindari terjadi
kembali;
41. 41
4. 3.2. Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan
dan pencegahan
Membuat, menerapkan dan memelihara prosedur
untuk menentukan potensi ketidaksesuaian,
tindakan perbaikan dan pencegahan, dengan
persyaratan :
c. Mengevaluasi tindakan perbaikan dan
pencegahan agar tidak terjadi
ketidaksesuaian;
d. Mengkomunikasikan hasil tindakan
perbaikan dan pencegahan yang diambil
kepada pemangku kepentingan; dan
e. Mengkaji ulang keefektifan tindakan
perbaikan dan pencegahan yang diambil.
42. 42
4. 4. Pengendalian Rekaman
1. Membuat dan memelihara rekaman
yang diperlukan.
2. Membuat, menerapkan dan
memelihara prosedur utk identifikasi,
penyimpanan, pemeliharaan
kemampu telusuran, masa simpan
dan pemusnahan.
3. Rekaman harus dapat terbaca,
teridentifikasi dan mudah diperoleh.
43. 4. 5. Audit Internal
43
a. Memastikan audit internal SMK3
dilaksanakan pada interval waktu yang
telah direncanakan;
b. Program audit harus direncanakan, dibuat,
diterapkan, dipelihara dan didasarkan atas
hasil penilaian risiko;
c. Prosedur audit harus dibuat, diterapkan dan
dipelihara;
d. Pelaksanaan audit harus objektif dan
auditor harus memiliki integritas.
45. 45
5. TINJAUAN MANAJEMEN
5.1. Tinjauan Manajemen
a. Pimpinan puncak harus melakukan tinjauan manajemen
SMK3;
b. Peninjauan harus memasukkan analisa peluang untuk
peningkatan dan perlunya perubahan SMK3, termasuk
kebijakan dan sasaran K3;
c. Tinjauan manajemen mencakup :
1) Hasil audit internal dan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan
peraturan dan persyaratan lainnya;
2) Hasil keterlibatan dan konsultansi;
3) Komunikasi dari pihak luar yang relevan;
4) Kinerja K3;
5) dst.
d. Hasil dari tinjauan manajemen harus sesuai dengan komitmen
perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan dan harus berupa
keputusan;
e. Hasil tinjauan manajemen harus dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan.
46. 46
TIP AGAR KITA SELAMAT DARI KECELAKAAN
KERJA
1. Awali dengan ber- Doa dulu…
2. Lakukan identifikasi bahaya dan bagaimana cara
menanggulangi nya
3. Lakukan pekerjaan dengan senang hati, penuh rasa
syukur dan keikhlasan mengerjakannya.
4. Apapun yang terjadi pasrahkan pada Yang Maha
Kuasa.
47. Pada saat pengelakan air pada saat
membuat waduk atau bendung sungai
Pada saat pengelasan bangunan pintu
pintu hidrometikal bendungan, pintu air
di sungai dll.
Pengelasan pintu intake bendungan atau
bendung
Kejadian kecelakaan
