Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanBudi Perdana
Bahan paparan, Prioritas National : Kesehatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2016, untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017.
Slides from national Development Planning Meeting 2016 , for the preparation of the Government Work Plan 2017. National Priority : Health.
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
Diskusi yang membahas tentang:
Lingkup Studi Kebijakan
Apa Kebijakan Publik ?
Bagaimana Proses Kebijakan Publik ?
Dimana posisi Analis Kebijakan?
Termasuk dimana posisi PTKSSI - BPPT dalam melakukan kegaitan yang berujung pada rekomendasi kebijakan.
Musrenbangnas, Prioritas Nasional : KesehatanBudi Perdana
Bahan paparan, Prioritas National : Kesehatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2016, untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017.
Slides from national Development Planning Meeting 2016 , for the preparation of the Government Work Plan 2017. National Priority : Health.
1. Membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Dosen: Drs. Mubarok, M.Si
Kelompok 5
Cintiya Rustianawati NIM: 1138010050
Cucu Syadiah NIM: 1138010052
Dede Yanto Nugroho NIM: 1138010057
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2015
2. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi
atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlakukan karena
kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang
tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional
bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efesien sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui
dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:
1.Tujuan akhir yang ingin dicapai;
2.Sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir;
3.Jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran
tersebut;
4.Masalah-masalah yang dihadapi;
5.Modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta
pengalokasiannya;
6.Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya;
7.Orang, organisasi, atau badan pelaksanaan; dan
8.Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan.
4. Kegagalan perencanaan biasanya terjadi bukan karena adanya
perencanaan itu sendiri, melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab
antara lain:
1.Penyusunan perencanaan yang tidak tepat,
2.Dari segi konsep perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaannya
tidak seperti apa yang ada dalam konsep.
3.Konsep perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah
mendasar Negara berkembang.
4.Perencanaan tidak member kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara
penuh.
5. Sistem perencanaan yang berhasil diterapkan diberbagai Negara
yang telah terbukti kemajuannya, seperti Jepang dan negara-negara
industry baru, adalah system perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
Dalam system itu perencanaan dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang social maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha
swasta.
6. Arti dan Fungsi Perencanaan
Perencanaan merupakan salah satu fungsi organic
manajemen.Sebagai salah satu fungsi organic manajemen,
perencanaan sesungguhnya mutlak dilakukan oleh dan dalam
setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya dan
tanpa melihat apakah organisasi yang bersyangkutan besar
atau kecil. Negara juga merupakan organisasi organisasi dan
oleh karenanya dalam usaha pencapaian tujuan nasionalnya
melalui berbagai kegiatan pembangunan, para pimpinannya mau
tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.
7. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-
baiknya (maximum output) dengan sumber daya yang ada supaya lebih
efisien dan efektif.
Albert Waterston (1965) mnyebutkan perencanaan pembangunan
adalah “melihat kedepan dengan mengambil pilihan alternative dari
kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus
mengikuti agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
8. Perencanaan merupakan system dalam melaksanakan dan mengevaluasi setiap
kegiatan karena pada dasarnya perencanaan mempunyai beberapa fungsi,
yaitu:
1.Dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan opersaional, rencana
merupakan alat efisiensi dan efektivitas untuk menghindari pemborosan berkat
keterarahan kegiatan untuk mencapai tujuan;
2.Dengan rencana yang matang, dilakukan perkiraan keadaan mengenai hal-hal
dan proses perkembangan massa depan yang pada gilirannya dapat
mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi;
3.Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative
tentang cara diduga merupakan cara yang terbaik, setelah melalui pengkajian
mendalam, dapat member petunjuk tentang ciri-ciri setiap alternative yang
ada, baik sifatnya positif maupun negative;
9. 4. Dengan adanya rencana, tergambar pula jenis dan bentuk satuan-satuan
kerja penyelenggara semua kegiatan yang sifatnya berlanjut dan oleh
karenanya melembaga;
5. Dengan recana, dapat ditetapkan standar prestasi yang baku yang
antara lain berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan usaha;
6. Rencana dapat dijadikan sebagai dasar utama untuk penjabaran program
kerja secara sistemati
7. Dengan adanya rencana, jumlah, jenis keahlian dan ketrampilan tenaga
kerja yang diperlukan dapat ditetapkan dengan lebih akurat;
8. Rencana menjadi dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan
bahkan juga penilaian;
9. implikasi pembiayaan pun dapat terlihat dengan jelas dalam suatu
rencana;
10. Dengan rencana yang jelas, sarana dan prasarana kerja yang mutlak
diperlukan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
10. Proses Perencanaan
Sesuai dengan pendapat A. M. Williams (1966), proses dari
perencanaan meliputi:
1.Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan.
2.Menentukan alternative.
3.Mengatur sumber-sumber yang diperlukan.
4.Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
5.Menentukan atau menentukan rencana itu sendiri.
11. Menurut Soewarno Handayaningrat (1994), pembuatan rencana itu
sendiri meliputi:
1.Hal-hal yang mencakup penentuan tujuan dan sasaran.
2.Target yang akan dicapai, dan yang akan mempunyai pengaruh
terhadap pekerjaan organisasi.
3.Sumber-sumber yang diperlukan, berupa tenaga manusia, biaya,
alat, bahan, dan termasuk waktu penyelesaian rencana.
4.Metode dan prosedur pelaksanaan rencana.
12. Kelemahan Perencanaan Pembangunan Negara-negara
Dunia Ketiga
Perencanaan pembangunan sangat banyak dilaksanakan di Negara-negara baru
berkembang atau Negara-negara dunia ketiga. Namun harus diakui bahwa
terdapat banyak kelemahan yang dihadapi. Berbagai kelemahan tersebut disini
dikemukakan sebagaimana berikut:
1.Perencanaan pembangunan tidak terkait antara perencanaan dengan
pelaksanaannya. Sebagai refleksi dari kekuatan-kekuatan dan kepentingan-
kepentingan politik yang ada dalam masyarakat, maka rencana yang dapat
diterima secara politis, mungkin kehilangan cirinya yang utama sebagai rencana,
yaitu konsistensi dan sistem prioritas.
2.Dibalik itu apabila mungkin dirumuskan suatu rencana yang secara teknis
cukup baik, namun disisi lain kelemahannya adalah seringkali kurang mendapat
dukungan politik karena memang kurang terdapat kestabilan politik yang
memungkinkan pelaksanaan rencana secara kontinyu.
3.Kelemahan lain adalah seringkali terdapat kurangnya hubungan antara
penyusunan rencana dan para penyusunnya dengan pelaksanaan rencana dan
para pelaksanaannya. Satu aspek dari hubungan ini adalah kelemahan hubungan
antara perencanaan dan kebijaksanaan anggaran serta moneter.
13. 4. Banyak kelemahan rencana juga terjadi dalam bidang pilihan-pilihan
berbagai alternative yang merupakan “trade offs” menguntungkan
bagi yang satu, merugikan bagi yang lainnya.
5. Kelemahan lain adalah kurangnya data-data statistic, informasi
hasil-hsil riset dan survey untuk mendasari suatu perencanaan
yang baik. Data-data tersebut diperlukan sekali untuk menyusun
proyeksi, perkiraan maupun untuk merencanakan proyek-proyek
pembangunan. Untuk hal yang terakhir ini diperlukan sekali apa
yang disebut feasibility study.
6. Kelemahan lain dalam perencanaan pembangunan Negara-negara
baru berkembang, ialah kurang penguasaan terhadap teknik-teknik
perencanaan. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena masih
kurangnya tenaga terdidik dalam bidang tersebut.
Sekian
dan
Terimakasih