1. Isu dan Pokok-pokok Pengaturan
Rancangan Undang-undang Perkoperasian
Tahun 2022
2. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 2
LATAR BELAKANG TANTANGAN STRATEGIS
Dimensi Tantangan Strategis
Makro Ekonomi • Partisipasi masyarakat < 10% (rata-rata partisipasi dunia > 16%)
• Kontribusi koperasi terhadap PDB masih rendah. karena:
• Akselerasi investasi rendah
• Akses pembiayaan terhambat
• Ekspor produk koperasi rendah
• Kurang berperan dalam rantai pasok industri nasional
Mikro Ekonomi • Partisipasi anggota (modal dan kepelangganan) rendah
• Akses pendanaan tidak mudah
• Hubungan kemitraan stagnan
• Ekosistem perkoperasian lemah
Persaingan • Pasar input dan output mendorong koperasi untuk bersaing
• Jumlah koperasi banyak tetapi skala usaha kecil
SDM • SDM berpendidikan di koperasi semakin tinggi, tetapi pilihan menetap bekerja di koperasi rendah
• Bekerja di koperasi sebagai aktivitas sambilan
Manajemen • Perencanaan dan kontrol lemah
• Skala usaha kecil, sehingga remunerasi kepada Pengurus, Pengawas, Pengelola rendah
Anggota • Kaum muda berpendididikan, namun kurang disiapkan menyerap inovasi koperasi
• Regenerasi keanggotaan dan kepengurusan lambat
Manfaat Koperasi • Manfaat koperasi bagi anggota
• Manfaat koperasi bagi masyarakat
3. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 3
LANDASAN BERPIKIR PERUMUSAN RUU
MASA LALU
MASA KINI
MASA DEPAN
• Penyusunan RUU memperhatikan
pengalaman, khazanah serta kebijakan dan
regulasi perkoperasian masa lalu
• Pengaturan-pengaturan yang ada saat ini
merupakan bagian penyempurnaan dari
pembelajaran praktik dan pengalaman masa
lalu
• RUU ini merekognisi, menyempurnakan dan memberi
penegasan terhadap praktik baik masa kini
• RUU ini menjawab masalah kontemporer yang dihadapi
koperasi
• RUU ini menyerap berbagai khazanah, praktik dan tren
perkoperasian di luar negeri
• RUU ini memperhatikan tren perubahan demografi, teknologi
dan bisnis secara jangka panjang
• RUU ini mengakomodasi dan mengantisipasi berbagai
perubahan, peluang serta kebaruan
4. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 4
Koperasi adalah asosiat orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya
secara bersama
melalui perusahaan yang diselenggarakan secara demokratis
berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong
Definisi Koperasi dalam RUU 2022
Asosiat Orang Perusahaan Badan Hukum
A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic,
social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise
Definisi Koperasi, ICA 1995
DEFINISI KOPERASI: ASOSIAT ORANG
5. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 5
PERBANDINGAN NORMA PENGATURAN
Dimensi Pengaturan Lama (UU 25/1992) Pengaturan Baru (RUU 2022)
Karakteristik Orang-seorang, Badan usaha Asosiat orang, Perusahaan, dan Badan hukum
Nilai Tidak mengakomodasi kebaruan/ inovasi Mengakomodasi kebaruan/ inovasi
Jenis Diatur hanya lima jenis koperasi Diperluas mengikuti ketentuan KBLI
Modal Simpanan Pokok & Wajib, bisa ditarik Modal Anggota, tidak bisa ditarik hanya bisa dialihkan
Tata Kelola Hanya mengadopsi tipe Jenjang Dua Mengadopsi tipe Jenjang Dua dan Tunggal
Peran Pengawas Tidak menanggung kerugian Menanggung kerugian bila lalai mengawasi
Ekosistem Tidak diatur Diatur secara komprehensif
Digitalisasi Tidak diatur Diatur meliputi admisnistrasi, organisasi dan bisnis
Pengawasan Tidak diatur Diatur tentang Lembaga Pengawas Independen
Penjaminan Tidak diatur Diatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan Anggota
Prinsip Kehati-hatian Tidak diatur Diatur prinsip kehati-hatian pengelolaan
Kepailitan Tidak diatur Diatur ketentuan kepailitan
Sanksi Tidak diatur Diatur, termasuk sanksi pidana
6. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 6
DAFTAR ISI RUU PERKOPERASIAN
(17 Bab - 174 Pasal)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NILAI DAN PRINSIP
BAB III STATUS, BENTUK, PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN
BAB IV KEANGGOTAAN
BAB V PERANGKAT ORGANISASI
BAB VI MODAL DAN UTANG
BAB VII USAHA
BAB VIII RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOPERASI
7. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 7
DAFTAR ISI RUU PERKOPERASIAN
(17 Bab - 174 Pasal)
BAB IX SELISIH HASIL USAHA
BAB X OTORITAS PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM
BAB XI KOMITE PENYEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
BAB XII RESTRUKTURISASI KOPERASI
BAB XIII KEPAILITAN, PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
BAB XIV EKOSISTEM KOPERASI
BAB XV KETENTUAN PIDANA
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
8. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 8
IMPLIKASI PENGATURAN
CAKUPAN KEBAHARUAN SIMPAN PINJAM
SEKTOR RIIL
Struktur pendanaan koperasi untuk
perkuatan permodalan
Koperasi menyelenggarakan bisnis di
segala sektor (sesuai KBLI)
Tata kelola koperasi akan menjadi lebih
profesional
Kepercayaan anggota, masyarakat dan
mitra meningkat
Partisipasi masyarakat berkoperasi
meningkat
Kontribusi koperasi terhadap PDB
meningkat
Memberi jawaban terhadap kebutuhan
modal tinggi dalam investasi
infrastruktur
Bisnis koperasi berorientasi pada pasar
terbuka
Bisnis koperasi berorientasi pada
produk dengan nilai tambah tinggi
Bauran bisnis dan basis investasi yang
terbuka luas bagi koperasi
Pengawasan yang intensif membuat
KSP lebih kuat, prudent dan terpercaya
Adanya LPS Anggota KSP akan
meningkatkan keamanan dan
kepercayaan anggota
Akan terjadi konsolidasi (merger/
amalgamasi) di KSP untuk
meningkatkan skala ekonomi
Penyalahgunaan BH atau
penyelewengan praktik menurun
Digitalisasi akan meningkat
Koperasi menjadi lebih Sehat, Kuat, Mandiri dan Tangguh
12. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 12
TATA KELOLA JENJANG TUNGGAL
(Pasal 70)
RAPAT ANGGOTA
PENGAWAS
DIREKSI
TATA KELOLA KOPERASI
Tugas dan kewenangan Pengurus
beralih kepada Pengawas dan semua
ketentuan mengenai Pengurus
melekat kepada Pengawas.
Pengangkatan Direksi bersifat kontrak kerja
untuk jangka waktu tertentu dan dapat
diangkat kembali karena prestasi kerja dan
disetujui Rapat Anggota, dan
dapat diberhentikan oleh Pengawas.
17. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM
RESTRUKTURISASI KOPERASI
(Pasal 126)
Dilakukan dengan cara:
a. penyehatan usaha koperasi, tanpa
perubahan badan hukum koperasi;
b. restrukturisasi koperasi dengan
perubahan badan hukum koperasi.
18. Pembenahan dan penguatan koperasi secara sistemik
hanya dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang.
Semoga dimudahkan dan dilancarkan pembahasan RUU
mendatang. Amin.
TERIMAKASIH
