Akuntansi Pajak-1.ppt

Pokok Bahasan :
1. Pembukuan
2. Hubungan akuntansi pajak dengan
akuntansi komersial
3. Konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak
08/11/2022 1
Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

A. Pentingnya Pembukuan Untuk Perpajakan
Informasi pembukuan diperlukan untuk
menghitung pajak terhutang dan verifikasi,
serta pemeriksaan dan investigasi terhadap
kebenaran penghitungan jumlah utang
pajak tersebut.
08/11/2022 2

 Pentingnya pembukuan untuk perpajakan :
1. Mempermudah Wajib Pajak (WP)
mengisi SPT.
2. Mempermudah perhitungan pengahsilan
kena pajak.
3. Penyajian informasi tentang posisi
financial dan hasil usaha untuk bahan
analisis atau pengambilan keputusan
ekonomi perusahaan.
08/11/2022 3

B. Persyaratan Pembukuan
1. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan
keadaan yang sebenarnya
2. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan tentang harta,
kewajiban, utang, modal, penghasilan dan biaya, serta
penjualan dan pembelian
3. Ditutup setiap akhir tahun dengan membuat Neraca dan
Laporan L/R berdasarkan prinsip pembukuan yang taat
azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya.
4. Diselenggarakan dengan huruf latin, angka Arab, dengan
bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau
dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin
Menteri Keuangan.
5. Pembukuan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta
dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha
(pekerjaan bebas) harus disimpan selama 10 tahun.
08/11/2022 4

C. Sanksi Tidak Diselenggarakannya Pembukuan
WP yang sudah mampu melakukan pembukuan
untuk tujuan Pajak, namun tidak
melakukannya :
penghasilan netonya dihitung berdasar norma
perhitungan, pajak yang kurang dibayar dari
hasil
penerapan norma perhitungan akan dikenai
sanksi
berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari
pajak
yang kurang dibayar (pasal 13 ayat 3) UU KUP.
08/11/2022 5

A. Tujuan Akuntansi
 Komersial
Menyediakan laporan & informasi keuangan
serta info lain kepada pihak pengambil
keputusan.
 Pajak
Menyajikan laporan keuangan & informasi lain
(tax compliance) kepada administrasi pajak.
 UU Pajak memiliki prioritas untuk dipatuhi di
atas praktek dan kelaziman akuntansi
08/11/2022 6

B. Lembaga Pembuat Ketentuan
Metode, prosedur dan teknik akuntansi
dipengaruhi hukum pajak berdasarkan :
 UU Perpajakan
 Peraturan pemerintah
 Keputusan Presiden
 Keputusan Menteri
 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
Keputusan pengadilan pajak merujuk kepada ketentuan
akuntansi perpajakan seperti :Majelis pertimbangan
pajak,
peradilan tata usaha negara, peradilan pidana, dan
lembaga peradilan lainnya.
08/11/2022 7

A. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan
 Tujuan Kebijakan Perpajakan :
1. Aspek Alokasi
Tax policy diarahkan pada sikap netral
(tidak/cenderung pengaruhi alokasi & diserahkan
pada mekanisme pasar).
2. Aspek Distribusi
Diarahkan untuk pengaruhi penyebaran pemilikan
atau penguasaan faktor-2 produksi dan pemerataan
hasil pembangunan.
3. Aspek Stabilisasi
dilakukan melalui politik perpajakan, dimana
pemerintah melakukan stabilitas ekonomi dengan
tingkat pendayagunaan tertentu, SDM, stabilitas
harga dan tingkat inflasi.
08/11/2022 8

 Konsep dasar akuntansi berlaku umum
Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial
meliputi :
 Accrual Basis : pengakuan transaksi saat
terjadi, dilaporkan pada periode tsb.
 Going Concern : mengasumsikan aktivitas
perusahaan akan tetap berlangsung terus.
08/11/2022 9

B. Tujuan pelaporan keuangan perpajakan
Menyajikan informasi sebagai bahan
menghitung Penghasilan Kena Pajak,
terutama dalam sistem self assesment
sebagai laporan pertangungjawaban atas
kepercayaan menghitung pajak terhutang
bagi setiap WP
.
C. Ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan :
Sama dengan ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi :
1. Relevan
2. Dapat dimengerti
3. Keandalan
4. Dapat diperbandingkan
08/11/2022 10

D. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan
fiskal
1. Laporan Keuangan bersifat historis
2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari
penggunaanestimasi dan berbagai pertimbangan
3. Lebih mengutamakan hal yang material (tanpa
mengurangi kelengkapan materi)
4. Laporan keuangan terutama menekankan makna
ekonomis (substansi) setiap transaksi (tanpa, dalam
kondisi tertentu, memperhatikan bentuk yuridis
formalnya).
5. Terdapatnya alternatif yang dapat digunakan
mengakibatkan variasi dalam pengukuran sumber
ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP.
6. Informasi kualitatif, sedangkan fakta (yang tidak
mendasar) yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya
dikesampingkan.
08/11/2022 11

Pokok Bahasan :
• Pendekatan Umum
• Perbedaan Orientasi Pelaporan
• Prinsip Akuntansi Sebagai Subyek
Perbedaan
• Proses Penyusunan
08/11/2022 12

Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai
solusi antara
ketentuan Akuntansi dan Pajak :
• Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek
akuntansi.
 Terdapat dua pembukuan oleh perusahaan : ketentuan
pajak & praktek komersial
 Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan
keuangan merupakan standar independen terpisah dari
prinsip akuntansi.
 Pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial,
kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan
pajak.
 Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar
akuntansi
 Pembukuan perusahaan sesuai SAK, namun preferensi
diberikan pada ketentuan pajak jika ada pengaturan
yang tidak sejalan dengan SAK.
08/11/2022 13

Terdapat perbedaan orientasi dan sifat pelaporan
komersial dan fiskal, walaupun saling terkait secara
ekstensif, terutama menyangkut tingkat toleransi
fleksibilitas pemilihan standar.
 Laporan Keuangan Komersialkonsep kewajaran
penyajiansolusi keraguan pengukuran : prinsip
konservatif
 Laporan Keuangan Fiskalmenyimpang dari konsep
kewajaranbergantung pada kebijakan & keputusan
otoritas perpajakan
08/11/2022 14

A. Penetapan Beban Dan Pendapatan
 Praktek Komersial : pengakuan penghasilan pada
saat realisasi transaksi pertukaran &
pembebanan biaya dalam masa yang sama
dengan pengakuan penghasilan.
 Praktek Fiskal : kadang menyimpang dari prinsip
tersebut.
B. Konsistensi
 Praktek Komersial : penerapan metode,
kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun
ke tahun, kecuali ada alasan kuat penggantian.
 Praktek Fiskal : juga seperti komersial, tetapi
dalam konteks konsepsional ketentuan pajak
dapat menentukan lain.
08/11/2022 15

C. Konservatisme
Praktek Komersial : konservatis terhadap
transaksi yang belum terjadi fakta
pencadangan terhadap risiko kerugian.
Praktek fiskal : menganut realitas, dengan
meneliti tiap elemen pengurang basis
pengenaan pajak, kecuali bank & asuransi
08/11/2022 16

08/11/2022 17

 Terdapat pembukuan ganda terhadap pos-pos yang
berbeda (timing difference) aantara ketentuan
perpajakan dengan standar akuntansi komersial untuk
kontinuitas rekonsiliasi.
 Perhitungan PPh berdasarkan laba akuntansi dan laba
kena pajak (perpajakan) menimbulkan selisih, dicatat
pada pos aktiva lain-lain di Neraca, yang secara teoritis
dialokasikan dari waktu ke waktu.
08/11/2022 18

Pokok Bahasan :
 Kas dan Bank
 Sekuritas
 Deposito
 Wesel Tagih
 Piutang
 Persediaan
 Biaya dibayar di muka
08/11/2022 19

Kas : Alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai
kegiatan umum perusahaan. PSAK 2 setara kas adalah investasi yang
sifatnya paling likuid, berjangka pendek dan dapat cepat dicairkan
menjai kas tanpa menghadapi risiko
Bank : sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat digunakan secara
bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.
Adapun yang bukan termasuk kas & bank yaitu dana yang disishkan
untuk tujuan tertentu seperti : perangko, cek mundur, cek kosong,
rekening giro pada bank luar negeri yang tidak dapat segera dibayar.
Bunga rekening giro :
 Akuntansi Komersial : dicatat sebagai pengahasilan
 Akuntansi Fiskal : tidak dicatat sebagai penghasilan, karena bunga
sudah dikenakan PPh dengan tarif final 20% dan tidak boleh digabung
dengan penghasilan yang lain (dikenakan tarif umum).
08/11/2022 20

Merupakan surat berharga yang mudah diperjualbelikan untuk
investasi sementara memanfaatkan dana yang tidak digunakan
(secondary cash reserves).
Jenis Sekuritas :
a. Saham Biasa & Saham Preferen
Penghasilan dari Saham : dividen, saham bonus, hak membeli emisi
saham & capital gains. Penghasilan dividen tidak dikenakan pajak.
 Praktek Komersial :
Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method & Lower Cost or
Market
 Praktek Fiskal :
Mencatat nilai sekuritas berdasarkan Cost Method
Penghasilan dari penjualan saham tidak perlu dilaporkan dalam SPT
dan dikonsolidasikan dengan penghasilan lainnya yang tidak
dikenakan pajak final.
08/11/2022 21

b. Obligasi
Bunga Obligasi dihitung sebagai penghasilan PPh
yang dipungut atas bunga obligasi tidak boleh
dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak
yang dibayar di muka (pasal 23).
c. Sekuritas yang lain
 Commercial paper, promissory notes, bill of
exchange, bankers acceptance, sertifikat
deposito, repurchase agreement
 Selisih nilai beli dan nilai jual / pelunasan
merupakan penghasilan bagi pemegang sekuritas
dan biaya bagi penerbit sekuritas.
08/11/2022 22

d. Deposito
Merupakan satuan mata uang rupiah atau valas, jangka pendek
atau jangka panjang di dalam atau di luar negeri.
Untuk tujuan perpajakan termasuk deposito on call. Bunga
deposito dikenakan pajak 20% dan final. Bunga deposito merupakan
penghasilan kena pajak yang bersifat final dan pajaknya tidak
dapat dikreditkan.
e. Wesel Tagih
Wesel tagih timbul dari utang piutang penyerahan barang atau
jasa.
Bunga yang diterima pada saat pelunasan merupakan penghasilan
pemegang wesel dan biaya bagi penerbit promes.
Penghasilan bunga diskonto merupakan obyek potongan PPh pasal
23 (WP dalam negeri) atau PPh pasal 26 (WP luar negeri) .
08/11/2022 23

Wesel milik PT. Andi, nominal Rp. 1 juta
tertanggal 10 Juni 1996, jangka waktu 60
hari (jatuh tempo 9 Agustus 1996),
didiskontokan kepada PT. Iwan pada 25 Juni
1996. Jika disepakati tarif diskonto 12%, uang
yang akan diterima PT. Andi pada setiap
kondisi berikut : wesel tanpa bunga, dengan
bunga 9% dan 15%.
08/11/2022 24

1.009.625
999.775
985.000
Hasil Penjualan :
1.025.000
-
-
15.375
1.015.000
-
15.225
-
1.000.000
15.000
-
-
Nilai jatuh tempo :
Diskonto :
a. 12%x(45/360)x1.000.000 =
b. 12%x(45/360)x1.015.000 =
c. 12%x(45/360)x1.025.000 =
1.000.000
-
-
25.000
1.000.000
-
15.000
-
1.000.000
Tidak ada
-
-
Nominal
Bunga :
-
- 9%x(60/360)x1.000.000
- 15%x(60/360)x1.000.000
Bunga 15%
Bunga 9%
Tanpa bunga
Jenis Wesel
Penjelasan
08/11/2022
25 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Pencatatan penyesuaian penghasilan bunga dalam masa kepemilikan wesel
(holding period) sbb :
Kas 1.009.625
Piutang bunga 6.250
Piutang wesel
1.000.000
Laba penjualan wesel
3.375
Kas 999.775
Rugi penjualan wesel 3.975
Piutang bunga 3.750
Piutang wesel 1.000.000
2. Pencatatan penjualan wesel
Piutang bunga 6.250
Penghasilan bunga 6.250
Piutang bunga 3.750
Pengahsilan bunga 3.750
1. Penyesuaian penghasilan bunga(10-25 juni 1993)
Wesel dengan bunga 15%
Wesel dengan bunga 9%
08/11/2022
26 Prodi S1 Akuntansi FEUG - wwa

Piutang usaha timbul karena penjualan barang atau penyerahan
jasa secara kredit.
 Untuk tujuan PPh : saat pencatatan penjualan mengikuti
praktek akuntansi komersial.
 Untuk tujuan PPn : dapat berbeda dengan akuntansi
komersial & PPh. Pengusaha diminta untuk menerbitkan
faktur pajak selambatnya 30 hari setelah penyerahan barang
dari penjualan (faktur standar) atau bersama-sama pada
akhir bulan (faktur gabungan).
 Untuk tujuan perpajakan : pembukuan penyisihan untuk
potongan tunai & retur penjualan tidak diperkenankan,
tetapi memberlakukan metode penghapusan piutang langsung
(direct written off).
08/11/2022 27

Merupakan piutang yang terjadi karena
transaksi di luar aktivitas usaha.
Untuk tujuan pajak : ketentuan pasal 18
ayat 4 UU PPh piutang kepada perusahaan
afiliasi dikarakteristik sebagai modal.
Untuk pembukuan komersial : diakui
sebagai piutang afiliasi untuk laporan
keuangan fiskal dimasukkan dalam
kelompok penyertaan pada perusahaan
afiliasi/investasi.
08/11/2022 28

Merupakan aktiva :
• Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal
(barang dagang & dan produk jadi)
• Berada dalam proses produksi
• Bahan baku dan bahan pembantu
 Untuk tujuan PPN, pasal 1 bagian (e) UU PPN 1984
menyatakan penyerahan barang kena pajak ke
pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan
penjualan. Barang konsinyasi tidak termasuk
persediaan consignor.
 Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem
pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan,
pasal 10 ayat (6) UU PPh menganut Metode FIFO &
Harga Pokok Rata-rata.
08/11/2022 29

Merupakan biaya yang telah terjadi yang akan
digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan
datang.
 Untuk tujuan perpajakan, pasal 11 ayat (10) UU
PPh 1984 menyebutkan biaya yang mempunyai
masa manfaat > 1 tahun diamortisasi dengan
tarif yang berlaku untuk aktiva golongan 1 (50%),
golongan 2 (25%), golongan 3 (10%) atau metode
satuan produksi.
Namun sejak berlaku UU No. 10 tahun 94 biaya
tidak dibebankan melalui amortisasi lagi
melainkan dialokasi menurut masa manfaatnya.
08/11/2022 30

UU PAJAK PENGHAILAN NO. 38 TAHUN 2008
08/11/2022 31

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang mempunyai masa
manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan
sekaligus, melainkan melalui penyusutan atau
amortisasi .
Harta Berwujud yang tidak dapat disusutkan
:Rumah milik perusahaan (bukan daerah terpencil )
yang ditempati pegawai merupakan pemberian
kenikmatan, sehingga tidak dapat disusutkan
kecuali pegawai yang menempati diberikan
tunjangan perumahan sebesar biaya penyusutan
rumah tersebut
08/11/2022 32

Kelompok Harta Masa Manfaat
Tarif Penyusutan
Garis Lurus Saldo Menurun
Bukan Bagunan :
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
Bangunan :
Permanen
Tidak Permanen
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
20 tahun
10 tahun
25%
12,5%
6,25%
5%
5%
10%
50%
25%
12,5%
10%
-
-
08/11/2022 33

Kelompok Harta
Tak Berwujud
Masa Manfaat
Tarif Penyusutan
Garis Lurus Saldo Menurun
Kelompok 1
Kelompok 2
Kelompok 3
Kelompok 4
4 tahun
8 tahun
16 tahun
20 tahun
25% x HP
12,5%
6,25%
5%
50% x NSB
25%
12,5%
10%
08/11/2022 34

1. Penyusutan dimulai pada bulan
dilakukannya pengeluaran, kecuali
untuk harta yang masih dalam
proses pengerjaan, penyusutannya
dimulai pada bulan selesainya
pengerjaan harta tersebut.
2. Penyusutan dimulai pada bulan
dilakukannya pengeluaran untuk harta
berwujud yang diperoleh setelah tanggal
1 Januari 2001, sedangkan untuk
sebelumnya dimulai pada tahun saat
digunakan aktiva tersebut.
08/11/2022 35

3. Dengan persetujuan Direktur Jendral Pajak
(KPP), WP dapat memulai penyusutan sejak
harta tersebut digunakan atau menghasilkan
(bulan produksi komersial)
4. Dasar penyusutan fiskal adalah harga perolehan
tanpa dikurangi taksiran nilai residu
5. Penyusutan fiskal dilakukan perjenis aktiva
tetap
08/11/2022 36

Small tools /perlengkapan yang sama atau
sejenis dapat disusutkan dalam satu
golongan, misal sendok untuk usaha hotel,
pembebanan biaya dapat berdasarkan jumlah
pengantian atau pembelian baru
08/11/2022 37

a. Perangkat Lunak Komputer adalah semua
program yang dapat digunakan pada sistem
operasi komputer atas biaya pengeluaran dan
up grade berupa program aplikasi
Umum :
1. Dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun
pengeluaran
2. Dikapitalisasi pada harga perolehan
komputer, pembebanannya melalui
penyusutan fiskal (kel 1)
08/11/2022 38

b. Program aplks khusus (kel 1) adalah program yang
dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi
sistem administrasi, pekerjaan, kegiatan usaha
tertentu, misalnya perbankan, asuransi, rumah
sakit dsb, pembebanannya melalui penyusutan
fiskal kelompok 1
Penyusutan komputer, printer, scanner, dan
sejenisnya
Diperoleh sebelum 8 April 02, disusutkan
berdasarkan
kel 2 (April 02), sebelumnya disusutkan kel. 1,
08/11/2022 39

1. Kendaraan sedan atau yang sejenis termasuk juga
kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan untuk
seorang pegawai tertentu karena jabatannya atau
pekerjaannya, dan penggunaannya full time baik
untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan
pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan
2. Atas biaya pemeliharaan kendaraan dan perbaikan
rutin termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian
atau pemakaian bahan bakar, dapat dibebankan
sebagai biaya perusahaan (deductible) sebesar 50%
3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau
perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya
perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui
penyusutan fiskal kel 2
08/11/2022 40

3. Atas biaya perolehan atau pembelian atau
perbaikan besar, dapat dibebankan sebagai biaya
perusahaan (deductible) sebagai 50% melalui
penyusutan fiskal kel 2
4. Yang dimiliki sebelum tanggal 18 April 2002,
dihitung Nilai Sisa Buku Fiskal Kel.2 tanggal 30 April
2002, 50% nya dapat dibebankan sebagai biaya
peruahaan melalui penyuutan fiskal
08/11/2022 41

Masa manfaat penyusutan fiskal lebih pendek
dibandingkan masa penyusutan komersial
mengakibatkan pada awal tahun investasi,
penyusutan fiskal lebih besar dibanding
penyusutan komersial, laba fiskal lebih kecil
dibandingkan laba komersial dan PPh
terhutang menurut fiskal lebih kecil dari
beban PPh menurut akuntansi, dengan PSAK
No. 46 akan dibukukan dalam Kewajiban
Pajak Tangguhan (Deffered Tax Liabilities)
08/11/2022 42

08/11/2022 43

Untuk mendapatkan pajak yang masih harus
dibayar pada suatu tahun pajak maka atas
pajak
yang terutang perlu dikurangi dengan kredit
pajak.
Kredit pajak penghasilan adalah pajak-pajak
yang
telah dibayar sendiri atau telah dipotong oleh
pihak lain yang berkaitan dengan transaksi
antara
Wajib Pajak dengan pihak lain
08/11/2022 44

 Yag perlu diperhatikan atas pajak-pajak
yang dapat di kresitkan antar lain :
1. PPh yang dapat dikreditkan tersebut
berhubungan dengan kegiatan usaha
Wajib Pajak dalam rangka mendapatkan,
menagih, dan memlihara penghasilan
2. Masa bulan perolehan PPh yang
dikreditkan berada pada masa tahun PPh
yang terutang
08/11/2022 45

 PPh 21
 PPh 22
 PPh 23
 PPh 24
Kredit Pajak Yang Dibayar Sendiri
 PPh Pasal 25
 Fiskal Luar Negeri
Surat Tagihan Pajak (STP)
08/11/2022 46

 Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis
yang wajib dilakukan di masa yang akan
datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau
pemberian jasa, yang timbul karena adanya
transaksi pada masa sebelumnya
08/11/2022 47

 1. Kewajiban Jangka Pendek
 2. Kewajiban Jangka Panjang
 3. Kewajiban Lain
08/11/2022 48

Adalah : kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu
tahun atau satu siklus operasional perusahaan mana yang lebih lama
(PSAK No. 9 Buku SAK 1994)
Kewajiban Lancar mencakup antara lain :
◘Hutang Dagang
berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa yang diperlukan
dalam kegiatan usaha normal.
Hutang dagang dapat dicatat dengan Metode:
◑ Metode Bruto → jumlah yang harus dibayar,tanpa
potongan tunai
◑ Metode Netto → jumlah yang harus dibayar jika ada
potongan tunai
Untuk pembelian BKP, maka dalam jumlah hutang, termasuk PPN
08/11/2022 49

Contoh:
Tanggal 15 Januari 2008 dibeli barang kena pajak Rp. 10.000.000. Tanggal 10 Pebruari 2008 hutang
itu dilunasi
Pencatatan berdasarkan metode bruto:
15 Januari 2008
Pembelian 10.000.000
PPN Masukan 1.000.000
Hutang Dagang 11.000.000
10 Pebruari 2008
Hutang Dagang 11.000.000
Kas 11.000.000
◘ Hutang Wesel
Dapat terjadi sebagai transformasi hutang dagang atau yang dikeluarkan untuk mendapatkan
pinjaman
Apabila atas wesel, harus dibayar bunga/dipotong bunga (diskonto), maka bunga (diskonto) yang
dibayar atas wesel harus dicatat terpisah.
Contoh:
Tanggal 1 Juli 2008 PT Adhitya meminjam uang dari bank dengan menyerahkan surat promes Rp.
10.000.000 dengan diskonto 12% dan jangka waktu 12 bulan
Pencatatan pinjaman:
1 Juli 2008
Kas 8.800.000
Diskonto wesel bayar 1.200.000
Wesel bayar 10.000.000
08/11/2022 50

31 Desember 2008
Biaya bunga 600.000
Diskonto wesel bayar 600.000
Rugi-Laba 600.000
Biaya bunga 600.000
Pelunasan Wesel
Wesel bayar 100.000.000
Kas 100.000.000
◘ Hutang Deviden
Utang dividen timbul, jika sudah ada pengumuman pembagian laba.
Sesuai dengan ketentuan UU PPh, maka terutangnya dividen akan menimbulkan
kewajiban pemotongan PPh 23 sebesar 10 % Final, (ketentuan ini mulai berlaku 1
Januari 2009) apabila dividen dibagikan kepada WPOP, sedangkan bagi WP Badan harus
dilihat berdasarkan kepemilikan sahamnya.
Contoh:
Tanggal 20 Desember 2008 PT Radhitya mengumumkan akan membayar deviden tunai
Rp. 10.000.000 pada 10 Januari 2009.
08/11/2022 51

Pencatatan:
20 Desember 2008
Laba ditahan 10.000.000
Hutang deviden 8.500.000
PPh ps 23 harus dibayar 1.500.000
10 Januari 2009
Kas 8.500.000
Saat Pelunasan PPh 23
PPh 23 harus dibayar 1.500.000
Kas 1.500.000
Berdasarkan Akuntansi Komersial, pengumuman dividen saham, tidak menimbulkan hutang dividen bagi perusahaan
◘ Biaya yang Masih harus dibayar
Ada beberapa jenis biaya yang telah terjadi , tetapi pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Contohnya : gaji
karyawan dan bunga pinjaman. Biaya yang masih harus dibayar, diketahui pad sat penutupan buku dan dicatat sebagai biaya
pada periode terjadinya biaya.
◘ Pendapatan diterima dimuka
: penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa, yang diterima sebelum terjadi transaksi penyerahan barang atau
jasa. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban penerima pembayaran untuk menyerahkan barang dan jasa di kemudian hari.
08/11/2022 52

2. Kewajiban Jangka Panjang
◘ Hutang Obligasi
Obligasi merupakan surat pengakuan hutang jangka panjang yang akan dibayar pada
tanggal tertentu
Menurut spesifikasi dan sifat kewajiban yang melekat pad emitennya terdiri dari :
∙ obligasi hipotik
∙ obligasi dengan jaminan surat berharga
∙ obligasi dengan jaminan pihak ketiga
∙ obligasi tanpa jaminan
∙ obligasi dengan bunga yang bergantung pada penghasilan penerbit
∙ obligasi dengan hak atas laba
∙ obligasi konversi
Menurut pembuktian atas kepemilikan
∙ obligasi terdaftar
∙ obligasi tanpa registrasi
Menurut cara pelunasan dan tanggal jatuh tempo
∙ obligasi dengan satu tanggal jauth tempo
∙ obligasi seri
∙ obligasi dengan hak penarikan kembali dengan kurs tertentu sebelum jatuh tempo
08/11/2022 53

Sebagaimana saham, pada obligasi juga dapat terjadi adanya agio dan disagio. Hal
ini merupakan penyesuaian terhadap tarif bunga nominal , yaitu agio mengurangi
biaya bunga dan sebaliknya disagio menambah biaya bunga. Untuk penyesuaian rugi
laba, penyesuaian dilakukan dengan amortisasi tahunan terhadap jumlah agio atau
disagio. Penghasilan bagi pemodal baik berupa bunga maupun amortisasi disagio
merupakan Penghasilan Kena Pajak.
Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, disebutkan bahwa bagian keuntungan
yang didistribusikan kepada pemegang obligasi yang mempunyai hak terhadap laba
merupakan dividen, sehingga bagi emiten obligasi, hanya bunga tetap yang dianggap
sebagai biaya pengurang PKP, sedangkan bagian laba variabelnya diperlakukan sama
dengan dividen.
08/11/2022 54

3. Restrukturisasi Hutang
⇨mencegah penyitaan dan pengaduan kepailitan. Restrukturisasi dapat berupa
pertukaran aktiva, pertukaran ekuitas dan modifikasi persyaratan. Restrukturisasi
dapat menyebabkan total pembayaran melebihi nilai utang terbaru
4. Kewajiban yang lain
• hutang yang besarnya bergantung pada hasil usaha
• ∙piutang dagang yang digadaikan
• ∙penjualan piutang wesel
• ∙ endosemen atau wesel bayar
• ∙ sengketa hukum
• ∙ kewajiban sesuai dengan kontrak
• ∙ pembelian aktiva tetap atau pembangunan aktiva tetap berdasarkan kontrak
08/11/2022 55

 Hutang Pajak Penghasilan
 Hutang Pihutang PPN dan PPn BM
08/11/2022 56

Pajak Penghasilan Pasal 25
∙ pelunasan sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan dilakukan dengan
membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan pasal 25 (misalnya 1/12
dari PPh terhutang menurut SPT tahun lalu setelah dikurangi dengan kredit
pajak)
∙ pembayaran angsuran merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak
penghasilan yang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak
⇨ Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan, dan
imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem pemotongan (withholding
system) pada saat penghasilan itu dibayarkan
Contoh:
PT Adhitya pada januari 2009 membayarkan gaji dan upah sebagai berikut:
Jumlah brutto Rp. 100.000.000
Potongan:
Iuran pensiun Rp. 5.000.000
Premi astek 2.500.000
Pajak penghasilan 12.500.000
20.000.000
Dibayarkan Rp. 80.000.000
08/11/2022 57

Pencatatan oleh perusahaan
a. Pada saat penghitungan dan pemotongan pajak iuran pensiun & premi astek:
Biaya gaji 100.000.000
Hutang iuran pensiun 5.000.000
Hutang premi astek 2.500.000
Hutang PPh pasal 21 12.500.000
Kas 80.000.000
b. Pada saat penyetoran pajak dan iuran lainnya ke kas negara
Hutang PPh ps 21 12.500.000
Hutang iuran pensiun 5.000.000
Hutang premi astek 2.500.000
Kas 20.000.000
⇨ dipungut dari potensi penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau
penghasilan yang terdapat dalam transaksi impor atau kegiatan dibidang lain
08/11/2022 58

Contoh:
PT Adhitya ditunjuk sebagai pemungut PPh ps 22 atas transaksi yang dilakukan melalui
badan itu. Januari 200, PT Iwan melakukan transaksi senilai Rp. 100.000.000
dengan PT Adhitya. Tarif PPh pasal 22 misalnya 2,5%. Oleh karena itu, PT Iwan
selain membayar nilai transaksi Rp. 100.000.000 masih harus menambah
pembayaran PPh ps 22 Rp. 2.500.000 ( 2,5% x 100.000.000)
Pencatatan yang dilakukan PT Adhitya
a. Pada waktu memungut PPh pasal 22
Kas 102.500.000
Hutang PPh ps 22 2.500.000
Penjualan 100.000.000
b. Pada waktu penyetoran PPh pasal 22
Kas 2.500.000
⇨ pemotongan pajak penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa
dan imbalan atas jasa.
⇨ tarif potongan 15% atas jumlah penghasilan brutto atau prakiraan penghasilan netto
⇨pengecualian: pembayaran bunga kepada bank, sewa kepada perusahaan sewa guna
usaha, bunga simpanan tertentu
08/11/2022 59

Contoh:
PT Adhitya membayar bunga kepada PT Iwan Rp. 50.000.000
Pencatatan:
a. Pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 15%
Biaya bunga 50.000.000
Kas 42.500.000
b. Pembayaran pajak ke kas negara
Kas 7.500.000
Pajak Penghasilan pasal 26
⇨ pemotongan pembayaran dividen dan bunga kepada wajib pajak luar negri
⇨ tarif 20% dari jumlah brutto
Contoh:
PT Adhitya membayar premi asuransi Rp. 10.000.000 kepada X Co. Ltd. Dan atas premi
itu diperkirakan penghasilan 50%, maka PT Adhitya harus memotong pajak Rp.
1.000.000 (20% x 50% x Rp. 10.000.000)
08/11/2022 60

II. PPN dan PPn BM
⇨ Penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan dikenakan pajak penghasilan,
sedangkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa dikenakan PPN dan PPn BM
Contoh:
PT Adhitya pada januari 2008 melakukan pembelian barang dan jasa kena pajak Rp.
10.000.000 dan menyerahkan barang kena pajak Rp. 15.000.000. Tarif PPN 10%, kalau
semua pajak masukan dapat dikreditkan maka pencatatan:
08/11/2022 61

a. Pembelian barang dan jasa
Pembelian 10.000.000
PPn masukan 1.000.000
Kas/Hutang 11.000.000
b. Penjualan barang
Kas/ Piutang 16.500.000
Penjualan 15.000.000
PPn keluaran 1.500.000
c. Pada saat penyetoran PPN
PPN keluaran 1.500.000
PPN masukan 1.000.000
PPN harus dibayar 500.000
PPN harus dibayar 500.000
Kas 500.000
08/11/2022 62

Hutang Pajak yang lain
⇨ PBB, pajak yang dipungut pemerintah daerah (misalnya pajak kendaraan bermotor),
retribusi
⇨ pajak tersebut umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan
⇨ pada penutupan tahun, pajak itu dipindahkan sebagai biaya pada laporan laba-rugi
08/11/2022 63

 Modal Saham
 Saldo Laba
 Right, Warrant, dan Opsi atas Saham
 Penyesuaian Modal
 Selisih Penilaian Kembali
08/11/2022 64

⇨ merupakan bagian dari ekuitas suatu perseroan terbatas yabg dikontribusikan pemilik.
Jenis saham:
∙ saham biasa
∙ saham preferen, hak preferensi:
a. pembagian aktiva lebih dulu pada saat likuidasi
b. pembagian deviden
c. convertible
d. dapat ditebus kembali
Agio : selisih lebih antara nilai nominal dan harga pasar
Disagio : selisish kurang antara nilai nominal dan harga pasar
Cara pembayaran saham: tunai, angsuran, penukaran dengan saham perusahaan lain
Contoh:
∙ PT Darma menempatkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp. 10.000 dengan
harga Rp. 15.000 per lembar
Pencatatan:
Kas 15.000.000
Modal saham 10.000.000
Agio saham 5.000.000
08/11/2022 65

Treasury Stock: pembelian kembali saham oleh perusahaaan penerbit saham tersebut
Pencatatan treasury stock:
∙ Cost method : sebesar jumlah yang semula diterima apabila saham itu akan
dikeluarkan lagi
∙ Par value method : apabila saham dianggap ditarik dari peredaran
Penerimaan dari treasury stock dapat dianggap sebagai deviden apabila:
a. Dalam tahun lampau diperoleh laba
b. Kelebihan penerimaan diatas harga perolehannya
Saham preferen dapat ditukar dengan saham biasa:
⇨selisih NB saham preferen (nominal + agio) dengan NNom saham biasa dapat
merupakan agio saham biasa (kalau lebih besar)
⇨ dibebankan kepada laba yang ditahan (kalau lebih rendah)
Contoh:
PT Iwan mempunyai 1000 lembar saham prioritas convertible dengan harga nominal
@Rp. 10.000.000. Agio saham Rp. 2.500.000. Pada 2 Januari 2009 diumumkan
saham itu dapat ditukarkan dengan saham biasa dengan nilai nominal @
5.000.000, dengan proporsi 1 lb saham prioritas mendapat 3 lb saham biasa
08/11/2022 66

Pencatatan oleh PT Iwan
Modal saham prioritas 10.000.000
Agio saham prioritas 2.500.000
Laba ditahan 2.500.000
Saham biasa (3.000 x 5.000) 15.000.000
Untuk tujuan pajak:
⇨ pembebanan kepada laba ditahan 2.500.000 dianggap sebagai pembagian deviden
kepada pemegang saham prioritas
⇨ PT Iwan harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15%, kecuali pemegang saham itu
sebuah badan
⇨ penerima saham memperhitungkan dividen 2.500.000 dan mengkreditkan PPh pasal
23
08/11/2022 67

B. Saldo Laba dan Distribusi Laba
1. Saldo Laba(laba ditahan)
⇨ PSAK No. 21 : saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah
memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba periode lalu.
Contoh:
PT Darma dalam tahun 2008 memperoleh penghasilan kena pajak Rp. 100.000.000.
Penghasilan itu diperoleh setelah eliminasi penghasilan antar badan Rp. 34.000.000
dan pengeluaran untuk karyawan yang berupa fasilitas dan kenikmatan
Untuk keperluan perpajakan, penghasilan dan laba 2008 PT Darma yang dapat
ditransfer
ke saldo laba dihitung sbb:
Penghasilan kena pajak Rp. 100.000.000
Pajak penghasilan 21.250.000
78.750.000
Penghasilan bukan objek pajak 34.000.000 +
112.750.000
Pengeluaran bukan pengurang PKP 20.000.000 –
Penghasilan dan laba 92.750.000
08/11/2022 68

2. Distribusi Laba
⇨ deviden : distribusi laba kepada para pemegang saham
Bentuk pembagian deviden:
⇨ uang kas, harta selain kas, surat hutang, saham perusahaan sendiri
Distribusi dividen menyebabkan berkurangnya jumlah saldo laba
Pengecualian :
a. dividen saham dalam bentuk pemecahan saham
b. Dividen likuidasi
c. Pembagian lainnya yang bukan merupakan dividen dalam pengertian akuntansi
komersial, tetapi diperlakukan seperti itu dalam perpajakan
Pengertian deviden dalam perpajakan:
a. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran
b. Penerimaan atau perolehan dari pembelian kembali sebagian atau seluruh saham
yang disetor
c. Pembayaran kembali sebagian atau seluruh penyetoran modal, sepanjang terdapat
laba dari tahun-tahun lampau, kecuali dalam pengecilan modal statuter
d. Pembayaran kepada atau penerbitan tanda-tanda laba
e. Laba yang dibagikan kepada pemegang obligasi yang berpartisipasi dalam laba
f. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi persero yang dibebankan sebagai
biaya perusahaan
08/11/2022 69

Yang dipertimbangkan dalam pembagian deviden:
Tanggal pengumuman, pendaftaran, dan pembayaran
∙ deviden secara resmi terhutang saat dilakukan pengumuan pembagian deviden
Contoh1:
Tanggal 20 Desember 2008 PT Darma mengumumkan akan membagi deviden sejumlah
Rp. 10.000.000. Pada tanggal 5 Januari 2009 dividen dibayar tunai
Pencatatan:
a. 20 Desember
Saldo laba 10.000.000
b. 5 Januari
HUtang dividen 8.500.000
Hutang PPh pasal 1.500.000
Kas 10.000.000
08/11/2022 70

Jika dividen, dilunasi dengan penyerahan sekuritas PT Q yang mempunyai nilai nominal
Rp. 10.00.000 dengan kurs 110 (semula diperoleh dengan kurs 105) maka pencatatan
berdasarkan nilai pasar tampak sebagai berikut:
Investasi sekuritas PT Q 500.000
Laba atas investasi sekuritas 500.000
Investasi sekuritas PT Q 11.000.000
Contoh 2:
PT Darma membagikan deviden yang berupa treasury stock dengan harga pasar Rp.
11.500.000. Harga perolehan saham itu Rp. 10.500.000. Pencatatan yang dibuat oleh
badan (tanpa memperhatikan PPh pasal 23 dan pasal 26) sebagai berikut:
Treasury stock 10.500.000
Agio saham transaksi TS 1.000.000
08/11/2022 71

C. Riht, Warrant, dan Opsi atas Saham
 Perusahaan yang berkeinginan melakukan emisi saham dapat memberikan
kesempatan pertama untuk membeli saham kepada:
• pemegang saham lama (dalam bentuk pre-emptive stock right)
• pemegang sekuritas yang lain
• opsi kepada pejabat atau karyawan perusahaan
 Pencatatan penerbitan right : dalam memorial
 Bagi investor, pengumuman right secara komersial diikuti dengan relokasi biaya
(harga) perolehan saham.
 Harga perolehan relokasi dipakai sebagai unsur penambah harga saham baru
Contoh:
PT Iwan memiliki 100 lembar saham PT Andi (dari total 1000 lembar). Nilai Nominal
saham Rp. 10.000 dan dibeli dengan harga Rp. 18.000 per lembar. PT Andi
mengumumkan tiap 4 lembar saham lama dapat membeli 1 lembar saham emisi baru
dengan harga Rp. 11.000. Saham lama dijual di pasar dengan harga sebesar Rp. 14.500
(tanpa right), sedangkan right dapat dijual dengan harga Rp. Rp. 500. Alokasi harga
perolehan yang dilakukan PT Iwan sebagai berikut:
08/11/2022 72

a. Right = 500/(14.500 + 500) x Rp. 18.000 = Rp. 600 per lembar
b. Saham = Rp. 18.000 - Rp.600 = Rp. 17.400
Atas alokasi harga perolehan dicatat:
Hak atas saham PT Andi (600 x 100) Rp. 60.000
Investasi saham PT Andi Rp. 60.000
Bila hak atas saham itu dimanfaatkan, dicatat:
Investasi saham PT Andi Rp. 335.000
Kas Rp. 275.000
Hak atas saham PT Andi Rp. 60.000
Nilai saham baru sebanyak 25 lembar yang dibeli sebesar 25 x Rp. 11.000, ditambah
dengan harga right Rp. 60.000 dan jumlah totalnya Rp. 335.000
Kalau right dijual semua dengan harga Rp. 875 per lembar, dibuat catatan sbb:
Kas (100 x 875) Rp. 87.500
Hak beli saham PT Andi Rp. 60.000
Laba penjualan hak beli saham PT Andi Rp. 27.500
08/11/2022 73

• Warrant
 Penerbitan saham preferen atau obligasi sering diikuti dengan hak untuk membeli
saham biasa perusahaan.
Contoh:
PT Surya menerbitkan 100 lembar saham preferen dengan nominal Rp. 10.000 dengan
harga Rp. 12.000. Pemegang saham preferen itu dapat memesan saham biasa
dengan nominal Rp. 5.000 dengan harga Rp. 6.500. Segera setelah penerbitan saham
preferen warrant terjual dengan harga Rp. 1.000, sedangkan saham preferen tanpa
warrant dijual dengan harga Rp. 11.500
Harga perolehan warrant = 1.00/(11.500 + 1.000) x 12.000 = Rp. 960.000 atau sebesar
Rp. 960 per lembar.
Pada saat penjualan 100 lembar saham preferen oleh PT Surya dibuat catatan sbb:
Kas Rp. 12.000.000
Saham preferen Rp. 10.000.000
Agio saham preferen 1.040.000
Warrant saham biasa 960.000
08/11/2022 74

Bila warrant dipakai semua, dicatat:
Kas Rp. 6.500.000
Warrant atas saham biasa 960.000
Saham biasa Rp. 5.000.000
Agio saham biasa 2.460.000
Bila warrant dibiarkan kadaluarsa, dicatat:
Warrant atas saham biasa 960.0000
Tambahan setoran modal kadaluarsa-warrant 960.000
 secara komersial, kadaluarsanya warrant dianggap sebagai transaksi modal  tidak
ada keuntungan yang dilaporkan
• Opsi saham
 Merupakan pemberian hak berpartisipasi karyawan dalam pemilikan perusahaan
 Nilai yang dicatat dalam realisasi program sebesar nilai pertukaran yang terjadi
08/11/2022 75

D. Penyesuaian Modal karena Kuasi Reorganisasi
Kuasi reorganisasi (atau restrukturisasi kapital) merupakan prosedur penataan kembali
modal yang dilakukan untuk menutup kerugian struktural (kerugian terus-menerus)
atau defisit dalam jumlah yang material  tampilan struktur perusahaan menjadi
lebih baik
Contoh: Neraca PT Darma per 31 Desember 2008, sebagai berikut
Aktiva lancar
Peralatan
Akumulasi depresiasi
300.000
2.000.000
(600.000)
1.700.000
Hutang
Modal saham
Tambahan modal distr
Saldo laba
400.000
1.500.000
300.000
(500.000)
1.700.000
08/11/2022 76

Untuk menutup jumlah negatif saldo laba, dilakukan kuasi reorganisasi sbb:
1. Peralatan dinilai kembali sebesar harga pasar menjadi Rp. 920.000 (semula
1.400.000)
2. Dalam aktiva lancar terdapat persediaan yang overstated Rp. 80.000 dan
Rp. 40.000 merupakan piutang tak tertagih
3. Nilai nominal saham diturunkan menjadi Rp. 40 per saham (semula Rp. 100)
Pencatatan yang dilakukan sbb:
1. Saldo laba Rp. 480.000
Akumulasi depresiasi Rp. 480.000
2. Saldo laba Rp. 120.000
Aktiva lancar Rp, 120.000
3. Modal saham (nom Rp.100) Rp. 1.500.000
Modal saham (nom Rp. 40) Rp. 1.500.000
Tambahan modal disetor Rp. 900.000
4. Tambahan modal disetor Rp. 1.100.000
Saldo laba Rp. 1.100.000
08/11/2022 77

Setelah kuasi reorganisasi
Kuasi reorganisasi PT Darma dapat menimbulkan beberapa implikasi sbb:
1. Pengurangan nilai persediaan dan penghapusan piutang memerlukan suatu
penelitian yang seksama sebab ketentuan pajak menganut asas material
(bagaimana faktanya). Secara jelas pengurangan nilai persediaaan tidak
diperkenankan, sedangkan penghapusan piutang harus didukung oleh beberapa
fakta.
2. Devaluasi peralatan (aktiva tetap) tak mudah diizinkan karena pajak menganut
harga historis
3. Penghapusan rugi (defisit Rp. 500.000) dapat menghilangkan hak konpensasi
kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU PPh 1984
Aktiva lancar
Peralatan
Akumulasi depresiasi
180.000
2.000.000
(1.080.000)
Hutang
Modal saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba
400.000
600.000
100.000
-
1.100.000 1.100.000
08/11/2022 78

E. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
 Akuntansi menganut harga historis dan harga pertukaran.
 Penyimpangan dasar harga historis dapat diterima apabila:
a. Terdapat perubahan harga yang cukup material dan secararelatif bersifat permanen
b. Memperoleh fasilitas perpajakan
c. Untuk penjualan saham di pasar modal
d. Untuk tujuan penggabungan usaha
.
Ketentuan revaluasi sejak tahun 1996:
 Harus dilakukan dengan bantuan lembaga appraisal yang disahkan Mentri Keuangan
berdasarkan harga pasar wajar
 Hanya boleh dilakukan terhadap aktiva yang dimiliki lebih dari 5 tahun.
 Nilai sisa lebih dari penilaian kembali aktiva dikenakan pajak penghasilan final 10% setelah
terlebih dahulu dikompensasikan dengan kerugian yang masih berhak atas kompensasi
kerugian.
 Bila ada selisih penilaian kembali setelah pajak itu dikapitalisasikan dan dibagikan dalam
bentuk saham bonus, pembagian deviden tidak dikenakan pajak penghasilan
 Penyusutan dari aktiva yang dinilai kembali itu dilakukan bukan berdasarkan sisa manfaat,
tetapi berdasarkan masa manfaat (semula) sesuai dengan ketentuan perpajakan
08/11/2022 79

Contoh:
PT Dian, selain aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) dan kelompok 2 (masa
manfaat 8 tahun), mempunyai harta berupa tanah dan bangunan Rp. 300.000.
Nilai buku dari harta kelompok 2 Rp. 150.000.000. Perusahaan berniat
melakukan revaluasi dengan jasa appraisal “Iwan & rekan”. Nilai appraisal tanah
dan bangunan Rp. 500.000.000, nilai harta kelompok 2 Rp. 200.000.000.
Perusahaan masih mempunyai kerugian yang dapat dikompensasikan Rp.
125.000.000. Dengan penilaian kembali itu akan diperoleh nilai lebih Rp.
250.000.000. Karena kerugian yang masih dapat dikompensasikan Rp.
125.000.000, pajak penghasilan yang dapat dibayar final 10% sebesar Rp.
12.500.000. Nilai lebih itu kemudian dikapitalisasi dalam bentuk saham dan
dibagikan kepada para persero.
Pencatatan yang dilakukan:
1. Untuk mencatat revaluasi
Tanah dan bangunan Rp. 200.000.000
Harta kelompok 2 50.000.000
Pajak penghasilan terhutang Rp. 12.500.000
Selisih penilaian kembali aktiva 237.500.000
2. Untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan
Pajak penghasilan terhutang Rp. 12.500.000
Kas Rp. 12.500.000
08/11/2022 80

3. Untuk mencatat kapitalisasi selisih penilaian kembali
Selisih penilaian kembali aktiva Rp. 237.500.000
Modal saham Rp. 237.500.000
 Untuk pembagian saham bonus tidak dilakukan pencatatan pembukuan, cukup
dalam buku memorial
 Bila terlebih dahulu ditentukan, saldo rugi akan ditutup ke selisih penilaian kembali
aktiva yang berarti jumlah yang dikapitalisasi Rp. 112.500.000
 Biaya yang dikeluarkan untuk kantor appraisal sehubungan dengan jasa yang lain,
misalnya Rp. 12.500.000 karena sesuai dengan ketentuan perpajakan biaya itu tidak
boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang lain, jumlah yang dikapitalisasi
menjadi Rp. 100.000.000
 Penyusutan atas nilai buku baru harta kelompok 2 Rp. 200.000 dilakukan selama
masa 8 tahun, apakah memakai metode garis lurus atau saldo menurun bergantung
pada metode yang dipakai perusahaan sebelum revaluasi.
 Nilai buku bangunan Rp. 500.000.000 disusutkan selama 20 th dengan menggunakan
metode garis lurus.
08/11/2022 81

TAHUN 2008
08/11/2022 82

 Subjek Pajak Penghasilan
 Objek Pajak Penghasilan
 Penghasilan yang Bukan Objek Pajak
Penghasilan
 Penghasilan yang dikenakan pajak Final
 Penghasilan yang Merupakan Objek Pajak
 Penghasilan Luar Negeri
08/11/2022 83

Subjek Pajak Penghasilan : Wajib Pajak yang
menurut ketentuan harus membayar,
memotong atau memungtu pajak yang
terhutang atas objek pajak .
Subjek Pajak dibedakan
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
2. Subjek Pajak Luar Negeri
08/11/2022 84

 Subjek Pajak Penghasilan Dalam Negeri :
1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di
Indonesia atau orang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka
waktu 12 bulan, atau wp orang pribadi
berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal
di Indonesia,
3. Warisan yang belum terbagi sebagao
kesatuan, menggantikan yang berhak.
08/11/2022 85

 Subjek Pajak Luar Negeri
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia atau orang pribadi yang berada di
Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12
bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang :
a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
b. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia
08/11/2022 86

 Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan
adalah PENGHASILAN, yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa pun
08/11/2022 87

Beberapa bentuk penghasilan menurut akuntansi
komersial sudah dibukukan sebagai penghasilan , tetapi
dalam akuntansi pajak bukan merupakan penghasilan
yang menjadi Objek Pajak Penghasilan. Artinya
penghasilan tersebut tidak perlu lagi di perhitungkan
PPh terhutangnya. Bukan objek PPh
1. Bantuan atau sumbangan,
2. Zakat
3. Harta hibahan
4. Warisan
5. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
Badan sebagai pengganti saham atau sebagai
pengganti penyertaan modal
08/11/2022 88

6. Pemberian dalam bentuk Natura
7. Klaim Asuransi
8.Deviden Tertentura
9. Iuran Dana Pensiun
10. Penghasilan Dana Pensiun
11. Pembagian Laba Komanditer yang tidak
Terbagi atas saham
12. Bunga Obligasi perusahaan Reksadana
13. Penghasilan Modal Vent
14. Pembebansan Hutang Tertentu
08/11/2022 89

No. Jenis Penghasilan Tarif Dari Diatur
1. Bunga Deposito dan Tabungan 20% Bunga Ps 4(2) UU PPh
2. Bunga dan Premium SWAP / Forward 20% Bungan dan Premium Ps 4(2) UU PPh
3. Bunga diterima Anggota Koperasi 15% Bunga Ps 4(2) UU PPh
Hadiah Undian 25% Bruto PP No.132/2000
Pesangon, Tebusan Pensiun, THT, tabungan hari tua yang
dibayar sekaligus
Psl 17 PB- Rp 25 jt Kep. 545/PJ/2000
4. Transaksi saham serta sekuritas lainnya di Bursa Efek antara
lain saham saham diterima orang pribadi atau badan
0,1% Bruto Ps 4(2) UU PPh
5. Saham diterima Pendiri 0,5% Seluruh saham saat IPO Ps 4(2) UU PPh
6. Bunga Obligasi Dengan Kupon
Diskonto Obligasi dengan Kupon
20% Bruto Bunga Ps 4(2) UU PPh
7. Diskonto Obligasi tanpa bunga 20% Selisih Lebih Ps 4(2) UU PPh
8. Penghasilan Tanah dan/bangunan 5% N.tertinggi H.Jual dan NJOP Ps 4(2) UU PPh
9. Sewa tanah dan/ bangunan 10% Sewa bruto Ps 4(2) UU PPh
10. Jasa Konsultan Manajemen 4% Bruto -PPN Ps 4(2) UU PPh
11. Jasa Maklon Internasional 2,1% Biaya pembuatan –Bhn Baku KMK 543/2002
12 Penerbangan Luar Negeri 2,64% Bruto KMK 417/1996
13. Pelayaran Dalam Negeri 1,2% Peredaran Bruto KMK 417/1996
14. Konstruksi Pengusaha Kecil, pengadaan s.d Rp 1M 2% DPP PPN Ps 4(2) UU PPh
15. Bahan bakar minyak jenis Premix, Super TT dan gas
penyalur/agen PERTAMINA
0,3% Penjualan Kep 417/2001
16. Hasil Tembakau 0,15% Harga Bandrol KMK.384/2001
17. Semen 0,25% DPP PPN KMK 401/2001
18. Selesih lebih hasil revaluasi 10% Selisih lebih-komps kerugian
08/11/2022 90

 Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dapat
dibedakan :
1. Penghasilan dari kegiatan usaha
2. Penghasilan sebagai Karyawan
3. Penghasilan dari pemberi jasa
4. Penghasilan dari Modal atas harta yang
bergerak
5. Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak
6. Penghasilan dari Pembebasan hutang
08/11/2022 91

1. Penghasilan dari kegiatan usaha
Penghasilan dari suatu kegiatan usaha yang
merupakan objek pajak terdiri dari kegiatan usaha
maupun luar usaha seperti :
a. Laba Usaha
b. Penghasilan dari Luar Usaha
 Laba Usaha :
Penjualan Rp xxx
Harga Pokok Penjualan Rp xxx
Laba Bruto Rp xxx
Biaya Usaha Rp xxx
Laba Usaha Rp xxx
08/11/2022 92

 Laba Bruto Usaha
a. Penjualan atau peredaran bruto dihitung
berdasarkan akrual Stelsel
b. Potongan Penjualan diakui kalau sudah direalisasi,
penyisihan potongan penjualan tidak diakui
c. Retur penjualan yang tidak diganti barang, diakui
berdasarkan realisasi, penyisihan tidak diakui
d. Penilaian persediaan berdasarkan Harga Perolehan
(tidak diperkenankan dengan dasar harga pokok
dan harga pasar mana yg lebih rendah)
e. Metode Penilaian Persediaan dengan FIFO atau
Rata-rata (LIFO tidak diperkenankan)
08/11/2022 93

 Laba Bruto Usaha
f. Kerugian atas barang hilan atau kecurian harus
didukung dengan laporan kepolisian
g. Pemusnahan barang harus dibuat berita acara dan
diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
h. Hilang dalam proses produksi, dalam penyimpanan
atau penguapan harus sesuai dengan rendemen
yang wajar
08/11/2022 94

2. Penghasilan sebagai Karyawan
 Gaji
 Upah
 Tunjangan
 Honorarium
 Komisi, Bonus, THR, Gratifikasi,
 Hadiah
08/11/2022 95

3. Penghasilan dari pemberi jasa
 Jasa Pelayaran (Sewa kapal tanpa awak 6%)
 Jasa Konstruksi (perecanaan, pelaksanaan,
pengawasan)
 Jasa Perencana dan jasa Pengawasan
 Jasa Tenaga Ahli (Dokter, Akuntan, Arsitek, Pengacara
dll)
4. Penghasilan dari Modal atas harta yang bergerak
 Keuntungan karena selisih Kurs
 Keuntungan karena penjualan / krn pengaliahan harta
 Sewa harta yang bergerak
08/11/2022 96

5. Penghasilan dari Modal atas harta tak bergerak,
berupa:
 Bunga (premium, diskonto, imbalan krn jaminan
hutang)
 Dividen (pembagian laba baik langsung maupun
tidak langsung dalam nama dan bentuk apapun)
 Royalti (Hak atas harta tak berwujud, harta
berwujud, informasi)
08/11/2022 97

6. Penghasilan dari Pembebasan Hutang
Pembebasan hutang oleh pihak yang berpiutang
dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang
semula berhutang, sedangkan bagi pihak yang
berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan
peraturan pemerintah dpt dikecualikan dari
ketentuan tsb:
1. Hutang dari debitur kecil, misalnya Kukesra, KUT,
kredit perumahan sangat sederhana
2. Kredit kecil sampai batasan Rp 300.000.000
08/11/2022 98

a. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar
negeri :
 Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya penghasilan tersebut (akrual stelsel)
 Penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak
diperolehnya penghasilan (Kas Stelsel)
 Penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun
pajak saat perolehan tersebut ditetapkan sesuai
dengan MKRI 650/KMK04/1994, SE 22/pj.4/1995
b. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh
dikompensasikan dengan penghasilan dalam negeri
c. Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang di luar negeri
dapat dikreditkan dalam tahun pajak
08/11/2022 99

d. Jumlah kredit pajak luar negeri tidak boleh
melebihi jumlah tertentu
e. Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar
atau terutang di luar negeri melebihi jumlah
kredit pajak luar negeri yang diperkenankan,
kelebihannya tidak dapat:
- Diperhitungkan dengan PPh tahun berikutnya,
- Dikurangi
- Restutusi
08/11/2022 100

08/11/2022 101

Biaya adalah pengorbanan yang
dinyatakan dalam rupiah untuk
memperoleh barang dan jasa.
Berdasarkan Periode Akuntansi Pemanfaatannya
1. Pengeluaran Kapital ( Capital expenditure ) yaitu
pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu periode dan
dibuku atau dicatat sebagai aktiva.
2. Pengeluaran Penghasilan ( Revenue Expenditure ) yaitu
pengeluaran yang dapat memberi manfaat hanya satu periode
yang bersangkutan dan dibuku atau dicatat sebagai beban.
08/11/2022 102

 Stetsel Acrual
Beban diakui pada saat terutang.
 Stetsel Kas
Beban diakui pada saat pembayaran.
08/11/2022 103

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang meliputi biaya pembelian bahan, biaya
berkenaan dengan pekerjaan, atau jasa termasuk upah,
gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang
diberikan dalan bentuk uang, bunga sewa, royalti, biaya
perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata
– nyata tidak dapat ditagih, premi asurasni, biaya
administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi untuk memperoleh hak dan
atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun
08/11/2022 104

3. Iuran kepada dana pensiun yang mendapatkan persetujuan
dari Menteri Keuangan .
4. Kerugian yang diderita karena penjualan atau pengalihan
barang dan atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam
perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan,
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia
7. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bea siswa,
magang dan pelatihan dalam rangka pengikatan kualitas
SDM
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan
syarat-syarat yang telah ditentukan.
08/11/2022 105

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan
piutan yang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha
dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan
biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan
syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menkeu.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang
bersangkutan
08/11/2022 106

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau
kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan,bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas
penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WPOP pemeluk agama Islam dan
atau WP Badan DN yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disyahkan oleh pemerintah
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang
menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi perpajakan
08/11/2022 107

 Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan
atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A
 Pajak Masukan sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan
tersebut benar-benar telah dibayar
 Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
bukan merupakan Objek Pajak, pajaknya bersifat final, berdasarkan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali
pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU
PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut
ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan
 Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak
dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
08/11/2022 108

Jika penghasilan bruto sesudah dikurangi biaya yang
diperkenankan menurut pajak didapat keruigian maka
kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan
penghasilan selama 5 ( lima ) tahun sejak tahun yang
berikutnya sesudah tahun dideritanya kerugian tersebut.
08/11/2022 109

Untuk mendorong investasi, pemerintah dapat memberikan
fasilitas pajak yang berupa :
 Masa Bebas Pajak ( Tax Holiday ), berarti Laba setelah
pajak yang tersedia untuk dibagi ( tanpa memperhatikan
elemen yang lain ) sama besar dengan jumlah laba
komersial yang ditransfer ke saldo laba ( walaupun secara
yuridis dapat saja terjadi perbedaan perlakuan antara
ketentuan fiskal dan komersial )
 Perangsang Penanaman ( Investmen allowance ), yang
diberikan dalam bentuk pengurang penghasilan dihitung
sebesar sekian persen dari realisasi investasi, meyebabkan
jumlah laba kena pajak lebih kecil dari laba komersial
tanpa adanya beban biaya (komersial )
08/11/2022 110

 Kredit (pajak) Investasi ( Invesment Credit ), memberikan
pengurangan pajak yang dihitung sebesar sekian persen dari
realisasi investasi
 Akselerasi penyusutan ( Accelerated Depreciation ),
merupakan beban penyusutan yang dipercepat yang
merupakan pengurang penghasilan untuk tujuan komersial
dan pajak.
 Pengurangan Tarif ( Rate Reduction ), potongan pajak
penghasilan 26 atas deviden dan laba setelah pajak BUT
yang perlakuannya dapat dipersamakan dengan masa bebas
pajak.
08/11/2022 111

Studi Kasus SPT PPh
WP Badan
08/11/2022 112

 Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah peroses
penyesuaian atas laba komersial yang
berbeda dengan ketentuan fiskal untuk
menghasilkan penghasilkan neto/laba
yang sesuai dengan ketentuan pajak.
 Perbedaan-perbedaan antara akuntansi
dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan
menjadi beda tetap / Permanen dan beda
waktu sementara
08/11/2022 113

Beda tetap terjadi karena adanya
perbedaan pengakuan penghasilan dan
biaya menurut akuntansi dengan menurut
pajak yaitu adanya penghasilan dan biaya
yang diakui menurut akuntansi komersial
namun tidak diakui menurut fiskal, atau
sebaliknya. Beda tetap mengakibat
laba/rugi menurut akuntansi berbeda
secara tetap dengan laba kena pajak
menurut fiskal (taxable income)
08/11/2022 114

Berda tetap timbul karena peraturan perpajakan
mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari
perhitungan Penghasilan Kena Pajak :
1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final (Psl
4 ayat 2 UU PPh)
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Psl 4 ayat
3 UU PPh)
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung
dengan kegiatan usaha, yaitu mendapat,
menagih dan memelihara penghasilan atau
jlhnya melebihi kewajaran (Psl 9 ayat 1 UU PPh)
08/11/2022 115

 Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan
akuntansi dan perpajakan yang sifatnya
temporer. Artinya seara keseluruhan beban atau
pendapatan akuntansi maupun perpajakan
sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap
tahunnya.
 Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan
metode yang dipakai antara pajak dengan
akuntansi dalam hal:
1. Akrual dan realisasi
2. Penyusutan dan Amortisasi
3. Penilaian Persediaan
4. Kompensasi kerugian Fiskal
08/11/2022 116

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib
pajak untuk mempermudah mengisi Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan
menyusun laporan keuangan fiskal yang
harus dilampirkan pada saat
menyampaikan SPT Tahunan PPh.
Contoh soal :
Data laporan keuangan PT. Fast tahun 2008
(dalam Rp)
08/11/2022 117

Penjualan 1.250.000.000
HPP 500.000.000
Penghasilan Bruto Usaha 750.000.000
Biaya Operasional :
1. Gaji 55.000.000
2. Tunjangan Transpor Karyawan 45.000.000
3. Makan kantor 6.000.000
4. Pengobatan ditanggung perusahaan 20.000.000
5. Training Karyawan 15.000.000
6. Seragam Satpam 12.000.000
7. Saksi adm pajak 10.000.000
8. Pengangkutan 4.500.000
9. Bunga pinjaman 7.000.000
10. Cadangan penghapusan piutang 5.000.000
11.Jamuan tamu tanpa daf.normatif 10.000.000
12. Listrik dan Telpon kantor 24.000.000
13. PBB dan Bea Meterai 3.000.000
14. Penyusutan Aktiva Tetap 40.000.000
15. Premi Asurani Kebakaran Pebrik 10.000.000
16. Bantuan HUT RI 5.000.000
Total Biaya Operasional 271.500.000
Laba Usaha 478.500.000
Pendapatan lain-lain:
1. Dividen (20%) PT. Jaya (setelah PPh) 85.000.000
2. Sewa mobil box (stlh PPh) 9.700.000
3. Keuntungan selisih kurs 5.000.000
4. Penerimaan Pengembalian PBB 5.000.000
5. Jasa giro Bank Mandiri (sblm PPh) 2.000.000
Total Pendaptan lain 106.700.000
Laba Usaha sebelum PPh 585.200.000
08/11/2022 118

Jenis Aset Tahun Beli Harga Beli
(Rp)
Nilai Residu
(Rp)
Bangunan
Permanen
06-07-2004 400.000.000 50.000.000
Kelompok 1 10-12-2005 60.000.000 10.000.000
Keterangan tambahan :
Diminta :
1. Buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Fast
2. Berapakah Penghasilan Neto Fiskal
3. Berapakah PPh Penghasilan untuk tahun pajak 2008
4. Isikanlah SPT 1771 wajib pajak Badan / PT Fast
08/11/2022 119

PASAL 28 (8) KUP
08/11/2022 120

 Pasal 28 ayat 8 KUP
Pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uanga asing selain rupiah
dapat diselenggarakan oleh WP setelah
mendapat izin Mentri Keuangan
 Keputusan MKRI No. 533/KMK.04/2000
Penyelenggaraan pembukuan dalam
bahasa asing (bahasa inggris) dan mata
uang asing selain Rupiah (Dollar Amerika
Serikat) serta penyampaian SPT Tahunan
08/11/2022 121

1. Wp dalam rangka Penanaman Modal Asing
(PAM), yaitu wajib Pajak yang beroperasi
berdasrkan ketentuan undang-undang yang
menegatur mengenai PMA
2. WP dalam rangka Kontran Karya yaitu WP
yang beroperasi berdasakan kontrak dengan
pemerintah RI sebagai dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai
pertambangan
08/11/2022 122

 Wp dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu
WP yang beroprasi berdasarkan undang-
undang yang mengatur mengenai
pertambangan minyak dan gas bumi.
 Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 WP yang mendaftar emisi sahamnya, baik
sebagian maupun seluruhnya dibursa efek
luar negeri
 WP yang berafiliasi langsung dengan
perusahaan induk di luar negeri yaitu
08/11/2022 123

Perusahaan anak yang dimiliki dan atau
dikuasai
oleh perusahaan induk di luar negeri dalam
hubungan istimewa
 Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang
menerbitkan Reksadana dalam demonisasi
mata uang asing USD dan telah memperoleh
Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan
Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar-
Modal –Lembaga keuangan sesuai dengan
Peratuan Perundang-undangan
08/11/2022 124

 WP mengajukan permohonan tertulis ke
KPP paling lambat 3 bulan sebelum tahun
buku diselenggarakan dalam USD atau 3
bulan sejak tanggalpendirian bagi WP
baru
 Dirjen Pajak atas nama MKRI memberikan
putusan paling lama 30 hari sejak tanggal
permohonan WP diterima. Apabila sudah
lewat 30 hari belum diterbitkan
keputusan, permohonan WP dianggap
diterima
08/11/2022 125

 WP dalam rangka Kontrak Karya atau
Kontrak Bagi Hasil yang akan
menyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa inggris dan mata
uang USD, wajib menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis ke KPP
tempat wajib pajak terdaftar
palinglambat 1 bulan sebelum tahun buku
yang diselenggarakan dalam bahasa
inggris dan mata uang USD tersebut
dimulai
08/11/2022 126

Dimulai dari neraca akhir tahun buku
sebelumnya
(dalam Rp) yang dikonversikan ke mata uang
USD dengan menggunakan Kurs.
 Untuk harga perolehan harta berwujud dan
ayau harta tidak berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun
menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku
pada saat perolehan harta tersebut.
 Akumulasi penyusutan atau amortisasi harta
tersebut menggunakan kurs yang sebenarnya
berlaku pada saat perolehan harta tersebut
08/11/2022 127

 Untuk harta lainnya dan kewajiban
menggunakan kurs yang sebenarnya
berlaku pada akhir tahun buku
sebelmnya, berdasarkan sistem
pembukuan yangdianut dilakukan secara
taat asas
 Apabila terjadi revaluasi aktiva tetap,
disamping menggunakan nilai historis,
atau nilai selisih lebih dikonversi ke dalam
mata uang USD dengan menggunakan kurs
yang sebenarnya berlaku pada saat
dilakukannya revaluasi
08/11/2022 128

 Laba ditahan atau sisa kerugian dalam
mata uang Rupiah dari tahun-tahun
sebelumnya, dikonversi ke dalam mata
uang USD dengan menggunakan kurs
sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku
sebelumna, berdasarkan sistem
pembukuan yang dianut yang dilakukan
secara taat asas
 Untuk modal saham dan ekuitas lainnya
menggunakan kurs yang sebenarnya
berlaku pada saat terjadinya transaksi
08/11/2022 129

 Dalam hal terdapat selisih laba atau rugi
sebagai akibat konversi dari mata uang
rupiah ke mata uang USD, maka selisih laba
atau rugi tersebut dibebankan pada rekening
laba ditahan
 Sisa kerugian fiskla dalam mata uang Rupiah
dari tahun-tahun sebelumnya yang dapat
dikompensasikan ke tahun pajak dimulainya
pembukuan dalam bahasa inggris dan mata
uang USD dengan menggunakan kurs yang
yang ditetapkan dalam keputusan MK yang
berlaku pada akhir tahun buku pada saat
kerugian fiskal tersebut terjadi
08/11/2022 130

 Untuk Transaksi yang dilakukan dengan mata
uang USD pembukuannya dicatat sesuai
dengan dokumen transaksi yang
bersangkutan
 Untuk transaksi, baik dalam negeri maupun
luar negeri yang menggunakan mata uang
selain USD, dikonversikan ke dalam mata
uang USD dengan menggunakan kurs yang
sebenarnya berlaku pada saat terjadinya
transaksiyaitu :
a. Apabila dari dokumen transaksi diketahui
kurs yang berlaku mana kurs yang dipakai
adalah kurs yang diketahui dari transaksi
tersebut
08/11/2022 131

b. Apablia dari dokumen transaksi tidak
diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang
dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku
berdasarkan sistem pembukuan yang dianut
yang dilakukan secara taat asas
08/11/2022 132

 Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk
tahun pajak pertama adalah sebesar PPh
Psl 25 dalam satuan mata uang rupiah
dikonversi dengan menggunakan kurs
tengah BI yang berlaku
 Pembayaran PPh Psl 25 dan Psl 29 serta
PPh Final yang dibayar sendiri oleh WP
yang diizinkan untuk menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa dan mata uang
USD, dapat dilakukan dalam uang Rupiah
08/11/2022 133

 Dalam hal pembayaran PPh Psl 25, Psl 29
dan PPh Final dilakukan dalam mata uang
Rupiah, WP harus mengkonversikan
pembayaran dalam mata uang Rupiah
tersebut ke mata uang USD dengan
menggunakan kurs yang ditetapkan dalam
Kep-Menkeu yang berlaku pada tanggal
pembayaran
08/11/2022 134

 WP yang diizikan untuk menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa inggris dan mata
uang USD, wajib menyampaikan SPT Tahunan
PPh. Badan berserta lampirannya dalam hal
bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa
laoran keuangan, dan dalam mata uang USD
 Dalam penerapan tarif Psl 17 penghasilan
Kena Pajak dikonversi kedalam mata uanga
USD dengan menggunakan kurs yang
ditetapkan dalam KepMenKeu yang berlaku
pada akhir tahun pajak yang bersangkutan
08/11/2022 135

 Dalam hal terdapat bukti pembayaran
atau pemotongan/pemungutan PPh Psl 22
dan Psl 23 dalam mata uang rupiah yang
akan dikresitkan dalam SPT Tahunan PPh.
Badan harus dikonversi ke dalam mata
uang USD dengan menggunakan krs yang
ditetapkan dalam KMK yang berlaku pada
tanggal pembayaran atau
pemotongan/pemungutan pajak tersebut
08/11/2022 136

 WP yang tidak mengajukan permohonan
untuk menyelenggarakan pembukuan
dalam bahasa inggris dalam mata uang
USD, atau permohonannya ditolak, atau
tidak menyampaikan pemberitahuan
secara tertulis ke KPP tempat WP
terdaftar, namun tetap menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa inggris dan
mata uang USD, terhadap WP tersebut
diperlakukan sebagai WP yang tidak
menyelenggarakan pembukuan
08/11/2022 137

 Telah diizinkan untuk menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa inggris dan
mata uang USD atau pemberitahuan ke
KPP tempat WP terdaftar, namun
pembukuannya tetap diselenggarakan
dalam bahasa Indonesia atau mata uang
rupiah, maka izinnya dicabut dan WP
tidak boleh lagi mengajukan permohonan
untuk penyelenggaraan pembukuan dalam
bahasa inggris dan mata uang USD
08/11/2022 138

Akuntansi Pajak-1.ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Akuntansi Pajak-1.ppt

Similar to Akuntansi Pajak-1.ppt (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Akuntansi Pajak-1.ppt