riset sosial

1. Efektifitas Komunikasi Aparat Desa dalam Mewujudkan Ketahanan
Wilayah
Sarwoko
Kepala Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung
Telp 0721 707426 / 0721 709337, e-mail : sarwoko@unila.ac.id
ABSTRAK
Dewasa ini, masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada seringnya terjadi konflik (kerusuhan),
baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Peristiwa kecil akhirnya sering berkembang
menjadi masalah besar yang berkepanjangan. Merebaknya konflik-konflik di daerah-daerah yang
relatif kecil seperti: Sambas, Pontianak, Maluku, Indramayu, Pasuruan yang banyak melibatkan
generasi muda menunjukkan rentannya ketahanan wilayah bidang keamanan di daerah-daerah
tersebut. Banyak disinyalir rentannya ketahanan wilayah tersebut dikarenakan kurang efektifnya
pola komunikasi antara pemimpin dengan generasi mudanya.
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui bagaimana efektifitas komunikasi antara aparat desa
dengan pengurus Karang Taruna, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan
pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Data primer
diperoleh langsung dari dari pengurus Karang Taruna dan tokoh-tokoh berpengaruh (opinion
leaders). Data sekunder diperoleh dari monografi Desa maupun buku-buku. Teknik analisis data
menggunakan analisis kualitatif dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang berkaitan
dengan efektifitas komunikasi dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan.
Adapun dari penelitian ini ditemukan sebagai berikut: 1). Jabatan sebagai aparat desa
merupakan jabatan yang dinilai sangat mulia, karena peran sosial yang diembannya dan karena
perilaku aparat desa yang dinilai mempunyai empati yang baik, peduli (concern) terhadap
kepentingan publik, jujur dan adil dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. 2).
Efektifitas komunikasi bukan ditentukan oleh frekueensi pertemuan yang tinggi antara aparat
desa dengan pengurus Karang Taruna, akan tetapi lebih dikarenakan adanya pendekatan yang
bersifat formal dan non formal. 3). Untuk menjaga terwujudnya ketahanan wilayah bidang
keamanan yang baik aparat desa tidak selalu dituntut bertindak demokratis dalam memutuskan
kebijakan, apabila manfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas. 4). Sedangkan untuk lebih
mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan pola komunikasi tradisional yang saat ini
banyak ditinggalkan lebih baik dibudayakan lagi, demikian pula pos-pos ronda harap difungsikan
kembali. 5). Untuk mengatasi konflik terpendam adanya rekonsiliasi perlu digalakkan dan Perkuis
(Perkumpulan Komunikasi Umat Islam) perlu dihidupkan lagi.
Kata kunci: Efektifitas, komunikasi, ketahanan wilayah.
PENDAHULUAN
Pluralitas masyarakat Indonesia dari sisi agama yang dianut, bahasa, adat istiadat, dan etnis
akhir-akhir ini sering menjadi penyebab munculnya konflik sosial yang sangat merugikan berbagai
pihak. Peristiwa kecil akhirnya bisa berkembang menjadi masalah besar dan nasional yang
berkepanjangan. Konflik sosial di Maluku, Pontianak, Sambas merupakan contoh aktual yang
berkembang menjadi persoalan politik yang sangat rumit. Merebaknya konflik-konflik sosial di
daearah-daerah yang relatif kecil seperti di Klaten, Boyolali, Tegal, Purbolinggo, Indramayu dan
Pasuruhan menunjukkan rentannya ketahanan wilayah bidang keamanan di masing-masing
daerah tersebut.
196 PROSIDING

2. Adanya kondisi semacam itu menuntut kemampuan pemimpin untuk bisa meredam, menciptakan
suasana kondusif, mencegah secara dini dan menanamkan nilai-nilai luhur bagi warganya untuk
menjaga integrasi sangatlah diperlukan. Berkenaan dengan itu maka pemimpin diharapkan bisa
melakukan komunikasi secara efektif, serta memberikan suri tauladan secara nyata dalam
perilaku sehari-harinya. Lebih jauh lagi pemimpin dituntut untuk bisa bertindak ing ngarso asung
tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani” (Ahmadi: 1999;153). Dalam pengertian
sikap, perkataan dan perilaku pemimpin bila berada di depan harus bisa memberikan contoh
yang baik maupun mempunyai idealisme dan kecakapan yang baik. Sedangkan bila berada di
tengah-tengah warganya harus bisa beradaptasi/menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial
warganya. Harus bisa mengikuti kehendak masyarakat dan selalu dapat mengamati jalannya
masyarakat dan bisa merasakan suka dukanya. Pemimpin diharapkan dapat merumuskan
keinginan masyarakat untuk memperbaiki keadaan yang kurang menguntungkan. Bila berada
dibelakang harus bisa memberikan motivasi yang baik kepada warganya. Mempunyai kemampuan
mengikuti perkembangan masyarakat dan berkewajiban agar supaya perkembangan masyarakat
berjalan baik.
Maraknya kerusuhan akhir-akhir ini secara langsung maupun tidak langsung juga disebabkan
ikatan warga dengan pemimpin secara psikologis sudah mulai memudar dan yang terjadi
hanyalah hubungan formal saja. Oleh sebab itu keberadaan pimpinan formal sekaligus non
formal dan pemimpin kharismatis, sangatlah aktual keberadaanya. Sebab kalau sampai terjadi
krisis kepemimpinan dampak sosialnya akan sangat mahal untuk bisa teratasi. Untuk itu
efektifitas komunikasi diharapkan akan mampu mengatasi, mengurangi kerusuhan akhir-akhir ini
dan memperkuat ketahanan wilayah bidang keamanan. Sebab secara langsung efektifitas
komunikasi merupakan upaya meningkatkan kepercayaan terhadap institusi negara, karena
pemimpin dapat memainkan peranannya secara dominan dalam kehidupan masyarakat.
Peran para pemimpin akan semakin tampak dominan, lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan
keharusan berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya yang selalu berubah dan
berkembang yang disebabkan adanya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan maupun tuntutan
masyarakat. Maka perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks tersebut
dengan sendirinya merupakan peluang dan sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh
pemimpin. Oleh sebab itu pemipimpin dituntut proaktif terhadap perkembangan dan peduli
(concern) terhadap aspirasi/keinginan masyarakatnya. Termasuk di dalamnya para aparat desa,
mengingat di kalangan warga masyarakat tengah berkembang demokratisasi yang marak sampai
pelosok pedesaan, karena kehidupan demokrasi yang sudah cukup lama tertekan, maka sebagai
pemimpin perlu meningkatkan kinerja kepemimpinannya.
Sejalan dengan itu maka pola komunikasi aparat desa sudah selayaknya mendapat perhatian
secara seksama. Sebab pada dasarnya aparat desa itu merupakan pamong yang berati harus bisa
membimbing warganya secara baik dan menjadi panutan karena merupakan ujung tombak
institusi negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dengan sendirinya sekiranya
institusi negara yang menjadi ujung tombak tersebut mempunyai kinerja yang baik lewat
efektifitas komunikasi yang dilakukan, diharapkan akan bisa mengurangi konflik sosial bahkan
meniadakan yang pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan wilayah khususnya dibidang
keamanan yang terasa rentan sekali. Kerentanan tersebut sering muncul saat berlangsungnya
pemilihanan umum antar pengikut paratai yang satu dengan partai lainnya, saat pemilihan
aparat desa/kepala dusun antara pendukung yang satu dengan yang lain maupun saat
pertandingan olah raga menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia antar dusun
yang sering kali menciptakan munculnya konflik antar warga maupun yang sifatnya terpendam,
sehingga masalah keamanan perlu mendapat perhatian secara lebih baik.
Berangkat dari sinilah aparat desa dituntut untuk bisa meredakan ketegangan di atas, mengingat
setiap saat bisa tercipta instabilitas. Oleh sebab itu aparat desa dituntut proaktif memberikan
pemahaman terhadap masyarakat bahwa dalam alam demokrasi pemilihan umum, pemilihan
kepala desa/kepala dusun, soal kalah menang adalah sesuatu yang biasa dan bagian dari
demokrasi itu sendiri dan adanya pemilihan yang demikian itu akan senantiasa berulang pada
saat-saat tertentu nantinya. Dengan mengingat adanya permasalahan di atas maka penulis
Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008 197

3. tertarik mengambil topik tersebut guna mendapatkan masukan secara langsung dan lebih jauh
tentang efektifitas komunikasi yang dilakukan dan kendala-kendala apa saja yang sekiranya
sering ditemui aparat desa di lapangan di desa Tunggulrejo. Sebab terwujudnya ketahanan
nasional suatu negara berangkat dari ketahanan masing-masing daerah pada tingkat yang lebih
kecil di wilayah suatu negara yang bersangkutan.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian survai. Dalam survai, informasi dikumpulkan dari
responden dengan menggunakan angket. Umumnya, pengertian survai dibatasi pada penelitian
yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi
(Singarimbun: 1987: 1), dan penelitian ini juga ditunjang wawancara mendalam. Adapun yang
merupakan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu.
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.
Adapun lokasi ini dipilih atas pertimbangan bahwa: (a) desa Tunggulrejo merupakan desa yang
cukup maju diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Jumantono, sehingga dampak positif
maupun negatif masalah sosial politik, ekonomi yang berkembang diberbagai kota besar cepat
sekali terasa, sehingga di bidang keamanan mulai tersakan imbas negatif dari perkotaan. (b)
pola kepemimpinan dari aparat desa terasa sangat kondusif, akan tetapi peran dari generasi
muda dalam mewujudkan ketahanan wilayah terasa belum optimal sehingga perlu dicari solusi
yang baik. (c) karena adanya keterbatasan penulis sehingga denga pemilihan lokasi tersebut bisa
lebih menghemat beaya, waktu, tenaga, sehingga penulis merasa lebih efisien.
2. Populasi dan Sampel
2.1. Populasi
Menurut Sutrisno Hadi (1980: 70) populasi adalah “semua individu untuk siapa kenyataan-
kenyataan yang diperoleh dari sampel hendak digeneralisasikan. Di desa Tunggulrejo terdapat
10 dusun dan setiap dusun minimal terdapat satu kepengurusan Karang Taruna. Adapun jumlah
Karang Taruna di Tunggulrejo yaitu: di dusun Pandan 2 kepengurusan, dusun Dumeling 2, dusun
Sanggrahan 2, dusun Segawe 2, dusun Sekluwih 1, dusun Tawun 1, dusun Temulus 4, dusun
Tulakan Wetan 2, dusun Tulakanan Kulon 1 dan dusun Kendil 1 kepengurusan. Sedangkan
Karang Taruna di tingkat desa Tunggulrejo berfungsi mengkoordinir Karang Taruna di Tingkat
dusun dan mengkoordinir bila ada kegiatan-kegiatan di tingkat Desa. Oleh karena itu jumlah
Karang Taruna di seluruh Tunggulrejo berjumlah 19 kepengurusan. Berhubung setiap Karang
Taruna pengurus inti : (ketua, sekretaris dan bendahara) yang dijadikan responden, maka
populasi seluruh pengurus Karang Taruna tersebut semuanya ada 97 orang.
2.2. Sampel
Sampel dimaksudkan sebagai contoh yang bisa mewakili populasi. Yang dimaksud “mewakili”
bukanlah merupakan duplikasi atau replika yang cermat melainkan sebagai “cermin” yang dapat
dipandang menggambarkan secara maksimal keadaan populasi. (Sutrisno Hadi, 1980: 70).
Adapun teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian adalah
qouta sampel sebesar 13 kepengurus Karang Taruna yang diambil secara purposive di setiap
dusun. Adapun setiap kepengurusan Karang Taruna terdiri tiga orang yaitu: Ketua, Sekretaris dan
Bendahara yang mewakili di setiap Dusun Kebayanan, kecuali untuk Dusun yang besar diambil 2
kepengurusan dan ditambah 1 kepengurusan untuk tingkat Desa Tunggulrejo.
Akan tetapi, guna memudahkan perhitungan, maka angka tersebut dibulatkan ke atas.
Sedangkan untuk untuk pembulatan dimaksud diambilkan dari pengurus Karang Taruna di tingkat
desa 1 orang, sehingga jumlahnya menjadi 40 responden. Menurut Sutrisno Hadi (1980: 74)
198 PROSIDING

4. jumlah sampel yang banyak akan lebih baik bila dibanding jumlah sampel yang sedikit (over
sampling is always better than under sampling).
3. Pengumpulan Data
a. Kepustakaan
Metode ini penulis gunakan untuk menelusuri teori-teori dari buku-buku maupun sumber tercetak
lainnya yang berkaitan dengan dengan masalah penelitian ini.
b. Kuesioner
Yaitu dengan membagi-bagikan kuesioner sehubungan dengan masalah yang penulis teliti
kepada responden, dengan maksud memperoleh data maupun tanggapan yang nantinya
dianalisis, yang kemudian diambil kesimpulan akhir.
c. Wawancara Mendalam Tokoh Formal dan Non Formal
1. Tokoh Formal
Wawancara mendalam penulis lakukan untuk melengkapi data primer secara langsung kepada
tokoh-tokoh terpilih yang terlibat secara langsung dalam memajukan wilayah dan merupakan
tokoh-tokoh formal yaitu:kepala desa, sekretaris desa dan kaur pembangunan.
2. Tokoh Non Formal
Sedangkan untuk tokoh nonformal yang penulis anggap mempunyai wawasan memadai dan cukup
berpengaruh, diambil pemuka-pemuka pendapat/masyarakat (opinion leaders) dan pemuka
agama yang ada di Tunggulrejo sebanyak 5 (lima) orang yang dipilih secara purposive.
Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para
responden yang merupakan data primer. Sedangkan untuk melengkapi data primer tersebut,
digunakan metode wawancara kepada tokoh-tokoh terpilih yang terlibat secara tidak langsung
dalam memajukan wilayah yang di Tunggulrejo merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang
berpengaruh (opinion leaders), dan pemuka-pemuka agama yang ada di Tunggulrejo sebanyak 5
(lima ) orang yang dipilih secara purposive. Dalam penelitian ini juga dilengkapi data primer dan
data dokumenter yang menunjang penelitian ini kaitannya dengan komunikasi kepemimpinan dan
ketahanan wilayah.
4. Analisis Data
Sebagaimana dinyatakan Muhadjir (1998: 104) analisis data merupakan upaya mencari dan
menata secara sistematis catatan hasil opservasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang
lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahanan tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan
berupaya mencari makna (meaning).
Dalam menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan data
dokumenter, diinterpretasikan guna dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Kemudian dilakukan simpulan-simpulan guna menjawab permasalahan penelitian yang ada.
Sedangkan pengkategorian efektif atau tidaknya komunikasi kapemimpinan di sini dibedakan
menjadi:
a) Sangat efektif
b) Efektif
c) Tidak tahu/tidak menjawab
d) Kurang efektif
Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008 199

5. e) Tidak efektif
ad. a. Efektif
Adapun dikategorikan sangat efektif apabila: 1). terciptanya kedekatan secara psikologis antara
masyarakat dan pemimpin sangat baik 2). pemimpin sangat concern terhadap aspirasi
masyarakat, 3). tiadanya konflik tersebung di antara aparat sendiri maupun dengan masyarakat,
4). keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah, 5). aparat bertindak
adil terhadap masyarakat, 6). empati pemimpin sangat baik dan tidak emosional, 7). komunikasi
yang dipakai aparat desa sangat mudah dipahami masyarakat, 8). tidak ada sama sekali tindak
kriminal oleh masyarakat, 9). tidak ada sama sekali pencurian yang diderita masyarakat, 10).
Tidak ada sama sekali konflik secara fisik di dalam masyarakat, 11). aparat desa sangat dapat
menjadi panutan mempunyai terhadap masyarakat, 12). aparat desa mempunyai kecakapan
yang sangat baik dalam memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan, 13). ketaatan
masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan bersama sangat tinggi, 14). terciptanya
suasana harmonis sangat baik sekali, 15). aparat desa senantiasa memberikan pelayan yang
sangat baik kepada masyarakat.
ad. b. Efektif
Adapun dikategorikan efektif apabila: 1). terciptanya kedekatan psikologis antara masyarakat
secara baik, 2). aparat desa concern terhadap kepentingan masyarakat, 3). kecilnya konflik
terselubung dalam masyarakat, 4). keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga
wilayahnya, 5). aparat desa bertindak adil terhadap masyarakat. 6). pemimpin mempunyai
empati yang baik dan tidak emosional, 7). komunikasi yang dipakai antara pemimpin dan
masyarakat mudah dipahami, 8). Tidak ada tindak kriminal yang dilakukan masyarakat, 9).
pencurian yang diderita oleh masyarakat sangat kecil, 10). konflik yang bersifat fisik
dimasyarakat relatif kecil, 11). aparat desa dapat menjadi panutan masyarakat secara baik, 12).
aparat desa mempunyai kecakapan yang baik dalam memecahkan persoalan-persoalan di
masyarakat, 13). ketaatan masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan cukup baik, 14).
terciptanya suasana harmoni di masyarakat secara baik, 15). aparat desa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara baik.
ad. c. Tidak tahu/tidak menjawab
Adapun dikategorikan tidak berpendapat apabila responden tidak bisa memberikan penilaian
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada.
ad. d. Kurang efektif
Adapun dikategorikan tidak efektif apabila: 1). terciptanya kedekatan psikologis antara parat
desa dengan masyarakat relatif kecil, 2). concern aparat desa terhadap aspirasi masyarakat
relatif kecil, 3). adanya konflik terselubung antara aparat desa dengan masyarakat, 4). tidak
terlibatnya masyarakat dalam menjaga keamanan, 5). aparat desa sering bertindak tidak adil
terhadap masyarakat, 6). empati pemimpin rendah dan sering emosional, 7). komunikasi yang
dipakai aparat desa sulit dipahami masyarakat, 8). banyak tindak kriminal yang dilakukan
masyarakat, 9). banyak pencurian yang dilakukan masyarakat, 10). konflik yang bersifat fisik
banyak terjadi dimasyarakat, 11). aparat desa kurang bisa dijadikan panutan masyarakat, 12).
aparat desa kurang cakap dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, 13). ketaatan
masyarakat terhadap hal-hal yang telah diputuskan rendah, 14). jarang tercipta keharmonisan di
masyarakat, 15). aparat desa jarang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.
ad e). Tidak efektif
Adapun dikategorikan sangat tidak efektif apabila: 1). sama sekali tidak tercipta kedekatan
psikologis antara masyarakat dan aparat desa, 2). aparat desa sama sekali tidak tidak concern
terhadap aspirasi masyarakat, 3). banyak sekali antara konflik terselubung karena ketidakpuasan
200 PROSIDING

6. masyarakat terhadap aparat desa, 4). masyarakat tidak pernah terlibat dalam menjaga
keamanan, 5). aparat desa senatiasa bertidak tidak adil terhadap masyarakat, 6) empati
pemimpin sangat rendah dan sering emosional, 7). komunikasi yang dipakai aparat desa tidak
bisa dimengerti oleh masyarakat, 8). banyak sekali tindak kriminal di masyarakat, 9) sering
sekali terjadi pencurian yang diderita masyarakat, 10). banyak sekali konflik secara fisik dalam
masyarakat, 11). aparat sama sekali tidak bisa dijadikan panutan masyarakat, 12). pemimpin
sama sekali tidak mempunyai kecakapan yang baik dalam memecahkan persoalan-persoalan
kemasyarakatan, 13). tidak ada sama sekali ketaatan masyarakat terhadap hal-hal yang telah
diputuskan bersama, 14). tidak pernah tercipta suasana hamonis di kalangan aparat maupun
dengan masyarakat, 15). aparat desa sering sekali tidak memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara baik.
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Efektifitas Komunikasi Aparat Desa
Di bawah ini dipaparkan analisis hasil penelitian tentang Efektifitas Komunikasi Antara Aparat
Desa Dengan Pengurus Karang Taruna Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah. Adapun yang
menjadi variabel penelitian meliputi: tingkat kepercayaan responden terhadap aparat desa,
aparat desa peduli (concern) tidaknya terhadap kepenting publik, bagaimana aparat desa dalam
menangani konflik, bagaimanan demokratisasi mewarnai kepemimpinan aparat desa dalam
mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan, apakah komunikasi yang dilakukan aparat
desa mempunyai unsur manfaat bagi responden dalam kaitannya dengan mewujudkan ketahanan
Wilayah bidang keamanan, bagaimana empati aparat desa terhadap responden, bagaimana
tingkat keadilan aparat desa dalam menangani konflik, bagaimana penilaian responden terhadap
tingkat kejujuran aparat desa dalam menangani konflik, dan bagaimana pandangan responden
terhadap keberadaan budaya aman di pedesaan.
Oleh sebab itu di sini diungkapkan bagaimana efektifitas komunikasi yang dilakukan oleh aparat
desa. Sebab dalam sebuah organisasi baik kemasyarakatan maupun pemerintahan proses
komunikasi yang dilakukan oleh seorang pemimpin akan mempunyai dampak yang sangat besar,
dalam mencapai tujuan sebuah organisasi yang dipimpinnya. Dalam konteks ini bagaimana
tanggapan yang diberikan oleh pengurus Karang Taruna kaitannya dengan proses komunikasi yang
bertujuan mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Maka untuk lebih jelasnya bisa
disimak dalam paparan tabel berikut.
Tabel: 1 Efektifitas Komunikasi Aparat Desa
Komunikasi yang dilakukan aparat desa sudah efektif Jumlah
No.
dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang
Frekwensi Persentase
keamanan.
1. Sangat setuju 5 12,5
2. Setuju 20 50,0
3. Tidak tahu/tidak menjawab 1 2,5
4. Kurang setuju 10 25,0
5. Tidak setuju 4 10,0
JUMLAH 40 100,0
Sumber: Angket 1 nomor 2
Dari paparan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa proses komunikasi yang dikembangkan aparat
desa ternyata dalam kategori efektif guna mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan.
Hal ini bisa dilihat pada jawaban yang sangat setuju dan bila ditambah dengan yang setuju maka
berjumlah 62,5%. Sedangkan yang kurang setuju dan tidak setuju bila dijumlahkan sebesar 35%
yang berarti persentasenya tergolong cukup memadai. Oleh karena itu aparat desa dituntut
untuk lebih meningkatkan efektifitas komunikasi dengan cara lebih meningkatkan empati kepada
masyarakat, bahasa yang mudah dipahami, lebih demokratis dan peduli (concern) terhadap
Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008 201

7. kepentingan publik. Kemudian juga diketahui bahwa aparat desa mempunyai empati yang baik
dan memperoleh tingkat kepercayaan ayang cukup baik di kalangan warga masyarakat. Demikian
pula dalam menanganai konflik yang ada aparat desa dinilai cukup adil dan apa yang
dikomunikasikan oleh aparat desa dinilai cukup bermanfaat dan dalam menumbuhkan suasana
demokrasi juga cukup baik. Selain itu, bentuk-bentuk komunikasi formal yang ditunjang secara
non formal dan secara rutin dilakukan oleh aparat desa diharapkan akan lebih meningkatkan
efektifitasnya.
Sementara itu, jalinan kerja sama dengan pengurus-pengurus Karang Taruna yang semakin baik
tentunya juga akan bisa meningkatkan efektifitas dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang
keamanan. Sebab penduduk Tunggulrejo mayoritasnya adalah generasi muda, maka keterlibatan
langsung dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan akan bisa dikaitkan dengan
pengurus Karang Taruna. Demikian pula dengan pemberdayaan opinion leaders yang ada di
setiap dusun perlu lebih dioptimalkan, sebab masalah ketahanan wilayah bidang keamanan akan
bisa baik apabila keterlibatan masyarakat secara aktif terlibat di dalamnya.
Pola Komunikasi Aparat Desa
Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah
pedesaan, yang dengan sendirinya dalam berkomunikasi penggunaan komunikasi antar pribadi
masih sangat dominan. Sehingga tidak mengherankan bahwa sifat pateralistik masih melekat di
dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut bagaimana bentuk komunikasi yang dirasakan paling
efektif bagi pengurus Karang Taruna bisa diketahui dalam paparan tabel berikut.
Tabel: 2 Efektifitas Komunikasi Formal Dan Non Formal Dalam Mewujudkan Ketahanan
Wilayah Bidang Keamanan
No. Komunikasi formal yang ditunjang non Jumlah
formal. Frekwensi Persentase
1. Sangat setuju 16 40,0
2. Setuju 20 50,0
3. Tidak tahu/tidak menjawab 1 2,5
4. Kurang setuju 2 5,0
5. Tidak setuju 1 2,5
JUMLAH 40 100,0
Angket: 1 nomor 7
Dengan melihat data tersebut terlihat jelas mayoritas responden menilai bahwa pola komunikasi
antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan ketahanan wilayah
bidang keamanan akan lebih efektif apabila dilakukan secara formal yang ditunjang oleh pola
komunikasi non formal. Sebab bila penekannya hanya pada pola komunikasi formal saja akan
terasa kaku dan saklek, demikian halnya apabila komunikasi non formal saja yang dikedepankan
maka akan mengesankan tidak serius bagi pengurus Karang Taruna maupun masyarakat secara
keseluruhan. Oleh karena itu aparat desa dituntut untuk menggunakan gabungan dari kedua pola
komunikasi tersebut.
Menurut salah seorang nara sumber pendekatan gabungan tersebut memang sangat cocok dalam
mengahadapai generasi muda, sebagai contoh mengadakan pendekatan kepada pribadi-pribadi
yang suka mabuk-mabukan beberapa waktu yang lalu hasilnya memang terasakan. Kondisi ini
semakin menciptakan suasana yang kondusif karena aparat desa berasal dari daerah itu sendiri
dan dalam melakukan proses komunikasi dengan responden mempunyai empati yang sangat baik,
yaitu sebesar 82,5% (sumber: angket H nomor 6). Karena dengan adanya empati aparat desa
tidak semata-mata bertindak melarang, akan tetapi dibalik itu aparat desa menyelami faktor apa
yang menjadi penyebabnya, sudah seberapa jauh dia melakukan mabuk-mabukan, dan yang lebih
penting lagi bisa memberikan pemahaman yang positif sehingga dirinya sadar tanpa merasa
mendapat tekanan dari siapa-siapa. Demikian pula dengan pendekatan tersebut di atas,
202 PROSIDING

8. terwujudnya keamanan maupun tiadanya tindakan kriminal lainnya bisa ditekan semaksimal
mungkin.
Evaluasi
Dalam realitasnya terciptanya ketahanan wilayah bisa terwujud dengan baik, apabila segenap
lapisan masyarakat terlibat di dalamnya. Sebab terwujudnya suatu ketahanan wilayah bukan
hanya dibebankan pada lapisan masyarakat tertentu, walaupun disadari peran pemimpin sebagai
motor terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan sangat besar. Dalam konteks inilah
maka generasi muda dituntut untuk lebih pro aktif keterlibatnya dalam mewujudkan hal
tersebut, sebab di satu sisi generasi muda merupakan pelaku langsung suatu daerah terwujud
ketahanan wilayah yang handal atau bisa pula sebaliknya. Oleh karena itulah aparat desa selaku
pemimpin yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun generasi muda yang terwakili
lewat pengurus Karang Taruna agar mampu melakukan komunikasi secara efektif.
Untuk menciptakan efektifitas komunikasi, audien harus merasakan manfaatnya baik selaku
invidu maupun dalam konteks yang lebih luas dari komunikasi yang dikembangkan aparat desa.
Oleh sebab itu aparat desa dituntut untuk memahami aspek-aspek psikologis maupun pola pikir
masyarakatnya, agar apa yang disampaikan mudah dipahami. Dari segi kepemimpinan, perilaku
nyata dari aparat desa merupakan contoh konkrit yang sangat mudah dipahami dan dijadikan
panutan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Ing ngarso sung
tulodo, ing madyo mangunkarso dan tut wuri handayani merupakan perilaku yang senantiasa
melekat dalam jiwa aparat desa dan senantiasa dituntut oleh masyarakat. Oleh sebab itulah
dalam memecahkan konflik sosial yang muncul di masyarakat pun harus bisa bertindak bijaksana
dan adil.
Di sisi lain yang menarik untuk diperhatikan adalah karena aparat desa merupakan figur yang
dinilai menempati jabatan sangat mulia, dengan sendirinya logis sekiranya aparat desa harus
mempunyai kepedulian yang besar (concern) terhadap kepentingan publik. Bahkan dalam
konteks yang lebih luas aparat desa harus dengan senang hati apabila harus membantu bila
diminta menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi. Oleh karena itu tingkat
kepercayaan yang begitu tinggi diberikan oleh masyarakat merupakan ”amanah” yang harus
diemban dengan baik. Disinilah kelebihannya, dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang
keamanan aparat desa akan dengan sangat luwes bisa menggunakan pendekatan formal dan non
formal, karena hasilnya akan lebih efektif.
Demikian halnya dengan adanya konflik terpendam yang sangat kenthal mewarnai kehidupan dari
aspek keagamaan, maupun pasca pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun, kedua pendekatan
tersebut diatas apabila dilakukan dengan frekwensi yang memadai akan membuahkan hasil yang
baik dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan. Keterlibatan tokoh formal
maupun non formal dan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan rendahnya konflik-konflik
terpendam merupakan sesuatu yang harus dengan segera diadakan, agar konflik terpendam
tersebut memperoleh penyelesaian yang baik dengan pendekatan yang persuasif dan demokratis.
Untuk lebih meningkatkan efektifitas komunikasi dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang
keamanan sarana komunikasi institusional (kenthongan) perlu dimasyarakatkan dan
dioptimalkan. Oleh karena itu adanya asumsi bahwa desa itu aman tidak berlaku lagi, dan harus
lebih memfokuskan pada pendekatan rasional. Walaupun dalam Monografi Desa angka pencurian
dan konflik fisik adalah nol, akan tetapi beberapa sumber mengakui bahwa akhir-akhir ini sering
terjadi pencurian. Sebab dalam kurun waktu enam bulan ini, 6 kasus pencurian terjadi di
Tunggulrejo, yaitu: pencurian kabel listrik di dukuh Dayakan, pencurian sepeda motor di dukuh
Gembong, pencurian pompa air di dukuh Kuthan, pencurian kabel listrik di Swareng dan
pencurian TV maupun sepeda motor di Kuthan adalah bukti nyata bidang keamanan mulai
terganggu. Selain itu, setiap ada keramaian di malam hari (Campur Sari, Dangdut) hampir bisa
dipastikan diwarnai adanya konflik fisik, yang kesemuanya itu merupakan tantangan yang harus
segera dicari jalan keluarnya.
Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008 203

9. SIMPULAN
Akhir-akhir ini di daerah pedesaan sering dijumpai munculnya konflik sosial yang akhirnya
mengakibatkan rentannya ketahanan wilayah suatu daerah. Adanya kondisi tersebut menuntut
aparat desa menjalin komunikasi secara efektif dengan Karang Taruna agar tercipta ketahaan
wilayah yang baik. Berdasarkan paparan dari pembahasan di muka, akhirnya dapat diambil
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Komunikasi antara aparat desa dengan pengurus Karang Taruna dalam mewujudkan ketahanan
wilayah bidang keamanan secara umum ternyata dalam kategori efektif. Adapun tingkat
efektifitasnya adalah cukup tinggi. Efektifitas komunikasi tersebut tercipta karena dalam
menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketahanan wilayah bidang keamanan,
aparat desa selalu menggunakan pendekatan formal dan juga pendekatan non formal yang
dilakukan secara persuasif. Sedangkan adanya tindak-tindak kriminal (pencurian) yang akhir-
akhir ini mulai menimpa masyarakat, aparat desa dituntut untuk meningkatkan efektifitas
komunikasinya dengan pengurus Karang Taruna dan seluruh komponen masyarakat untuk
menghidupkan/mengoptimalkan lagi sarana-sarana yang ada
Adanya pemahaman terhadap budaya aman yang sebelum ini dirasakan oleh warga masyarakat
dengan menyatakan bahwa “desa itu aman dan tidak perlu diusahakan keamannannya karena
masyarakatnya relatif homogen“ ternyata sudah tidak berlaku lagi. Dengan kata lain,
terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan harus diusahakan/diciptakan, sebab bentuk
dan corak tindak kriminal semakin beraneka ragam. Untuk mengantisipasi merebaknya pencurian
dan tindak kriminal lainnya pemanfaatan Poskamling perlu diaktifkan lagi, karena dengan
mengaktifkan ronda akan bisa menekan pencurian dan menumbuhkan perasaan ikut serta
memiliki dalam menjaga ketahanan wilayah bidang keamanan daerahnya. Oleh karena itu sarana
komunikasi tradisional juga harus difungsikan lagi, agar nuansa kehidupan di malam hari terasa
memberi rasa aman dan tenteram masyarakat.
Berkenaan dengan pencegahan konflik sosial secara dini, pengambilan keputusan secara sepihak
(tidak melalui proses musyawarah yang demokratis) oleh aparat desa, sejauh mungkin harus
dihindari. Untuk itu aparat desa dituntut untuk bersikap lebih demokratis. Tiadanya
pertandingan sepak bola antar dusun setiap menjelang tanggal 17 Agustus (hari Kemerdekaan)
walaupun menurut beberapa nara sumber merupakan langkah yang tepat, karena bisa
meniadakan konflik fisik yang sifatnya horizontal, akan tetapi ternyata sebagian besar pengurus
Karang Taruna tidak setuju apabila pertandingan sepak bola ditiadakan. Dengan demikian dalam
kaitannya dengan ketahanan wilayah bidang keamanan, pengambilan keputusan harus dilakukan
secara demokratis agar generasi muda yang dimakili oleh pengurus Karang Taruna merasa ikut
memiliki terhadap permasalahan yang telah diputuskan.
SARAN
Untuk lebih meningkatkan efektifitas komunikasi antara aparat desa dengan pengurus Karang
Taruna dalam mewujudkan ketahanan wilayah bidang keamanan, maka faktor-faktor yang perlu
diperhatikan adalah: (1) adanya pola komunikasi formal yang ditunjang secara non formal oleh
aparat desa perlu dikembangkan, (2) penyelesaian masalah dengan cara-cara yang persuasif yang
ditunjang oleh empati yang lebih baik dari aparat desa perlu mendapat perhatian yang lebih baik
lagi, (3) terciptanya suasana yang demokratisasi yang lebih baik perlu dikembangkan oleh aparat
desa, (4) adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap aparat desa perlu
dipertahanan dan ditingkatkan , (5) penanganan konflik yang jujur, adil dan bijaksana yang ada
di masyarakat dari aparat desa, (6) dan aparat desa harus senantiasa mempunyai perhatian
terhadap kepentingan publik -- yang kesemuanya itu merupakan bukti nyata yang merupakan
faktor-faktor yang haruis senantiasa dijadikan acuan aparat desa dalam meningkatkan
terwujudnya ketahanan wilayah bidang keamanan.
204 PROSIDING

10. DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, H. Abu. 1999. Psikologi Sosial. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
Anonim. Tanpa Tahun. Pedoman Karang Taruna Dan Kegiatan Karang Taruna Jawa Tengah.
Depari, Eduard dan Colin MacAndrews. 1978. Peranan Komunikasi MassaDalam Pembangunan.
Gadjah Madja University Press. Yogyakarta.
Effendy,Onong U. 1981. Komunikasi dan Modernisasi. Penerbit Alumni.Bandung.
Emery, Edwin.1968 . Introduction to Mass Communications. Second Edition. New York.
Toronto.
Eriyanto. 1999. Metodologi Polling Memberdayakan Suara Rakyat.Penerbit PT.
Rosdakarya. Bandung.
Gerungan, W.A. 1988. Psikologi Sosial. Penerbit P.T. Eresco. Bandung.
Hadi, Sutrisno. 1980. Metodologi Research. Jlid 1. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi
Sosial UGM. Yogyakarta.
Hunsaker, Philip L. dan Anthony J. Alessandra. 1986. Seni Komunikasi Bagi Para Pemimpin.
Penerbit Kanisius. Yokyakarta.
Korten, D.C. dan Sjahrir.1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan.Penerbit Yayasan Obor.
Jakarta.
Liliweri, Alo. 1994 Komunikasi Verbal dan Nonverbal. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
Bandung.
……………….1997. Komunikasi Antar Pribadi. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
Muhajir, H.Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kwalitatif.1993. Penerbit Rake Sarasin.
Yogyakarta.
Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat. 1996. Komunikasi Antar Budaya. Penerbit PT. Remaja
Rosdakarya. Bandung.
Nimo, Dan.1993. KomunikasiPolitik. Penerbit PT Rosdakarya. Bandung.
Susanto, Astrid S. 1977. Komunikasi Kontemporer. Penerbit Binacipta Bandung.
………………1977. Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek. Jilid 1.Penerbit Binacipta. Bandung.
Schramm, Wilbur. 1955. The Process and Effects of Mass Communication.University of Illiois.
Urbana.
Siagian, Sondang P. 1994. Teori Dan Praktek Kepemimpinan. Penerbit Rineka Cipta.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Editor). 1995. Metode Penelitian Survai. LP3S. Jakarta.
Usman, Sunyoto. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Pustaka Pelajar.
Yogyakarta.
Yin, Robert K. 1995. Studi Kasus Desain Dan Metode. (terjemahan M.Djauzi Mudzakir). Rajawali
Pers. Jakarta.
Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat, Unila, 2008 205

11. JURNAL
Ketahanan Nasional. Nomor V (20.Agustus 2000). Penerbit Program Studi Ketahanan Nasional -
Program Pascasarjana - UGM.
Ketahanan Nasional. Nomor V (3) Desember 2000. Penerbit Program Studi
Ketahanan Nasional - Program Pascasarjana - UGM.
MAJALAH
Prisma, No.III Tahun 1974
SURAT KABAR
Harian Kompas, 19 Oktober1978
206 PROSIDING