Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu definisi budaya politik, jenis-jenis budaya politik, ciri budaya politik di Indonesia seperti hierarki yang ketat dan kecenderungan patronase, pentingnya sosialisasi politik dalam membentuk budaya politik, serta budaya politik partisipatif yang mendukung partisipasi warga negara.

1. BAB I
PENDAHULUAN
Pada harian Kompas, 15/12/2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyinggung soal pentingnya menumbuhkan budaya unggul sebagai identitas dan budaya
nasional. Budaya unggul tersebut oleh presiden didefinisikan sebagai semangat dan kultur
untuk mencapai kemajuan ,dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat yang terbaik.
Salah satu unsur budaya nasional itu adfalah budaya politik. Olehnkarena itu dari
sudut ini kita dapat pula kita berbicara mengenai cara menumbuhkan dan menerapkan
budaya politik unggul itu dalam kehidupan politik kita.
Berikut akan diuraikan mengenai pengertian budaya politik, tipe-tipe budaya politik,
budaya politik di Indonesia,pentingnya sosialisasi plitik dalam pengembangan budaya
politik, serta penerapan budaya politik partisipatif.
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK :
1. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang
bagaiman pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh
pemerintah.
2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang
khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap
terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya
terhadap kehidupan plitik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah sikap dan orientasi warga
suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.
5. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan
evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing
individu dalam sistem itu.
Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu tingkat Masyarakat dan
tingkat Individu :
1. Orientasi individu dalam system politik dapat dilihat dari 3 komponen :
a. Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan seseorang tentang :
- system politik.
- tokoh pemerintahan
- kebijakan pemerintahan
- Simbol-simbol yang dimiliki oleh system politik seperti : ibukota negara,
lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dll.

2. b. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional individu pada
system politik. Seperti – perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu yang
membuatnya menerima dan menolak system politik. Orientasi afektif ini
dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan.
c. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik,
kinerja sistem politik, komitmen terhadap nilai dan pertimbangan politik.
2. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap sesama warga negara yang
meliputi rasa percaya dan permusuhanantar individu, kelompok maupau golongan.
Sikap saling percaya menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan
menimbuklkan konplik
Menurt Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model budaya politik :
a. Model masyarakat demokratis industrial Yang terdiri dari aktivis politik, kritikus
politik.( Identik dengan budaya politik partisipan).
b. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, tunduk pada
hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan politik dan
pemerintahan(Identik dengan budaya politik subjek).
c. Model masyarakat system demokratis pra –industrial masyarakat pedesaan,
petani, buta hurup, kontak politik sangat kecil, (budaya politik Parokial).
BUDAYA POLITIK DI INDONESIA
Herbert Feith, Indonesia memiliki 2 budaya politik yang dominan :
1. Aristokrasi Jawa
2. Wiraswasta Islam
Clifford Geertz, Indonesia memiliki 3 subbudaya yaitu :
1. Santri : pemeluk agama islam yang taat yang terdiri dari pedagang di kota dan petani
yang berkecukupan.
2. Abangan : yang terdiri dari petani kecil.
3. Priyayi : golongan yang masih memiliki pandangan hindu budha, yang kebanyakan dari
golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota terutama golongan pegawai.

3. Afan Gaffar, budaya politik indonesia memiliki 3 ciri dominan :
1. Hirarki yang tegar/ketat : adanya pemilahan tegas antar penguasa (wong Gedhe) dengan
Rakyat kebanyakan ( wong cilik).
2. Kecendrungan Patronage ( hubungan antara orang berkuasa dan rakyat biasa) seperti
majikan majikan dengan buruh.
3. Kecendrungan Neo Patrimonialistik, yaitu perilaku negara masih memperlihatkan tradisi
dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Menurut Max Weber,dalam negara yang patrimonialistik penyelenggaraan
pemerinbtahan berada dibawah kontrol langsung pimpinan negara. Menurutnya karakteristik
negara patrimonialistik adalah :
a. Cenderung mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seseorang penguasa kepada teman-
temannya.
b. Kebijakan sering kali lebih bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik.
c. Rule of Law lebihbersifat sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of
man)
d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan
publik.
Di masa Orde Baru kekuasaan patrimonialistik telajh menyebabkan kekuasaan tak
terkontrol sehingga negara menjadi sangat kuat sehingga peluang tumbuhnya civil
society terhambat. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah :
a. proyek di pegang pejabat.
b. Promosi jabatan tidak melalui prosedur yang berlaku ( surat sakti).
c. Anak pejabat menjadi pengusaha besar, memamfaatkan kekuasaan orang tuanya
dan mendapatkan perlakuan istimewa.
d. anak pejabat memegang posisi strategis baik di pemerintahan maupun politik
Nazarudin Samsudin, menyatakan dalam sebuah budaya ciri utama yang menjadi identitas
adalah sesuatu nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa
secara keseluruhan. Jadi simbol yang selama initelah diakui dan dikenal masyarakat
adalah Bhineka Tunggal Ika, maka budaya politik kita di Indonesia adakah Bhineka Tunggal
Ika.
SOSIALISASI POLITIK
1. Pengertian sosialisasi politik :
a. Kenneth P. Langton, Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan
kebudayaan politiknya.

4. b. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola
– pola tingkah laku diperoleh atau dibentuk, dan merupakan sarana bagi generasi muda
untuk menyampaikan patokan politik dan keyakinan politik.
c. Richard E. Dawson, sosialisasi politik adalah pewarisan pengetahuan , nilai dan
pandangan politik darimorang tua, guru dan sarana sosialisasi lainnya bagi warga baru dan
yang beranjak dewasa.
d. Dennis Kavanagh, sosialisasi politik adalah istilah untuk mengganbarkan proses dimana
seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
e. Ramlan Surbakti, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik
anggota masyarakatnya.
f. Alfian, sosialisasi Politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik
masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam
suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.
Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
1). Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak beberapa
cara tingkah laku politik tertentu. Melalui obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah
menanamkan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya.
2). Di Lingkungan Sekolah,dengan memasukkan pendidikan kewarganegaraan. Siswa dan
guru bertukar informasdi dan berinteraksi dalam membahas topik tentang politik.
3). Di lIngkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan menanamkan ideologi-
ideologi resminya.
4). Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik adalah dapat memainkan
perannya sebagai sosioalisasi politik. Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader
danpartisipannya secara periodik. Partai politik harus mampu menciptakan kesan
atau imagememperjuangkan kepentingan umum.
Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik dilihat dari metode penyampaian
pesan :
a. Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Dari sini
anggota masyarakat mempelajari simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik.

5. b. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan
memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai , norma dan simbol yang dianggap
pihak berkuasa sebagai ideal dan baik.
Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik sangant penting karena dapat
membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara
kebudayaan politik suatu bangsa, penyampaian dari generasi tua ke generasi muda, dapat
pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan politik.
Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan
kebudayaan politik suatu bangsa dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan
bentuk penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda. Terdapat 6 sarana atau agen
sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed danColin MacAndrews, adalah :
a. Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu saat lahir. Dalam
keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap
seseorang dalam sistem politik setelah dewasa.
b. Sekolah yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi pengetahuan bagi kaum
muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Disekolah memberi kesadaran
pada anak tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta tanah air.
c. Kelompk bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang dapat membentuk
sikap politik seseorang, kelompok bermain saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain.
Seseorang dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan hal itu.
d. Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk atas dasar
pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh. Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai
penyuluh di bidang politik.
e. Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja dengan cepat
diketahui masyarakat sehingga dapat memberi pengetahuan dan informasi tentang politik.
f. Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh seseorang
dapat berpengaruh terhadap sikap dan keputusan politik seseorang. Seperti diabaikan
partainya, ditipu, rasa tidak aman,dll.
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik partisipatif atau disebut juga budaya
politik demokrasi adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan
sejenisnya, yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk terwujudnya partisipasi itu warga

6. negara harus yakin akan kompetensinya untukterlibat dalam proses politik dan pemerintah
memperhatikan kepentingan rakyat agar rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah.
2. Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam
menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri-cirinya
adalah :
a. Perilaku warga negara yang bisa diamati bukan batiniah (sikap dan orientasi).
b. Perilaku atau kegiatan itu mem,pengaruhi pemerintah (pemegang kebijakan)
c. Kegiatan atau prilaku yang gagal ataupun berhasil termasuk partisipasi politik.
d. Kedgiatan mempengaruhui pemerintah dapat dilakukan secara :
· Langsung yaitu individu tidak menggunakan perantara dalam memepengaruhi
pemerintah.
· Tak langsung yaitu menggunakan pihak lain yang dapat meyakinkan pemerintah.
e. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan prosedur wajar
(konvensional) tidak berupa kekerasan (nonviolence) seperti : ikut memeilih dalam pemilihan
umum,mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, dll,dan ada yang
melalui cara –cara diluar prosedur yang wajar (tidak Konvensional) dan berupa kekerasan
(violence), seperti : demonstrasi (unjuk rasa), pembangkangan halus (golput),hura-hura,
mogok, serangan senjata, gerakan-gerakan politik, dan revolusi, kudeta, makar,dll
3. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalampartai plitik
yang mencakup semua kegiatamnnsukarela dimana seseorang turut dalam proses pemilihan
pemimpin plitik dan turut langsung atau tidak lanmgsung dalam pembentukan kebijakan
umum.
PARTAI POLITIK
1. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, partai plitik adalah organisasi atau golongan yang berusaha
untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.
2. Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha
untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan
melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
3. Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil
dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan
partainya sehingga penguasaan itu memberikan mamfaat kepada anggota partainya baik
bersifat ideal maupun material.

7. FUNGSI PARTAI POLITIK
1. Sarana komunikasi politik, yaitu penyalur aspirasi pendapat rakyat, menggabungkan
berbagai macam kepentingan dan merumuskan kepentingan yang menjadi dasar
kebijaksanaannya. Upaya Partai politik dalah mencapai fungsi ini adalah :
· Memperjuangkan aspirasi rakyat agar menjadi kebijaksanaan umum oleh pemerintah
· Menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah
· Perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide
· Bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat
sebagai pengeras suara.
2. Sarana Sosialisasi Politik, yaitusarana untuk memmberikan penanaman nilai-nilai, norma,
dan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik tertentu. Upaya yang dilakukan untuk
mencapai fungsi ini adalah :
· Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu
· Menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum
· Menanamkan solidaritas dan tanggung jawab terhadap para anggotanya maupun
anggota lain
3. Sarana Rekrutmen Politik, yaitu mencari dan mengajakorang berbakat untuk turut aktif
dalam kegiatan plitik. Dengan demikian memperluas partisipasi politik. Upaya yang
dilakukan parpol adalah :
· Melalui kontak pribadi maupun persuasi
· Menarik golongan muda untuk didddik menjadi kader di masa depan
4. Sarana Pengatur Konplik, yaitu mengatasi berbagai macam konplik yang muncul sebagai
konsekuensi dari negara demokrasi yang di dalamnya terdapat ersaingan dan perbedaan
pendapat. Biasanya masalah tersebut cukup mengganggu stabilitas nasional. Hal ini
mungkin saja dimunculkan oleh kelompok tertentu untukkepentingan ppularitasnya. Upaya
yang dilakukan partai politik adalah :
· Bilaanggta partai plitikyang memberikan informasi justru menimbulkan kegelisahan
dan perpecahan masyarakat,pimpinan partai politik harus segera klarifikasi atau diselesaikan
dengan baik.
· Adanya kemungkinsn anggota partai plitik lebih mengejar kepentingan
pribadi/golongannya, sehingga berakibat terjadi pengkotakan politik atau konplik
yangbharus segera diselesaikan dengan tuntas.
WAHANA POLITIK PRAKTIS

8. 1. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan penyelenggaraannya) :
· Sistem Pemilihan Langsung : pemilihan yang para pemilihnya langsung memilih
anggota-anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan mewakilinya.
· Sistem Pemilihan Bertingkat : Pemilihan yang dalampemilihan tahap pertama memilih
wali pemilih, kemudian walim pemilih itu memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.
2. Sistem Pemilihan Umum (dari segi tujuan pandangan rakyat) :
· Sistem Pemilihan Mekanis : pemilihan yang melihat rakyat sebagai masa/kelompok
individu yang mempunyai hubungan yang sama, masing-masing individu dianggap sebagai
satu-satunya pengendalian hak pilih aktif, sama-sama mempunyai satu suara dalam
pemilihan.
· Sistem Pemilihan Organis : pemilihan yang menempatkan rakyat sebagai sejumlah
individu, seperti halnya kelompok keluarga, kelompok daerah/wilayah, kelompok
cendekiawan, buruh, tani, (lapisan sosial), lembaga-lembaga lainnya. Persekutuan itulah
yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.
Sistem pemilihan mekanis di tinjau dari rakyat pemilih pada umumnya berkisar pada dua
prinsip pokok yaitu distrik dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil, proporsional
berimbang yaitu satu daerah pemilihan beberapa wakil.
3. Sistem Distrik :
Dimana negara terbagi dalam dalam daerah-daerah bagian (distrik). Dalam sistem
distrik hanya diwakili oleh satu orang dengan suara mayoritas.
No Kelebihan sistem distrik No Kekurangan sistem distrik
1 Rakyat mengenal dengan baik orang yang
mewakili daerah (distriknya)
1 Suara dari eserta pemilu yang kalah akan
hilang, tidak dapat digabungkan
2 Wakil setiap distrik sangat mengenal
daerah dan kepentingan rakyat
2 Meskipun partai besar berkuasa, jika satu
distrik kalah dalam pemilu, maka
suaranya tidak terwakili di distrik itu
3 Adanya hubungan yang erat antara wakil
distrik dengan rakyatnya
3 Wakil rakyat yang menang dalamsatu
distrik lebih memperhatikan distriknya,

9. terkadang mengabaikan kepentingan
nasional
4 Wakil distrik sangat memperhatikan dan
memperjuangkan distriknya
4 Golongan minoritas kurang terwakili
4. Sistem Proporsional :
Setiaporganisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen sesuai
dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh wilayah negara. Terbuka
kemungkinan terjadi penggabungan partai kecil (koalisi) untuk memperoleh kursi di
parlemen.
No Kelebihan sistem prporsional No Kekurangan sistem proporsional
1 Lebih demokratis karena semua partai
dapat terwakili di parlemen
1 Peranan pemimpin partai sangat
menentukan dalam penetapan daftar calon
Badan Perwakilan Rakyat
2 Tidak ada suara yang hilang karena
semua digabung secara nasional
2 Calon-calon yang diikutsertakan
dalampemilu kurang atau tidak dikenal
oleh pemilih
3 Badan Perwakilan Rakyat benar-benar
menjadi wadah dan aspirasi seluruh
rakyat
3 Wakil-wakilrakyat yang duduk di pusat
kurang memahami dan memperhatikan
kepentingan daerah
5. Sistem gabungan :
Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional. Sistem ini membagi
wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan. Sisa suara pemilu tidak hilang melainkan
diperhitungkan dengan jumlah kursi yang dibagi.
PERILAKU POLITIK
Perilaku politik adalah tingkah laku politikm para aktor politik dan warganegara atau
interaksi antara pemerintah danmasyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, antara kelompok

10. dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan
keputusan politik.
Aktor politik ada dua macam :
a. Aktor bertipe pemimpin yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kewenangan untuk
membuat dan melaksanakan keputusan politik.
b. Warga negara biasa yang memiliki hak sarta kewajiban untuk mengajukan tuntutan dan
dukungan terhadap aktor yang bertipe pemimpin.
Macam-macam perilku politik :
a. Radikal : adalah perilaku warganegara tidak puas terhadap keadaan yang ada serta
menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak kenal kompromi dan tidak
mengindahkan orang lain cenderung ingin menang sendiri.
b. Moderat : adalah perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan
bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba
cepat seperti kelompok radikal.
c. Status Quo : adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang
ada/berlaku dan berusaha tetap mempertahankan keadaan itu.
d. Konservatif : adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan
yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan.
e. Liberal : adalah sikapperilaku politik masyarakat yang berrpikir bebas dan ingin maju
terus. Menginginkan perubahan progresif dan cepat, berdasarkan hukum atau kekuatan legal
untuk mencapai tujuan.
KOMUNIKASI POLITIK
Bentuk-bentuk komunikasi politik ada 2 yaitu :
1. Posisi horizontal : Komunikator danmasyarakat terlibat menerima danmemberi relatif
seimbang sehingga terjadi sharing. Momunikasi horizontalini meerefleksikan nilai
demokrasi.
2. Pola-pola linier: arus komunikasi politiksatu arah yang cenderung vertikal. Bentuk
komuniukasi ini merefleksikan nilai feodalistik dan pola kepemimpinan otoriter.
DEBAT POLITIK
Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang
mengandung mnakna sebagai berikut :

11. 1. Makna politis yaitu debat harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat.
2. Makna sosiologis yaitu debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat
yang senakin sadar hak dan kewajibannya, memiliki perilkau politikmsantun, tidak anarkis,
kooperatif dll.
Dasar hukum debat politik adalah :
1. Pasal 28 UUD 1945, yaituKemerdekaan berserikan dan berkumpul mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dansebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul,dan mengeluarkan pendapat.
3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 19
menyatakan setiaporang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat.
4. UU Nomor 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,
disebutkan setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Print Halaman Ini dan kirim komentarnya kawan...Terima Kasih

12. TUGAS KELOMPOK PKN
BUDAYA POLITIK
MENURUT GABRIEL A. ALMOND
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK III
SMA NEGERI 1 RAHA
2013