2. Urgensi Jaminan Pendapatan Hari Tua
โข Jumlah penduduk lansia akan meningkat dengan proyeksi
meningkatnya dependency ratio setelah 2035.
โข Namun, jaminan pendapatan lansia ditentukan SAAT INI,
ketika proporsi penduduk usia produktif masih tinggi dan
dependency ratio rendah, BUKAN nanti.
โข Masih terdapat berbagai tantangan untuk memastikan jaminan
pendapatan hari tua di Indonesia.
3. 19.9
18.3
16.6
14.6
12.5
10.7
9
7.6
Proyeksi Proporsi Penduduk Lansia
(%)
Diproyeksikan pada tahun 2045, penduduk Lansia di
Indonesia akan mencapai hampir satu perlima dari total
penduduk.
Sumber: BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia, 2021
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Sumber: UN Projection 2017 in Adioetomo (2019)
4. Tantangan 1: Lansia di Indonesia memiliki
kerentanan tinggi (bekerja informal & miskin)
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
Tingkat
Kemiskinan
(%)
8.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kemiskinan Nasional Kemiskinan Lansia (55 tahun ke atas)
Sumber: BPS, Susenas, diolah
Tingkat kemiskinan lansia selalu berada di atas tingkat
kemiskinan nasional. Tahun 2021, sebanyak 10,8% dari
total penduduk kelompok lansia (di atas 55 tahun) atau
sebanyak 39,5 juta orang berada di bawah GK.
Sumber: BPS, Sakernas 2021, diolah
5. Tantangan 2: Kepesertaan jamsosnaker masih
relatif rendah & tinggi ketimpangan antar wilayah
Agustus 2022
JUMLAH PESERTA AKTIF*
PU BPU
21.979.148 4.365.817
21.979.148 4.365.817
16.804.943 288.997
13.789.432 -
Agustus 2022
JUMLAH PESERTA AKTIF PER
JUMLAH PEKERJA
PU** BPU***
34,41% 8,13%
34,41% 8,13%
26,31% 0,54%
21,59%
Sumber: Kemnaker RI dan BPS SAKERNAS, diolah
Catatan:
*Tidak termasuk Jakon
** pembagi adalah jumlah pekerja dengan
status buruh/karyawan/pegawai, pekerja
bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non-
pertanian
*** pembagi adalah jumlah pekerja dengan
status berusaha sendiri, berusaha dibantu
karyawan tidak tetap, dan berusaha dibantu
karyawan tetap
7. Tantangan 3: Perluasan jamsosnaker pekerja informal
Sumber: BPS, Sakernas, diolah
โข Menjadikan semua pekerja menjadi formal bukan solusi terbaik, dan
bertentangan dengan agenda kebijakan lainnya seperti pemberdayaan
UMKM, pengembangan wirausaha
โข Fokuskan pada definisi pekerjaan layak (decent work) terlepas dari
definisi formal-informal
Sumber: BPS, Sakernas, diolah
8. Tantangan 4: JHT โ Jaminan Hari Tua atau Hari Ini?
1,027,106
445,947
601,039
341,871
135,571
0-3 tahun 3-5 tahun >20 tahun
Klaim JHT Berdasarkan Masa Kepesertaan
(periode s.d Des 2021)
5-10 tahun 10-20 tahun
Sumber: Aprinto, 2022
1,196,955
711,386
367,630
112,949
162,614
20-30 THN 30-40 THN 40-50 THN 50-56 THN > 56 THN
Klaim JHT Berdasarkan Usia
periode s.d Des 2021)
Sumber: Aprinto, 2022
42%
47%
9. Keterangan:
Tarif JKK= 1%, Tarif JKM= Rp.6800, Tarif JHT=2%, Tarif JP= 1% - 3% (mengacu pada tarif JP untuk PU)
Nilai Tengah Pendapatan: Pendapatan Rendah= Rp. 1.000.000, Pendapatan Menengah: Rp. 6.000.000
Iuran Saat Ini= Tarif x Nilai Tengah Pendapatan
โข Pada kelompok berpendapatan
rendah dan menengah, rata-rata
WTP program JHT lebih rendah
dari iuran yang ditetapkan oleh
BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini
mengindikasikan bahwa manfaat
yang ditawarkan program JHT
dinilai kurang menarik (lebih
rendah) apabila dibandingkan
dengan biaya/iuran yang harus
dibayarkan oleh responden.
โข Treatment tambahan berupa
informasi dari media/video
publikasi tidak signifikan secara
statistik dalam memengaruhi WTP
responden.
(Sumber: dikutip dari Kajian ATP/WTP LPEM & BPJS
Ketenagakerjaan, 2019. Copyright: LPEM & BPJS
Ketenagakerjaan, 2019)
10. Rekomendasi
โข Perluasan JHT bagi pekerja informal yang memiliki ATP tinggi
dengan sosialisasi dan/atau universal coverage
โข Bantuan PBI bagi pekerja rentan (informal dan miskin dengan
ATP rendah)
โข Skema JHT/JP yang disesuaikan dengan tipe pekerja
โข Flexi-fund JHT: e-Shram di India, Program SSS di Filipina, Ejo Heza
di Rwanda
โข Top-up JHT: Malaysia (EPF, KSWP), Singapura (CPF), Australia
(Superannuation)
13. Daftar Pustaka
โข Adioetomo, Sri Moertiningsih, 2019, โDemographic Change and (the underlying) Economic
Transformationโ, Kuliah Umum MEKK FEB-UI, 10 Mei 2019
โข Aprinto, Brian. (2022, May 17). Jaminan Hari Tua [BPJS Ketenagakerjaan]. Presentation materials of
the Deputy Director of Operational Policy BPJS-TK (BP-JAMSOSTEK) at the Focus Group Discussion
forum regarding Jaminan Hari Tua (JHT) held by the Faculty of Social Science and Politics,
Universitas Gadjah Mada (FISIPOL-UGM).
โข BPJS-Ketenagakerjaan (BPJS-TK) and LPEM-UI. (2019). Kajian Kemauan dan Kemampuan Bayar
Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan (Willingness and Ability to Pay Analysis of BPJS-
Ketenagakerjaan Social Security Programs).
