ffhh

1. PETA KOMPETENSI UMUM, MK : AKUNTASI SEKTOR PUBLIK
(KEBA4215)
Mahasiswa dapat menerapkan Teori Akuntansi
Sektor Publik.
Mahasiswa dapat memahami tentang Bagian-bagian
dari Organisasi Pemerintah dan Organisasi
Kepegawaian,
Mahasiswa dapat memahami tentang Organisasi
Kerja Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik,
Organisasi Kas Daerah,
Mahasiswa dapat memahami tentang Sistem dan
Kebijakan Akuntansi Sektor Publik, Siklus
Akuntansi Sektor Publik,
Mahasiswa dapat memahami tentang Sistem
Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik,
Prosedur Sebelum Transaksi Berdasarkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006,
Mahasiswa dapat memahami tentang
Prinsip dan Variasi Akuntansi Sektor
Publik,
Mahasiswa dapat memahami tentang Kerangka
Komprehensif Prosedur Penyusunan Sistem
Akuntansi Sektor Publik,
Mahasiswa dapat memahami tentang Organisasi
Klasifikasi dan Kapitalisasi Keuangan,
Mahasiswa dapat memahami tentang
Gambaran Umum Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Sektor Publik,
Mahasiswa dapat memahami tentang Review
Regulasi Terkait dengan Akuntansi Sektor
Publik,
Mahasiswa dapat memahami tentang Tujuan
Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik,
Mahasiswa dapat memahami tentang Dasar
Hukum Keuangan Negara, dan Dasar
Hukum Keuangan Daerah,
Mahasiswa mengenal apa yang akan
dipelajari dalam Penyusunan Sistem
Akuntasi Sektor Publik,

2. RANCANGAN PEMBELAJARAN
Fakultas Ekonomi Universitas Wijayakusuma
Program Sarjana (S1) Ekonomi Pembangunan
Tahun Akademik : 2010/2011
Semester : Ganjil
Tahun Akademi/Smt : 2010/2011, Semester Ganjil
Nama & Kode Mk : Akuntansi Sektor Publik.
Sks : 3 (3-0)
Penanggung Jawab : Drs. Achmad Sadikin. M.Si.
Tim Dosen : Drs. Agus Prabawa, M.Si.
Deskripsi Singkat Mk:
Mata kuliah Akuntasi Sektor Publik terdiri dari dua bagian besar antara lain
adalah: Penjelasan Teori dan Praktek Komputer.
Mata kuliah ini membahas tentang Latar Belakang Penyusunan Sistem
Akuntasi Sektor Publik, Tujuan Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor
Publik, Dasar Hukum Keuangan Negara, Dasar Hukum Keuangan Daerah,
Review Regulasi Terkait dengan Akuntansi Sektor Publik, Gambaran
Umum Pelaksanaan Sistem Akuntansi Sektor Publik, Prinsip dan Variasi
Akuntansi Sektor Publik, Kerangka Komprehensif Prosedur Penyusunan
Sistem Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Klasifikasi dan Kapitalisasi
Keuangan, Bagian-bagian dari Organisasi Pemerintah dan Organisasi
Kepegawaian, Organisasi Kerja Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik,
Organisasi Kas Daerah, Sistem dan Kebijakan Akuntansi Sektor Publik,
Siklus Akuntansi Sektor Publik, Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi
Sektor Publik, Prosedur Sebelum Transaksi Berdasarkan Permendagri No.
13 Tahun 2006, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Kas, Kebijakan dan Sistem
Akuntansi Piutang, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Persediaan, Kebijakan
dan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap, Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Investasi, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Utang, Kebijakan dan Sistem
Akuntansi Ekuitas, Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pendapatan, Formulir
dan Jurnal, Buku Besar, Pelaporan Keuangan Sektor Publik, Pelaporan
Keuangan Konsolidasi Sektor Publik, Pengendalian Internal.
TUJUAN PEMBELAJARAN:
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan dapat
memahami tentang masalah Sistem Akuntasi Sektor Publik.
Adapun tujuan pembelajaran secara khusus adalah:
1. Mahasiswa mengenal apa yang akan dipelajari dalam Penyusunan
Sistem Akuntasi Sektor Publik,
2. Mahasiswa dapat memahami tentang Tujuan Penyusunan Sistem
Akuntansi Sektor Publik,

3. 3. Mahasiswa dapat memahami tentang Dasar Hukum Keuangan Negara,
dan Dasar Hukum Keuangan Daerah,
4. Mahasiswa dapat memahami tentang Review Regulasi Terkait dengan
Akuntansi Sektor Publik,
5. Mahasiswa dapat memahami tentang Gambaran Umum Pelaksanaan
Sistem Akuntansi Sektor Publik,
6. Mahasiswa dapat memahami tentang Prinsip dan Variasi Akuntansi
Sektor Publik,
7. Mahasiswa dapat memahami tentang Kerangka Komprehensif Prosedur
Penyusunan Sistem Akuntansi Sektor Publik,
8. Mahasiswa dapat memahami tentang Organisasi Klasifikasi dan
Kapitalisasi Keuangan,
9. Mahasiswa dapat memahami tentang Bagian-bagian dari Organisasi
Pemerintah dan Organisasi Kepegawaian,
10. Mahasiswa dapat memahami tentang Organisasi Kerja Akuntansi dalam
Organisasi Sektor Publik, Organisasi Kas Daerah,
11. Mahasiswa dapat memahami tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi
Sektor Publik, Siklus Akuntansi Sektor Publik,
12. Mahasiswa dapat memahami tentang Sistem Akuntansi dan Kebijakan
Akuntansi Sektor Publik, Prosedur Sebelum Transaksi Berdasarkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006,
13. Mahasiswa dapat memahami tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi
Kas, Piutang, Persediaan, Aktiva Tetap, Investasi, Utang, Ekuitas,
Pendapatan,
14. Mahasiswa dapat memahami tentang Formulir dan Jurnal, Buku Besar,
Pelaporan Keuangan Sektor Publik, Pelaporan Keuangan Konsolidasi
Sektor Publik, Pengendalian Internal.
OUTCOME PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat menganalisa Sistem Akuntasi
Sektor Publik.
JADWAL; Substansi, Metode, dan Fasilitas

4. TATAP
MUKA
TOPIK SUBSTANSI METODE MEDIA
I Perkenalan &
Pendahuluan
Sistem Akuntasi Sektor
Publik.
Ceramah
dan diskusi
Visual
II Tujuan Penyusunan
Sistem Akuntansi
Sektor Publik, Dasar
Hukum Keuangan
Negara, dan Dasar
Hukum Keuangan
Daerah,
Apa yang dimaksud dengan
Sistem Akuntasi Sektor
Publik.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan
LCD
III Review Regulasi
Terkait dengan
Akuntansi Sektor
Publik, dan
Gambaran Umum
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Sektor
Publik,
Pemahaman Teori dan
Praktek.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan
LCD
IV Prinsip dan Variasi
Akuntansi Sektor
Publik, Komprehensif
Prosedur Penyusunan
Sistem Akuntansi
Sektor Publik,
Pemahaman Teori dan
Praktek.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan
LCD
V Organisasi
Klasifikasi dan
Kapitalisasi
Keuangan, Bagian-
bagian dari
Organisasi
Pemerintah dan
Organisasi
Kepegawaian,
Pemahaman Teori dan
Praktek.
OHP
dan
LCD
VI Organisasi Kerja
Akuntansi dalam
Organisasi Sektor
Publik, Organisasi
Kas Daerah,
Pemahaman Teori dan
Praktek.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan
LCD
Ujian Tengah Semester
VII Sistem dan Kebijakan
Akuntansi Sektor
Publik, Siklus
Akuntansi Sektor
Publik.
Pemahaman Teori dan
Praktek.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan
LCD
VIII Sistem Akuntansi dan
Kebijakan Akuntansi
Sektor Publik,
Prosedur Sebelum
Transaksi
Berdasarkan
Permendagri No. 13
Tahun 2006,
Pemahaman Teori dan
Praktek.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan
LCD
IX Kebijakan dan Sistem
Akuntansi Kas,
Pemahaman Teori dan
Praktek.
Ceramah
dan Diskusi
OHP
dan

5. MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN:
- Evaluasi hasil belajar mahasiswa
- Evaluasi proses pembelajaran
Rancangan evaluasi hasil belajar mahasiswa:
Komponen hasil belajar mahasiswa terdiri dari:
- Tugas Individu 10 %
- Evaluasi tengah semester 40 %
- Evaluasi akhir semester 40 %
- Kehadiran 10 %
Kriteria penilaian akan dilakukan oleh tim pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai
berikut:
Nilai Point Range
A 4 ≥ 80
B 3 70 – 79
C 2 60 – 69
D 1 50 – 59
E 0 ≤ 49
Rancangan evaluasi proses pembelajaran
Evaluasi proses pembelajaran akan dilaksanakan sebelum atau pada saat ujian sisipan
untuk memperoleh balikan terhadap proses kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan.
Hasil evaluasi akan diakomodasikan ke dalam metode pembelajaran berikutnya apabila
masukan berasal dari minimal 25 % populasi mahasiswa yang menghendaki perubahan
atau tidak cocok dengan metode dalam rancangan pembelajaran ini.
EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN
Diisi oleh mahasiswa
Persepsi mahasiswa terhadap kemampuan dosen dalam proses pembelajaran
1. Bagaimana pendapat anda dalam mengamati pengetahuan dosen tentang materi
perkuliahan yang diberikan?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
2. Bagaimana pendapat anda mengenai pembahasan materi yang diberikan oleh
dosen kepada mahasiswa ?
a. Sangat mendalam
b. Mendalam
c. Cukup mendalam
d. Dangkal
e. Sangat dangkal
3. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan dosen dalam menjelaskan?
a. Sangat jelas

6. b. Jelas
c. Cukup jelas
d. Membingungkan
e. Sangat membingungkan
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan dosen dalam bertanya?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
5. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan dosen dalam berdialog?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
Kualitas materi perkuliahan:
1. Apakah bahan bacaan yang dipakai dosen cukup mutakhir (up to date)? Jelaskan
jawaban anda.
2. Apakah materi perkuliahan sudah tersusun dengan baik dan diperkirakan dapat
mempermudah pembahasannya? Jelaskan jawaban anda.
3. Apakah tugas/latihan yang diberikan dosen sesuai (konsisten) dengan materi
kuliah yang diberikan? Jelaskan jawaban anda
4. Bagaimana tingkat kesulitan soal ujian yang diberikan? Jelaskan jawaban anda.
Cara mengajar dosen:
1. Bagaimana pendapat anda mengenai cara dosen menyampaikan tujuan
perkuliahan?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
2. Bagaimana pendapat anda mengenai ketrampilan dosen dalam memandu diskusi
kelompok?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
3. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan dosen dalam memberi motivasi
kepada mahasiswa untuk belajar?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik

7. d. Buruk
e. Sangat buruk
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan dosen memonitor kegiatan
kelompok?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
Variasi penyampaian materi perkuliahan:
1. Bagaimana variasi metode mengajar dosen?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
2. Bagaimana variasi dosen dalam memberikan contoh-contoh?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
3. Bagaimana dosen menggunakan media belajar?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
4. Bagaimana kemampuan dosen memberikan bimbingan?
a. Sangat baik
b. Baik
c. Cukup baik
d. Buruk
e. Sangat buruk
EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN
Diisi dosen lain:
1. Metode pembelajaran mana yang nampak lebih disukai mahasiswa mata kuliah
ini?
2. Bagaimana suasana kelas di mata kuliah ini menurut Anda?
3. Berdasarkan respon mahasiswa metode mana yang tidak efektif untuk mencapai
kompetensi yang ditentukan?

8. CONTOH SOAL :
1. Jelaskan yang dimaksud dengan pengendalian manajerial ?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan kertas kerja penyusunan system akuntansi
yang lengkap !
3. Kasus.
Diskusikan artikel di bawah ini:
Lokakarya Neraca Awal Pemerintah: Kendala, Tantangan, dan Solusi.
Jakarta, 26 Agustus 2004.
Sumber: http://www.ksap.org
KSAP-26 Agustus 2004. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
menggelar Lokakarya “PenyusunanNeraca Awal: Kendala, Tantangan, dan
Solusi” di Ballroom, Hotel Aston Atrium, Jakarta.
Lokakarya dimaksudkan untuk mempublikasikan Draft Buletin Teknis
Penyusunan Neraca Awal yang telah disusun oleh KSAP dan untuk memperoleh
masukan-masukan dari berbagai pihak yang diundang.
Acara dibuka dengan Sambutan Ketua Komite Pengarah, Dr. Mulia P. Nasution,
DESS. Dr. Mulia mengharapkan peserta untuk mendiskusikan kendala-kendala
yang dihadapi untuk kemudian mendiskusikan solusinya. Acara dilanjutkan
dengan Launching Website Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
ksap.org oleh Wakil Ketua Komite Kerja KSAP Drs. Sugijanto.
Tampil sebagai pembicara berturut-turut Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA. Ketua
Komite Kerja KSAP, Dr. Hekinus Manao, Ak, M.Acc, CGFM, Kepala Pusat
Akuntansi dan Pelaporan, BAKUN, Departemen Keuangan, Drs. Ibnu Subiyanto,
Ak Bupati Sleman, Drs. Slametto, MT, Kepala Biro Keuangan dan TU BUMN,
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dan Suharno, SH, MPM,
Direktur PBB dan BPHTB, Ditjen Pajak, Departemen Keuangan, bertindak
sebagai moderator Dr.Ilya Avianti, anggota Komite Kerja KSAP.
Pada Presentasi pertama Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA menyampaikan materi
“Penyusunan Neraca Awal menurut Standar Akuntansi Pemerintah”, yang
merupakan rangkuman dari Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal.
Presentasi kedua Dr. Hekinus Manao, Ak, M.Acc, CGFM, menyampaikan materi
dengan judul “Neraca Awal Pemerintah Pusat: Sebuah Tantangan”. Selanjutnya
Bupati Sleman Drs. Ibnu Subiyanto, Ak. Menyampaikan makalah berjudul
“Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah: Sebuah Pengalaman Empirik”. Bupati
Sleman yang juga dosen tersebut menyampaikan pengalamannya dalam
menyusun laporan keuangan sejak menjadi Bupati Sleman.
Presentasi berikutnya tentang “Penilaian Aktiva Tetap Berdasarkan Harga Wajar”
disampaikan oleh Drs. Slametto, MT, Kepala Biro Keuangan dan TU BUMN,
Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dilanjutkan dengan presentasi
tentang “Penilaian Tanah dan Bangunan” oleh Suharno, SH, MPM, Direktur PBB
dan BPHTB, Ditjen Pajak, Departemen Keuangan. Yang merupakan demo

9. program aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di dalamnya cara
penentuan nilai jual objek pajak (NJOP).
Setelah presentasi acara dilanjutkan dengan Tanya jawab dan ditutup dengan
kesimpulan diskusi.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
1. Arinta Kustadi, Pengantar Akuntansi Pemerintah, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
2. Bohari S.H., Pengawasan Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta. 1992.
3. Devas, Nick, et. al. Financing Local Government in Indonesia, Center for International
Studies Ohio University, Ohio, 1989.
4. Drs. Revrisond Baswair, M.B.A., Akt., Akuntansi Pemerintahan Indonesia,Edisi ke 3,
BPFE, Yogyakarta, 2000.
5. Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba
Empat, Jakarta, 2006.
6. Kosasih, Ruchyar, Peran Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Makalah untuk
Seminar Nasional Peran Akuntansi dalam Dunia Bisnis dan Pemerintahan,
Yogyakarta, 25 – 26 Januaru 1989.

10. program aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di dalamnya cara
penentuan nilai jual objek pajak (NJOP).
Setelah presentasi acara dilanjutkan dengan Tanya jawab dan ditutup dengan
kesimpulan diskusi.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
1. Arinta Kustadi, Pengantar Akuntansi Pemerintah, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
2. Bohari S.H., Pengawasan Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta. 1992.
3. Devas, Nick, et. al. Financing Local Government in Indonesia, Center for International
Studies Ohio University, Ohio, 1989.
4. Drs. Revrisond Baswair, M.B.A., Akt., Akuntansi Pemerintahan Indonesia,Edisi ke 3,
BPFE, Yogyakarta, 2000.
5. Indra Bastian, Ph.D., M.B.A., Akt, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba
Empat, Jakarta, 2006.
6. Kosasih, Ruchyar, Peran Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Makalah untuk
Seminar Nasional Peran Akuntansi dalam Dunia Bisnis dan Pemerintahan,
Yogyakarta, 25 – 26 Januaru 1989.