Dokumen ini membahas perencanaan geometrik dan anggaran biaya untuk pembangunan jalan alternatif Tegineneng-Metro. Tujuan perencanaan ini adalah merencanakan bentuk geometrik dan tebal perkerasan jalan kelas II, serta merencanakan anggaran biaya dan jadwal waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan.
1. PERENCANAAN GEOMETRIK JALAN DAN RENCANA
ANGGARAN BIAYA RUAS JALAN
ALTERNATIF TEGINENENG - METRO
NAUFAL AZMI HABIBI
1115011071
JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2014
2. LATAR BELAKANG
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang menyebabkan
peningkatan arus lalu lintas. Mobilisasi penduduk dari daerah pinggiran ke
pusat perkotaan semakin bertambah. Untuk itu diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai agar pendistribusian barang dan jasa serta
transportasi pekerja antar daerah dapat berjalan lancar. Seiring dengan
hal itu maka diperlukan jaringan jalan yang baru dan perbaikan jalan yang
rusak. Untuk itu pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup besar
untuk prasarana jalan. Agar jalan yang dibuat memberikan pelayanan yang
optimum pada arus lalu lintas, maka dibuat perencanaan geometrik
terlebih dahulu.
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang menyebabkan
peningkatan arus lalu lintas. Mobilisasi penduduk dari daerah pinggiran ke
pusat perkotaan semakin bertambah. Untuk itu diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai agar pendistribusian barang dan jasa serta
transportasi pekerja antar daerah dapat berjalan lancar. Seiring dengan
hal itu maka diperlukan jaringan jalan yang baru dan perbaikan jalan yang
rusak. Untuk itu pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup besar
untuk prasarana jalan. Agar jalan yang dibuat memberikan pelayanan yang
optimum pada arus lalu lintas, maka dibuat perencanaan geometrik
terlebih dahulu.
3. LATAR BELAKANG
Jalan raya adalah suatu lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari
suatu tempat ke tempat yang lain. Arti Lintasan disini dapat diartikan
sebagai tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan,
sedangkan lalu lintas adalah semua benda dan makhluk hidup yang
melewati jalan tersebut baik kendaraan bermotor, tidak bermotor,
manusia, ataupun hewan. Pembuatan jalan yang menghubungkan dua
kota ini bertujuan untuk memperlancar arus transportasi penduduk yang
bekerja di pusat kota, menghubungkan serta membuka keterisoliran
antara dan demi kemajuan suatu daerah serta pemerataan ekonomi.
Dengan adanya pembangunan jalan baru diharapkan produktifitas
masyarakat semakin bertambah dengan berkurangnya waktu tempuh
perjalanan ke tempat kerja.
Jalan raya adalah suatu lintasan yang bertujuan melewatkan lalu lintas dari
suatu tempat ke tempat yang lain. Arti Lintasan disini dapat diartikan
sebagai tanah yang diperkeras atau jalan tanah tanpa perkerasan,
sedangkan lalu lintas adalah semua benda dan makhluk hidup yang
melewati jalan tersebut baik kendaraan bermotor, tidak bermotor,
manusia, ataupun hewan. Pembuatan jalan yang menghubungkan dua
kota ini bertujuan untuk memperlancar arus transportasi penduduk yang
bekerja di pusat kota, menghubungkan serta membuka keterisoliran
antara dan demi kemajuan suatu daerah serta pemerataan ekonomi.
Dengan adanya pembangunan jalan baru diharapkan produktifitas
masyarakat semakin bertambah dengan berkurangnya waktu tempuh
perjalanan ke tempat kerja.
4. Rumusan Masalah
Perencanaan jalan pada tugas akhir ini, menghubungkan Tegineneng
dengan Metro. Jenis kelas jalan yang akan direncanakan adalah jalan kelas
II ( Jalan Arteri ), dengan tiga tikungan yang berbeda.
Jalan raya kelas arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan
cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara efisien.
Perencanaan jalan pada tugas akhir ini, menghubungkan Tegineneng
dengan Metro. Jenis kelas jalan yang akan direncanakan adalah jalan kelas
II ( Jalan Arteri ), dengan tiga tikungan yang berbeda.
Jalan raya kelas arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan
cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan
masuk dibatasi secara efisien.
5. TUJUAN PERENCANAAN
Merencanakan bentuk geometrik jalan sesuai kelas dan fungsinya yaitu
jalan kelas II arteri.
Merencanakan tebal perkerasan pada jalan tersebut.
Merencanakan anggaran biaya dan Time Schedule yang dibutuhkan
untuk pembuatan jalan tersebut.
Merencanakan bentuk geometrik jalan sesuai kelas dan fungsinya yaitu
jalan kelas II arteri.
Merencanakan tebal perkerasan pada jalan tersebut.
Merencanakan anggaran biaya dan Time Schedule yang dibutuhkan
untuk pembuatan jalan tersebut.
6. IDENTIFIKASI MASALAH
Perencanaan Geometrik Jalan
Perencanaan tebal perkerasan lentur
Rencana Anggaran Biaya
Perencanaan Geometrik Jalan
Perencanaan tebal perkerasan lentur
Rencana Anggaran Biaya
7. RUANG LINGKUP
RUANG
LINGKUP
Merencanakan bentuk
geometrik dari jalan kelas
fungsinya.
Merencanakan tebal
perkerasan pada jalan
tersebut.
Merencanakan anggaran
biaya
Merencanakan Time
Schedule yang
dibutuhkan untuk
pembuatan jalan.
tersebut.
Saudara-saudara yang kami hormati ,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bertemu dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pertemuan hari ini. Sebelum pertemuan kita mulai, terlebih dulu saya ingin menyampaikan secara ringkas, atau mengingatkan kita semua, akan sebuah inisiatif besar yang akan segera dimulai pada 1 Januari 2014, yaitu JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, atau disingkat JKN.
JKN yang dimulai pada 1 Januari 2014 ini ditargetkan akan mencakup seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Itulah yang kita sebut dengan Universal Health Coverage atau kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Pemerintah bersama berbagai pihak telah menyusun peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Semesta di 2019.
Ada 6 hal yang akan disampaikan , yaitu:
Pengertian Jaminan Kesehatan;
Mengapa diperlukan jaminan kesehatan;
Kepesertaan;
Paket manfaat;
Prosedur pelayanan; dan
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage) .
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi seluruh peserta pada dasarnya membayar iuran, hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, iuran dibayar oleh negara.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19).
Prinsip Asuransi Sosial meliputi :
Pengelolaan oleh badan nirlaba yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta.
Portabilitas.
Pelayanan terstruktur dan berjenjang.
Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib mempublikasikan neraca setiap enam bulan.
Prinsip ekuitas adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi seluruh peserta pada dasarnya membayar iuran, hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, iuran dibayar oleh negara.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19).
Prinsip Asuransi Sosial meliputi :
Pengelolaan oleh badan nirlaba yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta.
Portabilitas.
Pelayanan terstruktur dan berjenjang.
Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib mempublikasikan neraca setiap enam bulan.
Prinsip ekuitas adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi seluruh peserta pada dasarnya membayar iuran, hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, iuran dibayar oleh negara.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19).
Prinsip Asuransi Sosial meliputi :
Pengelolaan oleh badan nirlaba yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta.
Portabilitas.
Pelayanan terstruktur dan berjenjang.
Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib mempublikasikan neraca setiap enam bulan.
Prinsip ekuitas adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi seluruh peserta pada dasarnya membayar iuran, hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, iuran dibayar oleh negara.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19).
Prinsip Asuransi Sosial meliputi :
Pengelolaan oleh badan nirlaba yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta.
Portabilitas.
Pelayanan terstruktur dan berjenjang.
Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib mempublikasikan neraca setiap enam bulan.
Prinsip ekuitas adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi seluruh peserta pada dasarnya membayar iuran, hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, iuran dibayar oleh negara.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19).
Prinsip Asuransi Sosial meliputi :
Pengelolaan oleh badan nirlaba yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta.
Portabilitas.
Pelayanan terstruktur dan berjenjang.
Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib mempublikasikan neraca setiap enam bulan.
Prinsip ekuitas adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi seluruh peserta pada dasarnya membayar iuran, hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, iuran dibayar oleh negara.
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 19).
Prinsip Asuransi Sosial meliputi :
Pengelolaan oleh badan nirlaba yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung-jawab langsung kepada Presiden.
Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta.
Portabilitas.
Pelayanan terstruktur dan berjenjang.
Transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib mempublikasikan neraca setiap enam bulan.
Prinsip ekuitas adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
Demikian, secara ringkas program besar dan mulia yang sebentar lagi akan mulai dijalankan oleh Pemerintah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
Dengan dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, semoga program ini akan lebih cepat dipahami, diserbaluaskan dan dipersiapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi niat baik kita semua. Aamiin ya robbal ‘alamin.
Wassalamu’alaikum wr. wb.