1. PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
DI DAERAH?
KEBIJAKAN PUBLIK
ADALAH PERATURAN PERUNDANGAN
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENGATUR DAN MELAYANI
MASYARAKAT DALAM BERBAGAI
BIDANG KEHIDUPAN SEHARI-HARI
2. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli
Anderson: Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik
adalah hub antar unit-2 pemerintah dengan lingkungannya
Thomas R. Dye: kebijakan publik adlh apapun juga yg dipilih
pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak
mengerjakan sesuatu
A. Hoogerwert: bahwa kebijakan publik sebagai unsur
penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai
tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
R.C. Chandler dan J.C. Plano: pemanfaatan yang strategis terhadap
sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah politik
Fauzi Ismail, dkk dalam bukunya menyatakan bahwa kebijakan publik
adalah bentuk menyatu dari ruh negara, dan kebijakan publik adalah
bentuk konkret dari proses persentuhan negara dengan rakyatnya.
Nakamura dan Smalwood: Menurut Nakamura dan Smalwood,
kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan
kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut.
3. MACAM KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN –
PERATURAN (TERTULIS):
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT /
NASIONAL :
- UUD 1945
- UU/ PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- PERATURAN PRESIDEN
- PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN DIREKTORAT.
4. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR
- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS /
INSTANSI DAERAH
2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG TIDAK
TERTULIS (KONVENSI) CONTOHNYA :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DANA
BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
- PERATURAN TENTANG PENGATURAN DAN
PENERTIBAN KAWASAN KOTA
- PERATURAN TENTANG UPAYA
PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA
UMUM DLL.
5. PROSES PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
1.ISU MASALAH
PUBLIK
2.PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK
3.PENERAPAN
KEBIJAKAN PUBLIK
4. EVALUASI KEBIJAKAN
PUBLIK
6. Contoh KP dlm Kehidupan Sehari2
Kebijakan Publik yg Berupa Perpu
Mengikuti wajib belajar 9 tahun
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum
Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan
berlaku di suatu daerah
Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud
penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN
Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan
sesuai dengan peraturan
Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk
rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan
memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-
lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima
oleh Polri setempat.
7. lanjutan
Kebijakan Publik Yang Berupa Pidato-Pidato Pejabat Tinggi
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada setiap
tanggal 17 Agustus
Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur,
bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar
nasional.
Kebijakan Publik yang Berupa Program-Program Pemerintah
Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau
APBD
Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN
KP yg Berupa Tindakan yg Dilakukan Oleh Pemerintah
Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain.
Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres,
muktamar, munas dan sebagainya.
Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat
daerah pada kegiatan resmi atau protokoler
8. Ciri-Ciri Kebijakan Publik
1. Kebijakan Publik merupakan arahan tindakan
dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
2. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
3. Kebijakan Publik adalah sesuatu yang
dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah
4. Kebijakan Publik adalah bentuk konkret
Negara dengan rakyatnya
5. Kebijakan Publik merupakan serangkaian
instruksi/ memerintah
contohnya Undang-undang
9. Tujuan Kebijakan Publik
Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan
oleh pemerintah pasti memiliki tujuan.
Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya
adalah untuk :
Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
Melindungi hak-hak masyarakat
Mewujudkan ketenteraman dan kedaimaian dalam
masyarakat
Mewujudkan kesejahteraan masyarakatat
10. Proses Perumusan Kebijakan Publik
Dalam merumuskan suatu kebijakan publik
diatur menurut urutan waktu secara bertahap
Penyusunan agenda,
Formulasi kebijakan,
Adopsi kebijakan,
Implementasi kebijakan,
Penilaian kebijakan.
Tahapan ini mencerminkan kegiatan yang terus
berlangsung sepanjang waktu.
Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya
11. Perumusan kebijakan publik menyangkut beberapa
masalah yaitu sebagai berikut:
1. Energi dan lingkungan
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kesehatan
4. Kesejahteraan sosial
5. Kesempatan kerja
6. Komunikasi
7. Masalah internasional
8. Masalah perkotaan
9. Pendidikan
11. Pembangunan
12. Transportasi
12. APA MANFAAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. MEMBENTUK PERILAKU/ BUDAYA DEMOKRATIS YAITU
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK
POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN
MENYATAKAN PENDAPAT
2. MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT
YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU
3. MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA/ BERMORAL
YAITU KONDISI MASYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP
BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING
MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI
SESAMA MANUSIA
4. MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT
YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA
DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI
13. PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK
BERPERAN AKTIF DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
A. FAKTOR INTERNAL :
1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN
SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN KEBIJAKAN
PUBLIK ITU ADALAH URUSAN PEMERINTAH.
2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA
KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR/
LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI
4. MASYARAKAT TDK MAU TAHU/ ACUH TAK ACUH
14. B. FAKTOR EKSTERNAL :
1. TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA
UNTUK BERPARTISIPASI
2. ADANYA KESEMPATAN UNTUK
BERPARTISIPASI WARGA TETAPI BELUM
BANYAK DIKETAHUI
3. MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK
YANG TIDAK SESUAI DENGAN SEMANGAT
OTONOMI
4. ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK
UNSUR YANG TELIBAT MAKA PERUMUSAN
AKAN BERJALAN LAMBAN
15. AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK AKTIF
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK
RAKYAT SECARA MENYELURUH
2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI TIDAK
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN
KEINGINAN MASYARAKAT
3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN
BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN
NILAI – NILAI BUDAYA MASYARAKAT
16. Contoh Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan:
1. Dalam perencanaan pembangunan menara listrik tegangan tinggi di wilayahnya, parapengambil
kebijakan dan pembuat keputusan harus benar-benar bisa memperhitungkanpenempatan lokasinya,
keuntungan dan kerugiannya bagi masyarakatnya. Juga dari segikesehatan harus diperhatikan
kemungkinan dampak radiasi yang akan ditimbulkan bagimasyarakat disekitar lokasi penempatan menara
listrik tegangan tinggi tersebut.
2. Adanya kebijakan tentang kawasan bebas rokok, yang bertujuan untuk mengurangi dampak asap rokok
kepadamasyarakat.
3. Camat mengeluarkan ijin mendirikan bangunan maka harus ada ketentuan bahwa yang membuat
bangunan harus membangun bangunan dengan didukung sarana kesehatan seperti jamban keluarga.
4. Adanya perencanaan pembangunan PLTG di daerah Ulu Belu Tanggamus, para pengambil kebijakan dan
pembuat keputusan harus benar-benar bisa memperhitungkan untung ruginya. harus diperhatikan
kemungkinan dampak radiasi yang akan ditimbulkan, serta kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa
berdampak pada kesehatan.
5. Pemerintah membuat kebijakan untuk tempat perbelanjaan umum menyediakan fasilitas pojok ASI bagi ibu menyusui
6. Kebijakan Jokowi untuk merelokasi warga DKI yang tinggal di pinggir sungai untuk tinggal di rumah susun, karena
kehidupan kesehatan yang tinggal di pinggir sungai sangat minim, dari penggunaan air, mck, sehingga dari situ
dikhawatirkan muncul beberapa penyakit
7. Perencanaan pembangunan menara listrik tegangan tinggi di wilayahnya, parapengambil kebijakan dan pembuat
keputusan harus benar-benar bisa memperhitungkanpenempatan lokasinya, keuntungan dan kerugiannya bagi
masyarakatnya. Juga dari segikesehatan harus diperhatikan kemungkinan dampak radiasi yang akan ditimbulkan
bagimasyarakat disekitar lokasi penempatan menara listrik tegangan tinggi tersebut.
8. Perencanaan pembangunan PLTN di daerah jepara, para penagmbil kebijakandan pembuat keputusan harus benar-benar
bisa memperhitungkan untung ruginya. harusdiperhatikan kemungkinan dampak radiasi yang akan ditimbulkan, serta
kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa berdampak pada kesehatan.
9. Melakukan analisis kesehatan bagi lingkungan penduduk sebelum membangun sebuahpabrik yang limbahnya berbhaya
bagi kesehatan manusia.
10. Misalnya, orang yang mendirikan pabrik/ industri, sebelumnya harus dilakukan analisisdampak lingkungan agar tidak
tercemar dan tidak berdampak kepada masyarakat
17. TUGAS
1. Bentuk kelompok !
2. Cari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Diskusikan isi dari undang – undang tersebut !
4. Presentasikan hasil diskusi berupa aspek penting, dampak, dan
pendapat kalian terhadap UU tersebut !
18. ISI PENTING UU NO 17
TAHUN 2023
Undang-undang Kesehatan ini, antara lain:
1. Mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan.
2. Memudahkan akses layanan kesehatan.
3. Mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi
bencana.
4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan.
5. Memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan.
6. Mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri dan
mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir.
7. Menyederhanakan proses perizinan kesehatan.
8. Melindungi tenaga kesehatan secara khusus.
9. Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan.
